cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurul Fardiana
Contact Email
jurnaltasyri4@gmail.com
Phone
+6285236191801
Journal Mail Official
jurnaltasyri4@gmail.com
Editorial Address
Jln. Sunan Kalijaga Dusun I Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Kode Pos 63471 Telp (0352) 311882-311785
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
At-Tasyri Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
Published by Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo
ISSN : -     EISSN : 27160866     DOI : https://doi.org/10.51772/tasyri'.v1i02.52
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal is a semi-annual publication publishing two issues each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern Islamic laws, islamic interdicipliner, islamic social, and Islamic economics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Kampung Idiot Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo (Ditinjau Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Fikih Siyasah) Rooza Meilia Anggraini
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.19

Abstract

Abstract This study aims to determine how the implementation of village head elections based on the review of Law no. 7 of 2017 concerning Elections and is also reviewed based on the rules in siyasa fiqh. Implementation of Pilkades in Sidoharjo Village is carried out like other villages in Ponorogo Regency, but in the initial stages of the implementation of pilkades, namely at the stage of determining the Voter List There are still some villagers who are seventeen years old who should have the right to vote, not registered in the Register Permanent Voters for the reason concerned are persons with disabilities who are very old and very unlikely that they will use their voting rights. Based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections, this is not in accordance with applicable laws and regulations, because all Indonesian citizens who are seventeen years old or are married then they already have the right to vote in the General Election. However, in fiqh siyasah, this is appropriate because people with disabilities are considered incapable of the law to act on any matter. The Pilkades Election Committee's policy should give equal rights to all Villagers who have special needs or not to have the right to vote in the General Election.Keywords: Village Head Election, Law No. 7 of 2017 concerning Elections. Keywords: Village Head Election, Law No. 7 of 2017 concerning Elections, fiqh siyasah. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan tinjauan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga ditinjau berdasarkan kaidah-kaidah dalam fikih siyasah. Pelaksanaan Pilkades di Desa Sidoharjo dilaksanakan seperti halnya desa-desa lain di Kabupaten Ponorogo, namun pada tahap awal pelaksanaan pilkades, yaitu pada tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap ada beberapa warga desa yang sudah berusia tujuh belas tahun yang seharusnya memiliki hak pilih, tidak terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap dengan alasan yang bersangkutan adalah warga disabilitas yang sudah sangat tua dan sangat kecil kemungkinan dia akan menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, karena semua WNI yg sudah berusia tujuh belas tahun atau sudah menikah maka ia sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu. Namun dalam fikih siyasah, hal tersebut sudah sesuai karena warga disabilitas dianggap tidak cakap hukum untuk bertindak atas suatu hal. Kebijakan Panitia Pemilihan Pilkades hendaknya memberikan hak yang sama terhadap seluruh Penduduk Desa baik yang berkebutuhan khusus atau tidak untuk memiliki hak memilih dalam Pemilu. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, fikih siyasah.
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Rumah Kos (Studi Kasus Usaha Rumah Kos Di Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo) Arip Mahendra; Arlinta Prasetian Dewi
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.20

Abstract

Abstract Ronowijayan Urban Village is one of the Kelurahan in Ponorogo Regency which has the potential to absorb many advantages in the boarding house area, because of its strategic location among several large campuses in Ponorogo. But the existence of this boarding house turned out to be inversely proportional to local regulations made by the Ponorogo Government. Of the 36 boarding house entrepreneurs, only one has an orderly license. As a result of the lack of permits, many boarding house entrepreneurs committed violations that unsettled residents. Either due to negligence of managers and boarding house users. This study uses descriptive qualitative methods, using primary and secondary data sources obtained from observation, interviews and data collection documentation. The results of this study indicate that the level of public understanding, especially boarding house entrepreneurs towards Regulation No. 1 of 2016 on Boarding House Business Licenses is still very low, this is because the socialization of the local government has not targeted all elements of the community. This low level of understanding ultimately affects the implementation of the law. That the implementation of the Regional Regulation in Ronowijayan Village, Ponorogo Regency has not been seen. So it takes the collaboration of various parties to better oversee this regulation both from the local government, local apparatus, the wider community, users and boarding house entrepreneurs. Keywords: Local Regulations, Boarding House Licensing, Implementation Abstrak Kelurahan Ronowijayan merupakan salah satu Kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang mempunyai potensi menyerap banyak keuntungan di bidang rumah kos, karena letaknya yang strategis diantara beberapa kampus besar di Ponorogo. Namun adanya rumah kos ini ternyata berbanding terbalik dengan peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Ponorogo. Dari 36 pengusaha rumah kos hanya satu yang telah tertib berizin. Akibat dari tidak adanya izin, banyak diantara pengusaha rumah kos tersebut melakukan pelanggaran yang meresahkan warga. Baik disebabkan kelalaian pengelola maupun pengguna rumah kos. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara dan pengambilan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat khususnya pengusaha rumah kos terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang izin Usaha Rumah Kos masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena sosialisasi pemerintah daerah belum menyasar pada semua elemen masyarakat. Tingkat pemahaman yang rendah ini pada akhirnya berpengaruh terhadap implementasi Perda tersebut. Bahwa pelaksanaan Perda tersebut di Kelurahan Ronowijayan Kabupaten Ponorogo belum terlihat. Maka dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk lebih mengawal Perda ini baik dari pemerintah daerah, perangkat setempat, masyarakat luas, pengguna dan pengusaha rumah kos. Kata kunci: Peraturan Daerah, Perizinan Rumah Kos, Implementasi
Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia Aang Yusril M
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.21

Abstract

Abstract The development of the halal industry will become more competitive with the involvement of the financial industry and sharia banking sectors. This study aims to explore the role of sharia banking in the development of halal food industry in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative method with literature review. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the role of sharia banking is not only limited to shariah-based financing which is riba (interest), maysir (uncertainty), and gharar (gambling), but also at all stages of production process (halal value chain management). Sharia banks play important role that can use to develop and improve the halal food industry. First on the halal control stage, the second on the logistics process and the last stage of halal verification. Keywords: sharia bank; halal food industry; halal integrity Abstrak Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan telaah literatur. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba (bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian). Akan tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (halal value chain management). Peran penting yang dapat dilakukan perbankan syariah guna mengembangkan dan meningkatkan industri makanan halal, diantaranya dalam tiga proses halal integrity. Pertama pada tahap pengendalian halal, kedua pada proses logistik dan terkahir tahap halal verification. Kata Kunci: perbankan syariah; industri makanan halal; halal integrity
Analisis Praktik Pemasaran Susu Sapi Ditinjau Dari Hukum Islam: (Studi Kasus Di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo) Nurul Fardiana, Muhammad Ulfi
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.22

Abstract

ABSTRACT Tambang Village, located in Pudak District, Ponorogo Regency, East Java Province, with a mountainous atmosphere is very suitable for vegetable farmers and cattle ranchers. The marketing of cow's milk in the village of Tambang can help grow the community's economy in the field of dairy farming. Besides that it can also increase ukhuwah Islamiyah between sellers and buyers.The objectives of this study are: (1) Formulate the marketing strategy of cow milk that has been carried out in Tambang Village, Pudak District, Ponorogo Regency (2) Analyzing marketing strategies in Islamic law in Tambang Village Pudak District, Ponorogo Regency in a review of Islamic LawBased on the results of the study, the marketing strategy of cow's milk in the village of Tambang, Pudak District, Ponorogo Regency, sales transactions are transparent. In marketing cow's milk has positive values ​​including, has a good market and has a partnership with Nestle companies in Pasuruan, Sidoarjo, East Java. The practice of marketing cow milk is reviewed in Islamic law. At present the constraints experienced by dairy farmers in the mine village, for example: there are no health workers who specifically deal with these problems. In addition, there is a lack of coordination and cooperation between the Tambang village government and the health department in helping public health and livestock as well. Keywords : Marketing of Cow Milk, Islamic Law, Ponorogo ABSTRAK Desa Tambang yang terletak di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur, dengan suasana pegunungan sangat cocok bagi petani sayuran dan peternak sapi. Adanya pemasaran susu sapi di desa Tambang ini dapat membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat dalam bidang peternakan sapi perah. Disamping itu juga dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara penjual dan pembeli.Tujuan penelitian ini adalah: (1) Merumuskan strategi pemasaran susu sapi yang telah dilakukan di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo (2) Menganalisis strategi pemasaran dalam hukum Islam di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan Hukum Islam Berdasarkan hasil penelitian, Strategi pemasaran susu sapi di desa Tambang, Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, bersifat transparan. Dalam pemasaran mempunyai nilai positif, memiliki pasar yang baik dan bermitra dengan perusahaan nestle di daerah Pasuruan, Sidoarjo, Jawa Timur. Praktik Pemasaran Susu Sapi ditinjau dalam hukum Islam, tidak menyimpang dari aturan agama Islam.Kendala yang dialami oleh peternak sapi perah didesa tambang, misalnya : belum ada petugas kesehatan yang secara khusus dan kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintahan desa Tambang dengan dinas kesehatan dalam membantu kesehatan masyarakat dan juga hewan ternak. Kata Kunci : Pemasaran Susu Sapi, Hukum Islam, Ponorogo
Operasionalisasi Produk Non-Saving Pada Asuransi Takaful Umum Okta Khusna Aisi
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 01 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i01.23

Abstract

Abstract Justice, equality, honesty, ethics and morals are values inherent in the teachings of Islam in conducting business between fellow Muslims and non-Muslims. Business practices that do not reflect the above values cannot be accepted in Islamic or sharia law. Business transactions that contain Gharar, Maisir, and usury are unacceptable practices because they are also not in line with the values promoted by Islamic teachings. Keywords: Non-Saving Products, General Takaful Insurance. Abstrak Keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika dan moral adalah nilai-nilai yang melekat dalam ajaran Islam dalam menjalankan bisnis antara sesama Muslim dan non-Muslim. Praktik bisnis yang tidak mencerminkan nilai-nilai di atas tidak dapat diterima dalam hukum Islam atau syariah. Transaksi bisnis yang mengandung Gharar, Maisir, dan riba adalah praktik yang tidak dapat diterima karena mereka juga tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh ajaran Islam. Kata Kunci: Produk Non-Tabungan, Asuransi Takaful U
Analisis Evaluatif Manajemen Pemasaran Pada Jenang Dodol Teguh Raharjo Ponorogo Perspektif Balanced Scorecard Okta Khusna Aisi
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 02 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i02.48

Abstract

Abstract Along with the rapid development of science and technology, the entrepreneurs are required to always do learning and evaluation in order to be able to survive facing competition. Before the balanced scorecard was discovered, companies generally would use the traditional approach of using separate measrement tools such as finance because only the finance parts were easily measured, calculated and analyzed. Throught the balanced scorecard, all company activities can be measured, analyzed, and evaluated in an integrated manner quickly and easily. Balanced scorecard is a tool used to measure company performance by paying attention to financial and non financial concepts between the short term and the long term and involves internal external factors. Abstrak Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, para pengusaha dituntutuntuk selalu melakukan pembelajaran dan evaluasi agar bisabertahan menghadapi persaingan.Sebelum penilaian dengan Balance Scorecard ditemukan, perusahaan umumnya akan menggunakan pendekatan tradisional menggunakan alat pengukur yang terpisah seperti keuangan karena hanya bagian keuangan yang mudah diukur, dihitung dan dianalisis. Pemikiran yang seimbang dengan Scorecard. Semua kegiatan perusahaan dapat diukur, dianalisis, dan dievaluasi secara terintegrasi dengan cepat dan mudah. Balanced Scorecard adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan memperhatikan konsep keuangan dan non keuangan antara jangka pendek dan jangka panjang dan melibatkan faktor eksternal internal.
Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 46 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Luar Kantor Di Wilayah Kabupaten Ponorogo Muhammad Riza; Chamila Karuniawati
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 02 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i02.49

Abstract

Abstract Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 46 year 2014 governs the cost of marriage outside the office which is the prospective bride shall deposit the marriage fee or refer to the account of Treasurer amounting to Rp. 600,000, 00 (six hundred thousand Rupiah). The honorarium of the Penghulu is determined by the typology of the Office of Religious Affairs (KUA) of each region.In the region of Ponorogo Regency there are areas whose geographical conditions are easy to reach such as in the area of urban areas, and which is difficult to reach because it is located within the suburbs that have high enough plains, such as in the Office of Religious Affairs (KUA) subdistrict Pudak, Sooko and Ngrayun. From different geographical circumstances in Ponorogo District, the implementation of marriage and the determination of the cost of marriage in Ponorogo Regency is in accordance with the regulation of the Minister of Religious Affairs No. 46 year 2014 or not. This research uses field research method, which is the researcher plunging directly into the area of research, to obtain related data about the typologies of the Office of Religious Affairs (KUA) of the subdistrict of Pudak, Sooko and Ngrayun, the cost of marriage and the implementation of marriage outside the office in the region Ponorogo Regency. By using the field research, the results found that the implementation of marriage, especially in sub-district Pudak, Sooko and Ngrayun based on conditions and circumstances of the Community in accordance with the regulation of the Minister of Religious Affairs No. 46 year 2014. The determination of the marriage fee in the Office of Religious Affairs (KUA) of the district of Pudak, Sooko and Ngrayun Although the geographical condition is very different from the condition of the other region remains likened, namely Rp. 600,000, 00 (six hundred thousand Rupiah). Abstrak Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014 mengatur terkait biaya nikah luar kantor yaitu calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Adapun besaran honorarium penghulu ditentukan berdasarkan tipologi Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing wilayah.Di wilayah Kabupaten Ponorogo terdapat daerah-daerah yang kondisi geografisnya mudah untuk dijangkau seperti di daerah sekitar perkotaan, dan yang sulit untuk dijangkau karena berada dalam daerah pinggiran yang memiliki dataran yang cukup tinggi, seperti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun. Dari keadaan geografis yang berbeda-beda pada wilayah Kabupaten Ponorogo tersebut pelaksanaan nikah serta penentuan biaya nikah di wilayah Kabupaten Ponorogo apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014 atau belum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti terjun langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan tentang tipologi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun, biaya nikah dan pelaksanaan nikah luar kantor di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan metode (field research), hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan nikah khususnya di Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun berdasarkan kondisi dan keadaan masyarakat kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014. Penentuan biaya nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun walaupun kondisi geografisnya sangat berbeda dengan kondisi wilayah yang lainya tetap disamakan, yaitu Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
Kedudukan Keteapan MPR Pasca Amandemen Konstitusi Rooza Meilia Anggraini
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 02 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i02.50

Abstract

Abstract After the amendment of UUD 1945, MPR is no longerthe highest state institution in Indonesia. This change had an effect on the function of the MPR. MPR just like a joint forum between the DPR and DPD. Amendments of UUD 1945 produce Institutions in horizontal functional relations, not in vertical structural relationships. This certainly has an impact on the legal products issued by the MPR, namely the TAP MPR. Then the legal products that can be outlined in the TAP MPR are only determination (beschikking), for example the determination of someone elected to be President and/or Vice President. Therefore the MPR regulation which is regulating as in the past will nolonger exist. But on the other hand the re-inclusion of the TAP MPR in the hierarchy of laws will lead to new problems, how to purpose judisial review ofTAP MPR if it contradicts with the UUD 1945, while the authority of the Constitutional Court is limited to testing the Law to the Constitution. And till nowthere are not specific provisions to solve that. One way that can be doing is through legislative review conducted by that institution. Abstrak Pasca diamandemennya Undang Undang Dasar Tahun 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara. Perubahan ini membawa akibat pada fungsi MPR yang menjadi sebuah forum gabungan join session antara DPR dan DPD. Amandemen UUD 1945 menghasilkan Lembaga Negara dalam hubungan funsional yang horizontal, bukan dalam hubungan structural vertical. Hal ini tentu berdampak kepada produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR, yakni Ketetapan MPR. Maka produk hukum yang dapat dituangkan dalam ketetapan MPR hanyan keputusan yang bersifat penetapan (beschikking) saja misalnya penetapan seseorang terpilih menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regiling) seperti di masa lalu tidak aka ada lagi. Namun disisi lain kembali dimasukkannya TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang undangan akan menimbulkan permasalahan baru, yakni bagaimana melakukan pengujian materi terhadap TAP MPR jika bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan wewenang Mahkamah Konstitusi hanya terbatas sampai pada pengujian Undang Undang terhadap UUD. Dan sampai saat ini belum ada ketentuan khusus baik di tingkat UUD maupun Undang Undang lainnya yang menerangkan tentang pengujian materi terhadap TAP MPR. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui legislative review yang dilakukan lembaga itu sendiri dengan cara dibatalkan atau diubah melalui TAP MPR juga.
Kontekstualisasi Ekonomi Kreatif Partisipatif Menuju Kemandirian Pesantren Darul Ma`arif
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 02 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i02.51

Abstract

Abstrak Petumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia jelas mewarnai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejalan dengan perubahan sosial akibat modernisasi-industrialisasi pasti membutuhkan pesantren untuk memberikan reaksi atau respon yang memadai. Rekasi pesantren terhadap perubahan yang terjadi sejauh ini lembut dan keras. Ada yang terbuka da nada yang dekat. Oleh karena itu, fungsi pesantren tidak hanya sebagai pusat untuk menghasilkan pemikir agama (center of excellence), sebagailembaga yang mencetak sumber daya manusia, tetapi juga diharapkan menjadi lembaga yang dapat memberdayakan masyarakat (agen pembangunan). Melihat fungsinya, pesantren sebenarnya dapat bertindak sebagai lembaga perantara yang diharapkan menjadi dinamis dan katalisator untuk memberdayakan sumber daya manusia, mendorong pembangunan disemua bidang, termasuk di bidang ekonomi. Sebagai konsekuensi dari keterlibatan masyarakat dalam memperkuat ekonomi diantara pesantren, ia belum tersentuh secara kreatif dan serius dalam bentuk integrasi integral dan eksplisit oleh pesantren. Tradisi itu sendiri tidak cukup untuk bermetamorfosis sebagai nilai-nilai masyarakat sipil yang beradab, universal dan berorientasi jauh ke depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memunculkan spirit pesantren khususnya dalam mewujudkan ekonomi kreatif pastisipatif untuk dapat menopang laju perekonomian pesantren serta meningkatkan peran masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi pesantren.
Telaah Kritis Praktik Pendistribisuan Dan Manfaat Zakat Fitrah Di Desa Ngadirojo Soko Ponorogo Tahun 2019 Yayuk Ambar Wati; Ahmad Royani
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 02 (2020)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v1i02.52

Abstract

Abstract Zakat fitrah is a zakat that must be issued by every individual who is Muslim whose time is related to the holy month of Ramadan. The purpose of zakat fitrah is to purify the soul and fulfill the needs of the needy and poor people on Eid al-Fitr. For the determination of mustahiq must be exactly as specified in Islamic law so that the purpose of zakat fitrah implemented.The practice of managing zakat fitrah in Ngadirojo Village, Sooko District, Ponorogo Regency is left to each mosque in the village. The distribution is carried out by distributing zakat fitrah to people in need and orphanages. But there are still mosques where the distribution of zakat fitrah is distributed evenly by the zakat committee to local residents without looking and considering the economic situation as a mustahiq. In the village there is also one mosque that utilizes zakat fitrah for khataman activities at the end of Ramadan. Why is zakat fitrah in one mosque in Ngadirojo village distributed evenly to local residents without looking at the poor or rich and why does zakat fitrah be used for religious activities? then how about a review of Islamic Law on these practices? This type of research conducted in this study is field research, namely data obtained from direct searches regarding the management of zakat fitrah in Ngadirojo Village, Sooko District, Ponororgo Regency. In getting the data, the compiler made observations and interviews directly to Mudin (zakat fitrah manager in Ngadirojo Village), zakat fitrah committee, and local residents. While the approach that the authors did in this study uses a normative approach, which is to solve the problem using the Qur'an, the hadith, and opinions of the scholars. In analyzing the constituent data using qualitative analysis by analyzing all data collected then described by the inductive method.The practice of the distribution of zakat fitrah in some mosques in Ngadirojo Village distributed to people in need and orphanages is in accordance with Islamic Law. But the distribution of zakat fitrah which is distributed evenly and the use of zakat fitrah for khataman events at the Ar-Rohmah Mosque, Hamlet Wates, Ngadirojo Village cannot be justified in Islamic Law because it does not match what is stated in the Koran at-Taubah verse 60 and not in accordance with the Prophet's hadith.

Page 1 of 7 | Total Record : 61

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2024) Vol. 5 No. 01 (2024) Vol. 4 No. 02 (2023) Vol. 4 No. 01 (2023) Vol. 3 No. 02 (2022) Vol. 3 No. 01 (2022) Vol. 2 No. 02 (2021) Vol. 2 No. 01 (2021) Vol. 1 No. 02 (2020) Vol. 1 No. 01 (2020)