Garuda - Garba Rujukan Digital

Perempuan dan Tembakau di Mayang Kabupaten Jember: Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hasba, Irham Bashori; Wildana, Dina Tsalist
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i2.4104

This study addressed the issue of fulfillment of the rights of working women by Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. The approach taken in this study using the empirical sociology of law analysis and data collection using qualitative techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that women workers in the tobacco sector companies scattered in the district Mayang based analysis using the law number 13 of 2003 suggests that the absence of the right to women workers as set out in the legislation. But on the other, the company cannot be blamed entirely on the practice of considering the existence of an unwritten system where the job search process is set by the agent without providing and presenting a working agreement prior to workers. This happens because, according to the author because of the lack of knowledge that qualified for the women who work in the sector. Penelitian ini membahas masalah pemenuhan hak perempuan yang bekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan analisa sosiologi hukum dan pengumpulan datanya menggunakan teknik kualitatif berupa observasi dan wawancara. Penelitian ini menjelaskan bahwa pekerja perempuan di sektor perusahaan tembakau yang tersebar di Kecamatan Mayang berdasarkan analisa menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tidak adanya pemenuhan hak atas pekerja perempuan sebagaimana tertuang dalam undangundang tersebut. Perempuan pekerja di sector ini tidak memperoleh jaminan kerja layaknya pekerja yang diatur dalam undang-undang. Namun disisi lainnya, perusahaan tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas praktek tersebut mengingat adanya sebuah sistem tak tertulis dimana proses pencarian kerja diatur oleh agen yang tanpa memberikan dan menyuguhkan perjanjian kerja terlebih dahulu kepada pekerja. Hal tersebut terjadi karena menurut hemat penulis karena tidak adanya pengetahuan yang mumpuni bagi para perempuan yang bekerja di sektor tersebut.

Perempuan Mandiri Pangan: Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Mergosono Malang Melalui Tanaman Hidroponik Irham Bashori Hasba; Suwandi Suwandi; Akhmad Mukhlis
Warta Pengabdian Vol 14 No 1 (2020): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v14i1.14220

Tujuan dari pengabdian berbasis riset ini adalah membangun relasi kemandirian, khususnya bidang pangan bagi keluarga yang dimotori oleh perempuan/ibu rumah tangga di Kelurahan Mergosono. Sejatinya kegiatan pemberdayaan ini menjadi motivasi bagi para perempuan/ibu rumah tangga untuk mampu mengeksplorasi lahan pekarangan rumah dalam ikatan komunitas masyarakat yang mampu memanfaatkannya dengan lebih produktif sebagai alat lumbung pangan masyarakat menuju daulat pangan. Setelah itu, membentuk komunitas masyarakat yang bergerak bersama dalam bentuk bank pangan dan mampu menciptakan kampung tematik pangan organik yang tentu pada akhirnya akan membawa manfaat ekonomis, kesehatan lingkungan dan kebersamaan yang kuat dan mengakar bagi masyarakat sehingga mengurangi angka kemiskinan khususnya di Kelurahan Mergosono Kota Malang. Pengabdian berbasis riset dengan mengusung isu perempuan mandiri pangan ini menggunakan Partisipatory Action Research (PAR) sebagai paradigma sekaligus metode. Subjek penelitian terdiri dari stakeholders, 14 anggota tim peneliti, dan 76 anggota kelompok pengajian “istiqomah” di lingkungan RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6 di lingkungan Kelurahan Mergosono. Data penelitian diperoleh dengan teknik observasi, pemetaan social, dokumentasi dan pelibatan responden secara partisipatoris atas problem mereka sendiri. Hasil pengabdian berbasis penelitian ini adalah (1) Perencanaan partisipatoris terdiri dari identifikasi kebutuhan dusun dan penyiapan tim pengelola program dusun. (2) Pelaksanaan proses pemberdayaan melalui pelatihan dimulai dengan menyiapkan tim tenaga kerja, melakukan studi banding ke graha ponik pakisaji, melakukan pelatihan hidroponik, membentuk kelompok usaha, produksi, branding dan pemasaran produk (3) Indikator keberhasilan pelatihan diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dampingan, berkurangnya pengeluaran belanja pangan setiap rumah tangga karena memanfaatkan sumber daya yang telah dibuat serta diperolehnya pendapatan hasil usaha penjualan produk. (4) Keberlanjutan program pemberdayaan perempuan ditunjukkan dengan masyarakat mulai sadar dan akan mengembangkan hidroponik untuk menjadi kampung tematik, adanya pembuatan sistem panen melalui manajerial pemasaran dan branding produk secara sistematis dan terorganisir serta dirancangnya hidroponik tanpa listrik yang akan disalurkan di setiap rumah dampingan.

Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Kec. Babat) Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah; Irham Bashori Hasba
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Derah melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 4 ayat (1). Para PKL yang berjualan di area pemukiman warga sangat mengganggu dan menimbulkan dampak-dampak negatif yang akhirnya membuat tertib dan tentramnya masyarakat menjadi berkurang. Permasalahan dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum perspektif siyasah dusturiyah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis adapun lokasi penelitian di jalan Kartini Babat, sumber data yang digunakan dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal, pemerintah kurang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan karena terdapat beberapa kendala. Adapun pelaksanaan peraturan daerah ini belum sesuai dengan ketentuan syariat islam khususnya dalam konteks Siyasah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam proses menata, dan menertibkan Pedagang Kaki Lima yang ada di jalan Kartini. Kata Kunci: Implementasi; Ketertiban Umum; PKL

Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah Irham Bashori Hasba
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i2.1447

Otonomi daerah yang bergulir di Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan proses bergulirnya sistem negara dan pemerintahan di Indonesia yang berjalan cukup lancar dan banyak membawa perubahan mentalitas sistem pemerintahan dari sentralistik otoritarian menuju desentralistik demokrasi. Capaian otonomi daerah yang dirasakan sampai hari ini adalah lebih mandirinya pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, meskipun dalam prosesnya banyak terdapat hambatan yang besar, penerapan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak massif bagi Indonesia untuk menguatkan demokratisasi dan penerapan nilai integritas kebangsaan Indonesia yang akhir-akhir ini semakin tergerus oleh zaman modern. Tulisan ini mencoba mengupasnya secara komprehensif terhadap pola penerapan sistem otonomi daerah dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan mendasarkan kegiatannya berupa analisis atas praktek yang terjadi dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Normatifitas Keterlibatan Perempuan dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif Feminist Legal Theory Siti Masruroh; Irham Bashori Hasba
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v3i2.34729

The inclusiveness of women's lives is not enough if it only about social life, but it must also be involved in every process of formulating state legislation through the legislature. To fulfill this, women must be actively connected in the electoral process in parliamentary seats held and women's representation, The role of woman in national legislation is a form of effort to make legal products that are inclusive of woman's lives. The role of women in national legislation is very important considering that every year there are considerable amount of women who nominate themselves as legislators. There are two research questions provided in this study; the first is how woman's political rights portrayed in national legislation according to Act No.7 of 2017. It aims to find out how woman's political rights portrayed in national legislation according to Act No.7 of 2017. This is the basic foundation of women's political rights which have been regulated in the law which includes a 30 percent quota of women in legislation. The second research question is, how the concept of women's political rights in national legislation according to Yusuf Al-Qardhawi. It aims; (1) to explain the concept of this contemporary scholars, Yusuf Al-Qardhawi, regarding to his opinion, (2) to compare the law in Indonesia with the concept of Yusuf Al-Qardhawi on his partiality towards the role of women as legislators. This research is a type of normative legal research or literature study. This research uses a combination of approaches, they are law approach and conceptual approach. The data source used is a secondary data source. The data analysis method used is by analyzing the application of hermeneutics or interpretation. The results of this study show that; First, Act No. 7 of 2017 on general elections, what needs to be underlined in this case is that the biggest challenge of achieving the results of the 2014 legislative election, there are improvements in the administrative sector of the General Election Commission (KPU), not only with sanctions given to the party in fulfilling the 30 percent quota but also emphasizing understanding towards women before nominating themselves as legislators with political education and understanding them the importance of the 30 percent quota. Secondly, The concept offered by contemporary scholar Yusuf Qardhawi regarding the representation of women in the realm of national legislation in Parliament is very moderate and follow the times. Keywords: Women’s Role , National Legislation , Act No.7 of 2017, Yusuf Al-Qardhawi's concept

Politik Pangan: Ketahanan Nasional Dan Tren Diplomasi Kekinian Siti Masruroh; Irham Bashori Hasba; Rasyid Musdin
Balobe Law Journal Volume 2 Issue 2, October 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/balobe.v2i2.1091

Introduction: Food availability is the main starting point in supporting the country's economy. Scarcity of food will have an impact on economic stability in each sector. Countries with superior availability of materials and food production will certainly have absolute advantages, including the state's freedom to determine materials and food production, determine prices, and trade commodities on an international scale. Therefore, food is often a medium of diplomacy and a bargaining power over other countries.Purposes of the Research: Analysis tool on food as part of national security on the one hand, and food as a diplomatic tool between countries on the other.Methods of the Research: This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a theoretical approach, and an analytical approach. Primary materials using Law no. 24 of 2000 and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Secondary materials in the form of journals and documents that support research.Results of the Research: It is at the heart of a research report because a finding is what the reader is actually looking for. The findings component does not have to present all the things that are found in the research, it is presented that the findings are relevant to the nature of this research. For example: The results show that or The findings of this study prove that businesses that reached their dominant position before the recession had a significant advantage over small businesses. However, they cannot be compelled to act on the same basis for very long, which is why a more US-like model would be useful for controlling some of these business behaviors.

PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Dina Tsalist Wildana; Irham Bashori Hasba
EGALITA Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Marriage at the age of children still occur in some areas. Not only in Indonesia, in some areas is still high number of early marriages. Indonesia has had a regulation on the protection of children. But on the other hand the marriage at the age of children is still high even ranked second in Southeast Asia after Cambodia. This obviously shows that regulation owned does not run optimally. This article will discuss about some children's rights that are violated by the existence of early marriage. Despite showing some of the negative effects of marriage on the age of the child but at the end of this writing offers several formulations so that children in the age of marriage is not so much seized the rights of the child.Perkawinan di usia anak masih marak terjadi di beberapa wilayah. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa wilayah masih tinggi angka perkawinan dini.Di Indonesia telah memiliki regulasi tentang perlindungan anak. Namun disisi lain perkawinan di usia anak masih tinggi bahkan menduduki peringkat ke 2 se Asia Tenggara setelah Kamboja. Hal ini jelas menunjukkan regulasi yang dimiliki tidak berjalan optimal. Pada tulisan ini akan membahas tentang beberapa hak anak yang dilanggar dengan adanya perkawinan dini. Kendati menunjukkan beberapa dampak negatifdari perkawinan di usia anak namun di akhir tulisan ini menawarkan beberapa formulasi agar perkawinan di usia anak tidak begitu banyak menyita hak-hak anak.

KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF AHLU AL-HALLI WA AL-AQDI Muflichah Urbananda; Irham Bashori Hasba
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai keterwakilan Muslimat NU dalam politik di Kabupaten Pasuruan yang dianalisis dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebanyak 30%. Selain penganalisisan berdasarkan hukum positif dan juga akan dilakukan analisis dengan perspektif konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam pencalonan anggota DPRD berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019. 2) untuk mengetahui dan menganalisis konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam keterwakilan Muslimat NU dalam Pemilu 2019. Penlitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di kantor Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dan KPU Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya keterwakilan Muslimat NU dalam politik di Kabupaten Pasuruan terutama dalam pencalonan legislatif hanya sebanyak 2% karena beberapa faktor. Untuk perspektif konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yang memiliki kesamaan tugas dan wewenang seperti lembaga legislatif di Indonesia tidak pernah menyebutkan secara spesifik mengenai jenis kelamin yang bisa menjadi wakil rakyat, sehingga perempuan juga diperbolehkan menjadi wakil rakyat akan tetapi harus memiliki kelayakan untuk menjadi anggota legislatif.

Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna Irham Bashori Hasba; Ika Setiati Budi Utami
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Partai politik sebagai salah satu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik diberikan tujuan khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Munculnya kasus korupsi massal yang terjadi di Kota Malang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menurun sehingga diperlukan peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik. Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ditinjau UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang kedua adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang ketiga adalah peran partai politik dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan sumber data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hasil dari penelitian ini adalah peran partai politik di Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Malang lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Peran PPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan politik yaitu memberikan sosialisasi money politik. Faktor yang menjadi penghambat PDI Perjuangan ialah kepercayaan masyarakat berkurang, belum adanya pendidikan politik, masyarakat masih transaksional. Faktor pendukung ialah adanya publik figure yang bisa membantu tingkat partisipasi masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat PPP adalah ketidak percayaan masyarakat dan kurang seriusnya para calon. Peran partai PDI Perjuangan Kota Malang jika dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna hanya aspek munculnya partisipasi masyarakat (musyarokah siyasiyah) yang terpenuhi dan peran PPP belum memenuhi aspek-aspek dari konsep Hasan Al-Banna.

ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Irham Bashori Hasba; Izzal Toriqul Farhan
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ”. Ashabiyah dalam pandangan Ibnu Khaldun merupakan perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial, dimana Ashabiyah tersebut mempunyai tujuan untuk meraih Al-Mulk (kekuasaan). Pernyataan tersebut menjadi bahan bagi peneliti untuk mengkaji tentang relevansi antara konsep ashabiyah Ibnu Khldun dengan peran partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Fokus penelitian adalah, pertama: bagaimana konsep Ashabiyah dengan Partai Politik yang ada di Indonesia, Kedua: Bagaimana relevansi Ashabiyah dengan sistem pemilihan Presiden dan akil Presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, menelaah dan mencatat dari sumber bahan hukum pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ashabiyah dan partai politik memiliki kesamaan dalam hal dukungan yang diberikan kepada kepala negara. Kedua, ashabiyah dan partai politik sama-sama dapat berkoalisi untuk meraih dukungan yang lebih dari rakyatnya. Berbeda halnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di dalam konsep ashabiyah bahwa kepala negara terpilih dari golongan ashabiyah yang paling dominan dan berperan.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search