Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Bisnis Indonesia Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Indonesian Community Journal Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Pardi
FISIP Universitas Tanjungpura
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pardi, Pardi
Jurnal Bisnis Indonesia Vol 10, No 02 (2019): Jurnal Bisnis Indonesia
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the extent of community satisfaction with the services provided by the Middle Accredited Puskesmas in Kuburaya Regency, West Kalimantan Province, namely Puskesmas,Sungai Durian, Puskesmas Sungai Raya Dalam and Puskesmas Sungai Kakap. The research method used in this research is descriptive statistics which illustrates the results of descriptive statistical analysis by measuring the Community Satisfaction Index that is looking for IKM Value and then comparing the results of the IKM value with the criteria determined according to Kepmenpan RB of 2009. Data collection using survey methods with tools help in the form of a questionnaire, with a score of 1 to 4 Likert scale. The results of this study indicate that the three Middle Accredited Puskesmas are generally rated by service users as being good in providing services in Puskesmas. But the value of each Puskesmas is different for each of the nine elements assessed. The perceived value is still low by users of the Puskesmas services related to service requirements and procedures. While the highest value related to the nine service elements is the clarity and certainty of service and the friendliness of the officers in providing services. In general, the three Puskesmas are based on the IKM Value of Puskesmas Sungai Durian 75.75, Puskesmas Sungai Raya Dalam at 73.75 and Puskesmas Sungai Kakap at 70.25, all of which are in the range of 62.51 - 81.25 meaning that the criteria are good in providing services to service users. The recommendations for the three Puskesmas are to be able to improve services on service elements that are still considered low by service users by eliminating unnecessary requirements and shortening service procedures without reducing service quality. Keywords: Services, Middle Accredited Puskesmas, Satisfaction Index Society (IKM)
Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Wilayah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Rusdiono Rusdiono; Pardi Pardi
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v6i1.10828

Abstract

This research is motivated by the existence of a policy issued by the government, namely Permendes No. 6 of 2020 concerning Priority for the Use of Village Funds. This study aims to determine the factors that affect the success of handling Covid-19 in Selakau District. This type of research is qualitative research. The results showed that 1) Communication and coordination between implementing actors was carried out well, namely an understanding of the tasks carried out between agencies in handling Covid-19 which resulted in extraordinary synergy in the success of handling Covid-19. 2) The attitude of the implementers shown by the actors / implementers in handling Covid-19 was very good in responding to various policies set by the government. With the attitude of the implementers, it gives public confidence in the implementation of the Covid-19 prevention policy. 3). Human resource support was demonstrated by the formation of Task Force Teams at the Village and Subdistrict Levels. In terms of financial resources, the government has issued various regulations to be able to support the success of this program including Permendes No. 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds which provides opportunities for village governments to use Village Funds for BLT in handling Covid-19 4) The bureaucratic structure implemented in handling covid-19 takes an open bureaucratic structure model, meaning that this model provides opportunities wide for all parties to be involved in the formulation of goals and there is space in forming new institutions, new models or strategies that are more locally oriented, such as developing a solution system a problem based on the participation of all elements, so that there are wider opportunities for involvement bottom-up and top-down balanced.   Keywords: Implementation, Policy, Village Fund BLT, Covid-19
KINERJA APARATUR DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA SEKUBANG KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG E1032131019 PAULUS TOMMY; Zulkarnaen; Pardi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v10i1.2886

Abstract

Penelitian yang dilakukan mengenai Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ini dilatar belakangi oleh minimnya kemampuan serta keahlian dari aparatur pemerintah Desa Sekubang dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam pembuatan surat menyurat, karena aparatur pemerintah desa masih kurang pengalaman dalam mengoperasikan komputer sehingga banyak ditemui keluhan dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau penemuan-penemuan data dan gejala-gejala yang terjadi dilapangan pada saat penelitian dilaksanakan, melalui teknik wawancara dan observasi. Menurut Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa, kinerja aparatur Desa Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dinilai dari aspek kualitas masih dinilai belum maksimal dalam, karena selain terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi sehingga pegawai mengerjakan tugas tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan masih ada pegawai yang belum terbiasa dengan komputer. dari aspek kuantitas belum maksimal, sesuai dengan laporan hasil sasaran kerja pemerintah Desa Sekubang yang diperoleh, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target. Diharapkan aparatur desa dapat meminimalisirkan setiap kendala-kendala yang dihadapi saat melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Dari aspek pelaksanaan tugas sudah cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa sudah ada tupoksi masing-masing. Dari aspek tanggung jawab sudah cukup baik, meskipun kemampuan penggunaan komputer masih sangat kurang menjadi kendala pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.Kata kunci : Kinerja, Aparatur Desa, Pelayanan Publik
Pendampingan Proyek Kemanusiaan di Wilayah Kota Bima melalui Program Pejuang Muda Kementerian Sosial Ade Fitri Fauziah; Syarifuddin Syarifuddin; Aida Nabilah Army Husna; Muhamad Sahlaludin; Finariyah Finariyah; Haritsah Shofiyah Yasmin; Jhordi Hendarwan; Marzela Tricilia; Mukhlash Muzaki; Pardi Pardi; Shania Putri Navassa
Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Edisi Januari - Juni 2022
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/bajpm.v2i1.161

Abstract

Program Pejuang Muda merupakan program kampus merdeka yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama, dengan melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan dilapangan. Tujuan dari program Pejuang Muda adalah menverifikasi dan validitas data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), membentuk team based project, dan membangun kewirausahaan sosial guna membangkitkan ekonomi kreatif. Team Pejuang Muda Kota Bima sebanyak 10 orang, yang berasal dari beberapa perguruan tinggi, dan hasilnya adalah dengan mengonversi hasil kegiatan program Pejuang Muda ke dalam 20 sks matakuliah. Sasaran program Pejuang Muda ini adalah masyarakat Kota Bima yang terdata dalam DTKS. Pelaksanaan Program Pejuang Muda di Kota Bima berlangsung setelah proses pembelakalan. Kegiatan verivikasi dan validasi DTKS yang terealisasi adalah sebanyak 6.053 data, Kemudian team based project melakukan pemetaan masalah melalui observasi yang dilakukan pada saat melakukan verifikasi dan validasi data, kemudian berkoordinasi dengan BAPPEDA Kota Bima, melakukan penyusunan proposal, dan konsultasi dan meeting online serta offline dengan mentor, serta sosialisasi program Bank Sampah Sarae Maraso.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI SUNGAI KAKAP, KUBU RAYA, KALBAR Ambaryani Ambar; Sri Maryuni; Pardi Pardi
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 2 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.944 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v26i2.2904

Abstract

Non-Cash Food Assistance (BPNT) is distributed in non-cash through electronic money in combo cards given to each Beneficiary Family (KPM). This assistance is determined based on the Regulation of the metamorphosis of rice assistance for the poor/prosperous rice. This study aims to see Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, the how public policies are implemented in the field. The research was conducted in Sungai Kakap Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya, West Kalimantan. The researcher used a qualitative approach with a descriptive type of research. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results showed that the BPNT process in Sungai Kakap Village, Kubu Raya was not carried out optimally. Based on Mazmania and Sabatier in Tahjana (2006), three character problems can be found in the field, namely: 1) The characteristics of the problem to be solved by implementing this assistance are included in the category of problems that are difficult to handle. In addition, the poverty data used by the central government is not updated, causing new problems, the beneficiaries are not suitable; 2) The characteristics of the top down BPNT policy are formulated directly by the elite to solve a problem, even though there is a discrepancy with public conditions. 3) Non-government variables that are less coordinated because the implementor does not understand the general guidelines well. These problems have implications for the implementation of this public policy in the local community.
KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN PADA KANTOR BADAN PELAYANAN PERIJININAN TERPADU (BP2T) KOTA PONTIANAK Pardi Pardi
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.457 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Perijinan pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif. Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan ketentuan dalam penguuran IKM berdasarkan Kepmenpan No 25 Tahun 2004, dengan menggunakan 9 unsur pelayanan yang dipilih maka jumlah sampel didapat 100 orang responden. Pemilihan sampel dilakukan secara accidental sampling artinya sampel yang dipilih adalah mereka yang sedang melakukan pengurusan perijinan pada Kantor BP2T Kota Pontianak dalam periode waktu bulan Agustus sampai dengan Oktober 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan alat pengumpul data berupa kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dengan sofware microsoft excel. Hasil analisis menunjukkan bahwa ke sembilan unsur pelayanan yang dipilih dan dianalisis secara keseluruhan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perijinan pada Kantor BP2T Kota Pontianak dengan nilai 78,33 yang berada pada rentang 62,51 – 81,25 artinya sudah cukup baik dan nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan di atas 3,00 pada sekala 1 – 4. Dengan hasil tersebut pelayanan perijinan pada Kantor BP2T harus ditingkatkan agar mencapai standar maksimal sangat baik, dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan terutama dalam kecepatan pelayanan.
Edukasi Proses Reintegrasi Bagi Korban Perdagangan Manusia di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Hardi Alunaza; Sri Maryuni; Widha Anistya Suwarso; Rusdiono; Pardi Pardi; Annisa Umniyah; Suci Cantika
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.674 KB) | DOI: 10.33379/icom.v3i1.2136

Abstract

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Sajingan Besar mengusung tema proses reintegrasi bagi bagi korban perdagangan orang. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mulai dari September hingga Oktober dengan bentuk pelaksanaan kegiatan terdiri dari ceramah penyampaian materi, sosialisasi, diskusi dengar pendapat. Sementara evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan PKM  berbentuk analisis hasil pelaksanaan dalam bentuk analisis kuantitatif dari diskusi dengar pendapat. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui dan memiliki pemahaman yang baik mengenai proses reintegrasi yang seharusnya diterima oleh korban perdagangan manusia. Namun, sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh tim pengabdian dapat membantu masyarakat dalam memahami bentuk perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang. Masyarakat juga mendapatkan edukasi yang baik terkait identifikasi korban, proses recovery, rehabilitasi sosial hingga proses reintegrasi secara komprehensif.
Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Maryuni, Sri; Pardi; Darmawan, Deni; Apriyani, Eka; Rudianto; Zesa, Putri; Selpiani, Wanda
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22479

Abstract

Transformasi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan keterbatasan sumber daya, teknis, finansial, dan infrastruktur. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan Focus Group Discussion (FGD), berbagai masalah dapat diidentifikasi, termasuk kurangnya keterampilan staf dalam pengelolaan teknologi digital dan terbatasnya pendanaan. Hasil FGD menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan, strategi implementasi dapat difokuskan pada pelatihan teknis, integrasi sistem layanan, dan kolaborasi dengan universitas serta sektor-sektor swasta yang ada. Pelatihan staf perpustakaan mengenai teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis mereka dalam mendukung transformasi pelayanan digital. Selain itu, perlu adanya upaya pencarian sumber pendanaan alternatif seperti hibah dan sponsor untuk mendukung keberlanjutan program ini. Hasil evaluasi dari kegiatan PKM ini menunjukkan peningkatan pemahaman akan pentingnya transformasi digital dan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan, meskipun realisasi penuh membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DALAM MEMBANGUN BUDAYA MUTU DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA (Studi Kasus : Prodi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura) Ismail, Ismail; Maryuni, Sri; Pardi, Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3429

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SPMI dalam membangun budaya mutu di Universitas Tanjungpura dengan studi kasus di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III yang dapat dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa wawancara dan data skunder berupa dokumen-dokumen mutu yang berhubungan dengan implementasi kebijakan SPMI Universitas Tanjungpura dan Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPMI dilihat dari faktor komunikasi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari penyampaian informasi antara jajaran program studi dengan dosen dan tenaga kependidikan. Jumlah auditor AMI dengan program studi di lingkungan Universitas Tanjungpura perbandingannya masih belum ideal. Temuan hasil AMI harus segera ditindak lanjuti sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan dapat berjalan maksimal. Dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI diharapkan para pelaksana kebijakan mulai dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Pragram Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura bisa lebih optimal lagi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Co-Authors Ade Fitri Fauziah Aida Nabilah Army Husna Ambaryani Ambar Annisa Umniyah Deni Darmawan Eka Apriyani Finariyah Finariyah Hardi Alunaza Haritsah Shofiyah Yasmin Ismail, Ismail Jhordi Hendarwan Maryuni, Sri Marzela Tricilia Muhamad Sahlaludin Mukhlash Muzaki Rudianto Rusdiono, Rusdiono Selpiani, Wanda Shania Putri Navassa Sri Maryuni, Sri Suci Cantika Syarifuddin Syarifuddin Widha Anistya Suwarso Zesa, Putri