Garuda - Garba Rujukan Digital

ISLAM DAN DOKTRIN MILITERISME Fatwa, Ach. Fajruddin
AL-AHKAM Volume 22, Nomor 1, April 2012
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Islam adalah agama perdamaian. Menyandingkan Islam dengan militerisme sudah tentu membutuhkan suatu penjelasan yang memadai. Walaupun sejak awal kehaÂdirannya Islam telah mengalami beragam konflik fisik dan peperangan bukan berarti Islam memberikan perhatian berlebihan kepada pembentukan kekuatan militer sebagai bagian inherent dari kehidupan. Pembentukan militer dalam Islam lebih dikarenakan merespon banyaknya gangguan, tantangan dan serangan lawan. OrgaÂnisasi militer Islam ini tidak sepenuhnya tertata rapi. Perlahan tapi pasti organisasi militer menjadi lebih terorganisir, ramping dan efektif. Demikian juga, ketentuan Islam yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perang adalah bentuk kongkrit respon hukum Islam terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Tradisi militerisme yang berkembang merupakan respon kongkrit terhadap ancaman fisik yang menimpa kaum Muslimin. Oleh sebab itu, Islam secara sengaja telah membatasi peperangan dalam tiga bentuk konkrit, yaitu waktu dan lokasi peperangan yang terbatas serta adanya distingsi tegas perlakuan sipil militer dalam peperangan.***Islam is a religion of peace. To reconcile Islam with militarism would require an adequate explanation. Although since the beginning of its presence, Islam has experienced a variety of physical conflict and war, It does not mean that Islam gives excessive attention to the establishment of military force as an inherent part of life. Military establishment in Islam is due to respond to the many distractions, challenges and attacks of the opponent. Islamic military organization is not neatly arranged entirely. Slowly but sure, military organizations become more organized, slim and effective. Likewise, Islamic provisions that regulate matters relating to war is a form of Islamic law which is a real response to the social development. In addition military tradition that developed is a real response to physical threats that affecting Muslims. Therefore, Islam intentionally have limited warfare just in the three concrete forms: the time and location of a limited war as well as strict distinction in the treatment of military civil war.***Keywords: jihad, militer, perang, siyÄsah

ISLAM DAN DOKTRIN MILITERISME Fatwa, Ach. Fajruddin
Al-Ahkam Volume 22, Nomor 1, April 2012
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Islam is a religion of peace. To reconcile Islam wi th militarism would require an adequate explanation. Although since the beginning of its pr esence, Islam has experienced a variety of physical conflict and war, It does not m ean that Islam gives excessive attention to the establishment of military force as an inhere nt part of life. Military establishment in Islam is due to respond to the many distractions, c hallenges and attacks of the opponent. Islamic military organization is not neatly arrange d entirely. Slowly but sure, military organizations become more organized, slim and effec tive. Likewise, Islamic provisions that regulate matters relating to war is a form of Islamic law which is a real response to the social development. In addition military tradit ion that developed is a real response to physical threats that affecting Muslims. Therefore, Islam intentionally have limited warfare just in the three concrete forms: the time and location of a limited war as well as strict distinction in the treatment of military civ il war.***Islam adalah agama perdamaian. Menyandingkan Islam dengan militerisme sudah tentu membutuhkan suatu penjelasan yang memadai. Walaupun sejak awal kehadirannya Islam telah mengalami beragam konflik fisik dan pep erangan bukan berarti Islam memberikan perhatian berlebihan kepada pembentukan kekuatan militer sebagai bagian inherent dari kehidupan. Pembentukan militerdalam Islam lebih dikarenakan merespon banyaknya gangguan, tantangan dan seranganlawan. Organisasi militer Islam ini tidak sepenuhnya tertata rapi. Perlahan tetapi pasti organisasi militer menjadi lebih terorganisir, ramping dan efektif. Demikian juga, k etentuan Islam yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perang adalah bentuk konkret respon hukum Islam terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Tradisi militerisme yang berkembang merupakan respon konkret terhadap ancaman fisik yang menimpa kaum Muslimin. Oleh sebab itu, Islam secara sengaja telah membatasi peperanga n dalam tiga bentuk konkret, yaitu waktu dan lokasi peperangan yang terbatas serta adanya distingsi tegas perlakuan sipil militer dalam peperangan.***Keywords: jihad, Â militer, perang, siyÄsah

BATAS KEISTIMEWAAN SUAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM Fatwa, Ach. Fajruddin
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2011): Juni 2011
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.512 KB)

Hubungan suami istri, atau yang lazim disebut dengan perkawinan, merupakan titik strategis dalam pembangunan masyarakat. Beragam ayat yang terdapat dalam al-Quran menunjukkan betapa kuatnya perhatian Islam terhadap permasalahan ini. Kitab suci yang biasanya diklaim oleh banyak kalangan berisi ayat yang global dan masih mengandung beragam makna yang multi tafsir, membahas hubungan keluargaÂ dengan bahasa yang jelas, tegas dan ringkas. Problem dualisme makna hampir tidak kita temukan dalam pembahasan ayat keluarga. Walaupun kejelasan makna ayat dapat ditemukan secara langsung dalam al-Qurâan, tidak demikian dengan perkembangan pemikiran yang ada dalam masyarakat. Pelan tapi pasti, dimensi misoginis nampak dalam sikap dan perilaku masyarakat. Seorang suami, dengan menggunakan ayat-ayat tertentu dianggap memiliki keistimewaan mutlak terhadap istrinya. Oleh sebab itu, seorang istri wajib taat, tunduk dan patuh kepada suaminya dengan alasan bahwa tiga sikap itu adalah perintah agama. Penelitian ini dengan menggunakan analisis tafsir ahkam akan berusaha mengkaji ulang doktrin dengan menganalisis ayat yang selama ini digunakan sebagai klaim keistimewaan mutlak seorang suami.

Kontruksi Filosofis Perlindungan Hak Asasi Manusia Minoritas Keagamaan dalam Konstitusi Indonesia Fatwa, A. Fajruddin
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article focuses on presenting problem of religious minority right in Indonesia. Based on its constitution, Indonesia has equal protection for all citizens. There are some basic religion right clearly protected and presented in constitutional and criminal law. Unfortunately, violation of minority rights still continues in Indonesian life. According to research data, there are a big gap perception between government and the people. Government choose to float the norms of religious minority right protection in abstract level and most of religious minority group asked more detail and concrete norm.Keywords: Religious minority protection, human rights, religious minority.

Santriâ€™s Humility in the Salafiyyah Islamic Boarding School Rahmatullah, Azam Syukur; Azhar, Muhammad; Fatwa, Ahmad Fajruddin
Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan Dinamika Ilmu Vol 21 No 2, December 2021
Publisher : IAIN Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/di.v21i2.3590

This research belongs to qualitative research, which explored the tawadhu' (humility) in the Lirboyo Islamic Boarding School, Kediri. Tawadhu' in Islamic boarding school is traditional, rooted, and has become a positive character. Thus, it deserves to be explored and later can be used as a "role model" for other educational institutions to implement, develop and produce individuals with this character. The method used was field research with an ethnomethodological approach, a cluster of qualitative research that focused on reality with practical interpretation. Research results showed that the notion of tawadhu', according to the kyai's perspective at the Lirboyo Islamic Boarding School, Kediri, was an effort to transfer values and morality to the santri. Thus, they would possess polite behavior, obey goodness and virtue, will be kind to others. Second, tawadhu' had several foundational factors at the Salafiyyah Lirboyo Islamic Boarding School, East Java, including (a) spiritual foundations, (b) struggling mental foundations, (c) prosocial foundations. The objectives of tawadhu' for the santri at the Salafiyyah Lirboyo Islamic Boarding School, East Java, were: (a) growing value education in the students, (b) Preventing self-deception and misdirection to others, (c) building and instilling muhsin's personality to the students. Creating the teachings of tawadhu' at the Lirboyo Islamic Boarding School, Kediri was influenced by several factors: (a) the kyai's charisma, (b) the continuous book learning, and kaffah internalization to students. Many teachings have educated students in the books studied to be humble, obedient, and glorify others.

BATAS KEISTIMEWAAN SUAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM Ach. Fajruddin Fatwa
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2011): Juni 2011
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2011.1.1.35-51

Hubungan suami istri, atau yang lazim disebut dengan perkawinan, merupakan titik strategis dalam pembangunan masyarakat. Beragam ayat yang terdapat dalam al-Qur'an menunjukkan betapa kuatnya perhatian Islam terhadap permasalahan ini. Kitab suci yang biasanya diklaim oleh banyak kalangan berisi ayat yang global dan masih mengandung beragam makna yang multi tafsir, membahas hubungan keluargaÂ dengan bahasa yang jelas, tegas dan ringkas. Problem dualisme makna hampir tidak kita temukan dalam pembahasan ayat keluarga. Walaupun kejelasan makna ayat dapat ditemukan secara langsung dalam al-Qurâ€™an, tidak demikian dengan perkembangan pemikiran yang ada dalam masyarakat. Pelan tapi pasti, dimensi misoginis nampak dalam sikap dan perilaku masyarakat. Seorang suami, dengan menggunakan ayat-ayat tertentu dianggap memiliki keistimewaan mutlak terhadap istrinya. Oleh sebab itu, seorang istri wajib taat, tunduk dan patuh kepada suaminya dengan alasan bahwa tiga sikap itu adalah perintah agama. Penelitian ini dengan menggunakan analisis tafsir ahkam akan berusaha mengkaji ulang doktrin dengan menganalisis ayat yang selama ini digunakan sebagai klaim keistimewaan mutlak seorang suami.

ISLAM DAN DOKTRIN MILITERISME Ach. Fajruddin Fatwa
Al-Ahkam Volume 22, Nomor 1, April 2012
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Islam is a religion of peace. To reconcile Islam wi th militarism would require an adequate explanation. Although since the beginning of its pr esence, Islam has experienced a variety of physical conflict and war, It does not m ean that Islam gives excessive attention to the establishment of military force as an inhere nt part of life. Military establishment in Islam is due to respond to the many distractions, c hallenges and attacks of the opponent. Islamic military organization is not neatly arrange d entirely. Slowly but sure, military organizations become more organized, slim and effec tive. Likewise, Islamic provisions that regulate matters relating to war is a form of Islamic law which is a real response to the social development. In addition military tradit ion that developed is a real response to physical threats that affecting Muslims. Therefore, Islam intentionally have limited warfare just in the three concrete forms: the time and location of a limited war as well as strict distinction in the treatment of military civ il war.***Islam adalah agama perdamaian. Menyandingkan Islam dengan militerisme sudah tentu membutuhkan suatu penjelasan yang memadai. Walaupun sejak awal kehadirannya Islam telah mengalami beragam konflik fisik dan pep erangan bukan berarti Islam memberikan perhatian berlebihan kepada pembentukan kekuatan militer sebagai bagian inherent dari kehidupan. Pembentukan militerdalam Islam lebih dikarenakan merespon banyaknya gangguan, tantangan dan seranganlawan. Organisasi militer Islam ini tidak sepenuhnya tertata rapi. Perlahan tetapi pasti organisasi militer menjadi lebih terorganisir, ramping dan efektif. Demikian juga, k etentuan Islam yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perang adalah bentuk konkret respon hukum Islam terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Tradisi militerisme yang berkembang merupakan respon konkret terhadap ancaman fisik yang menimpa kaum Muslimin. Oleh sebab itu, Islam secara sengaja telah membatasi peperanga n dalam tiga bentuk konkret, yaitu waktu dan lokasi peperangan yang terbatas serta adanya distingsi tegas perlakuan sipil militer dalam peperangan.***Keywords: jihad, militer, perang, siyāsah

Historisitas Doktrin Konflik dan Integrasi Sosial dalam Al-Qur'an Ach. Fajruddin Fatwa
AL-TAHRIR Vol 11, No 1 (2011): Studi Al-Qur'an dan Hadis
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/al-tahrir.v11i1.26

Academic findings show that there is a clear distinction between Muslims and Orientalists when they learn al-Qur'an on social conflict and integration. Muslims employ legal and theological perspective that results in normative doctrines. As an internal study, it claims superiority and excellence over non-Muslims studies. According to Muslim scholars, conflict and peace is inseparable. Conflict is a price to uplift peaceful agendas. On the contrary, orientalists who make use socio-historic approach expose the dominance of conflict doctrines in Al-Qur'an over its instruction about peace. Islam is a religion that legalizes violence in its spread. This article is an attempt to make a bridge between the two perspectives to uncover socio-theological facts which trigger the doctrine of war in Islam.

ANALYSIS OF THE HEALTH LEVEL OF BRI SHARIA BANK THROUGH RGEC METHOD FROM 2016 TO 2020 Imam Ali Mustofa; Nurhayati Nurhayati; Fajruddin Fatwa; Suqiyah Musyafaâ€™ah; Muhammad Iqbal Surya Pratikto
El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) Vol. 8 No. 2 (2018): eL-Qist
Publisher : Islamic Economics Department, Faculty of Islamic Economics and Business, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/elqist.2018.8.2.1676-1703

With this research, it can be known whether or not BRI Syariah Bank is healthy through the application of the RGEC method from 2016 to 2020. In carrying out an analysis of the health of BRI Syariah banks, the author uses technical analysis of the data through the application of the RGEC method. This research uses a descriptive quantitative approach that uses the RGEC method or steps through 4 analysis components consisting of Risk Profile, GCG, Earnings, and Capital. Where the ratios contained in each component of the analysis are contained in a financial report. This study resulted in a conclusion that the soundness of BRI Syariah banks in 2016-2020 that applied the RGEC method assessed through four analysis components and eight ratios consisting of NPF, FDR, PDN, ROA, ROE, NI, BOPO, and CAR obtained a healthy rating.

Metode Perolehan, Penetapan dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut, Udara dan Angkasa dalam Hukum Internasional Athifatul Wafirah; Alfi Rahmadhani; Wan Syauqi bin Wan Suhaimi; Ach. Fajruddin Fatwa
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article contains an explanation of how the method of obtaining the determination and settlement of disputes in sea, air and space areas in international law. The method used in this research is a type of qualitative literature research which is a type of qualitative research method in which the location or place of research is carried out in libraries and the like. By using primary data sources and secondary data sources in this study obtained from literatures related to the material discussed. The method of obtaining and determining sea and air territories is still interrelated, whereas in space it is regulated in the Outer Space Treaty 1967. In resolving disputes over the sea area it is divided into two disputes, namely in the issue of maritime boundaries and the problem of illegal fishing, in resolving air disputes as a manifestation of sovereignty, the state has the right to order said aircraft to land at the specified airport. And in resolving space disputes the PCA has established optional rules related to disputes over space activities, which have been drafted by an expert advisory group in the framework of Arbitration. Keyword: methods of acquisition and determination, dispute resolution, international law. Abstrak: Artikel ini berisikan penjabaran bagaimana petode perolehan penetapan dan penyelesaian sengketa pada wilayah laut, udara dan angkasa dalam hukum Internasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif kepustakaan yang merupakan suatu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka dan sejenisnya. Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur kepustakaan yang berhubungan dengan meteri yang dibahas. Metode perolehan dan penetapan wilayah laut dan udara masih saling berkaitan sedangkan dalam ruang angkasa diatur dalam The Outer Space Treaty 1967. Dalam penyelesaian sengketa wilayah laut dibagi menjadi dua sengketa yakni dalam masalah perbatasan laut dan masalah illegal fishing, dalam penyelesaian sengketa udara sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat tersebut untuk mendarat di pelabuhan udara yang ditentukan. Dalam penyelesaian sengketa ruang angkasa PCA telah membentuk peraturan opsional terkait sengketa aktivitas di luar angkasa, yang telah disusun oleh kelompok penasehat ahli dalam kerangka Arbitrase. Kata Kunci: metode perolehan dan penetapan, penyelesaian sengketa, hukum internasional.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search