In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia ]]>
<![CDATA[Abd. Rahman Mawazi]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1448
<![CDATA[Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik tidak bisa dinafikan dengan dua fungsinya; penyalus aspirasi rakyat sekaligus alat untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, secara kelembagaan, setiap partai politik memiliki karakteristik dan corak dengan dua fungsinya tadi. Dalam sistem presidensil seperti di Indonesia, terjadi “keambiguan” bagi partai politik karena suara terpecah antara legislatif daneksekutif yang sama-sama hasil dari pemilu. Dalam kelembagaan partai politik, setidaknya diperlukan sebuah konsistensi dalam menjaga visi dan misi. Sementara di Indonesia, dengan sistem saat ini, akan menimbulkan disfungsi yang berkepanjangan bagi partai politik. Sebab itu, perlu sebuah terobosan lain untuk mencapai stabilitas politik yang dinamis.]]>
<![CDATA[Sekapur sirih dan Daftar isi ]]>
<![CDATA[Inright Inright]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1472
<![CDATA[Dalam edisi Vol. 6, No. 2, Mei 2017 ini, IN RIGHT memuat diskursus yang dapat didiskusikan lebih lanjut, yaitu integrasi-interkoneksi wacana agama dan politik, Islam politik dalam ranah hukum tata Negara, dan wacana HAM secara luas. Tema-tema yang disajikan kepada para pembaca dalam edisi ini tentu layak direspon dan dikembangkan pada edisi terbitan selanjutnya, sehingga memperluas wawasan dan spektrum kognisi yang pada gilirannya merambah wilayah afeksi dan psikomoterik di tengah masyarakat. Selamat Membaca!!!]]>
<![CDATA[Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri ]]>
<![CDATA[Lailiyah Buang Lara]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1454
<![CDATA[Nafkah merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang suami sebagai konsekuensi yang timbul akibat adanya perkawinan. Namun dewasa ini masih sering ditemukan bahwa pemberian nafkah yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan masih banyak sekali istri yang bekerja demi memenuhi nafkah untuk keluarga. Kemudian bagaimana tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga? Sedangkan kalangan Syafi‟i telah menetapkan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri untuk menghindari adanya ketidakpastian nafkah. Sebagaimana fokus masalah yang ditentukan, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait metode pemikiran Imam Syafi‟I dalam menetapkan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri. Selain itu, pada makalah ini penulis juga akan menganalisis ketentuan kadar nafkah istri yang telah ditetapkan tersebut melalui standar kesejahteraan sosial yang berlaku di masyarakat. Penulisan ini menghasilkan temuan bahwa konsep yang ditetapkan oleh Imam Syafi‟I tidak akan mampu menggiring sebuah keluarga pada keluarga yang sejahtera. Karena pada hakikatnya sebuah rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untukkebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Berlaku sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Ainun Najib]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1449
<![CDATA[The implementation of Islamic law in Indonesia is strongly influenced by the interests of the authorities that cannot be separated from the poleksosbud context. To discuss it, the problem formulation is as follows: (1). How does thedynamics of political configuration between various governments in Indonesia have formalized the Islamic Shari'a? (2). What is the legal policy reality about the formalization of Islamic Shari'ah in Indonesia? Data from this study are traced and collected through literary sources, then analyzed inductively and comparably. This study concludes as follows. (1) Formalization of Islamic Shariah in Indonesia isexperiencing ups and downs. (2) Formalization of Islamic Shari'a was more influenced by relations between state and Islam. This is related to the character of Islamic struggle and the interests of the authorities.]]>
<![CDATA[Indeks Artikel dan Ucapan Terima Kasih ]]>
<![CDATA[Inright Inright]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1473
<![CDATA[Redaksi Jurnal IN RIGHT dalam edisi terbitan Vol. 6, No. 2, Mei 2017 ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra bebestari atas kesediaan waktu dan partisipasi aktif mereka dalam proses pembacaan kelayakan naskah-naskah yang masuk kepada redaksi. Mitra bebestari yang dimaksud adalah:1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D4. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Si]]>
<![CDATA[Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai’ah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ]]>
<![CDATA[Sugiharto Sugiharto]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1450
<![CDATA[Ibnu Taimiyah merupakan sosok kontroversial yang melahirkan berbagai karya dan pemikiran. Salah satunya adalah terkait dengan Ummah dalam teologi dan sejarah Islam yaitu tentang bai’ah yang memiliki arti sumpah atau janji. Halini sebagaimana yang dilakukan oleh MPR ketika melantik calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Sementara disisi lain Ibnu Taimiyah mempunyai pendapatbahwa orang yang berhak untuk melakukan bai‟áh terhadap seorang pemimpin yaitu adalah semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan (ahl al-shaukah) yang turut terlibat dalam proses itu.Dalam tulisan ini penulis berusaha membedah dan menjelaskan relevansi konsep baiáh menurut Ibnu Taimiyah dengan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah dianalisis berdasarkanpengertian dan konsep bai‟ah, menurut pengertian yang diberikan Ibnu Taimiyah, Undang-undang ini tidak memenuhi standar bai‟ah menurut Ibnu Taimiyah. Walaupun menurut kategori Ibnu Taimiyah, MPR tidak memenuhi standar sebagai orang yang berhak melakukan bai‟ah, tapi jika dilihatdalam perspektif teori maslahah mursalahah, pelantikan yang dilakukan MPR terhadap calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden tetap sah dan memenuhi syarat berdasar tujuan asas maslahah mursalah yaitu memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.]]>
<![CDATA[Cultural Capital dan Kharisma Kiai dalam Dinamika Politik: Studi Ketokohan K.H. Maimun Zubair ]]>
<![CDATA[Siti Mu’azaroh]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1451
<![CDATA[K.H. Maimun Zubair (K.H. Maimun) merupakan salah satu kiai yang cukup terkenal. Sebagai tokoh agama yang sangat dikagumi, ia memiliki pengaruh cukup signifikan. Baik peran pentingnya sebagai pengasuh pondok pesantren,maupun peran sentralnya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adanya peran ganda ini, justru membuat aura kharismatik K.H. Maimun menjadi kuat baik di tengah masyarakat yang sering menjadikannya sebagai pemberi nasihat, maupun sebagai Ketua Majelis Syura dalam partai PPP. Cultural capital merupakan sebuah nilai atau budaya yang telah diterima dan diyakini masyarakat mampu memberikan jaminan tertentu. Sehingga, sebagai figur yangsangat alim, K.H. Maimun dapat memberikan ketenangan baik dalam lingkup masyarakat maupun lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, perlu mencari tahu bagaimana relevansi ketokohan K.H. Maimun Zubair dan apa sebenarnya kontribusinya dalam kehidupan politik praktis di Indonesia, khususnya dalam PPP. Cultural capital berawal dari berbagai simbol yang ada di masyarakat di antaranya yaitu kharisma, kepercayaan makna barokah, perasaan simpati karena kesederhanaan dan kealiman tokoh dan lain sebagainya. Inilahyang kemudian menguatkan posisi K.H. Maimun di masyarakat dan lingkungan partainya. Dengan kesempatan ini, K.H. Maimun berusaha melakukan penyeimbangan untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politikpraktis (simbiosis mutualis). Sehingga, PPP dapat menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai keislaman.]]>
<![CDATA[Pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Ahmad Bahiej]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1452
<![CDATA[Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (a) tahap awal, (b) penelitian kemasyarakatan, dan (c) tahap pelaksanaan pembinaan. Adapun kegiatan pembinaan dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu (a) pembinaan keagamaan dan budi pekerti/kepribadian, (b) kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) kesegaran jasmanai dan kesenian, (d) pelayanan kesehatan dan perawatan, (e) latihan ketrampilan/kemandirian, (f) kunjungan keluarga dankunjungan badan sosial. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo belum melakukan pembinaan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan beberapa alasan dan kendala, yaitu (a) belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami secara psikologis tentang perilaku menyimpang secara seksual bagi anak, dan (b) alasan khusus terkait motif anak melakukan tindak pidana pencabulan.]]>
<![CDATA[Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Irham Bashori Hasba]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1447
<![CDATA[Otonomi daerah yang bergulir di Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan proses bergulirnya sistem negara dan pemerintahan di Indonesia yang berjalan cukup lancar dan banyak membawa perubahan mentalitas sistem pemerintahan dari sentralistik otoritarian menuju desentralistik demokrasi. Capaian otonomi daerah yang dirasakan sampai hari ini adalah lebih mandirinya pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, meskipun dalam prosesnya banyak terdapat hambatan yang besar, penerapan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak massif bagi Indonesia untuk menguatkan demokratisasi dan penerapan nilai integritas kebangsaan Indonesia yang akhir-akhir ini semakin tergerus oleh zaman modern. Tulisan ini mencoba mengupasnya secara komprehensif terhadap pola penerapan sistem otonomi daerah dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan mendasarkan kegiatannya berupa analisis atas praktek yang terjadi dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.]]>
<![CDATA[Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi ]]>
<![CDATA[Nur Iqbal Mahfudh]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1453
<![CDATA[Banyak sekali putusan pengadilan yang dianggap terlalu ringan kepada pelaku tindak pindana korupsi di negara ini. Beberapa juga ada yang berhasil lolos dari jerat hukum. Fenomena seperti ini tidak sedikitmenimbulkan rasa kecewa atas supremasi hukum. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, namun masih ada yang memandang kurang dan perlu mengusung kembali kajian hukum pidana Islam.]]>
