cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Ksatrio Utomo
Contact Email
haryoksatrioutomo@ubk.ac.id
Phone
+6281310550766
Journal Mail Official
jurnalcommunitarian@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A. Menteng, Jakarta Pusat 10310 , Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Communitarian
Published by Universitas Bung Karno
ISSN : -     EISSN : 26860589     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Communitarian secara filosofis menekankan ide komunitarian sebagai inti pemikiran politik. Komunitarian merupakan gagasan yang mengedepankan keseimbangan antara hak individu dengan hak masyarakat. Gagasan komunitarian sejalan dengan paradigma pemikiran Bung Karno yang selalu menginginkan keserasian antara kepentingan individu dengan kebaikan masyarakat secara umum. Jurnal Communitarian menggunakan double-blind peer-review yang akan menjadi basis penilaian, sehingga JCPIP dapat menjadi wadah hasil penelitian atau riset atau diseminasi, serta menjadi sarana pertukaran karya ilmiah tentang diskursus pemikiran politik di kalangan akademisi internasional, praktisi, regulator, dan masyarakat. JCPIP sangat tertarik dengan perkembangan gagasan atau isu-isu politik secara keseluruhan. Secara spesifik, kajian ilmu politik akan difokuskan pada bidang-bidang tertentu sebagai berikut: Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan dalam Politik JCPIP membahas mengenai tema-tema kontemporer yang menghubungkan antara kemajuan tekonologi digital dan teknologi kecerdasan buatan, dan dampaknya kepada sistem politik nasional, lokal, dan internasional. Ekonomi Politik JCPIP menjadi wadah bagi pembentukan wacana ekonomi politik yang progresif dan yang mampu menjadi solusi baik teoritis maupun praksis terhadap problematika ekonomi politik yang ada di Indonesia dan luar Negeri. Kebijakan Publik JCPIP secara kontinue mengkaji semua fenomena kebijakan publik yang berdampak kepada komunitas, individu, dan masyarakat. Pemikiran Politik JCPIP akan membahas berbagai diskursus pemikiran politik nasional dan internasional yang sejalan dengan ide-ide komunitarian yang dapat menjadi solusi perbaikan Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 72 Documents
 1   2   3   4   5 
Sinopsis dan Kata Pengantar Haryo Utomo
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik)
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6789/jc.v1i1.64

Abstract

SKP
PEMIKIRAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA Abdul Muchit Fajar; Hotrun Siregar, MSi.
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.146 KB) | DOI: 10.6789/jc.v3i1.141

Abstract

  AbstractThis research wants to know how democracy should be applied together with the Indigenousization of Islam in Abdurrahman Wahid's view. From this research, it is known that the constitutionalization of democracy through efforts to realize the rule of law is the main prerequisite for democracy. The Pancasila democracy that was initiated by the New Order was simply described by Abdurrahman Wahid as a "as it were democracy". It’s as if it’s democracy, even though in it all components of democracy are blocked. The New Order made Pancasila as an apologetic ideology to wrap up the practice of tyrannical power with Pancasila democratic values to give birth to interpretive authoritarianism which then made Pancasila the absolute property of the government, and democracy also transformed into procedural formalism that led to one ruler. From this space, Abdurrahman Wahid's idea of democracy was born. As the antithesis of the Pancasila democracy of the New Order which he was concerned about. For him, democracy which only rests on institutionalization; trias politica, elections, Komnas HAM and so on have not been able to guarantee the fulfillment of a sense of justice, equality of rights and freedom. Another important element which is a pillar of democracy for him is the importance of upholding human rights, improving people's welfare, respecting plurality and empowering civil society. These five things are what we must ultimately strive for consistently for the realization of justice, equality of rights and freedoms as stated in the 1945 Constitution.AbstrakPenelitian ini ingin mengetahui bagaimana seharusnya Demokrasi diaplikasikan bersamaan dengan Pribumisasi Islam dalam pandangan Abdurrahman Wahid. Dari penelitian ini kemudian diketahui bahwa konstitusionalisasi demokrasi melalui upaya mewujudkan kedaulatan hukum merupakan prasyarat utama bagi demokrasi. Demokrasi Pancasila yang digulirkan Orde Baru secara sederhana digambarkan Abdurrahman Wahid sebagai “Demokrasi seolah-olah”. Seolah-olah demokrasi padahal di dalamnya semua komponen demokrasi dibendung. Orde Baru telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi apologetik untuk membungkus praktik kekuasaan tiranik dengan nilai-nilai demokrasi yang Pancasilais hingga melahirkan Otoritarianisme penafsiran yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai milik mutlak dari pemerintah, dan demokrasipun menjelma formalisme prosedural yang berujung kepada satu penguasa. Dari ruang inilah gagasan demokrasi Abdurrahman Wahid lahir. Sebagai antitesa dari demokrasi Pancasila Orde Baru yang secara concern beliau perjuangkan. Baginya, demokrasi yang hanya bertumpu pada institusionalisasi; trias politica, pemilu, Komnas HAM dan seterusnya belum bisa menjamin terpenuhinya rasa keadilan, persamaan hak serta kebebasan. Elemen penting lainnya yang merupakan pilar demokrasi baginya adalah pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia, peningkatan kesejahteraan rakyat, penghargaan terhadap pluralitas dan pemberdayaan masyarakat sipil. Kelima hal inilah yang pada akhirnya harus kita perjuangkan secara konsisten demi terwujudnya keadilan, persamaan hak dan kebebasan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.Keywords: Demokrasi, Pribumisasi Islam, Abdurrahman Wahid
DISKURSUS KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM RANAH PUBLIK STUDI KASUS:PENERAPAN UU ITE TERHADAP KASUS AHMAD DHANI Nur Azizah; Chrisna Aquarisma
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 2, No 2 (2020): Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1318.097 KB) | DOI: 10.6789/jc.v2i2.128

Abstract

Selain berdampak positif, kehadiran teknologi juga menimbulkan berbagaimasalah dalam kehidupan berkebangsaan dan berkenegaraan.Berangkat darikasus tersebut dibuatlah UU ITE.Namun kehadiran UU ini dianggapmenghambat kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat,danmenghambat pergerakan demokrasi diIndonesia. Ruang masyarakatmenyampaikan pendapat menjadi terbatas di ruang publik.UU ITE banyakmemakan korban salah satu adalah Ahmad Dhani.Kata Kunci:UU ITE,demokrasi,kebebasan ruang publik dan Ahmad Dhani.
PERAN MESIR DALAM PENGHENTIAN PERANG ISRAEL KE GAZA 27 DESEMBER 2008 – 21 JANUARI 2009 Nur Azizah
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.377 KB) | DOI: 10.6789/jc.v3i2.176

Abstract

ABSTRACTEgypt consider that this war is big crise related to the political situation and rule in the Middle East area. If this war not stopped, it will be any time like a timer bomb, which will be explosed. With the bad consequence for the civil people and the situation politic and economic, domestically and internationality. War of Israel to Gaza was held on the 27th December 2008 to 21st January 2009, is a very big war. During this war, Gaza is covered by bom and fosphor and other military weapon. Consequences Israel war to Gaza having 14th names, and this is never happened this situation, before. In this war of Israel to Gaza, Egypt have great and good share to stop the war of Israel to Gaza and the result is cease fire weapon. This action is the prove that Egypt could stop the brutal attack of Israel.Keywords are: Egypt, War of Israel to Gaza, and Israel. ABSTRAK Mesir menganggap bahwa perang ini adalah krisis besar yang berkaitan dengan situasi politik dan pemerintahan di wilayah Timur Tengah. Jika perang ini tidak berhenti, itu akan menjadi waktu seperti bom timer, yang akan dihapus. Dengan konsekuensi buruk bagi rakyat sipil dan situasi politik dan ekonomi, domestik dan internasionalitas. Perang Israel ke Gaza yang diadakan pada tanggal 27 Desember 2008 sampai 21 Januari 2009, adalah perang yang sangat besar. Selama perang ini, Gaza ditutupi oleh bom dan fosphor dan senjata militer lainnya. Konsekuensi perang Israel ke Gaza memiliki nama ke-14, dan ini tidak pernah terjadi situasi ini, sebelumnya. Dalam perang Israel ke Gaza ini, Mesir memiliki bagian besar dan baik untuk menghentikan perang Israel ke Gaza dan hasilnya adalah senjata gencatan senjata. Tindakan ini adalah bukti bahwa Mesir dapat menghentikan serangan brutal Israel. Kata kuncinya adalah: Mesir, Perang Israel ke Gaza, dan Israel
Dilema Politik Perumahan DKI Jakarta: Studi Kasus Perumahan DP Nol Rupiah Haryo Ksatrio Utomo
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik)
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.875 KB) | DOI: 10.56985/jc.v1i1.76

Abstract

Abstrak
Kontestasi ideologi Nasionalis dan Liberalis dalam Proses Politik Pembentukan UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Robert Mubarrod
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.802 KB) | DOI: 10.6789/jc.v2i1.98

Abstract

Pemerintah mengajukan RUU Penanaman Modal ke DPR untuk dibahasmenjadi UU sebagai pedoman berinvestasi. Berbagai pihak menilai RUU sangatliberal. Penolakan terjadi dari akademisi, praktisi, politisi maupun masyarakat. Fraksi DPR menilai pembahasan tetap pada prinsip bahwa investasi harus melahirkan multiplier investasi karena dukungan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik pembahasan RUU PM sampai tercapainya konsensus dengan disahkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendalaman terhadap dinamika pembahasan RUU Penanaman Modal dengan wawancara secara mendalam terhadap pelaku pembuat kebijakan di parlemen dengan narasumber pihak-pihak yang terlibat langsung dari pemerintah, akademisi, ketua fraksi maupun anggota fraksi.Hasil penelitian menunjukkan pemerintah menggunakan ideologi liberalis karena kontekssaat undang-undang diajukan mengharuskan tatanan regulasi yang terbuka, efisien dan menyuguhkan berbagai insentif. Indonesia berada dalam posisi menarik modal asing bukan menolak. Fraksi-fraksi DPR lebih memperlihatkan upaya kontrol terhadap RUU yang diajukan pemerintah agar tidak terlalu liberal.
Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial Lili Romli
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik)
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (985.301 KB) | DOI: 10.6789/jc.v1i1.70

Abstract

Abstrak
Dinamika Politik yang menyebabkan kemunculan Bisnis Militer di Indonesia antara tahun 1957 dan tahun 1959. Haryo Ksatrio Utomo
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.918 KB) | DOI: 10.6789/jc.v2i1.93

Abstract

ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai diskursus bisnis oleh militer yang terjadi di Indonesia selama ini. Artikel ini menelusuri fakta-fakta bahwa kuatnya peran TNI dalam bisnis bermula pada periode tahun 1957 hingga tahun 1959. Masa-masa ketidakstabilan politik ditandai dengan perubahan politik, ancaman disintegrasi, dan lain-lain membuka jalan bagi militer untuk menguasai bisnis terutama perusahaan-perusahaan milik Belanda dan militer dapat mempertahankan hegemoni dalam bisnis hingga sekarang. Artikel ini akan mengulas relasi dinamis antara elit sipil dengan elit militer yang menguasai bisnis di Indonesia pada masa tersebut.
NETRALITAS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) KOMANDO DISTRIK MILITER 0501/JAKARTA PUSAT BERDIRI SENDIRI (KODIM 0501/JP-BS) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK Jamal Mubin; Robert Mubarrod, M. IP; Pangi Syarwi, M. IP
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.273 KB) | DOI: 10.6789/jc.v3i1.142

Abstract

MEMBENDUNG PAHAM RADIKALISME AGAMA DAN EKSTRIM KIRI DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PANCASILA Gunawan Wibisono
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik)
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.56 KB) | DOI: 10.6789/jc.v1i1.77

Abstract

Abstrak

Page 1 of 8 | Total Record : 72

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Jurnal Communitarian Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Communitarian Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Communitarian Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Communitarian Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Communitarian Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Communitarian Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian Vol 2, No 2 (2020): Communitarian Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Communitarian Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) More Issue