Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEBIJAKAN BERKELANJUTAN (Studi Kebijakan Kependidikan di Perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Indonesia) Ida Rochmawati; Kartika Ningtias; Suci Lukitowati
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 1 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.785 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v26i1.2628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan dalam bidang pendidikan yang berkelanjutan di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas dan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan konsep baru melalui analisis empirik bagi pengembangan ilmu kebijakan publik. Upaya pembangunan kawasan perbatasan termasuk di dalamnya pendidikan, seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dan atau dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan tanggungjawab juga dari pemerintah daerah. Selama ini kebijakan pendidikan kenyataannya selalu berubah dengan bergantinya menteri (penguasa), seakan tidak ada suatu sistem yang bisa digunakan dalam menghasilkan kebijakan Pendidikan. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dari David Easton, dimana dukungan dan tekanan terhadap Pendidikan dikonversi menjadi sebuah output, output inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menghasilakan manusia Indonesia yang berkualitas. Dari penelitian ini diperoleh hasil adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya, namun demikian masih perlu adanya kekuatan dan kemauan keras daerah pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Ada tiga kebijakan besar yang mengatur tentang kebijakan pendidikan, yang pertama adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kedua, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dapat disimpulkan bahwa pemerintah propinsi berwenang dalam mengatur dan mengelola pendidikan atas sedangkan pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengelola pendidikan menengah dan dasar. Hal ini juga akan memberikan dampak yang lain terhadap masalah Pendidikan khusunya di perbatasan, jika kebijakan ini terpisah dan tidak terintegrasi antara level pemerintahan yakinlah akan ada Bencana Demografi.
PERAN STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI FULL DAY SCHOOL DI KOTA SINGKAWANG Ida Rochmawati
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.869 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan apa saja peran para stakeholder dalam implementasi Full Day School Di Kota Singkawang. Penerapan kebijakan sekolah 5 hari atau yang di kenal dengan kebijakan full day school Tingkat sekolah dasar dan menegah  pada tahun 2017 ini sudah di berlakukan. kebijakan tersebut tidak terlalu mulus, ada yang mendukung, tetapi ada juga yang menolak. Tujuan program ini ialah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan akademik dengan keunggulan karakter. Jika dilihat dari segi tujuan, program ini sangatlah pantas untuk diterapkan. Namun melihat kondisi geografis dan sosial-budaya di setiap daerah tidaklah sama membuat program ini perlu untuk dikaji lebih dalam. Dalam kontek dengan program FDS ini peran stakeholder sudah sesuai dengan status tertentu yang di punyai dalam mendukung program pemerintah FDS
Formulation Of Regional Management Singbebas Ida Rochmawati; Arifin Arifin
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v3i3.567

Abstract

The formulation of regional management strategies plays a pivotal role in the sustainable development and growth of a region. This abstract introduces the concept of "Singbebas Regional Management" as a framework for the effective governance and development of a specific region. It outlines the key components and strategies involved in the formulation of Singbebas Regional Management, focusing on regional autonomy, economic development, and social well-being. This abstract provides a brief overview of the comprehensive study that delves into the principles and practices of Singbebas Regional Management and its potential implications for regional development.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Sintang Christian Silitonga; Ida Rochmawati; Faizal Madya
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 7 No. 3 (2024): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v7i3.703

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Sintang”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta faktor penghambat pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberian bantuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpul data. Dari segi penelitian yang digunakan sangat bertujuan mendapatkan gambaran serta pemahaman mengenai permasalahan juga tujuan dari penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukan pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sintang dinilai dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi dapat diketahui hasilnya dalam melakukan komunikasi dengan pendamping PKH dengan kondisi sumber daya manusia yang kurang dikarenakan mendampingi kecamatan hanya dua orang. Untuk sikap pelaksana masih adanya hambatan dikarenakan belum tegasnya dalam pergantian dan perubahan data KPM kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Untuk segi struktur birokrasinya dalam pembentukan SOP meknisme dan prosedur sudah sangat jelas. Maka kesimpulannya dari implementsi Edwar III ini masih belum berjalan efektif.