Articles
249 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Administrasi Negara"
:
249 Documents
clear
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH OLEH TIM PANSUS LEGISLATIF DI KELURAHAN TANJUNGPURI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/2072151049 - 2017, Bertolomius Rupiyanto]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi beberapa desa dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran desa adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan selain itu diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya memaksimalkan potensi daerah yang tersedia secara arif dan bijaksana. Melalui konsep dan pendekatan pembangunan sistem tata pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat akan mengurangi keterisolasian yang sering terjadi di daerah perdeesaan selama ini. Selain itu masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan dapat terlibat secara aktif dan lebih partisipatif dalam sistem perencanaan dan juga pelaksanaan serta evaluasi dari pembangunan yang dilakukan. Namun, hasil penelitian ini justeru menunjukkan kondisi yang agak berbeda sbagaimana yang diharapkan, dimana desa wilayah Kecamatan Sintang pada dasamya belum dapat menunjang terselenggaranya pemerintahan yang efektif karena pemekaran desa masih bernuansa politik dan lebih dominan mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Realitas yang terjadi bahwa desa hasil pemekaran belum mampu mengoptimalkan perannya di dalam tertib administrasi clan pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan potensi desa. Permasalahan tersebut pada akhimya menimbulkan ketergantungan pada desa-desa induk dalam setiap penyelesaian permasalahan di desa-desa pemekaran. Pada sisi lainnya ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan desa menjadi problem yang terus berlanjut hingga saat ini Selain itu pembentukan desa yang baru juga menimbulkan berbagai masalah administrasi desa, dimana masih terdapat desa-desa yang tidak memahami secara benar sistem-sistem administrasi desa serta pemanfaatan biaya pembangunan sehingga tidak jarang desa-desa hasil pemekaran belum clapat berkembang dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151058 - 2017, Veronika Anirawati Sinaga]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan menunjukkan bahwa, dalam proses komunikasi sosialisasi Implementasi kebijakan ini telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di Kecamatan Dalam hal mengurus e-KTP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan. Faktor sumber daya, masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas pokoknya, sehingga kadang-kadang pelayanan menjadi kurang efektif. Sikap Implementor dalam melaksanakan kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nanga Pinoh sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada, pelayanan yang diberikan kecamatan cenderung mengulur-ulur waktu pelayanan yang menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat. Berdasarkan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nanga Pinoh belum dapat berjalan dengan optimal.]]>
<![CDATA[PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH ]]>
<![CDATA[E2072171005, Rina Angreina]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Partisipasi pembuatan Dokumen Kependudukan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kartu identitas kependudukan yang berupa KTP dan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak selaku lembaga pemerintah yang mengurusi tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor penyebab dalam pembuatan dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak serta solusinya. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, staff pegawai pembuat dokumen kependudukan serta masyarakat selaku pihak yang akan membuat dokumen kependudukan khususnya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pelaksanaan pembuatan Dokumen Kependudukan khususnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada bidang Administrasi Kependudukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pembuatan Dokumen kependudukan masih terdapat pemasalahan baik itu yang dilakukan oleh staf/operator pembuat dokumen kependudukan maupun masyarakat selaku pihak yang akan membuat Dokumen Kependudukan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak harus lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan meminimalisirkan dari kesalahan yang terjadi serta mengavaluasi kinerja dan pelayanan yang diberikan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEJABAT ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141112 - 2016, Akhmad Irfan Ismaly]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi diklat pejabat eselon IV pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan factor yang mempengaruhi efektivitas implementasi diklat tersebut. Penelitian ini menggunakan teori keberhasilan Diklat menurut Manulang (1998), yaitu reaksi, pelajaran, tingkah laku dan hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi diklatpim tingkat IV pejabat pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur dan materi kurikulum diklatpim tingkat IV, namun demikian dari segi kemampuan peserta untuk mengikuti standar kompetensi diklat masih kurang memadai, belum semua peserta mampu menuntaskan standar kompetensi yang diterapkan. Kondisi ini menyebabkan output diklat belum sesuai dengan harapan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan eselon IV yang operasional, inovatif dan kreatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Belum optimalnya pelaksanaan diklat dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja pejabat eselon IV disebabkan oleh faktor internal, yaitu minimnya kesiapan peserta pada saat mengikuti diklatpim tingkat IV menyebabkan mereka tidak siap untuk menerima materi diklat dan mengimbangi pendekatan yang digunakan dalam diklat. Selain itu, factor motivasi dan komitmen peserta diklat yang rendah menyebabkan ilmu yang diperoleh pada saat diklat tidak diterapkan dalam lingkungan kerja, dalam bentuk kreativitas, inovasi dan responsivita skerja. Faktor eksternal, yaitu lingkungan kerja yang kurang kondusif dan tidak kompetitif menyebabkan kreativitas yang dimiliki pejabat eselon IV tidak berkembang, karena tidak ada tantangan dalam bekerja. Selain itu, tidak adanya system reward and punishment terhadap pejabat yang berprestasi maupun tidak.]]>
<![CDATA[KINERJA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Putra, YansOscar Yoma]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kinerja dan faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat dalam memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengenai penempatan pejabat dalam dan dari Jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, melalui penelitian deskriptif. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa kinerja Baperjakat Kabupaten Sekadau dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai penempatan pejabat eselon II belum optimal, hal ini dikarenakan Baperjakat dalam memberikan penilaian belum mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000. Pemberian penilaian oleh Baperjakat hanya sebatas memenuhi aspek legal formal terhadap kelayakan untuk menduduki suatu jabatan, tetapi kurang memperhatikan aspek kompetensi, integritas calon pejabat. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pengelolaan informasi kepegawaian yang kurang tertata dengan baik, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan, selain itu dari segi SDM anggota Tim Baperjakat masih belum memiliki integritas yang tinggi untuk menolak berbagai intervansi politik dalam melaksanakan tugasnnya. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan, dalam menentukan posisi pejabat pada suatu jabatan Kepala Daerah terkadang mengintervensi kerja Baperjakat sehingga penilaian Baperjakat menjadi kurang objektif. Kata Kunci : Kinerja, Pejabat, Pangkat, Jabatan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI SINTANG NOMOR 541/0515/INDAGKOP-C TENTANG PENETAPAN HARGA PREMIUM ECERAN TERTINGGI BAGI KIOS BERIZIN DI KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Zulhiriansyah, Rudi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2305.719 KB)
<![CDATA[Permasalahan mengenai ketidakpastian ketersediaan BBM saat ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sintang yang berakibat terjadinya kenaikan harga eceran BBM di tingkat kios yang melambung tinggi dan di luar batas kewajaran. Menyikapi berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 541/0515/INDAGKOP-C tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Harga Premium Eceran Tertinggi Bagi Kios Berizin di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka pengendalian terhadap peredaran dan harga premium pada tingkat eceran di Kabupaten Sintang, khususnya kios-kios BBM resmi yang memiliki izin. Akan tetapi hal tersebut belum mampu mengendalikan harga eceran premium di kios-kios yang masih dijual di atas HET yang telah ditetapkan. Melalui penelitian ini penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan dan hasilnya, serta faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang berhasil. Penjelasan hasil penelitian adalah bahwa kebijakan tentang Penetapan HET tersebut belum berjalan optimal atau kurang berhasil dalam implementasinya dimana harga eceran BBM Premium yang dijual oleh para pemilik kios masih diatas HET yang telah ditentukan. Hal tersebut antara lain disebabkan karena ada beberapa langkah atau proses dalam implementasinya yang juga belum optimal sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan kurang berhasil apabila dilihat dari isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan, termasuk faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor geografis, dan banyaknya kepentingan yang melibatkan pemain (actors), serta kerumitan yang melekat dalam permasalahan BBM itu sendiri.. Kata Kunci: Implementasi, Harga Eceran Tertinggi (HET), Bahan Bakar Minyak]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E/ 2071141017, Sibayak Hagana Meliala]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian mendiskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Sungai Ambawang Kuala telah terlaksana dengan cukup baik, namum terdapat berberapa permasalahan dalam impelementasi kebijakan dana desa yang dilaksanakan. Permasalahan tersebut terungkap di dalam 3 (tiga) aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yaitu interpretasi, organisasi dan aplikasi. Permasalahan tersebut antara lain keterlambatan terbitnya Peraturan Bupati yang mengatur dalam penggunaan dana desa hal ini mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan dan pelaporan dana desa yang dilaksanakan dan isi peraturan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Ketidaksesuaian besaran dana kebijakan dana desa yang didengungkan oleh pemerintah pusat dengan dana desa yang diterima oleh desa  menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat desa dengan pemerintah desa. Permaslaahan yang lainnya adalah pendamping desa tidak memiliki kontribusi dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Sungai Ambawang Kuala. Pemerintah juga tidak pernah memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam pengelolaan dana desa, sehingga perangkat desa harus melaksanakan kebijakan dengan kemampuan yang dimiliki. Permasalahan terakhir adalah Desa Sungai Ambawang Kuala belum memiliki Standard Operational Prodecure (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan dana desa, sehingga pemerintah desa hanya mengacu kepada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KELURAHAN KAPUAS KANAN HILIR KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/2072151087 - 2017, Rosnaini]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sampai saat ini masih terdapat sejumlah masalah terkait kualitas pelayanan publik di Indonesia yang menjadi salah satu kendala bagi perwujudan good governance. Â Pelayanan yang berkualitas merupakan hal yang menjadi tuntutan masyarakat dan sekaligus menjadi standar utama bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Â Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kabupaten Sintang, berikut faktor-faktor yang menjadi menunjangnya. Penelitian studi lapangan ini dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kabupaten Sintang. Â Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kabupaten Sintang berdasarkan spesifikasinya terbilang cukup baik, meskipun masih terjadi kelemahan dalam memberikan kepastian waktu dan akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan aparatur dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PENGGANTI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E/2072141035 - 2016, Nining Marlina]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi proses implementasi penerbitan sertipikat tanah pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian ini adalah teori Charles O' Jones. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam proses pengumpulan data penulis merupakan instrumen utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi kebijakan penerbitan sertipikat tanah pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya belum berjalan baik yang disebabkan pada tahap proses implementasi masih dihadapkan dengan berbagai hambatan pada aspek : a) organisasi, implementor kebijakan belum ditunjang dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta dukungan sarana dan prasarana seperti gedung maupun fasilitas kerja termasuk sumber pendanaan yang dimiliki belum memadai sehingga mempengaruhi kelancaran petugas, b) interpretasi, Kantor Pertanahan belum memiliki petunjuk teknis, sehingga petugas sepenuhnya memahami tahapan dalam hal adanya kehilangan atau sertipikat rusak bahkan hilang, karena masing-masing alasan yang diusulkan oleh masyarakat itu berbeda-beda, c) aplikasi; proses penerbitan sertipikat tanah pengganti tidak berjalan dengan baik karena prosednr, persyaratan dalam pembuatan sertipikat tanah pengganti belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga pada saat mengajukan penggantian banyak yang tidak dapat diproses dengan segera. Kondisi ini berdampak terhadap waktu pelayanan yang belum sesuai dengan standar.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[E/2071151029 - 2017, Yoh Krisia Paula]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Memberikan pelayanan publik yang optimal merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebagai perangkat daerah pelaksana harus menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima agar masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerjanya. Namun pada kenyataannya kinerja pelayanan pada Dinas masih rendah yang dapat dilihat pada lambatnya proses pelayanan sampai pada penerbitan dokumen. Untuk itu, dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai teknologi penunjang yang mempermudah pekerjaan pegawai dalam menertibkan administrasi kependudukan mulai dari pendaftaran sampai pada penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat, diharapkan tujuan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tercapai dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kinerja pegawai dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, serta menjelaskan bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.]]>
