Articles
249 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Administrasi Negara"
:
249 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR : 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2071151001 - 2017, Marselina]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis kinerja Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Melawi. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pengelolaan keuangan daerah yang belum menekankan pada penerapan sistem anggaran berencana dan berprogram, baik dilihat dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses implementasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 belum terlaksana sesuai dengan harapan, hal tersebut terlihat dari a) Secara organisasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah sudah terbentuk, namun pelaksanaannya belum maksimal sesuai dengan aturan kegiatan utama pengelolaan; b)iInterpretasi atau pemahaman aparatur dalam rangka pengelolaan keuangan berbasis kinerja tersebut dirasakan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya; Â c) Aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja berdasarkan perencanaan anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas belum sampai pada tahap pertanggungjawaban. Saran atau rekomendasi untuk mewujudkan pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja, maka diperlukan penguatan kelembagaan organisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sosialisasi secara terus menerus mengenai kebijakan dan mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh unit kerja dalam pelaksanaan program.]]>
<![CDATA[PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI, STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM IMUNISASI DASAR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E/11212035 - 2016, Wan Iwansyah]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis  dan mendiskripsikan pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap efektivtas program imunisasi dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016. Penelitian dilakukan terhadap para aktor atau implementor program imunisasi dasar dengan jumlah sampel 155 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pernyataan responden terhadap aspek komunikasi pada efektivts program imunisasi dasar di kabupaten Kubu Raya termasuk pada katagori baik yaitu 117 responden (75%), dan 38 responden (25%) menyatakan kurang baik, terhadap aspek sumber daya katagori baik yaitu 102 responden (66%), dan 34 responden (34%) menyatakan kurang baik, r disposisi, termasuk pada katagori baik yaitu 119 responden (77%), dan 36 responden (23%) menyatakan kurang baik. Struktur birokrasi termasuk pada katagori baik yaitu 107 responden (69%), dan 48 responden (31%) menyatakan kurang baik. Pernyataan responden tentang efektivts program imunisasi dasar di kabupaten Kubu Raya termasuk pada katagori baik yaitu 96 responden (62%), dan 59 responden (38%) menyatakan kurang baik. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa r yang berpengaruh terhadap efektivtas program imunisasi dasar adalah r komunikasi dan sumber daya dengan persamaan regresi sebagai berikut: Y= 20,572+ 0,303 (komunikasi) + 4,247 (sumber daya). Telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan program imunisasi dasar di Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun, namun sampai dengan tahun 2015 belum mencapai target yang ditetapkan dan masih terjadi Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Oleh karena itu agar terjadi peningkatan program imunisasi dasar pada masa yang akan datang perlu memfokuskan pada upaya peningkatan variabel komunikasi dan sumber daya.]]>
<![CDATA[PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E/11212085, Faizul Muna Amalia]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Bappeda Kabupaten Ketapang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Lingkungan Bappeda Kabupaten Ketapang. Data penelitian diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural belum dapat sepenuhnya ideal, karena ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti: masih ada beberapa jabatan yang belum sesuai dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang ditentukan, pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah dapat dilaksanakan, meskipun belum begitu memuaskan. Hal ini terbukti dari lebih banyaknya pegawai yang menduduki jabatan struktural dengan pendidikan yang kurang sesuai, proses pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural ditinjau dari persyaratan jabatan yang diikuti pegawai kurang sesuai dengan kompetensi jabatan yang diperlukan seperti kurang memperhatikan kebutuhan organisasi, rentang kendali, karakter tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/2072151096 - 2017, Deny Sabrani]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses pengorganisasian pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil  dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengorganisasian pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) di Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Sintang belum optimal atau selektif dalam rekruitmen aparatur khususnya Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sintang. Pada beberapa aspek dinilai sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pengelompokan kegiatan dalam pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang di fokuskan pada 4 (empat) aspek kegiatan yaitu : a) Pengangkatan tenaga honorer dan rekrutmen dari pelamar umum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat kebutuhan instansi, b) Melaksanakan persyaratan atau mekanisme penangkatan tenaga honorer dan rekrutmen dari pelamar umum menjadi Pegawai Negeri Sipil, c) Melaksanakan perencanaan, pengumuman, persyaratan pelamaran, dan d) Menerapkan obyektifitas dan transparansi dalam melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang telah memberikan peran dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab pada aparat untuk mengambil keputusan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing dalam kegiatan pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dengan sistem Computer Assisted Test yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, setiap staf harus memahami tugas pokoknya masing-masing serta berbagai wewenang yang menjadi haknya. Dengan demikian setiap staf dapat bekerja beriringan karena masing-masing menjalankan tugas masing-masing dan setiap keputusan yang diambil juga tidak mengganggu wewenang staf yang lainnya.]]>
<![CDATA[KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Hartati, Sri]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.268 KB)
<![CDATA[Kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang belum mencerminkan pelayanan prima. Hal ini terlihat dari aspek kualitas layanan, dan reponsivitas yang masih belum terwujud. Rendahnya kualitas meliputi aspek waktu pelayanan masih membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan SOP, prosedur pelayanan masih kurang dimengerti oleh masyarakat dan perlakuan petugas pemberi layanan kurang menunjukkan kemampuan. keterampilan, dan etika yang memadai. Adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan proses pelayanan kurang ditanggapi dengan cepat oleh penyelenggara pelayanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Belum maksimalnya kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sintang dalam bidang perizinan meliputi faktor kualitas personil, ketatalaksanaan dan sumber daya keuangan dan peralatan yang msih kurang memadai. Kondisi pelayanan demikian menunjukkan bahwa pelayaan yang diberikan belum memenuhi prinsip standarisasi pelayanan yang diatur dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PROGRAM POSYANDU DI PUSKESMAS ELLA HILIR KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151128 - 2017, Kolonius Ghani]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut data Depertemen Kesehatan jumlah balita yang menderita malnutrisi di Indonesia adalah 4,2 juta jiwa, sebanyak 3,38 juta jiwa berstatus kurang gizi dan 755 ribu termasuk resiko gizi buruk. (Harian Republika, kamis 12 maret 2009) Tingginya angka malnutrisi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor namun penyebab yang dominan adalah disebabkan oleh kemiskinan yang menyebabkan orang tua terpaksa tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi maupun balitanya,  Selain masalah kurang gizi dan gizi buruk diatas, strategi pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2014 yang lalu mengisyaratkan bahwa seluruh pembangunan kesehatan ditujukan pada upaya menyehatkan bangsa, indikator keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah angka mortalitas dan morbiditas yatni angka kematian bayi dan angka kematian ibu pada kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan. Salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas yang terhindar dari gizi buruk maupun kurang gizi adalah melalui kegiatan posyandu selain itu kegiatan posyandu juga dimaksudkan untuk menekan angka kematian ibu serta bayi dengan melakukan kontrol kesehatan melalui kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap bulannya. Untuk meningkatkan kegiatan posyandu kembali pemerintah telah membuat suatu kebijakan yang diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor : 441.3.1116/SJ. Tanggal 13 juni tahun 2001 tentang pedoman umum Revitalisasi Program Posyandu yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia untuk melaksanakan revitalisasi yaitu mengaktifkan kembali fungsi utama dari posyandu. Revitalisasi posyandu bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita. Tujuan pokok kegiatan revitalisasi meliputi : a) Meningkatkan kualitas dan kemampuan ketrampilan kader. b) Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan posyandu.c) Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat dan obat di posyandu. c) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk ke sinambungan posyandu. d) Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan posyandu.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANJUNG PASAR KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E2072171014, Rini Novianti]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) bersyarat dan tujuan pelaksanaan PKH dalam jangka panjang adalah menjaga kualitas hidup KSM, dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan. Implementasi PKH sudah dilaksanakan sejak tahun 2007, namun untuk Kabupaten Ketapang baru diterapkan di tahun 2016. Selain ingin mengetahui faktor yang memperngaruhi dalam PKH, penulis juga ingin mengathui efektivitas implementasi PKH di Desa Tanjung Pasar Kecamata Muara Pawan Kabupaten Ketapang. Peneliti dalam studi ini menempatkan proses tahapan-tahapan kebijakan PKH sebagai pintu masuk untuk memberikan kritik pada efektivitas implementasi PKH sehingga diharapkan nanti dapat dilakukan perbaikan kebijakan berdasarkan temuan lapangan yang tidak dapat diprediksi oleh para pembuat kebijakan sehingga memberikan masukan kepada policy maker. Kerangka teori yang digunakan adalah efektivitas implementasi kebijakan dengan melihat pada tahapan proses implementasi PKH. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung dilapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan efektivitas implementasi PKH di Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sudah efektif, namun masihditemukannya sedikit kesalahanpada tahapan penyaluran bantuan dan pemutakhiran data. Saran peneliti adalah untuk pemerintah melakukan perbaikan seperti koordinasi terkait data di pusat dan di daerah harus sinkron, kolaborasi antar actor secara vertical maupun horizontal untuk memiliki persamaan yang sama, serta pemerintah harus memperkuat sisi bawah kebijakan (khususnya pendamping PKH).]]>
<![CDATA[PELAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141080 - 2016, Tabri]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisi kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang dilakukan di Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penelitian diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kecamatan Pengkadan dilakukan secara baik sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, melalui sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kecamatan Pengkadan dapat mendukung tercapainya jasa pelayanan yang murah. Hal ini disebabkan petugas dapat bekerja lebih cepat dan akurat dan lebih hemat tenaga, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan,   fasilitas  dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Pengkadan cukup memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Petugas yang memberikan pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Pengkadan senantiasa ramah dan sopan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Kecamatan Pengkadan sudah cepat. Proses terkadang memakan waktu lama karena masyarakat yang mengajukan KK dan KTP tidak ada persiapan untuk kelengkapan pengurusan pembuatan KK dan KTP.]]>
<![CDATA[PROSES PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL (Suatu Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang) ]]>
<![CDATA[Herkolanus, Herkolanus]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.97 KB)
<![CDATA[Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural harus mempertimbangkan aspek kompetensi dan kinerja yang telah dilakukannya. Kebijakan pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain menyatakan bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan menganalisis faktor kompetensi dan kinerja serta faktor penghambat proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam Jabatan Strukutral telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek kompetensi disimpulkan bahwa masih terdapat pejabat yang kurang memenuhi persyaratan jabatan seperti ketrampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, sikap atau perilaku, dan motivasi. Dari aspek kinerja yaitu kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas terjadi peningkatan, namun belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pengangkatan dalam jabatan struktural terjadi karena faktor internal seperti aplikasi program sistem informasi pegawai (SIMPEG) dan penilaian kinerja yang belum optimal maupun faktor eksternal seperti pengangkatan yang masih memberikan pertimbangan politis (spoil system). Kata Kunci: Seleksi, Jabatan Struktural, Kompetensi, Kinerja, PNS.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERTIBAN RUMAH KOST DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[sudarmadi, sudarmadi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.813 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 04 Tahun 2010, serta ingin mengetahui dan menganalisis kendala kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan penertiban rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa para pengusaha kost masih rendahnya kesadaran untuk membuat kelengkapan perizinan rumah kost tersebut. Sebenarnya pemerintah sudah menganjurkan agar para pengusaha kost membuat perizinan rumah kost melalui pada saat pelaksanaan penertiban rumah kost. Meskipun demikian tidak semua pengusaha rumah kost mematuhinya, dan yang mematuhinya hanya satu orang pengusaha rumah kost. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka pemerintah harus meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Rendahnya partisipasi pengusaha rumah kost dalam pembuatan perizinan secara umum disebabkan oleh faktor internal dan exsternal. Diantara faktor-faktor internal yang berperan, kurangnya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat tentang perizinan, sedangkan faktor-faktor eksternal mencakup para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan aparat desa harus proactive dalam memberitahukan kepada masyarakat tentang perizinan. Kata kunci : peran pemerintah, pelaksana, perizinan, sosialisasi.]]>
