cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yani Osmawati
Contact Email
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Phone
+6221-5853753
Journal Mail Official
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Deviance: Jurnal Kriminologi
Published by Universitas Budi Luhur Jakarta
ISSN : 25803158     EISSN : 25803166     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Deviance Jurnal Kriminologi (ISSN 2580-3158 for printed version and ISSN 2580-3166 Online version), is a peer-reviewed, open-access journal published by Universitas Budi Luhur. This journal publishes twice a year (June and December). Deviance Jurnal Kriminologi publishes articles on criminological Issue. The journal invites scholar to submit original articles from variety of persperctives (sociological, philosophical, geographical, psychological, jurisprudential, cultural, political, policy standpoints, etc), focusing on crime and society
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2019)" : 5 Documents clear
Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain Rr Maharani Adiannarista Wardhani
Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1542.125 KB) | DOI: 10.36080/djk.v3i1.872

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang hubungan antara realita jumlah penghuni penjara atau Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas bahkan memiliki trend meningkat setiap tahun, yang dihubungkan dengan dengan efektifitas penghukuman penjara. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji hubungan antara lonjakan dan trend meningkatnya jumlah pelaku teroris dengan efektivitas efek deterrence pada hukuman mati. Tulisan ini mencoba memberi gambaran bahwa dampak penghukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum efektif atau belum sesuai dengan tujuan penghukuman melalui studi kasus hukuman penjara pada kejahatan ringan serta hukuman mati pada teroris. Penulis juga menawarkan alternatif penghukuman lain yang dapat digunakan untuk menggantikannya.
Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan Kualitas Pelayanan Kepolisian Anggi Aulina
Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1208.427 KB) | DOI: 10.36080/djk.v3i1.868

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai potensi pengendalian sosial kejahatan dalam bentuk pemolisian problem oriented dan pemolisian komunitas dengan menganalisis sejumlah aspek terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan kepolisian. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Polda Bali selama bulan April hingga Juni tahun 2018. Penelitian mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan kepolisian merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaran fungsi kepolisian: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode gabungan (mixed methods) jenis convergence parallel mixed methods. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner dan pada data kualitatif menggunakan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden memiliki tingkat kepuasan dan kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan Polda Bali, terutama dalam bidang penegakan hukum (law enforcement), memiliki interaksi yang baik dengan anggota polisi, mendukung keputusan kepolisian dan merasa telah dilibatkan dalam upaya kepolisian melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Penulis menggunakan sejumlah data pada penelitian tersebut untuk melihat potensi Polda Bali dalam pengendalian sosial kejahatan. Tulisan ini memperlihatkan bahwa penerapan model pemolisian problem oriented dan community policing menjadi suatu hal yang dapat dikembangkan pada Polda Bali. Polda Bali dapat meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan Banjar sebagai bagian dari kemitraan kepolisian dan masyarakat.
Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia Lilis Lisnawati; Mirra Noor Milla; Dicky C. Pelupessy
Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.466 KB) | DOI: 10.36080/djk.v3i1.869

Abstract

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya yang melarang dengan tegas praktik aborsi selain abortus provocatus medicalis berakibat pada menjamurnya paktik-praktik aborsi ilegal yang berbahaya bagi keselamatan jiwa perempuan Indonesia yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD). Selain itu, pelarangan aborsi juga ternyata mengakibatkan permasalahan psikologis yang berkepanjangan, serta dampak sosial dan ekonomi yang mengeskalasi pada tingkat yang lebih luas. Dampak pelarangan aborsi ini ditangkap sebagai isu krusial di berbagai negara di dunia. Beberapa negara akhirnya menjadikan aborsi sebagai praktik legal sepenuhnya, negara lainnya ada juga yang melegalkan namun harus diikuti dengan pemenuhan beberapa persyaratan tertentu sebagai kewajiban dalam pelaksanaannya. Perbedaan regulasi dan implementasi kebijakan aborsi di negara-negara tersebut memberikan pemahaman bahwa ada pilihan lain yang dapat dijadikan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan disamping pelarangan aborsi sebagaimana yang diatur di Indonesia saat ini. Dengan berbasis studi literatur, tulisan ini berupaya memberikan gambaran mengenai urgensi perubahan kebijakan aborsi di Indonesia, serta alternatif kebijakan dan peluang implementasinya. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan aborsi yang melindungi semua perempuan, termasuk perempuan yang mengalami KTD yang berpotensi melakukan abortus provocatus criminalis.
Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan pada Undang-Undang Organisasi Masyarakat Pasal 59 (4) Huruf C Yogi Pambudi; Mirra Noor Milla
Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.586 KB) | DOI: 10.36080/djk.v3i1.870

Abstract

Pemerintah dengan dasar ihwal kegentingan mengeluarkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang menggantikan UU Ormas Tahun 2013, kemudian Perppu tersebut disahkan menjadi UU oleh DPR. Pada UU Ormas terdapat kebijakan yang mampu menghentikan atau membubarkan suatu organisasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila, tanpa melalui proses persidangan. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dilindungi UUD 45 Pasal 28E Ayat 3. Pada UU Ormas Pasal 54 Ayat 4 terdapat kata “menganut” yang mampu memberikan penafsiran sepihak, sehingga mampu menimbulkan bias. Dengan adanya pembubaran sepihak dari pemerintah dalam membubarkan organisasi tertentu dapat memicu munculkan dominasi sosial dan penyalahgunaan kekuasaan (abusive of power) dari pemerintah terhadap organisasi tertentu. Maka dari itu diperlukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pemahaman sepihak pemerintah dalam membuat suatu keputusan bias. Dalam penelitian ini akan berfokus pada Pasal 59 (4) huruf c tentang kata “menganut” yang mampu menimbulkan berbagai permasalahan tertentu, dengan melakukan pendekatan analisis kebijakan retrospektif, dan analisis kebijakan deskriptif. Pada akhirnya studi ini memberikan rekomendasi untuk menjalankan proses pengadilan (due process of law) terhadap organisasi tertuduh yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dilakukan agar memberikan ruang berpendapat dan membela diri dari organisasi tertuduh, sehingga pemerintah atau peradilan dapat menerima pemahaman dari sudut lain (perspective taking) agar terhindar dari keputusan yang bias.
Peran Militer dalam Kontra-Terorisme di Indonesia Rizky Ihsan
Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (714.393 KB) | DOI: 10.36080/djk.v3i1.871

Abstract

Tulisan ini berargumen bahwasanya keterlibatan militer dibutuhkan negara dalam kegiatan kontra-terorisme di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, aktivitas terorisme sekarang ini bertujuan untuk merebut wilayah negara dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Sejalan dengan hal tersebut, struktur teritorial militer dan keahliannya dalam intelijen dan pertempuran dapat menjadi aset berharga bagi negara dalam melawan terorisme. Meskipun demikian, mekanisme kontrol secara politik tetap dibutuhkan untuk menjamin bahwa kegiatan kontra terorisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue