cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Sudika Mangku
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pacta Sunt Servanda
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27237435     EISSN : 2807632X     DOI : https://doi.org/10.23887/jpss.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda" : 5 Documents clear
PARIWISATA MENYEMPITKAN RUANG HIJAU: DAMPAK EKSPANSI VILLA TERHADAP KESEIMBANGAN TATA GUNA LAHAN DI BALI Pramudiasari, Ni Komang
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i1.5363

Abstract

Ketidakseimbangan antara sektor pariwisata dan sektor pertanian di Bali menjadi penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan secara masif, terutama dari lahan pertanian menjadi kawasan pariwisata. Setiap tahun, Bali kehilangan rata-rata sekitar 1.000 hektar lahan pertanian akibat konversi lahan yang didorong oleh pesatnya pembangunan akomodasi wisata seperti villa dan condotel. Fenomena ini secara langsung mengancam keberadaan sistem subak, yaitu sistem irigasi tradisional yang mencerminkan struktur sosial, religius, dan ekonomi masyarakat Bali. Kenaikan harga lahan, terutama di area penyangga kawasan wisata, turut mempercepat perubahan fungsi lahan dan menyusutkan ruang hijau secara signifikan. Dalam konteks ini, ekspansi villa menjadi salah satu faktor dominan yang memicu tekanan terhadap keseimbangan tata guna lahan. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui optimalisasi nilai lahan subak dengan mengembangkan konsep agrowisata, pemanfaatan status subak sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, serta intervensi pemerintah dalam regulasi harga lahan dan pemberian insentif untuk mencegah konversi lahan pertanian secara berlebihan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian ini memfokuskan analisis pada regulasi tata ruang dan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan yang berlaku di Provinsi Bali, khususnya terkait keberlangsungan ruang hijau dan perlindungan sistem subak.
ANALISIS DINAMIKA HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF DAN POSITIF DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Wandhani, Komang Trisuci Nirmala; Pasaribu, Apriliya Veronica; Ariani, Aulya Nur'; Santini, Putu Ayu Widia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i1.5364

Abstract

Berdasarkan pembahasan mengenai posisi hukum pemohon dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) fiktif positif dan fiktif negatif, dapat disimpulkan bahwa pemohon memiliki posisi hukum yang berbeda tergantung pada jenis KTUN fiktif yang terjadi. Dalam KTUN fiktif positif, pemohon memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat karena permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum dan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan keputusan tertulis. Sebaliknya, dalam KTUN fiktif negatif, permohonan dianggap ditolak secara hukum setelah tenggang waktu tertentu dan pemohon dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Akibat hukum dari keberadaan KTUN fiktif berdampak pada dua pihak, yaitu pejabat pemerintahan dan masyarakat. Bagi pejabat pemerintahan, diamnya mereka terhadap permohonan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau maladministrasi jika tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Bagi masyarakat, KTUN fiktif memberikan akses hukum untuk memperjuangkan haknya melalui pengadilan, namun masih terdapat kendala dalam bentuk ketidaktahuan hukum dan keterbatasan biaya. Terakhir, pengujian KTUN fiktif oleh PTUN dilakukan melalui penilaian aspek wewenang, prosedur, dan substansi. Dalam proses pembuktian, pemohon harus menunjukkan adanya permohonan yang sah dan kerugian akibat tidak adanya tanggapan dari pejabat. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, pengadilan dapat menyatakan KTUN fiktif sah dan berlaku, atau membatalkannya jika ditemukan cacat yuridis. Untuk itu, disarankan agar pejabat tata usaha negara meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur administratif dan masyarakat diberikan edukasi hukum agar dapat menggunakan haknya secara optimal dalam sistem peradilan administrasi.
PENGUATAN REGULASI PERLINDUNGAN LAHAN HIJAU BERKELANJUTAN DI DENPASAR BERBASIS HUKUM NASIONAL DAN LOKAL Fanany, Nazwa Queena Amelia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i1.5365

Abstract

Pesatnya pembangunan dan urbanisasi di Kota Denpasar telah memicu alih fungsi lahan hijau, khususnya sawah, menjadi kawasan permukiman dan komersial. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan degradasi ekologis, tetapi juga berdampak sosial dan kultural yang mendalam, terutama bagi masyarakat adat Bali yang kehidupannya sangat erat dengan sistem agraris Subak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan lahan hijau dalam perspektif hukum, serta menawarkan penguatan regulasi daerah yang berlandaskan pada norma hukum nasional dan kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan analisis terhadap berbagai undang-undang, peraturan daerah, serta dokumen perencanaan tata ruang yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi perlindungan lahan hijau di Denpasar masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, dominasi kepentingan ekonomi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan daerah yang tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan pelestarian identitas budaya lokal.
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG: ANTARA KEBUTUHAN REGULASI DAN KEPATUHAN TERHADAP ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN Noviani, Nyoman Ayu Fitri; Handayani, Neti Prahita; Robin, Rosalina Putri; Indrayani, Kadek Dwi Yunita
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i1.5366

Abstract

Fenomena overregulasi dan disharmonisasi dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi sorotan serius dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat lebih dari 52.000 peraturan berlaku hingga 2024, menunjukkan kompleksitas dan potensi tumpang tindih antarregulasi. Artikel ini membahas kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam sistem hukum nasional, serta bentuk-bentuk penyimpangan dalam pembentukannya. Peraturan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri memiliki fungsi strategis sebagai pelaksana norma hukum. Namun, sering terjadi penyimpangan seperti overregulasi, disharmonisasi, delegasi kewenangan yang tidak tepat, dan rendahnya partisipasi publik. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pembentukan peraturan pelaksana berdampak signifikan terhadap efektivitas implementasi undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antar peraturan, evaluasi sistematik, dan pelibatan publik yang bermakna untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas sistem hukum nasional.
UPAYA BANDING ADMINISTRASI DALAM SENGKETA ANTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DENGAN PEMERINTAH Arintoko, Purnama Sari; Mendrofa, Hana Sybil Vania; Sudiawan, Ni Luh Ayu Diah Wulandari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i1.5373

Abstract

Artikel ini mengkaji mekanisme upaya banding administrasi sebagai langkah penyelesaian sengketa antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pemerintah di Indonesia. Upaya banding administratif merupakan hak bagi PNS yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menganalisis prosedur pengajuan banding administratif melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), mulai dari tahap pengajuan, tanggapan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan. Artikel juga mengkaji efektivitas mekanisme banding dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi PNS. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi upaya banding administratif masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan informasi, faktor kedekatan struktural, lambatnya proses administratif, dan keterbatasan lembaga independen. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi prosedur, dan peningkatan pemahaman hukum bagi PNS agar mekanisme banding administratif dapat berfungsi secara optimal dalam menjamin keadilan bagi aparatur negara.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 1 (2021): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda More Issue