cover
Contact Name
Sri Maryuni
Contact Email
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Phone
+6281352534411
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 24423424     EISSN : 27757501     DOI : https://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi
Core Subject : Social,
Proyeksi adalah Jurnal ilmiah di bidang ilmu sosial dan humaniora mencakup ilmu administrasi, sosiologi, sosiatri, ilmu politik, administrasi negara, ilmu pemerintahan, hubungan internasional, ilmu komunikasi, antropologi dalam cakupan yang mendalam.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora" : 7 Documents clear
Partisipasi masyarakat dalam mentaati UU NO 22 Th 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pontianak Kota Indah Sulisdiani
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/proyeksi.v21i01.2323

Abstract

Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan perundangan yang diberlakukan kepada semua pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat yang menggunakan jalan sebagai sarana melakukan aktifitasnya setiap hari. Namun kenyataannya banyak warga masyarakat yang justru melakukan pelanggaran baik itu terhadap rambu lalu lintas, marka jalan, APILL dan pelanggaran lainnya. Dari pelanggaran tersebut tidak jarang mengakibatkan kecelakaan yang cukup fatal Data penelitian diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian (informan) yang dipilih secara purposive (bertujuan). Jenis penelitian menggunakan teknik diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009 masih rendah yang dibuktikan dengan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi oleh pihak yang berwenang. Sementara kepedulian masyarakat dalam melengkapi surat-surat berkendara dapat dikatakan sudah cukup baik karena sebagian besar pengendara membawa kelengkapan surat-surat berkendara. Disisi lain, pengendara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas pada umumnya bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukakan dengan siap menerima resiko dan sanksi yang diberikan pihak terkait sesuai dengan bentuk pelanggarannya.
Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak Terhadap Kegiatan Organisasi Elyta *; Burhanuddin *
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.921 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v21i01.1250

Abstract

Objek dari penelitian ini adalah partisipasi politik pedagang kaki lima terhadap kegiatan organisasi. Faktor yang seringkali berpengaruh terhadap pola pandangan serta kekayaan, jenis kelamin, umur, partisipasi politik masyarakat terhadap pemerintah khususnya kota Pontianak terhadap aktivitas pedagang kaki lima misalnya kebijakan penggusuran lokasi perdagangan mereka dengan tanpa memberikan alternatif pemecahan masalahnya, sementara sebagai warga negara keberadaan mereka juga sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang terutama menyangkut hak hidup dan berusaha.Metode penelitian adalah cara ilmiah yang berfungsi untuk memperoleh data berdasarkan tujuan tertentu. Metode ‘’deskriptif’’ merupakan suatu gambaran variabel demi variable secara satu per satu. Studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penulisan terutama yang berkaitan dengan teori-teori yang releven dengan penelitian ini. Penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian atau tempat-tempat dimana   subyek dan obyek penelitian ini berada. Terdapat pula teknik dan alat pengumpulan data berupa. 1) Observasi langsung, adalah pengamatan pengumpulan data pada saat peneliti melakukan penelitian secara langsung.         2) Wawancara adalah pertanyaan yang diajukan untuk mengumpulkan data secara langsung.Adapun buku catatan pada saat melakukan pengamatan di lapangan berupa 1) Pedoman wawancara, adalah serangkaian daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai bahan acuan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan. 2) Subyek penelitian yang dimaksudkan di sini adalah 10 orang pedagang kaki lima kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima memiliki partisipasi yang cukup besar yang tercermin dari peran aktif mereka seperti kegiatan pemilu dan aktivitas organisasi politik lainnya yang berhubungan dengan pejabat pemerintahan. Selain itu partisipasi para pedagang kaki lima yang tinggi juga dibuktikan ketika mereka memberikan hak suara, tenaga, dukungan ketika berlangsungnya pemilu.Kata Kunci : partisipasi politik, pedagang kaki lima, kegiatan organisasiPolitical Participation of Street Vendors in The City of Pontianak to The Activities of The OrganizationABSTRACTThe object of this study is the political participation of street vendors to the organization's activities. Factors that often affect the pattern of view as well as wealth, gender, age, political participation of the people against the government, especially the city of Pontianak to the activities of street vendors eg eviction policy trading locations them without providing alternative solutions to the problem, while as citizens where they are protected by Law particularly the right to life and endeavor.The research method is a scientific way that serves to obtain data based on specific objectives. The method '' descriptive '' is a picture of a variable-by-variable one by one. Study of literature as a support in the writing, especially with regard to the theories releven with this research. Research go directly to research locations or places where the subject and object of the research is. There are also techniques and tools in the form of data collection. 1) Direct observations are observations at the time of data collection conducted a study directly. 2) The interview is the questions asked to collect data directly. The logbook at the time of observation in the field in the form of 1) Guidelines for the interview, is a set list of questions prepared in advance as a reference when the researchers conducted interviews with informants. 2) The subject of research is meant here is the 10 vendors Pontianak city.The results showed that vendors have a sizeable participation as reflected in their active role as electoral activities and the activities of other political organizations dealing with government officials. Besides the participation of the vendors high also evidenced when they are given voting rights, energy, support when the ongoing elections.Keywords: political participation, street vendors, the organization's activities
Strategi Politik Pasangan Tjhai Chui Mie Dan H. Irwan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Hairil Anwar
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/proyeksi.v21i01.2327

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi politik pasangan Tjhai Chui Mie dan H. Irwan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik yang berhasil mengantarkan pasangan calon Tjhai Chui Mie dan H. Irwan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 adalah strategi ofensif (menyerang), melalui strategi perluasan pasar dilakukan dengan menjual figur atau sosok calon kepada masyarakat secara lebih mendalam, melakukan kampanye dialogis, melakukan sosialisasi secara door to door kepada pemilih setia maupun pemilih yang mengambang, menawarkan kartu pintar (Kartu Singkawang Pintar, Kartu Singkawang Sehat, Kartu Petani Sejahtera, dan Kartu Nelayan Sejahtera), menempatkan sebanyak 7 (tujuh) orang saksi disetiap TPS dengan atribut baju bercirikan khas tim supaya dikenal pemilih, melakukan strategi mendompleng nama masyarakat yang ditokohkan di daerah yang menjadi basis massa, mengkampanyekan calon melalui berbagai media, cetak, audio visual serta media sosial, menggunakan jargon “CHAIR”,. Strategi menembus pasar, melakukan perubahan paradigma pada pemerintahan baru yang akan dipimpin, memprioritaskan pelayanan air bersih, membangun rumah rakyat, menata pasar, menjadikan Singkawang sebagai kota tujuan wisata dengan memperbanyak event-event, dan membenahi taman-taman kota. Strategi defensif (bertahan), terkait dengan strategi mempertahankan pasar, figur atau sosok calon yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah modal utama dalam mempertahankan pasar atau pemilih.
Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil --- Studi di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 2015 Ngusmanto -
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.427 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v21i01.1382

Abstract

Kebijakan TPP di lokasi penelitian lebih berpihak dan baru dinikmati oleh pejabat (elit birokrasi) sebagai perumus maupun implementor kebijakan. Posisi mereka sebagai kelompok status quo semakin kuat dan tidak tergoyahkan, dibarengi dengan  makin mapan status ekonomi dan sosial. Hasil penelitian juga menemukan bahwa dampak kebijakan yang diharapkan juga belum dapat diwujudkan dari perspektif birokrat yang tidak mempunyai jabatan birokrasi. Ada kesenjangan TPP yang besar antara yang diterima oleh pejabat birokrasi (elit birokrasi) yang jumlahnya sedikit, dengan bukan pejabat yang jumlahnya besar. Oleh karena itu,  kebijakan TPP baru dapat meningkatkan kesejahteraan pejabat (elit birokrasi), sedangkan staf (bukan pejabat birokrasi) belum mengalami peningkatan kesejahteraan yang berarti. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kendaraan dan rumah tetapi harus kredit melalui bank atau agen penjual kendaraan. Belum lagi kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan keluarga, yang makin menyulitkan kehidupan mereka karena gaji telah dipotong kredit, sehingga semangat kerjanya menjadi terpengaruh. Peningkatan disiplin yang dinilai dari atau diukur melalui fingerprint memang terlihat meningkat, tetapi peningkatan tersebut merupakan peningkatan disiplin yang “semu” karena mereka lebih dimotivasi agar tunjangan TPP tidak terpotong.Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi, Tunjangan, Kesejahteraan dan Birokrat. In TPP policy research location is more taking side and recently enjoyed by officials (the elite bureaucracy) as actor and implementor of the policy. Their position as the quo status groups growing stronger and unshakable, coupled with more robust economic and social status. The result of the research also find that the impact of the expected policy also is not yet to be realized from perspective bureaucrats who do not have the kingship bureaucracy. There is a gap between the TPP that is accepted by a few bureaucratic officers (the elite bureaucracy), and without investigate large amount of officials. Therefore, new TPP policy can increase the welfare of the public officials (the elite bureaucracy), while the staff (not bureaucratic officers) has not been experiencing increased prosperity which means. They can meet basic needs such as the vehicle and the house but still have to credit through the bank or vehicle sales agent. Yet the education and health needs of the family, which makes it more difficult for their lives because of the salary has been cut by credit, so that the spirit of their work is affected. The improvement of the discipline which evaluated or measured through the fingerprint indeed seems to be increased, but the increase is an increase of discipline that "apparent" because they are more motivated so the TPP allowance won’t truncated.Keywords: Policy, Evaluation, Welfare and bureaucrats. PDF
Corporate Reputation During Economic Crisis and Its Relationship With Financial Performance: A Conceptual Model for Asean Companies Dwi Sunu Kanto
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.318 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v21i01.1397

Abstract

Corporate reputation is a growing issue for academics and practitioners. With globalization, such tactics are used especially in Western countries yet there are obvious lack of studies on corporate reputation measurement and the relationship between corporate reputation and financial performance in ASEAN companies. The literature concentrates on the US and European companies, especially on how the public rate companies,  what  are  rating  of  companies,  and  what  relationship  occurs  between corporate reputation and financial performance. Corporate reputation measurement during economic crisis and its relationship with financial performance in ASEAN is detailed in the model proposed.Keywords:Corporate Reputation, Financial Performance, ASEAN Companies,*This article has been presented in the international conference organized by the Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University joint by ASAIHL on the Dies Natalis Untan to-50.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Dahlia Kota Pontianak Hardilina -
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.54 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v21i01.1400

Abstract

Penelitian yang dilakukan mengenai kebijakan pengelolaan pasar tradisional Dahlia Pontianak. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar Dahlia oleh pemerintah Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional ditinjau dari segi komunakasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Instrumen pertamanya adalah peneliti sendiri mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan dan memverifikasi setiap data dan informasi yang diperoleh dari penelitian. Peneliti mengamati implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional Dahlia yang dilaksanakan oleh Disperidagkop dan UKM selaku pemangku tugas pengelolaan pasar tradisional. Data yang dipergunakan bersumber dari data skunder dan data primer yang berkaitan dengan kondisi empiris implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional Dahlia, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menujukkan, implementasi kebijakan pengelolaan pasar Dahlia belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan disebabkan kurang jelasnya aturan pelaksanaan sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.  Pengelolaan pasar Dahlia yang sifatnya lintas sektoral mengalami kendala yang serius dalam melakukan komunikasi karena masing-masing instansi mempunyai birokrasi tersendiri, akibatnya koordinasi sebagai sarana untuk memperoleh keselarasan dan keharmonisan dalam bertindak tidak dapat berjalan dengan baik.Kata Kunci:  Pengelolaan Pasar Tradisional Dahlia PDF
Kinerja Organisasi Publik dalam Memberikan Pelayanan Kepada Publik Sri Maryuni
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (747.878 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v21i01.1044

Abstract

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau  kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak Penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang melekat pada organisasi itu seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari pengguna jasa menjadi sangat penting, karena organisasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan oleh organisasi publik penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan.  melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dengan mengetahui kinerja akan dapat mengetahui tingkat pencapaian tujuan pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam merwujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.  Ada 2 kategori pelayanan publik yang harus  diberikan  pemerintah,  yaitu  pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Yang termasuk dalam pelayanan kebutuhan dasar meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam pelayanan umum adalah pelayanan  administrasi,  pelayanan  barang  dan  pelayanan jasa. Dalam  memberikan  pelayanan – pelayanan   tersebut,   aparatur    pemerintah    atau yang juga disebut birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive dan adaptif.Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan, Publik

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2016 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 30, No 1 (2025): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 29, No 2 (2024): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 29, No 1 (2024): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 28, No 2 (2023): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 28, No 1 (2023): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 27, No 2 (2022): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 27, No 1 (2022): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 2 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 1 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 25, No 2 (2020): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 25, No 1 (2020): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 24, No 2 (2019): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 24, No 1 (2019): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 23, No 2 (2018): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 23, No 1 (2018): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 2 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 2 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 20, No 2 (2015): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 20, No 1 (2015): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 19, No 1 (2014): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 19, No 2 (2014): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora More Issue