cover
Contact Name
Yani Osmawati
Contact Email
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Phone
+6221-5853753
Journal Mail Official
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Deviance: Jurnal Kriminologi
ISSN : 25803158     EISSN : 25803166     DOI : -
Core Subject : Social,
Deviance Jurnal Kriminologi (ISSN 2580-3158 for printed version and ISSN 2580-3166 Online version), is a peer-reviewed, open-access journal published by Universitas Budi Luhur. This journal publishes twice a year (June and December). Deviance Jurnal Kriminologi publishes articles on criminological Issue. The journal invites scholar to submit original articles from variety of persperctives (sociological, philosophical, geographical, psychological, jurisprudential, cultural, political, policy standpoints, etc), focusing on crime and society
Articles 105 Documents
Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain Rr Maharani Adiannarista Wardhani
Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1542.125 KB) | DOI: 10.36080/djk.v3i1.872

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang hubungan antara realita jumlah penghuni penjara atau Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas bahkan memiliki trend meningkat setiap tahun, yang dihubungkan dengan dengan efektifitas penghukuman penjara. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji hubungan antara lonjakan dan trend meningkatnya jumlah pelaku teroris dengan efektivitas efek deterrence pada hukuman mati. Tulisan ini mencoba memberi gambaran bahwa dampak penghukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum efektif atau belum sesuai dengan tujuan penghukuman melalui studi kasus hukuman penjara pada kejahatan ringan serta hukuman mati pada teroris. Penulis juga menawarkan alternatif penghukuman lain yang dapat digunakan untuk menggantikannya.
Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan A. Josias Simon Runturambi
Deviance Jurnal kriminologi Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2102.843 KB) | DOI: 10.36080/djk.v1i1.588

Abstract

This paper descibring problem and culture deviance inside the correctional institution. It is difficult to point out at one cause only. Social network analysis is fundamental in exploring imprisonment within correctional institution. Formal and informal social network occurs depending on reciprocity and  proximity principals in the context of surviving in correctional institution. Social life within correctional institution nowadays is considered as social dinamic arena, not traditional punishment institution
Penguatan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Upaya Menurunkan Perilaku Pelanggaran Standar Penyiaran Televisi Afra Afifah; Mirra Noor Milla
Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1295.66 KB) | DOI: 10.36080/djk.v2i1.873

Abstract

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 secara terperinci telah mengatur panduan penyiaran, termasuk kriteria program televisi yang laik disiarkan. Akan tetapi dalam implementasinya, aturan dalam perundang-undangan seringkali diabaikan sehingga masih sering terjadi pelanggaran yang berakibat pada rendahnya kualitas tayangan televisi. Pelanggaran ini secara langsung berdampak pada tercederainya hak konsumen untuk mendapatkan tayangan yang mendidik dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dan remaja.Secara jangka panjang, tayangan yang tidak berkualitas berdampak terhadap pembentukan nilai dan perilaku. Penyebab seringnya terjadi pelanggaran oleh pelaku industri penyiaran televisi disebabkan oleh kompetisi stasiun televisi yang semata-mata bertujuan untuk meraih rating penonton terbanyak. Tulisan ini membahas perilaku pelanggaran standar penyiaran televisi terhadap undang-undang dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) melalui evaluasi kebijakan yang telah berjalan dengan metode retrospektif. Selain itu, tulisan ini turut melibatkan analisa rational choice theory yang menjelaskan mengapa perilaku pelanggaran standar penyiaran televisi oleh pelaku industri masih terus terjadi. Untuk mengurangi perilaku pelanggaran dan meningkatkan kualitas tayangan televisi, direkomendasikan pentingnya rancangan kebijakan yang menguatkan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.
Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Laode Arham; Josias Simon Runturambi
Deviance Jurnal kriminologi Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.574 KB) | DOI: 10.36080/djk.v4i1.1310

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan dan perlakuan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ditinjau dari Teori/model Rehabilitasi Risk Need Responsivity (RNR). Dengan melakukan kajian yang mendasar tentang gagasan dan model yang memperlakuan narapidana risiko tinggi yang ditinjau dari teori dan model Rehabilitasi – RNR, penulis kemudian menggunakan RNR untuk meneropong dan menganalisa kebijakan perlakuan Narapidana Teroris di Indonesia dan praktik-praktiknya dengan mengambil kasus di Lapas Cipinang yang mempunyai blok khusus untuk narapidana teroris sejak tahun 2011. Dengan melakukan wawancara, observasi di Lapas dan studi kebijakan, penulis melihat dan menguraikan aspek-aspek penilaian risiko (Risk), penilaian kebutuhan (Need) dan Perlakuan (Responsivity) dari kebijakan pemerintah, Ditjenpas dan respon para pimpinan serta petugas terhadap Narapidana Teroris. Ditemukan bahwa ada periode yang berbeda antara sebelum dan sesudah tahun 2018. Melalui studi RNR ini, kami menemukan bahwa banyaknya residivisme dan kegagalan program Rehabilitasi sebelum 2018 dikarenakan tidak adanya konsitensi dan keselarasan antara asesmen dengan perlakuan. Sementara itu, dengan adanya konsistensi antara asesmen dan perlakuan maka pada periode setelah 2018 ini diperkirakan rehabilitasi akan lebih sukses dan residivisme dari Lapas Kelas I Cipinang akan jauh berkurang.
Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional Darmawan Napitupulu
Deviance Jurnal kriminologi Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2314.95 KB) | DOI: 10.36080/djk.v1i1.595

Abstract

Increasingly increasing the Information Technology also positive and negative impact. The positive aspect of this virtual world of course adds to the trend of world technological development with all forms of human creativity. In addition, the negative impact can lead to the emergence of crime called cyber crime or crime through the Internet network. The increasingly widespread crime that is closely related to the use of computer-based technology and telecommunication networks is increasingly making the Internet network users become uneasy. The most important information system security policy is in the national legal order in the form of Cyber Law in this case the related ITE and Criminal Law regulating cyberspace activities including sanctions on adverse activity. The research method used is the study of the library (desk research) related to the role of cyber law and its application approach in Indonesia. The results show that the role of cyber law in strengthening the security of national information systems is very strategic. With the existence of cyber caw in addition to protecting the public or the public nationally from the threat of cyber crime, cyber law is a tool to convince the international community that there is already a firm regulation on cyber defense in the country so that inter-state cooperation can be established in building global security. Cooperation between countries is expected also able to trigger a stronger regulation and give global effect.
Pencegahan Viktimisasi Pencurian Data Pribadi Claudia Clarentia Ciptohartono; Mohammad Kemal Dermawan
Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.653 KB) | DOI: 10.36080/djk.v3i2.1105

Abstract

Penelitian ini membahas strategi pencegahan viktimisasi pencurian data pribadi di Indonesia. Dengan keberadaan internet, kehidupan manusia tidak lagi berlangsung hanya di dunia fisik saja tetapi sudah merambah ke dunia maya, begitu pula dengan kejahatan. Transisi kejahatan didukung oleh keberadaan internet yang mendukung akses ke dunia maya lewat smartphone. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan masyarakat dan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan pencurian data pribadi. Penelitian dilakukan dengan mixed-method kuantitatif dan kualitatif menggunakan kuesioner terstandar dan survei viktim serta self-report mengenai pengetahuan, persepsi, dan perilaku masyarakat. Terdapat 179 responden dengan batasan: berusia dewasa, berdomisili di Jabodetabek, dan menggunakan smartphone pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kesadaran keamanan responden terhadap alat (smartphone), sistem, dan ruang (internet) cukup baik yaitu 67,03% pada tingkat kesadaran tinggi. Namun jika dinilai secara terpisah, penilaian terhadap kesadaran menjadi semakin menurun dan berada di tingkat rendah-menengah dengan nilai paling rendah pada kesadaran terhadap ruang. Kemudian penilaian kesadaran terhadap data pribadi, yaitu 56,98% pada tingkat kesadaran menengah dan jika dinilai secara terpisah antara pengetahuan, sikap, dan persepsi dengan perilaku hasilnya semakin menurun. 44,69% responden memiliki kesadaran dengan nilai nol pada perilaku terhadap data pribadi umum. Tidak mengherankan jika hasil survei menunjukkan 94,97% responden pernah menjadi korban pencurian data pribadi, terutama pada kejahatan pencurian data dengan tingkat rendah. Untuk itu, strategi pencegahan viktimisasi yang terbaik adalah dengan memperbaiki aspek penentu kesadaran keamanan terutama dalam berperilaku dalam kepemilikan data pribadi dan smartphone, juga dalam menggunakan sistem, aplikasi, dan internet.
Meninjau Kembali “Perpanjangan Tangan” dalam Penanggulangan Terorisme Leebarty Taskarina
Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (701.553 KB) | DOI: 10.36080/djk.v2i2.916

Abstract

BNPT merupakan sebuah lembaga non-kementerian yang menanggani kasus terorisme di Indonesia. Penanganan yang dilakukan oleh lembaga ini meliputi pembentukan kebijakan, penyusunan strategi, dan upaya penanggulangan terroriseme di Indonesia. Penelitian menjelaskan permasalahan harian dari dinamika perpanjangan tangan kebijakan BNPT yang diurus oleh masing-masing satuan tugas tiap kedeputian dalam pembagian kerja. Walaupun BNPT merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengenai perkembangan terorisme akan tetapi kewenangan yang diberikan kepada lembaga ini ialah mencari informasi terkait tren terorisme, sedangkan untuk pelaksanaan tugas di lapangan BNPT membuat satuan tugas sebagai bentuk “perpanjangan tangan” yang bersifat fungsional. Namun, dinamika “perpanjangan tangan” yang dibentuk melalui satgas yang mewakili instansinya menyebabkan overlapping yakni kebijakan yang mengatur rincian tugas antarsatuan tugas dinilai belum sesuai dan masih tumpang tindih yang berakibat berbeda pandangan dan sistem nilai yang ingin dicapai masih “kabur” yang disebabkan egosentrisme satuan kerja asal. Permasalahan pengoperasian satgas menjadi permasalah sehari-hari yang berskala internal namun mempengaruhi kinerja BNPT sebagai lembaga representasi pemerintah dalam penanggulangan terorisme.
Implementasi Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya Monica Margaret
Deviance Jurnal kriminologi Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3175.156 KB) | DOI: 10.36080/djk.v1i1.590

Abstract

The establishment of special police units such as Polda Metro Jaya Police Tourism Units should have specificity as well as in the execution of their roles and functions. However, in this research, there are still execution of common police tasks such as traffic arrangement which is the task of Traffic Police Unit, then security on the demonstration activities that are the responsibility of Samapta Police Unit and also there are still obstacles that become less value against Imaging that want to be realized by Polda Metro Jaya Tourism Police Unit. Qualitative research with descriptive approach through this observation describes the role and function of Polda Metro Jaya Police Tourism Unit related to the concept of community policing, problem solving and public service. This study obtained data that the Police Tourism Police Unit Metro Jaya has the role and function to conduct security on tourist objects including the mobility of tourists who require special security conducted in the form of activities such as providing services in the form of guidance and counseling to the community, especially to foreign tourists As well as domestic such as providing information on the location of tourist attractions, means of transportation, hospitality and places of entertainment; Carry out arrangements when finding traffic congestion especially in the area of the tourist location for which it is responsible; Guarding tourism objects conducting activities of the crowd or obtaining state visits; Carry out patrols / visits to the areas for which it is responsible; Then carry out the first act on the scene.
Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan Kualitas Pelayanan Kepolisian Anggi Aulina
Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1208.427 KB) | DOI: 10.36080/djk.v3i1.868

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai potensi pengendalian sosial kejahatan dalam bentuk pemolisian problem oriented dan pemolisian komunitas dengan menganalisis sejumlah aspek terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan kepolisian. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Polda Bali selama bulan April hingga Juni tahun 2018. Penelitian mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan kepolisian merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaran fungsi kepolisian: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode gabungan (mixed methods) jenis convergence parallel mixed methods. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner dan pada data kualitatif menggunakan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden memiliki tingkat kepuasan dan kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan Polda Bali, terutama dalam bidang penegakan hukum (law enforcement), memiliki interaksi yang baik dengan anggota polisi, mendukung keputusan kepolisian dan merasa telah dilibatkan dalam upaya kepolisian melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Penulis menggunakan sejumlah data pada penelitian tersebut untuk melihat potensi Polda Bali dalam pengendalian sosial kejahatan. Tulisan ini memperlihatkan bahwa penerapan model pemolisian problem oriented dan community policing menjadi suatu hal yang dapat dikembangkan pada Polda Bali. Polda Bali dapat meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan Banjar sebagai bagian dari kemitraan kepolisian dan masyarakat.
Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus Ariani Hasanah Soejoeti; Vinita Susanti
Deviance Jurnal kriminologi Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.181 KB) | DOI: 10.36080/djk.v4i1.1311

Abstract

Sejumlah penelitian mengungkap bahwa korban kekerasan seksual di kampus seringkali mengalami viktimisasi tambahan (ganda) dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut diakibatkan antara lain karena adanya sikap, reaksi, perilaku dan praktik yang menyalahkan korban oleh penyedia layanan sehingga terjadi pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak korban dan/atau trauma tambahan. Oleh karenanya, di beberapa negara, penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif lain dari proses peradilan pidana untuk penanganan kasus kekerasan seksual di kampus pun mulai dipertimbangkan. Artikel ini mendiskusikan implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di beberapa negara dan bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di kampus di Indonesia. Dengan mengajukan sejumlah argumen yang berkaitan, penulis menyimpulkan bahwa ada potensi untuk menerapkan keadilan restoratif dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual di kampus di Indonesia.

Page 1 of 11 | Total Record : 105