cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus" : 5 Documents clear
Metode Perolehan, Penetapan dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut, Udara dan Angkasa dalam Hukum Internasional Athifatul Wafirah; Alfi Rahmadhani; Wan Syauqi bin Wan Suhaimi; Ach. Fajruddin Fatwa
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2847.132 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i4.21

Abstract

Abstract: This article contains an explanation of how the method of obtaining the determination and settlement of disputes in sea, air and space areas in international law. The method used in this research is a type of qualitative literature research which is a type of qualitative research method in which the location or place of research is carried out in libraries and the like. By using primary data sources and secondary data sources in this study obtained from literatures related to the material discussed. The method of obtaining and determining sea and air territories is still interrelated, whereas in space it is regulated in the Outer Space Treaty 1967. In resolving disputes over the sea area it is divided into two disputes, namely in the issue of maritime boundaries and the problem of illegal fishing, in resolving air disputes as a manifestation of sovereignty, the state has the right to order said aircraft to land at the specified airport. And in resolving space disputes the PCA has established optional rules related to disputes over space activities, which have been drafted by an expert advisory group in the framework of Arbitration.  Keyword: methods of acquisition and determination, dispute resolution, international law.  Abstrak: Artikel ini berisikan penjabaran bagaimana petode perolehan penetapan dan penyelesaian sengketa pada wilayah laut, udara dan angkasa dalam hukum Internasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif kepustakaan yang merupakan suatu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka dan sejenisnya. Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur kepustakaan yang berhubungan dengan meteri yang dibahas. Metode perolehan dan penetapan wilayah laut dan udara masih saling berkaitan sedangkan dalam ruang angkasa diatur dalam  The Outer Space Treaty 1967. Dalam penyelesaian sengketa wilayah laut dibagi menjadi dua sengketa yakni dalam masalah perbatasan laut dan masalah illegal fishing, dalam penyelesaian sengketa udara sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat tersebut untuk mendarat di pelabuhan udara yang ditentukan. Dalam penyelesaian sengketa ruang angkasa PCA telah membentuk peraturan opsional terkait sengketa aktivitas di luar angkasa, yang telah disusun oleh kelompok penasehat ahli dalam kerangka Arbitrase. Kata Kunci: metode perolehan dan penetapan, penyelesaian sengketa, hukum internasional.
Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Pasuruan Rizky Zahratul Wardah; Alief Tiyan Cahyani; Anindya Octaviani; Halimatus Syakdiyah; Helga Fatma Mandy Pramana; Intan Laili Eka Ramadhanti
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3636.041 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i4.22

Abstract

Abstract: In article 2 PERMA RI No. 3 of 2018 concerning Case Administration, states that as an electronic court, it is carried out to support the realization of an orderly case administration that is professional, transparent, accountable, effective, efficient, and modern. E-court is a service for Registered Users for e-Filing (Online Case Registration in Courts), e-Payment (Online Court Fee Payment), and e-Summons (Online Party Summons). There are several deficiencies that affect the E-Court system at the Pasuruan Religious Court, including: Lack of human resources who manage E-Court at the Pasuruan Religious Court, lack of knowledge of the litigants about the e-Court system, there are still many people in Pasuruan City who are lacking understand about the continuous development of IT with the E-Court system, at least people use the services of an advocate in the city of Pasuruan, because E-Court can only be used by parties who use the services of lawyers registered with the Supreme Court, and internet access has not been widespread in several the jurisdiction of the Pasuruan Religious Court, especially in remote cities. Keywords: Religious Courts, E-Court, effectiveness. Abstrak: Pada pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara, disebutkan bahwa sebagai pengadilan secara elektronik dilakukan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang  profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). Terdapat beberapa kekurangan yang mempengaruhi sistem E-Court di Pengadilan Agama Pasuruan, di antaranya: Kurangnya sumber daya manusia yang mengelola E-Court di Pengadilan Agama Pasuruan, kurangnya pengetahuan dari pihak yang berperkara tentang sistem e-Court, masih banyaknya masyarakat kota Pasuruan yang kurang mengerti tentang perkembangan IT yang berkesinambungan dengan sistem E-Court, sedikitnya masyarakat yang mengguanakan jasa dari seorang advokat di kota Pasuruan, karena E-Court hanya dapat digunakan pada pihak yang menggunakan jasa pengacara yang terdaftar di Mahkamah Agung, dan belum meluasnya akses internet di beberapa wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan, terutama di pelosok kota. Kata Kunci: Peradilan Agama, E-Court, efektifitas.
Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Laila Dwi N., Nafidatul Rohmah; Novi Cindy L., Nur laila S.; Krisna Suci R., Wati Indah W; Yuznia A., Diza Alfi; Khasan Anwar, M. Ariyudanto D.H.
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3958.465 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i4.24

Abstract

Abstract: This study discusses the problem of the effectiveness of mediation in the Religious Court of Malang City with the formulation of the problem: How is the effectiveness of mediation in preventing divorce in the Religious Court of Malang City? and what are the factors that become the supporters and obstacles to the success of the mediation in the Religious Court of Malang City ?. This writing uses a legal research method, namely sociological juridical. The result of this research is that the mediation which is carried out in the Religious Court of Malang City follows the reference of PERMA No. 01 of 2008 and has not been implemented effectively. The success of mediation is still low, many factors cause it, including the low level of community compliance in undergoing the mediation process, the culture of the community that thinks that divorce is not a disgrace for individuals or families and judges appointed as mediators still lack mastery of mediation theory. Keywords: Effectiveness of Mediation, Divorce, Peace.   Abstrak: Penelitian ini membahas permasalahan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang dengan rumusan masalah: Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang? dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang?. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang mengikuti acuan dari PERMA No 01 Tahun 2008 dan belum berjalan secara efektif. Keberhasilan mediasi masih rendah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi masih rendah, budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga dan hakim yang ditunjuk sebagai mediator masih kurang menguasai teori mediasi. Kata kunci: Efektivitas  Mediasi,  Perceraian,  Perdamaian.
Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Miftakhul Nur Arista; Ach. Fajruddin Fatwa
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.425 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i4.25

Abstract

Abstract: International law is generally shown to govern the relations of states in an international arrangement. National law is a law that applies exclusively to the territory of a sovereign state. International law is much influenced by National law, therefore their relationship to one another must be obeyed. The rrelationship between national law and international law has two views, the first is dualism which states that international law and national law combine and create new law. The second is monoism which states that national law is abolished and must follow international law voluntarily. Keywords : Relationship, Law, International, National. Abstrak: Hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Hukum internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional, oleh karena itu hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya harus ditaati. Hubungan hukum nasional dan hukum internasional memiliki dua paham, yang pertama yakni paham dualism yang menyatakan hukum internasional dan hukum nasional bergabung dan menummbuhkan aturan hukum baru. Yang kedua yakni paham monoism yang menyatakan hukum nasional dihapus dan harus mengikuti hukum internasional secara voluntarism (sukarela).
Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto Anita Putri; Dwi Putri Indah Sari; Firdatus Sholehah; Ilham Budi Utomo; Moh. Ganesha Editya; Mohammad Ali Zaini
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4358.721 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i4.26

Abstract

Abstract: Law Number 1974 concerning Marriage, adheres to the principle that the prospective husband and wife must mature in mind and body to be able to marry, with the intention of being able to realize the goal of marriage well without ending in divorce and to get good and healthy offspring. . Therefore, in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, the minimum age limit for marriage for men and women has been determined, namely 19 years for men and 16 years for women. This study aims to determine the implementation of Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning the age limit for marriage for both men and women, and Article 7 paragraph (2) in the event of deviation from paragraph (1) which has an emergency nature. . From this research, it is found that the factors causing the application for dispensation of marriage at the Mojokerto Religious Court are pregnancy outside of marriage, economic and educational factors. Keywords: Marriage Dispensation, Minors, Mojokerto Religious Court Abstrak: Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, dan Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) yang mempunyai sifat darurat. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto adalah hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan pendidikan. Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Anak di Bawah Umur, Pengadilan Agama Mojokerto

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue