cover
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2023): April" : 5 Documents clear
Pelanggaran Protokol Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam A Frada Ali H Al Ghifari; Ghoniyah Zulindah Maulidya; Nurul Masruroh; Siti Nur Hayati
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.163

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara terdampak pandemi Covid-19 Untuk meminimalisasi pelanggaran Covid-19, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol Kesehatan akan tetapi masyarakat masih banyak yang melanggar sehingga diterbitkan peraturan PERWALI Nomor 10 Tahun 2021. Akan tetapi peraturan hukum tentang protokol Kesehatan tidak berjalan dengan efektif. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang pelanggaran protokol kesehatan menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan penganalisisan data menggunakan metode deduktif dengan materi yang bersumber pada kajian pustaka. Sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa terkait pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia telah jelas diatur dalam Perwali bahkan disebutkan sanksi berupa denda sesuai dengan golongan yang melakukan pelanggaran. Bahkan di dalam sudut pandang hukum pidana Islam kami menemukan hasil bahwa sanksi untuk pelanggaran protol Kesehatan saat covid yaitu di ta’zir. Sehingga diperoleh hasil penelitian kami tentang pelanggaran protokol kesehatan yang dipandang dari sudut hukum positif dan hukum pidana Islam. Yang mana dari hukum positif kami mengkaji PERWALI Nomor 10 Tahun 2021 dan dari hukum pidana Islam kami mengkaji dari sudut pidana ta’zir dan maqasid syariahnya.
Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Telaah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg) Muhammad Ilham Akbar; Nike Ayu Ratnadilah; Andrian Eka D.S
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.164

Abstract

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Ust. HW menjadi sorotan media saat ini. Pemerkosaan yang dilakukan kepada 12 santri didikannya hingga melahirkan seorang anak dari hasil pemerkosaan tersebut. Dalam Hukum Positif di Indonesia, pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, pasal 81 berisi tentang sanksi pemerkosaan anak mendapatkan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.  Namun dalam kasus tersebut, terdapat pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sehingga Ust. HW dihukum mati, setelah sebelumnya sempat mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan dalam hukum Islam, pemerkosaan termasuk dalam hukuman ta’zir, yang dapat berupa hukuman mati, salib, potong tangan, atau diasingkan.
Peran Bank Tanah Dalam Mengatasi Problematika Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Mochammad Rafi Pravidjayanto; Nuraida Khoirun Nisa; Muhammad Alvin Nashir; Mega Ayuningtyas
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.209

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah konsep dan peran bank tanah dalam mengatasi problematika pengadaan tanah yang kian hari makin meningkat. Hal ini dipicu oleh pembebasan lahan oleh pemerintah yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pemerintah dalam praktek pembebeasan lahan dan mekanisme ganti rugi menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sebagai acuan dalam menakar nilai harga tanah. Hal ini tidak sejalan dengan harga pasar tanah yang spekulatif cenderung lebih tinggi. Kehadiran bank tanah yang dituangkan dalam Peraturan Pemeritah (PP) No 64 Tahun 2021 merupakan angin segar dalam pemerataan infrastruktur pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan didukung oleh data kepustakaan berupa buku, jurnal, dan dokumen perundang-undangan menghasilkan bahwa peran bank tanah sangat menghasilkan manfaat berupa stabilisasi harga pasar tanah, akuisisi tanah sebagai cadangan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur serta perombakan struktur kelembagaan dalam bank tanah untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Analisis Tata Guna Tanah (Land Use) Dalam Pemanfaatan Taman Pelangi Kota Surabaya Sebagai Fasilitas Umum Hutmi Amivia Ilma; Imroatin Arsali; Intan Kartika Sari; Nabila Maharani
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.214

Abstract

Kehidupan yang kian padat berdampak pada meningkatnya populasi makhluk hidup sehingga mempengaruhi sempitnya lahan untuk beraktivitas. Oleh karena itu, perlu adanya kreasi dan inovasi dalam memanfaatkan tanah yang ada dan tersisa dengan tata guna tanah yang berdasarkan oleh kepentingan umum. Pemerintahan kota Surabaya telah menerapkan pemanfaatan lahan sisa dari masyarakat untuk dibangun menjadi sebuah taman kota, dengan tujuan memberikan fasilitas umum pada masyarakat untuk beraktivitas dan meningkatkan kadar kebersihan serta keindahan kota. Dalam hal ini, kami akan menganalisis tanggapan dari masyarakat dan undang – undang, akan pemanfaatan lahan untuk fasilitas umum taman pelangi Kota Surabaya, yang didasari oleh banyaknya kontradiksi akan adanya pembuatan taman kota pada saat masih ada pemukiman aktif di dalamnya. Kami menggunakan metode penelitian secara normatif yang berdasarkan undang – undang terkait dan pendekatan sejarah demi keberlangsungan analisis yang lebih efisien. Tujuan dari analisis ini yakni sebagai sistem pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintah terkait dengan tingkat efisiensi penerapan tata guna lahan tanah secara terstruktur dan terencana tanpa adanya kontradiksi. Maka dari itu, penerapan Tata guna lahan terhadap Taman Pelangi Kota Surabaya dinilai telah memenuhi persyaratan dan standar dari apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Metode Ijtihad Kolektif Progresif di Indonesia Sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan Mukhammad Nur Hadi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.247

Abstract

This study photographed the ijtihad method of two organizations Rumah KitaB Bersama (Rumah KitaB) and the Indonesian Women Ulema Congress (KUPI). The two points examined are the framework of the ijtihad method and the extent to which it can advocate for the rights of women and children. This study is a normative study by utilizing conceptual and philosophical approaches. Rumah KitaB and KUPI have a basic ushuliyyah approach, but differ in the construction of the paradigm and framework of ijtihad. The House of Book makes maqashid al-Islam a medium of dialogue between text and context. When linked to maqashid al-Islam, the text should be read with a critical paradigm while context with a spiritual paradigm. Then, the relationship of text and context should be read with a framework of alignments. Meanwhile, KUPI makes the rules of ushuliyyah and fiqhiyyah as methods elaborated with maqashid ash-sharia and Islamic universal values, such as humanity, justice, equality, interconnectedness, kindness, benefit, nationality, and universality. The main approaches used are mubadalah, makruf, and ultimate justice. This article finds that the ijtihad framework both contribute significantly to the strengthening of women's rights. It proves that both have created a new current of progressive, responsive, and inclusive collective ijtihad methods in Indonesia without having to abandon the classical texts. In fact, they have fought against Indonesia's established collective ijtihad framework but tend to be less responsive to marginal issues.

Page 1 of 1 | Total Record : 5