cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Curvanomic
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 868 Documents
Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Pekerja Anak di Kabupaten Sintang Rachmawati, Vitriola
Jurnal Curvanomic Vol 8, No 3 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Jurnal Curvanomic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pendapatan keluarga, lama sekolah, dan jumlah anggota dalam rumah tangga terhadap jam kerja pekerja anak di Kabupaten Sintang. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui kuesioner pada tahun 2018 dan dianalisa dengan menggunakan model korelasi Spearman dengan program SPSS versi 21. Hasil estimasi di peroleh pada variabel pendapatan keluarga memiliki hubungan yang negatif yang kuat terhadap jam kerja pekerja anak, variabel lama sekolah memiliki hubungan negatif yang rendah terhadap jam kerja pekerja anak, dan variabel jumlah anggota dalam rumah tangga memiliki hubungan negatif yang sangat rendah terhadap jam kerja pekerja anak di Kabupaten Sintang. Kata kunci: Pekerja Anak, Pendapatan Keluarga, Lama Sekolah, dan Jumlah Anggota dalam Rumah Tangga.DAFTAR PUSTAKAAdiana, P. P. E., & Ni Luh Karmini. (2011). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Gianyar. Universitas Udayana.Adioetomo, S. M., dan Omas, B. S. (2010). Dasar – Dasar Demografi. Salemba Empat, Jakarta.Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta.Avianti, A., dan Martua, S. (2013). Peran Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah Tangga dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor.Badan Pusat Statistik (2015) Kalimantan Barat Dalam Angka 2015. Pontianak: BPS.Badan Pusat Statistik. (2017). Kabupaten Sintang Dalam Angka 2017. Sintang: BPS.Badan Pusat Statistik. (2009). Pekerja Anak Di Indonesia 2009.Basu, K., & Van, P. H. (1998). The Economic of Child Labor. The American Economic Review, vol.88, No.(3).Darusasi, R., dan Agus, J.P. (2013). Kondisi Demografi Dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pekerja Anak DKI Jakarta (Analisis Data Susenas KOR 2010). Jurnal Bumi Indonesia.Usman, Hardianus, dan Nachrowi, D.N. (2004). Pekerja Anak Di Indonesia, Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi. Grasindo, Jakarta.Febriana, R. (2010). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jam Kerja Pekerja Anak Di Kota Palembang. Jurnal Kajian Ekonomi Universitas Sriwijaya, vol.9, No.(2).Fitdiarini, N., dan Sugiharti, L. (2008). Karakteristik Dan Pola Hubungan Determinan Pekerja Anak Di Indonesia. Universitas Airlangga, Indonesia.Firdausi, Z. (2016). Hubungan Pekerja Anak Dengan Pencapaian Pendidikan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga. Institut Pertanian Bogor, Indonesia.Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.Gilarso. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Kanisius, Yogyakarta.Grootaert, C., & Ravi, K. (1995). Child Labor: A Review. The World Bank.Guarcello, L., Lyon, S., Rosati, F., Valdivia, C. (2005). “Towards Statistical Standards for Children’s Non Economic Work: A Discussion based on Household Survey Data”. Working paper No. 16. “Understanding Children’s Work”, Roma, Italia.Gujarati, N. Damondar. (2004). Ekonomika Fourth Edition. Ebook.International Labour Organization. (9 Februari, 2010). ILO-BPS Keluarkan Data Nasional Mengenai Pekerja Anak Di Indonesia.http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htmIrwan. (2015). Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal. Deepublish, Yogyakarta.Khusna, I. (2015). Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Terhadap Keputusan Anak Untuk Memilih Sekolah Atau Bekerja Di Indonesia. Universitas Airlangga, Indonesia.Mantra., I. B. (2003). Demografi Umum. Pustaka Belajar, Yogyakarta.Mulyadi, S. (2003). Ekonomi Sumber Daya Dalam Perspektif Pembangunan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.Oktama, R. Z. (2013). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Keluarga Nelayan Di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Universitas Negeri Semarang.Putri, A. A. (2015). Pengaruh Karakteristik Individu dan Rumah Tangga Terhadap Kecenderungan Anak Untuk Bersekolah Atau Bekerja (Studi Kasus Pekerja Anak Di Jawa Timur). Universitas Brawijaya Malang, Indonesia.Putri, A. G. C., Elly, M., dan Siti, N. K. (2014). Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial. (Studi Etnografi Anak-anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon). Jurnal Sosietas, vol.5, No.(1).Santoso, S., dan Fandy, T. (2004). Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.Sanusi, A. (2011). Metodelogi Penelitian Bisnis. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.Saptari, R., dan B. Holzner. (1997). Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.Satori, D., dan Aan, K. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnisnis. Alfabeta, Bandung.Sugiyono. (2011). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.Sunardi, M., dan H.D., Evers. (1985). Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok. CV. Rajawali, Jakrta.Suryati, D., dan Erma, S. (2015). Analisis Pengaruh Kondisi Sosial ekonomi Keluarga Terhadap Pekerja Aanak Di Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ganec Swara, vol.9, No.(1).Tang, C., Zhao, L., Zhao, Z. (2016). Child Labor in China. Discussion Papper IZA, No.(9976).Todaro, Michael P. (2011). Pembangunan Ekonomi. Erlangga, Jakarta.Uppun, P. (2016). Faktor Determinan Pekerja Anak Di Wilayah Perkotaan Sulawesi Selatan. Jurnal Universitas Hasanuddin, vol.5, No.(1).Usman, H., dan Nachrowi, J. N. (2004). Pekerja Anak Di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif). PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.www.ilo.org (diakses tanggal 20 Desember 2017).Yuniarti, N. (2012). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis Di Terminal Tindar Oleh Keluarga. Jurnal Universitas Negeri Semarang.
PENGARUH INVESTASI DAN AGLOMERASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN BARAT 2009-2013 B01111043, Haekal Hamzar
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hamzarhaekal@gmail.comABSTRACTThis study entitled "Effect of Agglomeration Of Investment And EconomicGrowth Regency / City of West Kalimantan 2009-2013". The purpose of this study wasto examine and analyze the Influence of Agglomeration Of Investment And EconomicGrowth Regency / City of West Kalimantan 2009-2013. This type of research isdescriptive quantitative research, with the aim to portray and explain the influence ofindependent variables (investment) and (agglomeration) on the dependent variable(economic growth) in West Kalimantan. This study used multiple linear regressionanalysis tool.To see the panel data regression there are some tests that need to be done inselecting the right model, the significance test fixed effect or Chow test F-test andHausman test. So do chow test results can be seen that the prob is less than 5%, it can beconcluded that the fixed effect model is more appropriate to use than on a modelcommon effect. So it is necessary to test Husman test. that the test results Husman testthe 0.0015 probability value less than 0.05% can be concluded Husman models moreprecise test used is the fixed effect of the random effect, or in other words Ho rejectedand Ha accepted.The result showed that investment and significant positive effect on economicgrowth, it is proved by testing the t-statistic coefficient value of 0.931838 and 0.0000probability value of less than or less than 0.05%. Agglomeration and no significantnegative effect on economic growth, it is proved by testing the t-statistic coefficientvalue of -0.001524 and probability value of 0.9791 greater or less than 0.05%.Keywords: Investment, Agglomeration, and Economic Growth.
PENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Oktavia, Theresia
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 8, No 3 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARATTheresia Oktavia            Terdapat beberapa masalah yang terjadi sebelum digalakkannya dana desa, misalnya saja seperti masyarakat yang hanya sebagai penonton dalam proses pembangunan dan juga salah sasaran dalam memberikan bantuan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat apakah kebijakan dana desa dapat memperbaiki wajah desa di Provinsi Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan indicator-indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) di Provinsi Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data sekunder dengan menggunakan aplikasi E-Views 10. Jenis penelitian ini yaitu Kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki Pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat pengangguran, dan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan arah negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dan TPAK. Indikasi penyebab hal tersebut terjadi ialah karena walaupun tenaga kerja banyak terserap, Dana Desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa tidak terlalu di fokuskan kepada pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan yang tidak langsung dapat dirasakan hasilnya secara langsung, ada beberapa tahapan dan proses yang dilalui oleh masyarakat dan pemerintah desa lewat perencanaan pembangunan desa, seperti halnya dengan proses dalam memperbaiki kualitas pendidikan di desa agar anak-anak yang putus sekolah dapat bersekolah kembali hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Kata Kunci : Dana Desa, Tingkat Kemiskinan, Penggangguran, TPAK   RINGKASANPENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. Latar Belakang dan Tujuan PenelitianOtonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perokonomian daerah. Namun, pola persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Barat terutama di daerah pedalaman ialah penduduk menyebar dalam kelompok-kelompok kecil hal ini menyebabkan sulitnya dalam melakukan pembinaan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan ekses negative terhadap pemerataan pembangunan daerah antar wilayah, terutama pembangunan bidang ekonomi, sarana dan prasarana perekonomian, sosial dan lainnya khususnya dalam masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan.Dalam lingkup desa kelemahan system perencanaan dan pembangunan pedesaan pada masa lampau yakni paradigma klasik ( trickle down effect ) dalam praktiknya telah menimbulkan masalah yang cukup serius seperti ketimpangan, kemiskinan, keterbelakangan, dan sifat masa bodoh ( antar daerah dan antar masyarakat ) yang menyebabkan TPAK di desa dalam pembangunan jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan kota karena jumlah bukan angkatan kerja di desa jauh lebih sedikit disbanding jumlah angkatan kerja.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan  Dana  Desa,  maka  penggunaan  Dana  Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut  tetap  sejalan  dengan kewenangan  yang  menjadi  tanggungjawab  Desa.Dana desa sebagian besar telah dipergunakan untuk pembangunan, namun masih perlu upaya yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat desa. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) di Provinsi Kalimantan Barat.  2.  Metode PenelitianPenelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan menggunakan data panel. Model persamaan ini disebut sebagai model regresi sederhana karena hanya memiliki satu variable bebas. Perubahan pada variable terikat (Y) hanya ditentukan oleh perubahan pada satu variable bebas (X) dan factor lain yang tercakup dalam eror term ( € ).   Dalam penelitian ini terdapat tiga persamaan dalam perhitungan regresi linear sederhana yakni :Y1it =β1it + β1X1it + €1it……………………………………………. (3.1 )Y2it =β2it + β1X1it + €2it……………………………………………. ( 3.2 )Y3it =β3it + β1X1it + €3it……………………………………………. ( 3.3 ) Dimana ;Y1it                                     = Tingkat KemiskinanY2it                            = Tingkat PengangguranY3it                            = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja            β 1it ; β 2it ; β 3it               = Kostanta                             β1X1it                             = Koefisien Dana Desa, Variabel Independen€1it ; €2it ; €3it              = eror termi                                 = entisitas ke-i                                       t                                 = periode ke-t  3. Hasil Penelitian            Pada hasil analisis diketahui bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai p > 0,05% dan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dengan nilai p > 0,05%. Namun, dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat penganguran dengan nilai p < 0,05%.Maka, dalam penelitian ini hipotesis umum secara teoritik terbukti hanya pada pengaruh dana desa terhadap tingkat pengangguran. 4. Kesimpulan dan SaranA. KesimpulanVariabel Dana Desa memiliki pengaruh yang negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan pada jumlah Dana Desa yang dikucurkan setiap tahunnya tidak membawa perubahan yang cukup baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah desa di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini selain karena besaran DD yang tidak sama di beberapa wilayah desa, Dana Desa pun difokuskan untuk investasi infrastruktur dimana hal ini tidak bisa serta merta langsung mengatasi kemiskinan dalam jangka waktu dalam setahun atau dua tahun saja.Variabel Dana Desa memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat. Terjadinya peningkatan pada jumlah dana desa yang dikucurkan setiap tahunnya membawa perubahan yang cukup baik dalam meningkatkan kesempatan kerja di wilayah pedesaan di Provinsi Kalimantan Barat. Terjadinya peningkatan pada jumlah kucuran dana desa  dapat memperluas kesempatan kerja di desa.Variabel dana desa memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Barat. Hal ini merupakan indikasi bahwa bukan angkatan kerja bertambah jumlahnya dan ada indikasi pula terhadap adanya perbaikkan di bidang pendidikan masyarakat desa.B. SaranBerdasarkan pada kesimpulan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Pemerintah desa harus proaktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah. Partisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa.Pemerintah desa harus memberikan kesempatan bagi masyarakat desa dalam menyuarakan kebutuhan. Serta masyarakat harus terlibat dan turut berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa.Masyarakat desa harus ikut andil dalam mengawasi setiap anggaran serta pengalokasian dana desa. Sehingga dapat dimanfaatkan sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat       DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Akbar, M. F. (2018). Analisis Teori Pembangunan Studi Mengenai Perkembangan Pembangunan Di Indonesia. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/323772756_Analisis_Teori_Pembangunan_Studi_Mengenai_Perkembangan_Pembangunan_Di_Indonesiahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/323772756_Analisis_Teori_Pembangunan_Studi_Mengenai_Perkembangan_Pembangunan_Di_Indonesia Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan. Sukseskan Padat Karya Tunai, Mendes PDTT Kerahkan 39.000 Pendamping Desa (2018). Retrieved from http://www.bpkp.go.id/berita/read/19423/0/Sukseskan-Padat-Karya-Tunai-Mendes-PDTT-Kerahkan-39.000-Pendamping-Desa.bpkp Bappeda. (2013). RPJMD Kalbar 2013-2018. Desa, C. (2016). Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa. Retrieved from http://www.keuangandesa.com/2016/04/tahapan-perencanaan-pembangunan-desa/ Dydha, D. O. (2017). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarkat Desa (Studi Pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik). Fatah, Z., Sholichah, N., & Pramudiana, I. D. (2018). Dampak Dana Desa dalam Pembangunan Desa ( Studi di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang )  Firdhania, R. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember. Irawan, S. M. (1997). Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.Kalimantan Barat, P. P. (2019). Aspek Demografi Provinsi Kalimantan Barat. Kalimanatan Barat: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kemendesa, D. (n.d.). Daftar Desa Nasional. Retrieved from http://datin.kemendesa.go.id/simpora/rpt_jumdesa_nassmry.php?pageno=2&grpperpage=ALL Kemendesa, S. (n.d.). 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa. Retrieved from https://satgas.kemendesa.go.id/# Kemenkeu, D. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id Kementerian Desa, P. D. T. (n.d.). Rekapitulasi Dana Desa Tingkat Provinsi. Retrieved from http://datin.kemendesa.go.id/simpora/rpt_dd_provinsismry.php?pageno=2&grpperpage=All Kementrian Keuangan. (2017). Kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa tahun 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2017), 21–24. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Buku Pintar Dana Desa, 113. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf Kuncoro, M. (2006). Ekonomika Pembangunan. Teori, Masalah, dan Kebijakan. Upp Stim Ykpn. Menteri. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, 1–10. Retrieved from https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-3-ta-2015-tentang-pendampingan-desa.pdfNafiudin, M. (2018). Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Naifun. (2013). Tenaga Kerja Pembangunan Ekonomi Pengangguran. Retrieved from http://www.nafiun.com/2013/05/tenaga-kerja-pembangunan-ekonomi-pengangguran.html Nurman. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Depok: PT. Raja Grafinda Persada. Oktanti, A. (2018). Evaluasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan di Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Rezkinosa, R. B. (2011). Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) Dan Nilai Output Industri Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1997). Makro Ekonomi. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama. Sari, I. M., & Abdulah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15. Setianingsih, I. (2017). Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi, Irma Setianingsih, 1–18. Sjafii, A. (2004). Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia, 59–76. Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Matra Pembaruan, 23–32. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/141404-ID-kontribusi-dana-desa-terhadap-pembanguna.pdf Supianto*, Urep, S. A., & Putra, W. (2017). Pengembangan Sektor Ekonomi Daerah Tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 3, 251-281 Themehause. (2018). Permasalahan Dana Desa. Retrieved from https://danadesa.id/permasalahan-dana-desa/ Tv, I. (2018a). Kepala Desa Di Kalbar Enggan Cairkan Dana Desa - iNews Kalbar 10/05. Pontianak. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=QL_aMaIaPKg Widarjono, A. (2007). Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia. Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 8, 176–185. https://doi.org/10.4324/9780203446515                    
EVALUASI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA KUALA ROSAN DI KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU Elisa, Mariata Elisa B1011141032
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKEVALUASI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA KUALA ROSAN DI KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAUMARIATA ELISA Banyak desa yang menerima anggaran besar untuk bisa berkembang dan mandiri namun belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah (1) membahas penggunaan Dana Desa (DD), (2) membahas pengetahuan dan partisipasi berbagai pihak terkait, (3) menganalisis tata kelola dan dampak Dana Desa (DD), (4) serta menginvestigasi pembangunan yang menyangkut kualitas SDM. Penelitian ini mengambil sudut pandang aparat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat desa terkait sebagai ukuran untuk mengevaluasi Dana Desa (DD), serta beberapa aspek yang digunakan sebagai penilaian meliputi penggunaan, tata kelola, dan dampak untuk membahas lebih dalam terutama di bidang SDM . Data primer adalah jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yang terdiri dari wawancara dan kuisioner, serta observasi lapangan. Metode yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini adalah analisis persentase dan disajikan dalam bentuk tabel dengan menggunakan skala likert. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) tahun 2015 yang diterima oleh pemerintah desa, telah terealisasi dengan pendistribusian ke beberapa faktor atau bidang yang ada termasuk di bidang SDM. Kemudian mengenai pengetahuan dan partisipasi, tata kelola kebijakan serta dampak adanya Dana Desa (DD), telah memberikan pengaruh dan membawa suatu perubahan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Desa Kuala Rosan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah terkait proses perencanaan, distribusi, tata kelola, dampak bagi masyarakat desa bersangkutan, serta pengaruhnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan membantu berbagai pihak unuk memperbaiki kekurangan pada setiap capaian output dari Dana Desa (DD).Kata Kunci : Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola, Dampak Pembangunan Dana Desa DAFTAR PUSTAKAAdisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.Amirin, T.M. (2011). Populasi Dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel Rumus Slovin. Tatangmanguny.wordpress.com.Atmojo, M.E., Fridayani, H.D., Kasiwi, A.N., & Pratama, M.A. (2017). Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. Jurnal Sosial Politik Humaniora, 5, 126-140.Aziz, N.L.L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa/ The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund. Jurnal Penelitian Politik, 13, 193-211.Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bank Indonesia. (2017). Bab 6: Laporan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia. Budiono, B.S. (2013). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo), Universitas Brawijaya, Indonesia Deny, S. (2017). Presiden Jokowi Ingatkan Hati-hati Gunakan Dana Desa. Bisnis.liputan6.com. Deny, S. (2017). Sri Mulyani: Banyak Kepala Desa Tak Siap Terima Dana Milyaran. Bisnis.liputan6.com.Fahri, L.N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik, 11, 75-88.Karianga, H. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: P.T. ALUMNI Bandung.Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kumalasari, D. , Riharjo, I.B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5, 1-15.Leksono, S. (2013). Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode.Jakarta: PT. Rajawali Pers.Mastajul. (2017). Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya, Universitas Tanjungpura, Indonesia.Mulyana, V. A. (2017). Kemenko PMK: Warga Harus Ikut Awasi Dana Desa. Bisnis.liputan6.com.Pandawa, H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun dan Dana Desa Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Renaissance, 2, 224-241.Riduwan. (2010). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.Bandung: Alfabeta.Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3, 21- 28.Teguh, M. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Tuhumury, J.J. (2015). Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Provinsi Maluku. Jurnal Populis, 9, 15-24.Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer.Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 
jurnal new riyan, riyan
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 8, No 4 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Determinan Penurunan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Perbankan Syariah di Indonesia B1061141035, Melinda Dwi Tiara Putri
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DETERMINAN PENURUNAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAHPADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Melinda Dwi Tiara PutriEkonomi Islam                                            ABSTRAKPertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik namun produk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cenderung melambat dan menurun. Menurunnya pembiayaan UMKM pada perbankan syariah membuat pelaku UMKM kekurangan modal. Pembiayaan dapat menimbulkan keinginan usaha masyarakat. Didalam Islam memberikan pembiayaan merupakan merupakan hal yang baik yang akan mendapatkan pahala dan imbalannya Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya“...Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja  diantara kamu....”.  tersirat bahwasanya aktivitas ekonomi hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat menengah kebawah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar terhadap penurunan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 32 quartal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Secara parsial pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dan nilai tukar memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penurunan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia.Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi , Nilai Tukar, Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah       DAFTAR PUSTAKA Abidin, Z. (2012). Meneropong konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional). STAIN Pamerkasan.Affandi, F. (2016). Analisi Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Margin Bagi Hasil Deposito NMudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. UIN SU.Ahmad, K. (1985). Al-Tanmiyah Al-Iqtisodiyah Fi Ithorin Islamiyin, Rafiq Al-Misri (Terj). Abhas Al-Iqtishod Al-Islami, p. 02.Departemen Agama RI. (2002). Al Quran dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Ramsya PutraAntonio, S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani.Arifin, Z. (2003). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Cet II. Jakarta: Alvabet.Asriani, D. (2017). Pengaruh GDP, Inflasi, dan Credit Risk Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Yogyakarta.Aulia, P. (2008). Potret Kebijakan Moneter Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Bank Indonesia. (2003, Mei 19). Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/pbi/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Diakses dari www.bi.go.idBank Indonesia. (2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016: Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta.Bank Indonesia. (2015). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Pembiayaan Kredit atau Pembiayaan Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta.Bawono, A. (2006). Multivariate Analysis Dengan SPSS. Salatiga: Salatiga Press.Chorida. (2010). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Pembiayaan terhadap Alokasi Pembiayaan UKM.Detik Finance. (2014, Januari 2). Ini Penyebab Meroketnya Inflasi Tahun 2013 Dari BBM Hingga Rokok. Diakses Agustus 20, 2018, dari finance.detik.com:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d 2456664/ini-penyebab-meroketnya-inflasi-2013-dari-bbm-hingga-rokok-kretekDetiknews, H. E. (2015, September 03). Enam Biang Kerok Perlambatan Ekonomi. Diakses dari Detiknews: https://news.detik.com/kolom/3008726/enam-biang-kerok-perlambatan-ekonomiDhietamustofa. (2014, Juli 17). Kestabilan Nilai Tukar dalam Perspektif Ekonomi Islam. Diakses WordPress.com Web Site: https://dhietamustofa.wordpress.com//2014/07/17Kestabilan-Nilai-Tukar-dalam-Perspektif-Ekonomi-Islam/Fajriah, L. R. (2017, November 8). BI: Baru 10% Masyarakat RI Melek Keuangan Syariah. Diakses Agustus 16, 2018, dari Ekbis.sindonews.com: https://ekbis.sindones.com/newsread/1255489/178/bi-baru-10-masyarakat-ri-melek-keuangan-syariah-1510110982Firaldi, M. (2012). Analisis Pengaruh DPK,NPF, dan Tingkat Inflasi terhadap Total Pembiayaan yang diberikan BPRS Di Indonesia. Uin Syarif Hidayatullah.Guo, K., & Stepanyan, V. (2011). Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies. International Monetary Fund Working Paper.Ghoffar, M. A. (2003). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Bogor: Pustaka Imam Syafi'iGhoffar, M. A. (2003). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3. Bogor: Pustaka Imam Syafi'iGhoffar, M. A & Abu Ihsan. A. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Syafi'iGhoffar, M. A & Abu Ihsan. A. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam Syafi'iGhoffar, M. A & Abu Ihsan. A. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7. Bogor: Pustaka Imam Syafi'iGhoffar, M. A & Abu Ihsan. A. (2005). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam Syafi'iHasibuan, M. (2001). Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.Hatta, Z. b. (2013). Isu-Isu Kontemporer Ekonomi & Keuangan Islam. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing.Herlina, K. (2012). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011 capai 6,5%. Jakarta: Kontan.co.id.Hikmawan, I. D. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.Immanudin, A. (2015). 50% UMKM Kekurangan Modal. Jakarta: The Insdtitute for Development of Economic and Finance (INDEF) Administrator.Jayanti, S. D., & Anwar, D. (2016). Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Bank Umum Syariah. I- Ecomomic, 102.Karim . (2014). Ekonomi Makro Islam Dalam Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Karim, A. A. (2010). Bank Islam ( Analisis Fiqh dan Keuangan). Jakarta: PT RajaGrafindo.Kelana, Z. (1997). Teori Ekonomi Makro Cet II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Kinasih, S. W. (2013). Analisis Faktor Determinan Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Syariah.Kurniawati, R. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Yang Dikeluarkan Bank Umum Tahun 2011-2015. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.Lipsey, R. G., Steiner, P. O., & Purvis, D. D. (1991). Mikroekonomi. jakarta: Erlangga.Madura, J. (2007). Pengantar Bisnis Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.Mankew, N. G. (2007). Makroekonomi Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.Manupraba, W., Wijayanto, I. S., Winata, B. H., Darsono, R., Siregar, M., Muthohar, M. F., & Suryoputro, I. (2015). Hadist. Diakses dari tafsirq.com: http://tafsirq.com/hadistMartono, N. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: Rarawali Pers.Meeftha. (2015, 08 26). Tafsir Alquran. Diakses dari http://tafsir.id: http://www.tafsir.id/2015/08/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-5.htmlMerdeka. (2014). Jumlah UMKM Indonesia 57,9 Juta Terbanyak dibanding Negara Lain. Diakses Tgl 25 08. Henny Rachma sari: https://m.merdeka.com/uang/jumlah-umkm-indonesia-579-juta-terbanyak-dibanding-negara-lain.htmlMubarakfuri, S. S. (2014). Ar-Rahiqal Al Makhtub Sirah Nabawiyah. Jakarta: Qisthi Press.Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta:UPP AMP YKPN: CV Adipura.Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Narita, D. A., & Sobar, M. (2017). Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah di Yogyakarta. Fakultas Agama Islam (UMY).Nisfiannoor, M. (2009). Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.Nugroho, B. A. (2007). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta: ANDI.Ohin, Y. (2014, Maret 12). Nilai Tukar. Diakses dari gyu2 WordPress Web Site: https://gyu2.wordpress.comOtoritas Jasa Keuangan. (2018). Statistik Perbankan Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.Parakkasi, I. (2016). Inflasi Dalam Perspektif Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar, 41-58.Pitono, N. L. (2017). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Pendapatan Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Bank BRI Syariah Periode 2009-2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.Praja, J. S. (2011). Teori Hukum dan Aplikasi. Bandung: Pustaka Setia.Purwanto, P. (2015, juli 11). data inflasi . Retrieved from staff gunadarma: http:priyo.staff.gunadarma.ac.idPurwidianti, W., & Hidayatulah, A. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Pwmbiayaan Perbankan Syariah untuk Usaha Mikro Kecil dan menengah di Indonesia. Jurnal Ekonomi.Rahmawan, A. S. (2017). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Pembiayaan Bank Umum Syariah untuk Sektor UMKM di Indonesia. Institut Pertanian Bogor.Rahmawulan, Y. (2008). Perbandingan Faktor Penyebab Timbul NPL dan NPF pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia.Rinofah, R. (2015). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penyaluran Kredit Umum Dan UMKM Di Daerah Yogyakarta. Jurnal Sosiohumaniora.Rivai, V. (2008). Bank dan Financial Institution Management. Jakarta: Rajawali Pers.Sadeq, A. M. (1989). Islamic Economic. Lahore: Islamic Publication (Pvt).Saleh, L. (2016). Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Presfektif Ekonomi Islam. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis.Samuelson, P. A., & Northlaus, W. (2004). Ilmu Makroekonomi. Jakarta: Media Global Edikasi.Soekarni, M. (2014). Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 74-75.Syaikh. A. A. B. A. D. (2005). Fatwa Jual - Beli Oleh Ulama Terkemuka. Bogor: Imam Syafi'iSudarsono, H. (2007). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONESIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.Suhardjono. (2003). Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Suharyadi, & Purwanto. (2003). Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat.Sumitro, W. (2004). Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Suparmoko. (2007). Ekonomi . Jakarta: Quadra.Tariqi, A. A. (2004). Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan. Yogyakarta: Insania Press.Todaro, M. P. (1995). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga, Edisi 4. Jakarta: Erlangga.Veithzal, R. (2008). Financial institusi management. jakarta: rajawali press.Widarjono, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: Ekonisia.Winarno, W. W. (2009). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.       
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 – 2017 baharuddin, syaiful
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tujuh tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2011 – 2017. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode observasi 2011 – 2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah desentralisasi fiskal yang diproksi kedalam desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi pendapatan, serta indeks pembangunan manusia. Teknik metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda data panel dengan model regresi Fixed Effect. Data diolah menggunakan Eviews 8 dan SPSS 24. Hasil Analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi pengeluaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, desentralisasi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, serta indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Pendapatan, Desentralisasi Pengeluaran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat        RINGKASANPENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 – 2017 Latar BelakangPelakasanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, baik itu kemandirian di bidang pengeluaran maupun di bidang pendapatan. Pada bidang pengeluaran, pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sedangkan di bidang pendapatan pemerintah daerah dituntut untuk bisa menggali sumber – sumber pendapatan yang ada di daerahnya sehingga akan mengurangi pendapatan masyarakat. Pada akhirnya kedua – duanya akan memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. PermasalahanAdapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Bagaimana hubungan antara desentralisasi pengeluaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?Bagaimana hubungan antara desentralisasi pendapatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?Bagaimana hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat? Tujuan PenelitianUntuk mengetahui hubungan desentralisasi pengeluaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.Untuk mengetahui hubungan desentralisasi pendapatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.Untuk mengetahui hubungan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Metode PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji hubungan sebab akibat dalam bentuk analisis regresi berganda. Penelitian ini mengunakan data sekunder dengan jangka waktu observasi tujuh tahun (2011 – 2017). Sumber data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat ataupun hasil publikasi dari instansi terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan model regresi Fixed Effect. Pengolahan data menggunakan Eviews 8 dan SPSS 24. Hasil dan PembahasanDesentralisasi fiskal yang di proksi ke dalam desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi pendapatan menunjukkan hasil bahwa desentralisasi pengeluaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan koefisien 0,128069 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,8722. Desentralisasi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan koefisien sebesar -0,000958 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0426 atau kurang dari taraf signifiknasi α = 5% (0,05). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan koefisien 0,130169 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000. Desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pendapatan, dan IPM secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai F statistik 224,4021 dan Prob (F-statistic) 0,000000. Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulanDesentralisasi pengeluaran yang diukur melalui rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.Desentralisasi pendapatan yang diukur dengan rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.Model Fixed Effect merupakan model yang tepat dalam mengestimasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.RekomendasiSkenario 1 ada kenaikan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 10%, dibiayai 5% dari kenaikan transfer pemerintah pusat dan 5% dari kenaikan penerimaan pajak daerah, ceteris paribus. Jika skenario ini dilaksanakan maka tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan  sebesar 0,0135%.Skenario 2 ada kenaikan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 10% dan dibiayai sepenuhnya oleh kenaikan pajak daerah, ceteris paribus. Jika skenario ini diterapkan maka tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan sebesar 0,0129%.Berdasarkan hasil dari kedua skenario tersebut, maka hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan berupaya meningkatkan pengeluaran yang sifatnya pada penyediaan fasilitas publik. Sedangkan untuk kebijakan desentralisasi pendapatan yaitu dengan meningkatkan besaran pungutan pajak, akan tetapi untuk mengetahui berapa persen peningkatan besaran pungutan pajak yang harus diambil oleh pemerintah daerah perlu dilakukan kajian lebih lanjut. DAFTAR PUSTAKA Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antar kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 14(2), 1–22.Arsyad, L. (1987). EKONOMI MIKRO: Ikhtisar Teori & Soal Jawab (Kedua). Yogyakarta:BPFE.Basri, I. A. (2005). Islam dan Pembangunan ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press.Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2012). Statistik Indonesia 2012. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2013). Statistik Indonesia 2013. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2014). Statistik Indonesia 2014. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2015). Statistik Indonesia 2015. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2016). Statistik Indonesia 2016. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2017). Statistik Indonesia 2017. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018). Statistik Indonesia 2018. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2012). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2012. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2013). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2013. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2014). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2014. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2015). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2015. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2016). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2016. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2018). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2018. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2017). Kabupaten Sambas Dalam Angka 2017. Sambas: BPS Kabupaten SambasBadan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang. (2017). Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2017. Bengkayang: BPS Kabupaten BengkayangBadan Pusat Statistik Kabupaten Landak. (2017). Kabupaten Landak Dalam Angka 2017. Landak: BPS Kabupaten LandakBadan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. (2017). Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2017. Mempawah: BPS Kabupaten MempawahBadan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2017). Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2017. Sanggau: BPS Kabupaten SanggauBadan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. (2017). Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2017. Ketapang: BPS Kabupaten KetapangBadan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. (2017). Kabupaten Sintang Dalam Angka 2017. Sintang: BPS Kabupaten SintangBadan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2017). Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2017. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas HuluBadan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau. (2017). Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2017. Sekadau: BPS Kabupaten SekadauBadan Pusat Statistik Kabupaten Melawi. (2017). Kabupaten Melawi Dalam Angka 2017. Melawi: BPS Kabupaten MelawiBadan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara. (2017). Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2017. Kayong Utara: BPS Kabupaten Kayong UtaraBadan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. (2017). Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2017. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu RayaBadan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2017). Kota Pontianak Dalam Angka 2017. Pontianak: BPS Kota PontianakBadan Pusat Statistik Kota Singkawang (2017). Kota Singkawang Dalam Angka 2017. Singkawang: BPS Kota SingkawangDavoodi, & Zao, H. (1998). Fiscal decentralization and economic growth: a cross-country study. Journal of Urban Economics, 43, 244–257.Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(1), 32–40.Due, J. M., Adelman, I., & Morris, C. T. (1975). Economic Growth and Social Equity in Developing Economies. ASA Review of Books, 1, 115. https://doi.org/10.2307/532535Dumairy. (1996). PEREKONOMIAN INDONESIA. Jakarta: Erlangga.Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview. World Bank Institute. Diambil dari http://www.worldbank.orgFerdinand, A. (2006). Metode Penelitian Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Firdaus, M. (2011). Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif (Kedua). Jakarta: PT Bumi Aksara.Gujarati, D. N. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika (Ketiga). Jakarta: Erlangga.Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 9(1), 1–11.Mangkoesoebroto, G. (2013). Ekonomi Publik (Ketiga). Yogyakarta: BPFE.Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2001). Fiscal Decentralization and Economic Growth. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.259281Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2008). Penggunaan teknik Ekonometrika. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Nguyen, L. P., & Anwar, S. (2011). Fiscal decentralisation and economic growth in Vietnam. Journal of the Asia Pacific Economy, 16(1), 3–14. https://doi.org/10.1080/13547860.2011.539397Nurman, M. A. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 9(1), 1–20.Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120Prawirosetoto, F. X. Y. (2002). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 132–143.Prud’homme, R. (1995). THE DANGERS OF DECENTRALIZATION. The World Bank Research Observer, 10(2), 201–220. https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201Pujiati, A. (2008). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Economic Journal of Emerging Markets, 13(2), 61–70.Putri,T.(2018). Fasilitas Sudah Lengkap, 2 Puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu Masih Belum dialiri Listrik. Diambil dari http://www.google.com/amp/s/lifestyle.okezone.com/amp/2018/11/30/481/1984923/fasilitas-sudah-lengkap-2-puskesmas-di-kabupaten-kapuas-hulu-masih-belum-dialiri-listrik. Pada 14 Mei 2019Sabilla, K., & Jaya, W. K. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 15(1), 12–22.Salvatore, D. (2008). MIKROEKONOMI (Keempat). Jakarta: Erlangga.Saputra, B., & Mahmudi, M. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 16(2), 185–199.Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(1), 103–124.Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Jurnal Economia, 9(1), 18–26.Simanjuntak, R. A. (2010). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia. Prisma, 29(3), 35–57.Sitaniapessy, H. A. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD. Jurnal Economia, 9(1), 38–51.Soeratno, & Arsyad, L. (2003). Metodelogi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Sukirno, S. (2014). MIKROEKONOMI: Teori Pengantar (Ketiga). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal EKSOS, 8(3), 195–211.Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(2), 357–366.Supriyadi, S., Delis, A., & Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 1(1), 1–10.Susanto, A. A., & Halim, A. (2017). Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yoyakarta. Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik, 1(1), 88–96.Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). Pembangunan Ekonomi (Kesebelas). Jakarta: Erlangga.UNDP. (1994). Human Development Report. New York: Oxford University Press.UNDP. (2005). Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction. UNDP Primer. Diambil dari: http://www.undpaciac.org/publications/other/undp/decentralization/fisc-decent-pov-reduc-05e.pdfWibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Keuangan Publik, 5(1), 55–83.Zhang, T., & Zou, H. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. Journal of Public Economics, 67, 221–240. 
Indeks Desa Membangun Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Yaningsih, Evri
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, Pengukuran pembangunan desa dilakukan oleh kemendes dengan peraturan kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pengukuran pembangunan oleh kemendes dalam permendes No 2 Tahun 2016 disebut indeks desa membangun (IDM). Penelitian bertujuan mengetahui Bagaimana kondisi pembangunan sosial ekonomi, karateristik warga desa, perbedaan penilaian IDM berdasarkan presepsi warga desa, perbedaan kategori IDM berdasarkan presepsi warga desa terhadap pembangunan sosial ekonomi di desa serta dampak koperasi dan lembaga bank terhadap IDM Desa Merarai Dua. Metode yang digunakan yaitu Metode Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan data kantor desa. Secara keseluruhan hasil untuk pembangunan sosial sudah baik, perbedaan antara kategori pemerintah dan responden tidak terlalu jauh sedangkan untuk hasil perhitungan ada sedikit perbedaan nilai yaitu untuk presepsi responden sebesar 0,6362 dengan status IDM berkembang, sedangkan untuk penilaian pemerintah sebesar 0,7259 dengan status IDM maju. Desa Merarai Dua mempunyai nilai IDM dalam kategori berkembang, berbeda dengan penilaian pemerintah yaitu maju, dengan IKE paling rendah masih dalam kategori tertinggal diantara indeks lainya seperti IKS sudah maju dan IKL masih dalam kategori berkembang. Perbedaan sebesar 0,0897 penilaian dari segi pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dari presepsi responden. Dampak koperasi dan bank untuk IDM desa cukup baik karena dapat mengangkat perekonomian warga desa.Kata kunci : IDM, Koperasi Dan Bank, Desa Merari Dua.DAFTAR PUSTAKAAndriani, M (2008). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia. Skripsi Sarjana Dapartemen Ilmu Ekonomi, Fakultas dan Manjemen, Institute Pertanian Bogor.Arsyad. L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang, Tahun 2020.Boediono, (2009). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-UGM.Diki, T. (2016). Studi Keuangan Desa Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Desa Studi Kasus Di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung.Eka, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa  Membangun (IDM) : Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. Kajian Aspek Lingkungan Hidup. Vol. 9. No. 2 Juli 2019.Fauzan, A.W. (2015). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponogoro. Semarang.Firdaus, M., & Ariyati, M, (2004). Manajemen Pengkreditan Bank Umum. Edisi Dua. Bandung: Alfabeta.Harning, S.V,.& Amri. (2016). Dana Desa dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxsa Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM). Volume 1 Nomor 1, Agustus 2016.Irawan.,& Suparmoko, M. (2014). Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam, Yogyakarta: BPFE.Jumiadin & Sunarwan Asuhadi (2018). Kajian Aspek Lingkungan Hidup Pada Pengukuran Pembangunan Desa di Kabupaten Wakatobi. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. Vol. 4. No. 2 Oktober 2018.Kantor Desa Merarai Dua, Tahun 2019.Kementrian Desa (2019), Indeks Desa Membangun.Kartika, Metasari (2019): Public Service and Micro-Small Enterprise Developments in Indonesia. Published in: Integrated Journal of Business and Economics , Vol. 3, No. 1 : pp. 108-115.Moh, H, Setyobakti (2017), Indentifikasi Masalah Dan Potensi Berbasis Indek Desa Membangun (IDM) Di Desa Gondowangi Kecamatan Wangir Kabupaten Malang. Jurnal Penelitian  Ilmu Ekonomi. Vol 7. Maret 2017.Muhtarom, Nurhadi. K,&, Eri Purwanti (2018), Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Jurnal Kelitbangan. Vol 6. No2. 27 Juli 2018.Noor, H.F. (2015). Ekonomi punlik Edisi 2. Jakarta: Indeks.Oki Oktaviana & Devi Triady. B, (2017). Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi. Jurnal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bantenn Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Tahun 2017.Rahardjo A. (2006). Pembangunan Desa dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.Rochmad, H. (2009). “peran koperasi unit desa dalam meberikn kredit dikalangan masyarakat Klaten, studi kasus KUD JUJUR Karangnongko. Jurnal Fakultas Hukum.Soejono Soekanto. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Siagian, Sondang, P. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.Sofiyanto, M., & Mardani, R.M. (2016). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya  Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates  Kabupaten Sampang. E–Jurnal Riset Manajemen.Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.Sukirno, S. (2020). Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Supatoyo, H, S & Bambang, J. et. al. (2018). pengaruh sektor keuangan Bank Pengkreditan Rakyat Terhadap Perekonomian Regional. jurnal kajian ekonomi & keuangan. Sun’an, M. (2015). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Mitra Wacana MediaSutamihardja. (2004). Perubahan Lingkungan Global, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana: IPB.Todaro, M., & Smith, S. (2011). Pembangunan Ekonomi Edisi ke Sebelas. Jakarta: Erlangga.Umar, H. (2013) Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Pengaruh Kredit Investasi Dan Belanja Modal Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Kalimantan Barat B01112124, Sarina
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian umum ini adalah untuk menganalisis dan menguji seberapa besar pengaru kredit investasi dan belanja modak pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Barat.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel ( data time series 4 tahun yaitu dari tahun 2010 – 2013 dan data cross section sebanyak 14 data yang merupakan kabupaten/kota yang ada di propinsi Kalimantan Barat). Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ordinary least square (OLS). Data yang diolah dengan softwere eviews 8, model yang dipilih untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Fixed effect.Hasil penelitian ini menunjukan hasil bahwa kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan ditunjukan nilai probabilitas kredit investasinya adalah sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikan, artinya bahwa jika kredit investasi naik naik 1 juta rupiah maka Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) naik sebesar 0,037352 juta rupiah dengan asumsi BMP tetap. Sedangkan belanja modal pemerintah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditunjukan nilai probabilitas yang hanya sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikan, artinya adalah jika BMP naik sebesar 1 ribu rupiah maka PDRB naik sebesar 0.012560 juta rupiah dengan asumsi kredit tetap.Kata kunci : Kredit Investasi, Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
PENGARUH FDR (FINANCING TO DEPOSIT RATIO), NPF (NON PERFORMING FINANCING) DAN BI RATE TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA B21110019, Efendi
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 4, No 4 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persentase pertumbuhan penyaluran pembiayaan pada industri perbankan syariah selalu lebih besar dari tingkat pertumbuhan perbankan konvensional besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang bekaitan dengan risiko kredit rasio Non Performing  Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio ( FDR) bank syariah mengalami naik turun. NPF yang tertinggi pada bulan november 2014 sebesar 4,86% dan yang terendah pada bulan desember 2012 sebesar 2,22%. Sedangkan FDR yang tertinggi pada bulan juli 2013 sebesar 104,83% dan yang terendah pada bulan januari 2010 sebesar 88,67%. BI Rate selama periode 2010 sampai 2014, tertinggi yaitu sebesar 7,75% dan terendah sebesar 5,75%. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah metode survey dan alat analisanya adalah dengan metode kuantitatif. Penelitian menyimpulkan sebagai berikut:  1) Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel penyaluran pembiayaan yang ditunjukkan nilai dengan signifikansi yang lebih kecil dari < 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga hipotesis 1 diterima, 2) Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel penyaluran pembiayaan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil < 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga hipotesis 2 diterima dan 3) Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel BI Rate berpengaruh signifikan terhadap variabel penyaluran pembiayaan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil < 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga hipotesis 3 diterima.   Kata Kunci: FDR, NPF, BI Rate, Penyaluran Pembiayaan

Filter by Year

2012 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 4 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 3 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 4 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 3 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 4 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 3 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 2, No 3 (2013): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi More Issue