cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Maryuni
Contact Email
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Phone
+6281352534411
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24423424     EISSN : 27757501     DOI : https://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi
Core Subject : Social,
Social Sciences
Proyeksi adalah Jurnal ilmiah di bidang ilmu sosial dan humaniora mencakup ilmu administrasi, sosiologi, sosiatri, ilmu politik, administrasi negara, ilmu pemerintahan, hubungan internasional, ilmu komunikasi, antropologi dalam cakupan yang mendalam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora" : 5 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN PADA KANTOR BADAN PELAYANAN PERIJININAN TERPADU (BP2T) KOTA PONTIANAK Pardi Pardi
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.457 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Perijinan pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif. Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan ketentuan dalam penguuran IKM berdasarkan Kepmenpan No 25 Tahun 2004, dengan menggunakan 9 unsur pelayanan yang dipilih maka jumlah sampel didapat 100 orang responden. Pemilihan sampel dilakukan secara accidental sampling artinya sampel yang dipilih adalah mereka yang sedang melakukan pengurusan perijinan pada Kantor BP2T Kota Pontianak dalam periode waktu bulan Agustus sampai dengan Oktober 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan alat pengumpul data berupa kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dengan sofware microsoft excel. Hasil analisis menunjukkan bahwa ke sembilan unsur pelayanan yang dipilih dan dianalisis secara keseluruhan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perijinan pada Kantor BP2T Kota Pontianak dengan nilai 78,33 yang berada pada rentang 62,51 – 81,25 artinya sudah cukup baik dan nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan di atas 3,00 pada sekala 1 – 4. Dengan hasil tersebut pelayanan perijinan pada Kantor BP2T harus ditingkatkan agar mencapai standar maksimal sangat baik, dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan terutama dalam kecepatan pelayanan.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA NUSAPATI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH Hairil Anwar
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.509 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2430

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam konsep transparan (keterbukaan) dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya diterapkan, baik dari sisi pemerintahan desa (Kepala Desa Nusapati) maupun dari unsur masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa) atau BPD, terjadi silang pendapat antara keduanya. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban anggaran  (LPJ) mengalami keterlambatan karena keterbatasan dan kemampuan SDM rendah, serta LPJ tidak disampaikan secara terbuka kepada BPD baik secara langsung melalui rapat maupun tidak langsung melalui berbagai media informasi yang mudah diakses serta rendahnya pola komunikasi yang dibangun oleh kepala desa Nusapati dengan LPM dan BPD. Konsep Partisipatif, proses perencanaan, penetapan, serta pelaksanaan APBDes sudah melibatkan unsur masyarakat dalam perumusan RPJMD dan musrembang dan penggunaan anggaran. Efektifitas pelaksanaan ADD belum dilaksanakan secara oftimal karena masih terdapat kegiatan belum dilaksanakan disebabkan keterlambatan pencairan anggaran sebagai akibat keterlambatan LPJ. Efisien pelaksanaan ADD sudah baik, karena anggaran yang relatif kecil namun dirasakan besar manfaatnya oleh masyarakat dalam pembangunan desa Nusapati. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, penggunaan ADD belum atau tidak sama sekali dianggarakan untuk kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan dan lain-lain, disamping ketidakmampuan bagaimana cara memberdayakan masyarakat karena SDM aparatur desa rendah dan ketidakmampuan untuk mendatangkan ahli dibidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan hanya diprioritaskan pada pembangunan fisik saja.  Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa,  Pemberdayaan  Masyarakat.
PENGELOLAAN PEMANFAATAN DAUN PURIK DI KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT Sri Haryaningsih
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.892 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2431

Abstract

Di tengah merosotnya harga komoditi karet, masyarakat Kabupaten Kapuas khusus di Kecamatan Embaloh Hilir memiliki komoditi cadangan unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu daun purik. Daun Purik (kratom) digadang-gadang sebagai komoditi unggulan yang bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Kapuas Hulu. Budidaya daun purik memang berpeluang meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Embaloh Hilir. Potensi daun purik daerah Kapuas Hulu sangat besar, bahkan sekarang posisinya sudah bisa menggantikan karet dan emas, sehingga daun purik bisa jadi andalan penopang perekonomian masyarakat Kapuas Hulu yang saat ini masih mengandalkan karet. Penanaman dan penjualan Daun purik telah memberikan peluang usaha bagi petani setempat karena daun purik laku dijual ke tengkulak yang datang dari Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Daun Purik Di Kecamatan Embaloh Hilir Kabuapaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat belum berjalan optimal, dikarenakan belum adanya koordinasi, antara pihak masyarakat dan pemerintah (Camat dan Kepala Desa) serta para pedagang atau pengusaha, sehingga memberi kesan pemerintah tidak mau tahu, atau membiarkan masyarakat untuk melakukan penjualan secara individu, baik dalam mencari informasi maupun jaringan pengusaha yang mau membeli, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan komoditi daun purik belum terorganisir dengan baik, bahkan belum adanya legalitas dari pemerintah mengenai pemanfaatan dan penjualan daun Purik.Kata Kunci: Pengelolaan, Pemanfaatan, Daun Purik, Kecamatan Embaloh Hilir.
PERAN STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI FULL DAY SCHOOL DI KOTA SINGKAWANG Ida Rochmawati
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.869 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan apa saja peran para stakeholder dalam implementasi Full Day School Di Kota Singkawang. Penerapan kebijakan sekolah 5 hari atau yang di kenal dengan kebijakan full day school Tingkat sekolah dasar dan menegah  pada tahun 2017 ini sudah di berlakukan. kebijakan tersebut tidak terlalu mulus, ada yang mendukung, tetapi ada juga yang menolak. Tujuan program ini ialah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan akademik dengan keunggulan karakter. Jika dilihat dari segi tujuan, program ini sangatlah pantas untuk diterapkan. Namun melihat kondisi geografis dan sosial-budaya di setiap daerah tidaklah sama membuat program ini perlu untuk dikaji lebih dalam. Dalam kontek dengan program FDS ini peran stakeholder sudah sesuai dengan status tertentu yang di punyai dalam mendukung program pemerintah FDS
PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI INDONESIA Jumadi Jumadi
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.256 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2433

Abstract

Globalisasi merupakan konsep yang paling berpengaruh dalam pergumulan bangsa di era modern  sekarang ini. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat kita terkena dampak dari globalisasi tersebut. Globalisasi bukan saja sekedar hubungan saling ketergantungan ekonomi, melainkan juga tentang transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Dalam konteks politik di negara-negara berkembang, globalisasi telah mentransformasi menjadi kekuasaan politik negara modern. Globalisasi membuat berkurangnya peran Negara dalam aktivitas ekonomi dan diganti oleh kekuatan pasar, munculnya struktur dan aktor-aktor baru dalam kehidupan ekonomi dan politik. Namun seiring dengan dengan perkembangan globalisasi tersebut, situasi dunia juga diikuti oleh ketidakpastian, semakin meluasnya ketidakmerataan distribusi pendapatan di antara Negara bangsa. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang jantung persoalan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan dampaknya terhadap Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global. Globalisasi juga diyakini sebagai pendorong gelombang demokrasi di berbagai belahan dunia, meskipun di sisi lain ada kecenderungan bahwa imbas ekonomi politik dari globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi itu sendiri. Terkait dengan peran negara dan kondisi sosial ekonomi Indonesia ditengah liberalisasi ekonomi, salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih tingginya ketimpangan sosial-ekonomi. Fakta lain menunjukkan bahwa globalisasi sudah tidak lagi berbicara pada level antar negara yang tidak memiliki sekat sama sekali (state borderless) namun sudah bergerak ke level yang lebih kecil yakni suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota di sebuah negara.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30, No 1 (2025): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 29, No 2 (2024): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 29, No 1 (2024): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 28, No 2 (2023): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 28, No 1 (2023): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 27, No 2 (2022): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 27, No 1 (2022): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 2 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 1 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 25, No 2 (2020): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 25, No 1 (2020): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 24, No 2 (2019): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 24, No 1 (2019): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 23, No 2 (2018): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 23, No 1 (2018): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 2 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 2 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 20, No 2 (2015): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 20, No 1 (2015): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 19, No 1 (2014): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 19, No 2 (2014): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora More Issue