cover
Contact Name
Nurul Fardiana
Contact Email
jurnaltasyri4@gmail.com
Phone
+6285236191801
Journal Mail Official
jurnaltasyri4@gmail.com
Editorial Address
Jln. Sunan Kalijaga Dusun I Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Kode Pos 63471 Telp (0352) 311882-311785
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
At-Tasyri Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
ISSN : -     EISSN : 27160866     DOI : https://doi.org/10.51772/tasyri'.v1i02.52
The journal is a semi-annual publication publishing two issues each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern Islamic laws, islamic interdicipliner, islamic social, and Islamic economics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 01 (2021)" : 6 Documents clear
Ketidakstabilan Perekonomian Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dimasa Covid-19 Aisi, Okta Khusna
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 01 (2021)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v2i01.183

Abstract

The criteria for businesses that are included in MSMEs have been regulated in a legal umbrella based on law. From the research results, it can be concluded that the Government has issued several policies related to the economic slowdown due to the Covid-19 outbreak, namely by providing incentives in the tourism sector, adding more days to leave together, and reducing debt payments for MSME players. In addition, the government opened a call center to receive reports and complaints from cooperatives and MSMEs affected by the Covid-19 outbreak. In addition, the government also needs to provide a stimulus to maintain people's purchasing power in the midst of this crisis so that the benefits provided to the economy can be felt. The stimulus can take the form of reducing electricity rates and reducing fuel prices. The availability of production materials such as raw materials also needs to be guaranteed so that MSME business activities are not significantly disrupted and are able to return to normal production levels as quickly as possible. The efforts that have been made by the government, it seems that many are still focused on the tourism sector which has a major influence on the MSME sector, besides that the leniency of credit is also considered appropriate to ease the burden on MSMEs. However, assistance / incentives to MSMEs, especially micro and small businesses, still need to be considered, especially considering the current social distancing appeal which has a big impact on small and micro businesses that still require a lot of face to face.
Optimalisasi Kebijakan Kredit UMKM Sektor Pertanian (Studi Terhadap Praktik Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Anggota Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Berkah Tani Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2020) Latifatussa’adah, Nur
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 01 (2021)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v2i01.184

Abstract

Kebijakan kredit yang digulirkan Pemerintah memberikan angin segar kepada para petani khususnya yang mempunyai keterbatasan modal dan dana untuk mengembangkan atau sekedar menjalankan usahanya. Hal ini pula yang dirasakan oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani Berkah Tani di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Impelementasi bantuan Kredit Usaha Tani yang disalurkan melalui Bank BNI sejauh ini berjalan dengan baik, hanya saja terbatas pada petani yang mempunyai kartu tani. Hal ini merupakan prosedur yang memang harus dijalankan sebagai prasyarat penerimaan kredit. Sehingga ada petani yang sbeneranya memerlukan suntikan modal tetapi belum mendapatkan kesempatan mengikuti program KUR ini. Hal ini menyebabkan kekurangtepatan pada target atau sasaran penerima KUR. Selain itu beberapa kasus ditemukan adanya petani yang menggunakan dana untuk kebutuhan lainnya, meski tidak sejumlah dana yang dipinjamkan namun hal ini akan dapat mempengaruhi efektifitas tujuan pemberian dana, sehingga pendampingan mutlak diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk pendanaan yang akan dating
Takhdid al-intaaj 'inda Ibnu Kholdun Wa Karl Marks Prasetian Dewi, Arlinta
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 01 (2021)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v2i01.185

Abstract

بناء على الإحساس بأهمية الإنتاج في الاقتصاد، اندفع الباحث على كتابة مفهوم الإنتاج وأهمّيته وأهدافه وكذلك عن مفهومه عند ابن خلدون وكارل ماركس وهل يوجد وجه الاتفاق والاختلاف بينهما. ومن أهداف هذا البحث، الكشف عن مفهوم الإنتاج عند ابن خلدون وكارل ماركس من حيث مفهومه وعناصره ومبادئه والكشف على وجه الاتفاق والاختلاف بينهما في هذه المسألة.نوع هذا البحث هو دراسة مكتبية، واستعمل الباحث في منهج دراسته بالدراسة التاريخية الاجتماعية. فالمنهج العملية التي استخدمه الباحث في جمع البيانات بمنهج المشاهدة والمنهج الوثائقي التي تستفاد منهما معرفة سيرة حياة ابن خلدون وكارل ماركس ونشاطته العلمية وخلفية تفكيره وكذلك آراءهما في الأمور المتعلقة بالبحث. ولتحليل البيانات المجموعة، اتخذ الباحث بالطريقة الاستقرائية (Inductive Method) والطريقة القياسية (Deductive Method) ثم تحليلها بمنهج التحليلي الوصفي المقارن (Analytic Descriptive Comparative Method). واستنتج الباحث آراءهما في مفهوم الإنتاج أنهما اتفقا في بعض عناصر الإنتاج في عنصر الفلاحة والزراعة التي هي تتعلق بالأرض. والأرض كذلك من المواد الخام اللازمة للإنتاج. وفي الصناعة والتجارة التي تتضمن على الآلة الإنتاجية والمصانع والسلع الوسيطة وهذه الآلات التى تلزم المنتجين لتأدية عملهم وتحقيق إنتاجهم وهذه تتعلق برأس المال. واتفقا كذلك في بعض مبادئ الإنتاج، وهو في تحقيق التكامل الاقتصادي بين أعضاء الأمة وتحقيق التوازن الاقتصادي داخل الدولة الواحدة. واختلفا في مفهوم الإنتاج، رأى ابن خلدون أن الإنتاج هو كل حصيلة الدولة من الزراعة التي تحصل الفائض الذي يوظف في المنشآت الحضارية ومن الجافة التي تخضع لأطوار المناخ من خصب بعض السنين والخراج فكلها تكون موارد الدولة لعمرانها. ورأى كارل ماركس أن الإنتاج كل ما بدأت الزراعة ووجدت أساليب بين الناس علاقات مساواة وتعاون، وعدد، وفائض فى الثراء. وكذلك رأى ابن خلدون أن عناصر الإنتاج (العمل والفلاحة أو الزراعة والصناعة والتجارة) وجب أن يكون في عملية إنتاجه بالتقوى، وكان كارل مارك لم ير هذا. Mengingat akan pentingnya produksi dalam perekonomian, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas tentang pengertian produksi dan seberapa besar pentingnya produksi, serta tujuan-tujuan produksi dan juga tentang konsep produksi menurut Ibnu Khaldun dan Karl Marx, serta akan membahas apakah ada persamaan dan perbedaan antara keduanya. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui pendapat Ibnu Khaldun dan Karl Marx tentang pengertian produksi dan faktor-faktornya dan prinsip-prinsipnya serta membahas di mana letak persamaan dan perbedaan antara pandangan mereka terhadap masalah ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian Literatur dengan menggunakan metodologi pendekatan Historis Sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Observasi dan Dokumenter untuk mengetahui sejarah hidup Ibnu Khaldun dan Karl Marx dan aktivitas keilmuanya serta mengenai pendapat-pendapat mereka tentang pembahasan ini. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dengan cara berfikir Induktif dan Deduktif yang kemudian dianalisa dengan teknik Komparatif Deskriptif dalam mengambil kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukan bahwa mereka berdua sependapat tentang beberapa faktor-faktor produksi, yaitu faktor pertanian yang berhubungan dengan faktor tanah karena tanah juga merupakan bahan baku yang sangat penting dalam produksi. Faktor industri dan perdagangan yang didalamnya membutuhkan alat-alat produksi dan barang-barang produksi lainya. Alat-alat inilah yg wajib dimiliki oleh produsen-produsen dalam menjalankan kegiatan produksinya. Faktor ini berhubungan sekali dengan faktor modal. Dan mereka juga sependapat pada prinsip-prinsip produksi, yaitu tentang adanya realisasi penggabungan kebutuhan ekonomi ummat dan keseimbangan ekonomi di satu kesatuan daulah atau Negara. Mereka berdua berbeda pendapat tentang pengertian produksi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa produksi adalah semua penghasilan Negara dari pertanian yang menghasilkan keuntungan atau kelebihan yang digunakan untuk kemajuan peradaban masyarakat atau negara, dan dari selain pertanian yang tergantung pada cuaca pada tahun-tahun tertentu, dan dari pajak yang kesemuanya itu merupakan sumber daya Negara untuk kemakmurannya. Sedangkan Karl Marx berpendapat bahwa produksi adalah semua yang dilakukan manusia dari pertanian dimana pertanian itu muncullah sebuah persamaan kebutuhan dan pertolongan dan penghasilan atau kekayaan. Dan berbeda pendapat pula pada prinsip produksi, yaitu pada prinsip pekerjaan, pertanian, industri dan perdagangan, dimana Ibnu khaldun memberikan asas taqwa pada prinsip tersebut, sedangan Karl Mark tidak.
Efektivitas Program Dana Desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Ridhwani, Iwan
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 01 (2021)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v2i01.215

Abstract

Dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendukung gerakan pembangunan desa agar masyarakat desa bisa menjadi subyek pembangunan. Upaya ini kemudian diperkuat dengan dukungan materiil berupa program dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN sejak tahun 2015. Adapun masalah-masalah yang menghambat keberhasilan program dana desa antara lain terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Selain itu, kurangnya kompetensi aparat pemerintah desa sebagai pengelola dana desa juga berpotensi menyebabkan program ini menjadi tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Siman Ponorogo, (2) menganalisis efektivitas program dana desa di desa Ngabar Siman Ponorogo, (3) menganalisis dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar Siman Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa Ngabar Siman Ponorogo dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif induktif. Analisis deskriptif dengan memaparkan sedetil mungkin mengenai program dana desa sehingga diperoleh kesimpulan yang real, faktual dan akurat. Analisis induktif digunakan untuk mengamati program dana desa secara terperinci, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Siman Ponorogo dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pedoman serta prioritas penggunaannya. Kedua, berdasarkan pengukuran efektivitas dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sumber (resource approach), pendekatan proses (process approach) dan pendekatan sasaran (goals approach), pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar berjalan efektif. Ketiga, program dana desa berdampak positif dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar Siman Ponorogo.
Analisis Good Coorporate Governance pada Bank Syariah: (Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia) Yusril Musyaffa, Aang
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 01 (2021)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v2i01.216

Abstract

The principles of Good Corporate Governance (GCG) is important in Islamic banking. Agency problems in Islamic financial institutions are unique from other financial institutions. The different types of operations and contracts in Islamic banks resulted in widening the separation and control issue that is located under the theory of Agency. Managers at bank syariah not only maximize the shareholder made but also have an obligation to work under Islamic rules and regulations. The other issue is about ownership of shares and double post of Commissioner on the company itself or at other companies. It violates the principles of GCG that is the independence of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners in some Islamic banks in Indonesia allegedly still has a stake and a duplicate position. Therefore, based on those explanations, it is quite important to conduct this study on the implementation of GCG in Islamic banking in Indonesia. This samples of this study are all Syariah Bank in Indonesia which have been listed in the Indonesia stock exchange, numbered 10 Islamic banks. This study aims to analyze the corporate governance in Islamic banking in Indonesia especially on the independence of the Board of Commissioners. The benefit of this research is to investigate the practices of corporate governance especially the independence of the Board of ommissioners in terms of share ownership and concurrent positions on Islamic banks in Indonesia. Moreover, based on the data analysis, it was found that the Board of Commissioners on ten syariah banks in Indonesia has a stake in the company or other companies and/or have a concurrent positions at another company, the Board of Commissioners on one Islamic bank has no shares in the company or other companies and/ or have a concurrent positions on other companies, and one Islamic bank has a stake in the company or other companies and po ssess a concurrent positions on other companies. In conclusion, this proves that the majority of the Board of Commissioners on Syariah Bank in Indonesia as not been independent.
Sengketa Hak Asuh (Hadanah) Anak bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua: (Study Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubro Juz II) Aulia, Mohammad Faisal; Mufikoh, Siti
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 01 (2021)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v2i01.217

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan jumhur ulama tentang hak asuh anak bagi ibu pasca perceraian dengan suami kedua. Imam Malik dalam kitabnya Al-Mudawwanah al-Kubra juz II menyebutkan bahwa hak hadhanah tidak akan dikembalikan kepada ibu walaupun ia sudah bercerai dengan suami kedua. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama (Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad) bahwa apabila ibu telah bercerai dengan suami kedua maka hak hadhanah anak dikembalikan kepada ibu. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan hak hadhanah ini Imam Malik menafsirkan hadis secara zahirnya saja, tanpa melihat sebab-sebab yang menghalangi. Oleh karena itu, yang lebih rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa hak hadhanah dikembalikan kepada ibu apabila ia telah bercerai dengan suami kedua, yang telah dikuatkan dengan hadis} dan kaidah fikih yang mengatakan bahwa, “Suatu hukum tergantung ada dan tidak adanya ‘illah.” Dan dilihat dari kemaslahatan seorang anak, yang mana ia masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.

Page 1 of 1 | Total Record : 6