cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurul Fardiana
Contact Email
jurnaltasyri4@gmail.com
Phone
+6285236191801
Journal Mail Official
jurnaltasyri4@gmail.com
Editorial Address
Jln. Sunan Kalijaga Dusun I Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Kode Pos 63471 Telp (0352) 311882-311785
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
At-Tasyri Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
Published by Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo
ISSN : -     EISSN : 27160866     DOI : https://doi.org/10.51772/tasyri'.v1i02.52
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal is a semi-annual publication publishing two issues each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern Islamic laws, islamic interdicipliner, islamic social, and Islamic economics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 01 (2020)" : 5 Documents clear
Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Kampung Idiot Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo (Ditinjau Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Fikih Siyasah) Rooza Meilia Anggraini
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.19

Abstract

Abstract This study aims to determine how the implementation of village head elections based on the review of Law no. 7 of 2017 concerning Elections and is also reviewed based on the rules in siyasa fiqh. Implementation of Pilkades in Sidoharjo Village is carried out like other villages in Ponorogo Regency, but in the initial stages of the implementation of pilkades, namely at the stage of determining the Voter List There are still some villagers who are seventeen years old who should have the right to vote, not registered in the Register Permanent Voters for the reason concerned are persons with disabilities who are very old and very unlikely that they will use their voting rights. Based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections, this is not in accordance with applicable laws and regulations, because all Indonesian citizens who are seventeen years old or are married then they already have the right to vote in the General Election. However, in fiqh siyasah, this is appropriate because people with disabilities are considered incapable of the law to act on any matter. The Pilkades Election Committee's policy should give equal rights to all Villagers who have special needs or not to have the right to vote in the General Election.Keywords: Village Head Election, Law No. 7 of 2017 concerning Elections. Keywords: Village Head Election, Law No. 7 of 2017 concerning Elections, fiqh siyasah. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan tinjauan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga ditinjau berdasarkan kaidah-kaidah dalam fikih siyasah. Pelaksanaan Pilkades di Desa Sidoharjo dilaksanakan seperti halnya desa-desa lain di Kabupaten Ponorogo, namun pada tahap awal pelaksanaan pilkades, yaitu pada tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap ada beberapa warga desa yang sudah berusia tujuh belas tahun yang seharusnya memiliki hak pilih, tidak terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap dengan alasan yang bersangkutan adalah warga disabilitas yang sudah sangat tua dan sangat kecil kemungkinan dia akan menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, karena semua WNI yg sudah berusia tujuh belas tahun atau sudah menikah maka ia sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu. Namun dalam fikih siyasah, hal tersebut sudah sesuai karena warga disabilitas dianggap tidak cakap hukum untuk bertindak atas suatu hal. Kebijakan Panitia Pemilihan Pilkades hendaknya memberikan hak yang sama terhadap seluruh Penduduk Desa baik yang berkebutuhan khusus atau tidak untuk memiliki hak memilih dalam Pemilu. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, fikih siyasah.
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Rumah Kos (Studi Kasus Usaha Rumah Kos Di Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo) Arip Mahendra; Arlinta Prasetian Dewi
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.20

Abstract

Abstract Ronowijayan Urban Village is one of the Kelurahan in Ponorogo Regency which has the potential to absorb many advantages in the boarding house area, because of its strategic location among several large campuses in Ponorogo. But the existence of this boarding house turned out to be inversely proportional to local regulations made by the Ponorogo Government. Of the 36 boarding house entrepreneurs, only one has an orderly license. As a result of the lack of permits, many boarding house entrepreneurs committed violations that unsettled residents. Either due to negligence of managers and boarding house users. This study uses descriptive qualitative methods, using primary and secondary data sources obtained from observation, interviews and data collection documentation. The results of this study indicate that the level of public understanding, especially boarding house entrepreneurs towards Regulation No. 1 of 2016 on Boarding House Business Licenses is still very low, this is because the socialization of the local government has not targeted all elements of the community. This low level of understanding ultimately affects the implementation of the law. That the implementation of the Regional Regulation in Ronowijayan Village, Ponorogo Regency has not been seen. So it takes the collaboration of various parties to better oversee this regulation both from the local government, local apparatus, the wider community, users and boarding house entrepreneurs. Keywords: Local Regulations, Boarding House Licensing, Implementation Abstrak Kelurahan Ronowijayan merupakan salah satu Kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang mempunyai potensi menyerap banyak keuntungan di bidang rumah kos, karena letaknya yang strategis diantara beberapa kampus besar di Ponorogo. Namun adanya rumah kos ini ternyata berbanding terbalik dengan peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Ponorogo. Dari 36 pengusaha rumah kos hanya satu yang telah tertib berizin. Akibat dari tidak adanya izin, banyak diantara pengusaha rumah kos tersebut melakukan pelanggaran yang meresahkan warga. Baik disebabkan kelalaian pengelola maupun pengguna rumah kos. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara dan pengambilan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat khususnya pengusaha rumah kos terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang izin Usaha Rumah Kos masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena sosialisasi pemerintah daerah belum menyasar pada semua elemen masyarakat. Tingkat pemahaman yang rendah ini pada akhirnya berpengaruh terhadap implementasi Perda tersebut. Bahwa pelaksanaan Perda tersebut di Kelurahan Ronowijayan Kabupaten Ponorogo belum terlihat. Maka dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk lebih mengawal Perda ini baik dari pemerintah daerah, perangkat setempat, masyarakat luas, pengguna dan pengusaha rumah kos. Kata kunci: Peraturan Daerah, Perizinan Rumah Kos, Implementasi
Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia Aang Yusril M
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.21

Abstract

Abstract The development of the halal industry will become more competitive with the involvement of the financial industry and sharia banking sectors. This study aims to explore the role of sharia banking in the development of halal food industry in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative method with literature review. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the role of sharia banking is not only limited to shariah-based financing which is riba (interest), maysir (uncertainty), and gharar (gambling), but also at all stages of production process (halal value chain management). Sharia banks play important role that can use to develop and improve the halal food industry. First on the halal control stage, the second on the logistics process and the last stage of halal verification. Keywords: sharia bank; halal food industry; halal integrity Abstrak Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan telaah literatur. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba (bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian). Akan tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (halal value chain management). Peran penting yang dapat dilakukan perbankan syariah guna mengembangkan dan meningkatkan industri makanan halal, diantaranya dalam tiga proses halal integrity. Pertama pada tahap pengendalian halal, kedua pada proses logistik dan terkahir tahap halal verification. Kata Kunci: perbankan syariah; industri makanan halal; halal integrity
Analisis Praktik Pemasaran Susu Sapi Ditinjau Dari Hukum Islam: (Studi Kasus Di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo) Nurul Fardiana, Muhammad Ulfi
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.22

Abstract

ABSTRACT Tambang Village, located in Pudak District, Ponorogo Regency, East Java Province, with a mountainous atmosphere is very suitable for vegetable farmers and cattle ranchers. The marketing of cow's milk in the village of Tambang can help grow the community's economy in the field of dairy farming. Besides that it can also increase ukhuwah Islamiyah between sellers and buyers.The objectives of this study are: (1) Formulate the marketing strategy of cow milk that has been carried out in Tambang Village, Pudak District, Ponorogo Regency (2) Analyzing marketing strategies in Islamic law in Tambang Village Pudak District, Ponorogo Regency in a review of Islamic LawBased on the results of the study, the marketing strategy of cow's milk in the village of Tambang, Pudak District, Ponorogo Regency, sales transactions are transparent. In marketing cow's milk has positive values ​​including, has a good market and has a partnership with Nestle companies in Pasuruan, Sidoarjo, East Java. The practice of marketing cow milk is reviewed in Islamic law. At present the constraints experienced by dairy farmers in the mine village, for example: there are no health workers who specifically deal with these problems. In addition, there is a lack of coordination and cooperation between the Tambang village government and the health department in helping public health and livestock as well. Keywords : Marketing of Cow Milk, Islamic Law, Ponorogo ABSTRAK Desa Tambang yang terletak di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur, dengan suasana pegunungan sangat cocok bagi petani sayuran dan peternak sapi. Adanya pemasaran susu sapi di desa Tambang ini dapat membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat dalam bidang peternakan sapi perah. Disamping itu juga dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara penjual dan pembeli.Tujuan penelitian ini adalah: (1) Merumuskan strategi pemasaran susu sapi yang telah dilakukan di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo (2) Menganalisis strategi pemasaran dalam hukum Islam di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan Hukum Islam Berdasarkan hasil penelitian, Strategi pemasaran susu sapi di desa Tambang, Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, bersifat transparan. Dalam pemasaran mempunyai nilai positif, memiliki pasar yang baik dan bermitra dengan perusahaan nestle di daerah Pasuruan, Sidoarjo, Jawa Timur. Praktik Pemasaran Susu Sapi ditinjau dalam hukum Islam, tidak menyimpang dari aturan agama Islam.Kendala yang dialami oleh peternak sapi perah didesa tambang, misalnya : belum ada petugas kesehatan yang secara khusus dan kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintahan desa Tambang dengan dinas kesehatan dalam membantu kesehatan masyarakat dan juga hewan ternak. Kata Kunci : Pemasaran Susu Sapi, Hukum Islam, Ponorogo
Operasionalisasi Produk Non-Saving Pada Asuransi Takaful Umum Okta Khusna Aisi
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.23

Abstract

Abstract Justice, equality, honesty, ethics and morals are values inherent in the teachings of Islam in conducting business between fellow Muslims and non-Muslims. Business practices that do not reflect the above values cannot be accepted in Islamic or sharia law. Business transactions that contain Gharar, Maisir, and usury are unacceptable practices because they are also not in line with the values promoted by Islamic teachings. Keywords: Non-Saving Products, General Takaful Insurance. Abstrak Keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika dan moral adalah nilai-nilai yang melekat dalam ajaran Islam dalam menjalankan bisnis antara sesama Muslim dan non-Muslim. Praktik bisnis yang tidak mencerminkan nilai-nilai di atas tidak dapat diterima dalam hukum Islam atau syariah. Transaksi bisnis yang mengandung Gharar, Maisir, dan riba adalah praktik yang tidak dapat diterima karena mereka juga tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh ajaran Islam. Kata Kunci: Produk Non-Tabungan, Asuransi Takaful U

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2024) Vol. 5 No. 01 (2024) Vol. 4 No. 02 (2023) Vol. 4 No. 01 (2023) Vol. 3 No. 02 (2022) Vol. 3 No. 01 (2022) Vol. 2 No. 02 (2021) Vol. 2 No. 01 (2021) Vol. 1 No. 02 (2020) Vol. 1 No. 01 (2020)