cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 02 (2020): April" : 5 Documents clear
Persidangan Perceraian Tuna Rungu dan Tuna Wicara di Pengadilan Agama Surabaya Thissa Afifatur Rizka; Umi Kalsum; Uswatun Hasanah; Yani Iqnail Faroh; Muh. Sholihuddin; Saifudin .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4350.102 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i02.2

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the attitude of judges in dealing with litigants who are deaf and mute at the Surabaya Religious Court. This research is a type of qualitative research using a literature study as a reference. The approach used is a normative legal research methodology, with legal language in the laws and regulations related to testimony, doctrine, or other relevant theories. In court, the litigant who is deaf and mute at the Surabaya Religious Court is served face to face, where the judge must act like raising his voice, using body language and hand gestures, and writing a minor note for the litigant. The attitude taken by the judge was good and right, but it would be better if an expert in sign language were brought in to assist the proceedings of the trial so that the judge does not need to speak out loud or write down a minor note for the litigant.  Keywords: Divorced Divorce, Deaf, Speech, Disability, Judge. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap Hakim dalam menghadapi pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai acuannya. Pendekatan yang digunakan yakni metodelogi penelitian hukum normatif, dengan bahasa hukum yang berada dalam peraturan perundang–undangan terkait dengan kesaksian, doktrin, atau teori lainnya yang relevan. Di pengadilan, pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara di Pengadilan Agama Surabaya dilayani secara face to face, dimana hakim harus bersikap seperti melantangkan suara, menggunakan bahasa tubuh dan gerakan tangan, serta menuliskan sebuah cacatan kecil untuk pihak yang berperkara. Sikap yang diambil oleh hakim tersebut sudah baik dan tepat, tetapi alangkah lebih baik jika didatangkan seorang ahli dalam bahasa isyarat agar membantu proses jalannya persidangan. Sehingga hakim tidak perlu untuk berbicara dengan nada keras ataupun menuliskan sebuah cacatan kecil untuk pihak yang berperkara. Kata kunci: Cerai Talak, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Disabilitas, Hakim.
Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Gresik Faizah Erlina Wulandari; Hoirum Nisak; Iva Permatasari; Abd. Basith Junaidy; Annys Ahmadi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4410.833 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i02.4

Abstract

Abstract: This article will discuss regulatory policy on mediation in religious courts way dispute resolution through mediation according to Islamic law and implementation of mediation in settlement court cases in Religious Courts Gresik. This research is qualitative research Source of data used is primary data and secondary data primary. Data derived from field and secondary data consisted of a literature study. From this research note, the background to the policy rules on mediation in the Religious Courts is (a) the benefits to be gained if mediation is used as a means to settle disputes, namely the mediation. The process could overcome the accumulation of matter; the mediation process is viewed as a means of dispute resolution that is faster and cheaper than the litigation process. Enforcement of mediation can expand access for all parties to gain a sense of justice. (b) Provision their peace efforts in legislation. (c) Indonesian society is a society that likes peace. Implementation of the mediation process in the religious court is done in two ways, namely mediation initial litigation, and mediation over litigation Keywords: Mediation, Justice System, Law, Conflict. Abstrak: Jurnal ini membahas tentang perbedaan Teori dan Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian ini diketahui bahwa perbedaan Law in Book dan Law In Action sangatlah bertolak belakang dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selayaknya Law in Book dan Law in Action sangat bertolak belakang antara pihak mediator dengan penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon. Dalam hal ini sangat diperlukan pembelajaran mengenai pendulum terhadap suatu teori dan praktik mengenai proses Mediasi dalam Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.  Aturan kebijakan mediasi di Pengadilan Agama ini merupakan manfaat yang bisa diperoleh jika mediasi digunakan sebagai alat dalam penyelesaian sengketa, yaitu proses mediasi bisa mengatasi masalah akumulasi materi, proses mediasi dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah, penegakan mediasi dapat memperluas akses bagi semua pihak untuk memperoleh rasa keadilan, penyediaan upaya perdamaian mereka dalam undang-undang. Kata Kunci: Mediasi, pendulum, Pengadilan Agama Gresik.
Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan Lailatul Badriyah; Della Dwi Duriyanti; Nur Hidayati; Nurrohmah Kartika Devi; Holilur Rohman; Dede Andi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3860.855 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i02.8

Abstract

Abstract: Underage marriage is marriage done before the age of 19 for men and 16 years for women who are considered not ready to run a household life, so legalizing underage marriages must obtain permission from the Religious Court Judge. This study aims to analyze the decisions of religious court judges in marriage dispensation requests and describe the reasons for litigants. This study, using empirical juridical research methods. The source of this research data is secondary data sources directly related to the object of research. The technique of collecting data through library studies is an inventory of various primary and supporting library materials related to the focus of the problem. Data analysis techniques are processed and discussed using deductive methods. The study results indicate that: The Judge's decision is only fixed on the doctrine of positive law to obtain clear legal status. Keywords: judge's decision, marriage dispensation, Islamic Court in Kraksaan. Abstrak: Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang dianggap belum siap untuk menjalan kehidupan berumah tangga, sehingga dalam melegalkan hubungan pernikahan di bawah umur harus memperoleh ijin dari Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan hakim pengadilan agama dalam permohonan dispensasi nikah dan mendiskripsikan alasan bagi pihak-pihak yang berperkara. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif empiris. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utama dan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Teknik analisa data diolah dan dibahas dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Putusan Majelis hakim hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas. Kata Kunci: putusan hakim, dispensasi nikah, Pengadilan Agama Kraksaan.
Implementasi E-Court terhadap Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sidoarjo Ainur Rohmah; Alif Jumalia Choliddiya; Alvin Ainun Hanifah; Siti Dalilah Candrawati; Rusli .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4430.725 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i02.10

Abstract

Abstract: The Supreme Court of the Republic of Indonesia, as the organizer of judicial power in Indonesia, has provided the latest innovation by issuing PERMA Number 3 of 2018 concerning Administrative Case in Court Electronic or e-Court. That is a breakthrough from the Supreme Court and demands the development of the times, implemented based on the principle of simple, fast, and low cost in court administration services to be more effective and efficient. E-Court can easily be understood as a service for registered users to register cases online (e-Filing), get an estimate of up-front court fees online, e- Payment, and call trials conducted with electronic channels (e -Summons). E-Court is an application that has a positive impact because it provides many facilities for justice seekers. But we also cannot measure how badly the effects of the use of technology and information that we use today, especially for important and confidential matters, such as the authenticity of the sources of information data held by each court in Indonesia. Keywords: implementation, e-Court, Sidoarjo Abstrak: Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memberikan inovasi terbaru dengan menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik atau e-Court. Hal ini merupakan suatu terobosan baru dari Mahkamah Agung dan tuntutan perkembangan zaman yang diimplementasikan berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelayanan administrasi perkara di pengadilan agar lebih efektif dan efisien. Secara mudah e- Court dapat dipahami sebagai layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftar perkara secara online (e-Filing), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (e-Payment), dan pemanggilan persidangan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons). E-Court merupakan aplikasi yang memiliki dampak positif karena dinilai banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun kita juga tidak dapat mengukur seberapa besar dampak buruk dari penggunaan teknologi dan informasi yang kita gunakan sekarang ini. Khususnya terhadap hal-hal yang sifatnya penting dan rahasia, seperti keaslian daripada sumber data-data informasi yang dimiliki oleh setiap peradilan di Indonesia. Kata kunci: implementasi, e-Court, Pengadilan Agama Sidoarjo.
Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Perkara Permohonan Pengesahan (Isbat) Pengangkatan Anak Dedi Saputra; Duhita Ragili; Emmi Maffufah; Arif Wijaya; Edi Marsis
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4706.558 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i02.11

Abstract

Abstract: Since the promulgation of Law no. 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts on March 20, 2006, the ratification of adoption becomes the legal force of the religious court area. Based on this, the Religious Courts have the authority to accept, examine and adjudicate applications for adoption by Islamic law. Based on the judge's decision in case Number: 1412 / Pdt.P / 2017 / PA.Kab.Mlg. Declare that the adoption of a child that has been carried out by the Petitioners S M binti M. S against a girl named F M binti M—born in Malang, February 12, 1981, the son of a husband and wife couple named M and A H S. The judge's decision is declaratory or has the character of declaring lawfulness of an adoption event, meaning that the qualification of the case is not adoption but ratification of adoption. According to Islamic law, adoption cannot cause a nasab relationship between the adopted child and the adoptive parents. It does not break the lineage relationship between the adopted child and his biological parents. With the court order on the adoption of this child, the adopted child will get legal certainty which is very important in his status as a new family member in the family environment of the adoptive parents. Keywords: Adoption, judge determination. Abstrak: Sejak diundangkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, pengesahan pengangkatan anak menjadi kekuatan hukum wilayah pengadilan agama. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan penetapan Hakim dalam perkara Nomor: 1412/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg. yang berbunyi; Menyatakan sah bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon SM binti M. S terhadap seorang anak perempuan yang bernama F M binti M, yang lahir di Malang, tanggal 12 Februari 1981, anak dari pasangan suami-isteri yang bernama M dengan A H S. Penetapan hakim bersifat Declaratoir atau bersifat menyatakan sah terhadap suatu peristiwa pengangkatan anak, artinya kualifikasi perkaranya bukan Pengangkatan Anak tetapi Pengesahan Pengangkatan Anak. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya. Kata kunci: Pengangkatan Anak, penetapan hakim.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue