Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Repositori Imwi Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Rochmawati, Ida
Universita Tanjungpura
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN BERKELANJUTAN (Studi Kebijakan Kependidikan di Perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Indonesia) Ida Rochmawati; Kartika Ningtias; Suci Lukitowati
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 1 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.785 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v26i1.2628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan dalam bidang pendidikan yang berkelanjutan di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas dan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan konsep baru melalui analisis empirik bagi pengembangan ilmu kebijakan publik. Upaya pembangunan kawasan perbatasan termasuk di dalamnya pendidikan, seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dan atau dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan tanggungjawab juga dari pemerintah daerah. Selama ini kebijakan pendidikan kenyataannya selalu berubah dengan bergantinya menteri (penguasa), seakan tidak ada suatu sistem yang bisa digunakan dalam menghasilkan kebijakan Pendidikan. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dari David Easton, dimana dukungan dan tekanan terhadap Pendidikan dikonversi menjadi sebuah output, output inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menghasilakan manusia Indonesia yang berkualitas. Dari penelitian ini diperoleh hasil adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya, namun demikian masih perlu adanya kekuatan dan kemauan keras daerah pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Ada tiga kebijakan besar yang mengatur tentang kebijakan pendidikan, yang pertama adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kedua, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dapat disimpulkan bahwa pemerintah propinsi berwenang dalam mengatur dan mengelola pendidikan atas sedangkan pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengelola pendidikan menengah dan dasar. Hal ini juga akan memberikan dampak yang lain terhadap masalah Pendidikan khusunya di perbatasan, jika kebijakan ini terpisah dan tidak terintegrasi antara level pemerintahan yakinlah akan ada Bencana Demografi.
PERAN STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI FULL DAY SCHOOL DI KOTA SINGKAWANG Ida Rochmawati
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.869 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan apa saja peran para stakeholder dalam implementasi Full Day School Di Kota Singkawang. Penerapan kebijakan sekolah 5 hari atau yang di kenal dengan kebijakan full day school Tingkat sekolah dasar dan menegah  pada tahun 2017 ini sudah di berlakukan. kebijakan tersebut tidak terlalu mulus, ada yang mendukung, tetapi ada juga yang menolak. Tujuan program ini ialah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan akademik dengan keunggulan karakter. Jika dilihat dari segi tujuan, program ini sangatlah pantas untuk diterapkan. Namun melihat kondisi geografis dan sosial-budaya di setiap daerah tidaklah sama membuat program ini perlu untuk dikaji lebih dalam. Dalam kontek dengan program FDS ini peran stakeholder sudah sesuai dengan status tertentu yang di punyai dalam mendukung program pemerintah FDS
Formulation Of Regional Management Singbebas Ida Rochmawati; Arifin Arifin
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v3i3.567

Abstract

The formulation of regional management strategies plays a pivotal role in the sustainable development and growth of a region. This abstract introduces the concept of "Singbebas Regional Management" as a framework for the effective governance and development of a specific region. It outlines the key components and strategies involved in the formulation of Singbebas Regional Management, focusing on regional autonomy, economic development, and social well-being. This abstract provides a brief overview of the comprehensive study that delves into the principles and practices of Singbebas Regional Management and its potential implications for regional development.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Sintang Christian Silitonga; Ida Rochmawati; Faizal Madya
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 7 No. 3 (2024): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v7i3.703

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Sintang”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta faktor penghambat pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberian bantuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpul data. Dari segi penelitian yang digunakan sangat bertujuan mendapatkan gambaran serta pemahaman mengenai permasalahan juga tujuan dari penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukan pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sintang dinilai dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi dapat diketahui hasilnya dalam melakukan komunikasi dengan pendamping PKH dengan kondisi sumber daya manusia yang kurang dikarenakan mendampingi kecamatan hanya dua orang. Untuk sikap pelaksana masih adanya hambatan dikarenakan belum tegasnya dalam pergantian dan perubahan data KPM kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Untuk segi struktur birokrasinya dalam pembentukan SOP meknisme dan prosedur sudah sangat jelas. Maka kesimpulannya dari implementsi Edwar III ini masih belum berjalan efektif.
KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG IRESIAN, HERMIATI; Hardilina, Hardilina; Rochmawati, Ida
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara  kualitatif. Penelitian ini menggunkan teori Dwiyanto (dalam pasolong, 2007, 178) yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya adalah mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 2) Kualitas Pelayanan, kesimpulannya adalah kualitas pelayanan cenderung manjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. 3) Responsivitas, kesimpulannya adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 4) Responsibilitas, kesimpulannya adalah apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun emplisit. 5) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah  kinerja pegawai dikantor kecamatan simpang hulu lebih ditingkatkan, supaya tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sehingga menjadikan kantor kecamatan simpang hulu lebih maju dan unggul di kabupaten ketapang.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KAYU TANAM KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK Marselina, Marselina; kusnadi, Dedi; Rochmawati, Ida
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut O’Jones (dalam Widodo, 2018 : 90-94). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak belum berjalan dengan optimal. 1) organisasi, yaitu sumber daya masih kurang, tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, perekrutan pengurus yang tidak melalui tahapan tertentu. 2) Interpretasi,yaitu penyampaian informasi melalui bimbingan teknis bagi pengurus sangat minim namun sosialisasi BUMDes kepada masyarakat cukup baik. 3) Aplikasi,yaitu belum optimalnya pelayanan yang diberikan pengurus BUMDes kepada masyarakat dan belum adanya prosedur kerja yang jelas. Sehingga tujuan dari Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak belum dapat tercapai secara optimal.Saran dalam penelitian ini dilakukan pembenahan dilingkungan internal BUMDes, perekrutan pengurus melalui tahapan tertentu, adanya bimbingan teknis dan SOP bagi pelaksana program BUMDes, adanya kerja sama antara pemerintah desa, pendiri dan pengurus BUMDes dan ada kegiatan evaluasi oleh pemerintah desa terhadap kinerja dan kemajuan program BUMDes, hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan dari program BUMDes sehingga apa yang menjadi tujuan dari program BUMDes dapat tercapai secara optimal.Kata Kunci: Implementasi,BUMDes, Organisasi, Interpretasi dan aplikasi.
KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK NATALIA, NATALIA; Rochmawati, Ida; Sulisdiani, Indah
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Moeheriono (2012:162) yang menjelaskan tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada organisasi publik. Ketiga indikator kinerja tersebut terdiri dari: 1)Responsivitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan misi dan tujuan yang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman yaitu pengawasan peredaran kosmetik ilegal kurang baik; 2) Responsibilitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan organisasi berupa pengawasan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional  prosedur yang berlaku namun hasilnya belum maksimal; 3) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah pertanggungjawaban atas pengawasan yang dilakukan masih kurang baik. Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi urgensidalam penelitian ini dari segi responsibilitas adalah memperbaharui kebijakan yang selama ini dijadikan sebagai acuandalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal. Selain itu saran-saran lainnya berupa penambahan jumlah sumber daya manusia yang memadai, memperkuat kerja sama dengan masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan pemberian sanksi yang lebih tegas, serta lebih terbuka lagi kepada masyarakat agar Kota Pontianak terbebas dari peredaran kosmetik ilegal.
Co-Authors Arifin Arifin Christian Silitonga Faizal Madya Hardilina, Hardilina Indah Sulisdiani IRESIAN, HERMIATI Kartika Ningtias Kusnadi, Dedi Lukitowati, Suci Marselina, Marselina NATALIA, NATALIA