cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 18   19   20   21   22 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT /E11211054, Rosita Dwi Friliana
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses penataan PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. Dimulai dari penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, penghitungan formasi kebutuhan pegawai negeri sipil, melakukan analisis kesenjangan jabatan, mengklasifikasikan kategori jumlah pegawai pada setiap SKPD dan melakukan redistribusi pegawai negeri sipil. Penataan PNS yang telah dilaksanakan saat ini hanya berdasarkan ketepatan kuantitas dan komposisi, belum berdasarkan sistem merit atau penempatan pegawai berdasarkan kompetensi. Hal ini disebabkan karena masih sangat rendahnya kompetensi pegawai yang ada sehingga sulit untuk melakukan redistribusi berdasarkan Sistem Merit, dan keterbatasan anggaran sehingga belum dilakukan tes dan pemetaan kompetensi untuk pegawai. Penataan PNS berdasarkan Sistem Merit yang dilandasi oleh kompetensi sangat diperlukan untuk mencapai profesionalisme PNS.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK E/11210116 - 2017, Martin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses seleksi dan perkembangan studi para peserta tugas belajar Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kebijakan William N. Dunn yakni terkait efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas dari sebuah kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di Institut Agama Islam Negeri Pontianak terlaksana secara efektif, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan kebijakan yakni meningkatkan kualitas Dosen PNS melalui studi lanjutan, terlaksananya sosialisasi kebijakan melalui media visual, sedangkan pemantauan terhadap kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak belum berjalan efektif dikarenakan belum terlaksananya pelaporan perkembangan pendidikan secara periodik per semester kepada Biro Kepegawaian Kemeterian Agama dan Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan. Kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dikatakan belum sepenuhnya efisien, hal ini didasarkan pada masa studi yang ditempuh Dosen penerima tugas belajar masih banyak yang melewati masa studi yang telah ditetapkan dalam peraturan. Sumber dana yang digunakan penerima tugas belajar yakni banyak dari dana DIPA Institut Agama Islam Negeri Pontianak, selain itu bersumber dari BPPS, DIKTIS, dan Kementerian Agama. Kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dianggap masuk kategori cukup memberikan nilai tambah bagi Institusi maupun dosen dan mahasiswa karena menambah jajaran dosen yang bergelar Doktor dan tidak dapat dipungkiri menjadi hal penting dalam memperbaiki kualitas Institusi. Pemerataan kebijakan pemberian tugas belajar terlaksana dengan baik didasarkan pada penyebaran informasi melalui sosialisasi terkait kebijakan kepada seluruh dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Artinya semua dosen memiliki kesempatan sama untuk melanjutkan program Doktoral melalui kebijakan pemberian tugas belajar. Ketepatan kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dianggap sudah tepat karena menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas Dosen dengan memberikan kesempatan studi lanjutan melalui kebijakan tugas belajar. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketersediaan dosen yang ada di Fakultas/Jurusan, maka pemangku kebijakan dianggap perlu memikirkan alternatif solusi lain jika dosen beberapa dosen di tiap Fakultas mengikuti tugas belajar. Pada aspek responsivitas, kebijakan pemberian tugas belajar dinilai responsif bagi pihak Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Artinya pihak Institut membuka peluang bagi dosen untuk mengembangkan keilmuannya melalui studi lanjutan dan pihak Institut memfasilitasi dari segi pembiayaan selama masa studi. Pihak Institut juga sangat responsif dengan mengantisipasi minimnya dosen yang aktif mengampu mata kuliah dikarenakan beberapa dosen mengikuti studi lanjutan yakni dengan mengambil dosen luar yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengampu mata kuliah.
PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG E/2072151073 - 2017, Darmiyati
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Penelitian studi lapangan ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Pada penelitian ini yang dijadikan informan, yaitu: Sekretarias Daerah Kabupaten Sintang, aparaturnya dan masyarakat yang memiliki kepedulian/mengakses pelayanan organisasi publik dimaksud yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang telah didasarkan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan kontrol atau evaluasi belum sebagaimana mestinya. Akuntabilitas LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dinilai cukup baik. Baik ditinjau dari aspek produktivitas kerja, kualitas layanan aparatur, responsivitas, responsibilitas, maupun akuntabilitas itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun visi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sudah tercapai, namun masih sarat perbaikan-perbaikan karena masih adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang harus diatasi, diantaranya yang terberat dari sumber daya aparatur sendiri. Atas dasar itu maka aparatur yang terlibat dalam organisasi kerja harus terus meningkatkan kemampuan dan kecakapannya, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN KUBU RAYA E/2072141032 - 2016, Rudi Agustiawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian, digunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya oleh Kantor Pertanahan belum sepenuhnya berjalan efektif baik dari segi prosedur pelaksanaan maupun hasil yang diperoleh. Secara prosedural masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan yang optimal baik dari segi persyaratan maupun waktu penyelesaian untuk memperoleh sertipikat. Sementara dari segi hasil, kebijakan Prona belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan pembuatan sertipikat tanah secara gratis sebagai bukti kepemilikan tanah dan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kubu Raya. Implementasi kebijakan Prona yang belum efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : a) faktor komunikasi, yaitu kurangnya sosilaisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan prona; b) Faktor sumber daya; yaitu kurangnya dukungan sumber daya yaitu jumlah petugas ukur yang terbatas, sarana prasarana dan pendanaan belum representatif; c) Faktor disposisi; yaitu motivasi petugas di lapangan terutama petugas ukur masih rendah; dan d) Faktor struktur birokrasi, koordinasi antara pihak petugas Kantor Pertanahan dengan Aparatur Pemerintah kurang berjalan dengan baik.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA DI BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN SINTANG E/2072151099 - 2017, Eko Bambang Hertowo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2015 Tentang Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.  Hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa, dalam proses komunikasi sudah berjalan cukup efektif, informasi kenaikan gaji berkalan telah diinformasikan baik melalui surat atau website yang tersedia di BKD Kabupaten Sintang, namun masih ada pegawai yang masih kurang tanggap atau merespon artinya tidak segera mengurusnya sehingga target yang dilakukan belum dapat tercapai. Faktor sumber daya yang ada dalam implementasi Peraturan Pemerintah No 30 tahun 2015 sudah tersedia dengan baik hal ini tenaga di kepegawaian di Kabupaten Sintang jenjang pendidikannya para pegawainya sudah sesuai dengan jabatannya artinya tupoksinya sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Sudah terdapat struktur yang jelas sehingga para pegawai yang ingin melakukan pengusulan tidak mengalami kendala. Para pegawai dalam melakukan implementasi PP No 30 Tahun 2015 sudah komitmen, artinya siapa yang berhak untuk naik pangakat maka pegawai tersebut berhak untuk memperoleh haknya, akan tetapi karena budaya yang malas kadang pegawai bagian Kepegawaian harus melakukan pendataan ulang untuk tahun berikutnya.
FAKTOR KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL Suatu Studi di Kota Pontianak E/11208033, Deni Darmawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.309 KB)

Abstract

Pasar tradisional menghadapi tantangan yang cukup berat seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern (mall, swalayan, minimarket) sejak dasawarsa terakhir di Kota Pontianak. Daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang relatif lemah, kondisi fisik yang belum memenuhi standar pasar sehat, kesan kumuh dan kotor yang belum sirna, manajemen belum profesional, dan keterbatasan aparatur, telah menarik studi ini yang bertujuan untuk meneliti kecermatan komunikasi kebijakan dalam hubungan pengelolaan pasar tradisional yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif/preskriptif terhadap Permendagri No 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; dan Kepmenkes No 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat; serta teknik analisis kombinasi (metode, kelembagaan, substantif, historis) pada objek penelitian di Pasar Dahlia dan Pasar Teratai oleh SKPD bidang Pasar dan Perdagangan. Dengan teori Implementasi Kebijakan dari sisi faktor komunikasi George Edward, dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dari Patton maka faktor-faktor komunikasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional mencakup faktor transmisi, kejelasan, konsistensi, daya saing, pasar sehat, pembinaan dan penataan pasar tradisional. Hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin cermat transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan maka semakin baik pengelolaan pasar tradisional yang berdaya saing, sehat, bersih, aman dan tertata dapat dilaksanakan.
KINERJA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIKECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG E/2072151102 - 2017, Sutoyo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalis  faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja anggota BPD di Desa Merti Guna dan Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kinerja anggota BPD di Desa Merti Guna dan Desa Baning Kota sudah cukup optimal yang terlihat dari kemampuan dan minat anggota BPD Desa Merti Guna maupun Desa Baning Kota dalam menjalankan tugas, meskipun mereka belum di bekali pengetahuan tentang tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Faktor pendidikan sedikit mempengaruhi kinerja namun dalam  pengorganisasiannya  kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Merti Guna dan Baning Kota  cukup baik. Berdasarkan UU No 06 Tahun 2014 diketahui bahwa tugas BPD dalam pemerintahan Desa, yaitu: BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Merti Guna dan Baning Kota   belum  maksimal seperti  yang harapan masyarakat. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat namun dalam pembahasan  oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat yang diselenggarakan bersama Kepala Desa masih banyak yang tidak terakomodir. Hal ini terjadi karena masih kentalnya pengaruh dominan Kepala Desa. Pengawasan terhadap Peraturan Kepala Desa tidak menjadi perhatian yang penuh dari BPD Desa, karena berdasarkan hasil penelitian selama peraturan yang dibuat tidak menyimpang dari peraturan diatasnya dan tidak merugikan masyarakat maka peraturan tersebut dapat dikeluarkan oleh Kepala Desa.
KINERJA MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP) DALAM PEMBUATAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) PERAWAT DI KOTA PONTIANAK E2071171025, Sri Ratnaningsih
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul: Kinerja Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Dalam Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat di Kota Pontianak.  Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi dan Organisasi PPNI dalam pembuatan Surat Tanda Registrasi Perawat di Kota Pontianak. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Ketua  MTKP, Organisasi PPNI/pengurus PPNI, Sekretaris MTKP, Staf MTKP, Perawat yang ada di wilayah Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja majelis tenaga kesehatan provinsi dalam pembuatan STR Kota Pontianak baik dilihat dari aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem informasi, kebijakan pengelolaan maupun sarana dan prasarana belum terlaksana secara maksimal. Bentuk struktur organisasi suatu kantor belum dapat menggambarkan sistem kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain didalam suatu organisasi yang dapat menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab di setiap bidang dan orang yang terlibat didalamnya. Kebijakan Pengelolan yaitu belum dapat sepenuhnya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien jadi regulasi yang baru terkait penerbitan STR, menunggu Konsil Keperawatan terbentuk. Sumber daya manusia yang tersedia belum dapat memberikan pelayanan pembuatan STR. Karena berdasarkan penilaian kinerja staf, adanya keterbatasan jumlah staf MTKP, sehingga rendahnya rasa tanggung jawab, perawat, dokter, ataupun farmasi.
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANJUNG ARAK KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI E/2072131004 - 2016, Januar
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa, pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi yaitu 1). BPD telah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa seperti BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengar keluhan atau  masukan dari masyarakat dan meminta laporan dari Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintah desa yang telah dilakukan (yang dilakukan setiap satu kali dalam setahun selama masa jabatanya), 2). Untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan APBDes, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara mengawasi langsung kelapangan terutama untuk mengecek pelaksanaan pembangunan fisik yang mengunakan anggaran dari APBDes, selain itu dilakukan juga pengecekan dari laporan penggunaan APBDes yang akan disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rapat yang dilakukan bersama BPD dan masyarakat. 3). Pengawasan juga dilakukan oleh BPD terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa dengan cara melibatkan masyarakat untuk memberikan lapor jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat.
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) (STUDI KASUS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KECAMATAN PONTIANAK TIMU Sukandar, Sukandar
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.771 KB)

Abstract

Hasil survey nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2008 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia yakni 3.362.519 orang atau tingkat prevalensinya meningkat dari 1,75 % pada tahun 2004 menjadi 1,9 % dari total populasi. Jumlah penyalahguna tersebut dipetakan sebanyak 1.355.050 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kota Pontianak menduduki peringkat ke-1 diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dari 62 kasus yang terjadi di Kota Pontianak pada tahun 2010 sebanyak 36 kasus terjadi di Kecamatan Pontianak Timur. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni dengan menerbitkan dan mengimplementasikan Inpres No. 12 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Sumber informasi adalah guru BK, siswa SMA N 6, kader anti narkoba, Kepala Sekolah, Kepala BNN Kota Pontianak, Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak. Proses implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) yang kurang maksimal dan ketersediaan sarana informasi yang berupa leaflet, poster serta buku petunjuk P4GN sangat terbatas menyebabkan rendahnya pemahaman siswa tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam memberikan pemahaman kepada siswa yaitu faktor komunikasi, sosialisasi kebijakan ini belum terlaksana secara intensif dan merata di semua sekolah, faktor sumber daya, jumlah tenaga penyuluh, dana dan sarana prasarana masih sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Pontianak, faktor disposisi, sikap dan motivasi petugas penyuluh lapangan masih rendah dimana intensitas sosialisasi masih kurang, faktor struktur birokrasi, struktur birokrasi yang timpang dan SOP yang menimbulkan multi tafsir. Kata Kunci : Inpres No. 12 Tahun 2011, Implementasi.

Page 20 of 25 | Total Record : 249

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik