Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.702

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum

Athifatul Wafirah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Author-ID : 2748408

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur Athifatul Wafirah; Miftakhul Nur Arista; M. Sholahuddin; M. Kosim; Nur Lailatul Musyafa’ah
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 23 No 2 (2020): Al-Qanun, Vol. 23, No. 2, Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2020.23.2.238-272

This article discusses the Interfaith Greeting Prayer according to East Javanese scholars. What is meant by the ulama of East Java in this article are the ulama of the MUI and Muhammadiyah of East Java. The fatwa of the East Java MUI explains that saying interfaith greetings is haram based on Surah al-Baqoroh verse 42 and Surat al-Kafirun verse 6. While one Muhammadiyah figure thinks that interfaith greetings are allowed, if they are meant only as a greeting in an activity or speech state and does not contain the aim of grazing the creed, because it is part of the min an-nas hablun. However, if the saying of greetings across religions is a lot of harm, then the law is haram.

Metode Perolehan, Penetapan dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut, Udara dan Angkasa dalam Hukum Internasional Athifatul Wafirah; Alfi Rahmadhani; Wan Syauqi bin Wan Suhaimi; Ach. Fajruddin Fatwa
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article contains an explanation of how the method of obtaining the determination and settlement of disputes in sea, air and space areas in international law. The method used in this research is a type of qualitative literature research which is a type of qualitative research method in which the location or place of research is carried out in libraries and the like. By using primary data sources and secondary data sources in this study obtained from literatures related to the material discussed. The method of obtaining and determining sea and air territories is still interrelated, whereas in space it is regulated in the Outer Space Treaty 1967. In resolving disputes over the sea area it is divided into two disputes, namely in the issue of maritime boundaries and the problem of illegal fishing, in resolving air disputes as a manifestation of sovereignty, the state has the right to order said aircraft to land at the specified airport. And in resolving space disputes the PCA has established optional rules related to disputes over space activities, which have been drafted by an expert advisory group in the framework of Arbitration. Keyword: methods of acquisition and determination, dispute resolution, international law. Abstrak: Artikel ini berisikan penjabaran bagaimana petode perolehan penetapan dan penyelesaian sengketa pada wilayah laut, udara dan angkasa dalam hukum Internasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif kepustakaan yang merupakan suatu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka dan sejenisnya. Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur kepustakaan yang berhubungan dengan meteri yang dibahas. Metode perolehan dan penetapan wilayah laut dan udara masih saling berkaitan sedangkan dalam ruang angkasa diatur dalam The Outer Space Treaty 1967. Dalam penyelesaian sengketa wilayah laut dibagi menjadi dua sengketa yakni dalam masalah perbatasan laut dan masalah illegal fishing, dalam penyelesaian sengketa udara sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat tersebut untuk mendarat di pelabuhan udara yang ditentukan. Dalam penyelesaian sengketa ruang angkasa PCA telah membentuk peraturan opsional terkait sengketa aktivitas di luar angkasa, yang telah disusun oleh kelompok penasehat ahli dalam kerangka Arbitrase. Kata Kunci: metode perolehan dan penetapan, penyelesaian sengketa, hukum internasional.

Aplikasi Kaidah Fikih di Bidang Hukum Pidana Islam Athifatul Wafirah; Moc. Mufid
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the application of Fiqh Rules in Islamic Criminal Law. This research is a library research and is qualitative in nature. Data were collected through literature review which was analyzed descriptively by showing the meaning of rules and examples related to Islamic criminal law. Fiqh principles are a study of science through induction thinking which summarizes fiqh problems into a essence of knowledge that can be implemented for many problems. In the rules of Islamic criminal law, there are five basic principles or basic principles as well as some of its branches related to Islamic criminal law. The fiqh rules that apply to Islamic criminal law are the same as the fiqh rules that apply to laws in other fields, namely sourced from the al-Qur'an, hadith and ijma '. Based on this, Islamic law reviewers should deepen the discussion of fiqh principles associated with Islamic criminal law by providing examples of contemporary criminal cases that are relevant for deepening the study of the principles of fiqh in Islamic criminal law. Keywords: fiqh principles, sources of fiqh principles, Islamic criminal law Abstrak: Artikel ini membahas tentang aplikasi Kaidah Fikih dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini adalah Penelitian kepustkaan dan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang dianalisis secara deskriptif dengan menampilkan pengertian kaidah dan contohnya yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Memahami kaidah fikih merupakan hal yang penting dalam pembelajaran hukum Islam. Kaidah fikih merupakan kajian ilmu melalui pemikiran induksi yang meringkas permasalahan-permasalahan fikih menjadi suatu sari ilmu yang dapat diimplementasikan untuk banyak masalah. Dalam kaidah hukum pidana Islam terdapat lima kaidah dasar atau kaidah asasi serta sebagian cabang-cabangnya yang berhubungan dengan hukum pidana Islam. Kaidah fikih yang berlaku untuk hukum pidana Islam sama dengan kaidah fikih yang berlaku untuk hukum-hukum di bidang yang lain, yaitu bersumber dari al-Qur’an, hadis dan ijma’. Berdasarkan hal tersebut, kepada para pengkaji hukum Islam hendaknya memperdalam pembahasan kaidah fikih yang dikaitkan dengan hukum pidana Islam dengan memberikan contoh kasus pidana kontemporer yang relevan untuk pendalaman kajian kaidah fikih hukum pidana Islam. Kata Kunci: kaidah fikih, sumber kaidah fikih, hukum pidana Islam.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan tentang Wanprestasi Akad Murabahah Athifatul Wafirah; Azum Syaifana Achnaf; Dian Tiara Timoer; Ahmad Nur Huda; Muhammad Dhiyaul Haq; Agus Solikin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 6 (2020): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the analysis of the Bangkalan Religious Court judge's decision Number 0142 / Pdt.G / 2017 / PA.Bkl regarding default murabahah bil wakalah agreement. This research is a qualitative research study using primary data sources, namely a copy of the case decision No. 0142 / Pdt.G / 2017 / PA.Bkl while the secondary data sources in this study were obtained from literature related to default and the law. The data obtained were analyzed deductively. The results of the study concluded that the Plaintiff made efforts to resolve the Sharia Economic dispute to the Bangkalan Religious Court based on the Default Murabahah bil wakalah Accord lawsuit filed by the Defendant. Furthermore, this case has been decided by the Bangkalan Religious Court with the Plaintiff being on the losing side and having to pay the court fee due to an agreement that underlies the Bangkalan Religious Court's inability to decide this case. The basis for the consideration of the Bangkalan Religious Court Panel of Judges is Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking Article 55. Keywords: Sharia Economics, Default, Murabahah bil wakalah Akad Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis putusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl tentang wanprestasi akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif kepustkaan dengan menggunakan sumber data primer yaitu salinan putusan perkara No. 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur kepustakaan yang berhubungan dengan wanprestasi dan hukumnya. Data yang didapat dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah ke Pengadilan Agama Bangkalan dengan dasar gugatan Wanprestasi Akad Murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh pihak Tergugat. Selanjutnya perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bangkalan dengan Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara dikarenakan terdapat kesepakatan yang mendasari ketidak berwenangnya Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutuskan perkara ini. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55. Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Wanprestasi, Akad Murabahah bil wakalah

Co-Authors Achmad Fajruddin Fatwa Agus Solikin Ahmad Nur Huda Alfi Rahmadhani Azum Syaifana Achnaf Dian Tiara Timoer M. Kosim M. Sholahuddin Miftakhul Nur Arista Moc. Mufid Muhammad Dhiyaul Haq Nur Lailatul Musyafa’ah Wan Syauqi bin Wan Suhaimi

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search