cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Ksatrio Utomo
Contact Email
haryoksatrioutomo@ubk.ac.id
Phone
+6281310550766
Journal Mail Official
jurnalcommunitarian@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A. Menteng, Jakarta Pusat 10310 , Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Communitarian
Published by Universitas Bung Karno
ISSN : -     EISSN : 26860589     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Communitarian secara filosofis menekankan ide komunitarian sebagai inti pemikiran politik. Komunitarian merupakan gagasan yang mengedepankan keseimbangan antara hak individu dengan hak masyarakat. Gagasan komunitarian sejalan dengan paradigma pemikiran Bung Karno yang selalu menginginkan keserasian antara kepentingan individu dengan kebaikan masyarakat secara umum. Jurnal Communitarian menggunakan double-blind peer-review yang akan menjadi basis penilaian, sehingga JCPIP dapat menjadi wadah hasil penelitian atau riset atau diseminasi, serta menjadi sarana pertukaran karya ilmiah tentang diskursus pemikiran politik di kalangan akademisi internasional, praktisi, regulator, dan masyarakat. JCPIP sangat tertarik dengan perkembangan gagasan atau isu-isu politik secara keseluruhan. Secara spesifik, kajian ilmu politik akan difokuskan pada bidang-bidang tertentu sebagai berikut: Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan dalam Politik JCPIP membahas mengenai tema-tema kontemporer yang menghubungkan antara kemajuan tekonologi digital dan teknologi kecerdasan buatan, dan dampaknya kepada sistem politik nasional, lokal, dan internasional. Ekonomi Politik JCPIP menjadi wadah bagi pembentukan wacana ekonomi politik yang progresif dan yang mampu menjadi solusi baik teoritis maupun praksis terhadap problematika ekonomi politik yang ada di Indonesia dan luar Negeri. Kebijakan Publik JCPIP secara kontinue mengkaji semua fenomena kebijakan publik yang berdampak kepada komunitas, individu, dan masyarakat. Pemikiran Politik JCPIP akan membahas berbagai diskursus pemikiran politik nasional dan internasional yang sejalan dengan ide-ide komunitarian yang dapat menjadi solusi perbaikan Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 72 Documents
 3   4   5   6   7 
Polarisasi Isu , Politik Identitias dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Pangi Syarwi
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i1.228

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini membahas terkait polarisasi isu dan politik identitas yang menyebabkan keterbelahan publik pada pilpres 2019. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber Primer diperoleh melalui wawancara. Parameter pemilihan narasumber yaitu memahami dan menguasai permasalahan politik identitas. Sumber sekunder diperoleh dari kajian pustaka yakni buku, jurnal, artikel, majalah dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polarisasi isu, politik identitas telah menyebabkan kerusakan yang nyata merusak tenun kebangsaan pada pilpres 2019. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang kuat, tidak boleh ada lagi tempat atau ruang untuk membuka “kotak pandora” politik identitas dengan polarisasi isu yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, karena kerusakan dan dampaknya terlalu besar, polarisasi dan politik identitas tidak boleh terjadi lagi. Setidaknya ada 3 (tiga) cara yang mesti dilakukan untuk meredam “politik identitas” dan “keterbelahan publik” dalam kontestasi elektotal pilpres 2024. Pertama; calon presiden minimal harus ada 3 pasang calon presiden, sehingga ada pemecang gelombang agar tidak terulang kembali kontestasi “rematch” pilpres 2014 dan 2019 dengan kekuatan “head to head” (bipolar) bertumpu pada dua kutub pasangan calon presiden. Kedua; harus ada penegakan hukum yang adil tanpa diskriminatif terhadap para buzzer politik, tim sukses, relawan maupun calon presiden apabila terbukti mengunakan politik identitas, sangsi yang keras dan tegas berupa pidana dan pemotogan masa waktu kampanye agar ada efek jerah. Ketiga; harus ada “konsensus” dan komitmen bersama untuk “tidak” lagi mengunakan “narasi politik identitas” dan isu-isu “SARA” yang jelas merusak tatanan kehidupan berbangsa, rasa persatuan dan kesatuan bernegara. Keywords: Polarisasi Isu, Keterbelahan Publik, Politik Identitas, Pemilu Serentak 2019ABSTRACT This journal discusses the polarization of issues and identity politics that caused public division in the 2019 presidential election. This study uses a qualitative method with primary and secondary data sources. Primary sources were obtained through interviews. Parameters for selecting resource persons are understanding and mastering the issue of identity politics. Secondary sources are obtained from literature review, namely books, journals, articles, magazines and research reports. The results show that the polarization of issues, identity politics has caused real damage to the fabric of nationality in the 2019 presidential election. Therefore, we as a strong nation, there should be no more place or space to open the “Pandora's box” of identity politics with polarization of issues that destroying national unity and integrity. Thus, because the damage and impact is too great, polarization and identity politics should not happen again. There are at least 3 (three) ways to reduce “identity politics” and “public division” in the 2024 presidential election electoral contestation. First; Presidential candidates must have at least 3 pairs of presidential candidates, so that there are breakers so that the 2014 and 2019 presidential election “rematch” contestations are not repeated, with the power of “head to head” (bipolar) resting on the two poles of presidential candidate pairs. Second; there must be fair law enforcement without being discriminatory against political buzzers, success teams, volunteers and presidential candidates if they are proven to use identity politics, harsh and firm sanctions in the form of crimes and cutting off the campaign period so that there is a deterrent effect. Third; there must be “consensus” and a shared commitment to “no longer” use “identity political narratives” and “SARA” issues which clearly damage the order of national life, the sense of unity and oneness of the state.Keywords: Polarization of Issues, Public Separation, Identity Politics, 2019 Simultaneous Elections
Kebijakan Politik Pengarusutamaan Sektor Usaha Mikro sebagai Ketahanan Ekonomi Indonesia pada era Joko Widodo Robert Mubarrod
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i1.230

Abstract

ABSTRAKPembangunan ekonomi Indonesia tidak lepas dari keputusan ataupun kebijakan politik pemerintah terutama pada sektor mikro kecil dan menengah. Salah satu bentuk kebijakan politik pada era Presiden Jokowi Widodo adalah kebijakan politik pengarus utamaan sektor mikro kecil dan menengah sebagai kekuatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ini berbentuk kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang kompetitif dimulai dengan suku bunga 12% di tahun 2015 hingga tahun menjadi 6% pertahun sejak awal tahun 2020. Hadirnya negara melalui kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor ekonomi dan ketahanan pangan menjadi kekuatan yang signifikan untuk kelangsungan hidup masyarakat kecil dan menengah dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kemandirian ekonomi (enterpreneurship, perdagangan, industri rumahan, dan produksi skala rumah tangga dan sekala mikro). kebijakan pemerintah tersebut harus menjadi kebijakan unggulan untuk di estafetkan secara kontinuitas sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada sektor mikro kecil dan menengah. Kata kunci: Kebijakan politik pemerintah, Keberpihakan sektor mikro kecil dan menengah, Kredit usaha rakyat.
MEMBACA ULANG KONSEP MODERNISASI POLITIK, PEMBANGUNAN POLITIK, DAN DEMOKRASI Felix Tawaang; Ari Cahyo Nugroho; Bambang Mudjiyanto; Launa Launa
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.322

Abstract

Kajian ini membahas tiga tema penting yang mendasari konsep utama dalam studi ilmu politik, yakni modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi. Dalam berbagai literatur ilmu politik, ketiga tema ini selalu mendapat porsi bahasan penting dari para ahli ilmu politik untuk menganalisis isu budaya politik, watak kekuasaan, proses pelembagaan politik, partai politik, birokrasi, institusi demokrasi (parlemen) atau institusi peradilan serta tema-tema yang lebih kontemporer semisal dinamika pemilu, kelompok kepentingan atau kelompok penekan, perilaku pemilih, atau peran politik media massa. Kajian kini menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis deskriptif berbasis data studi pustaka. Studi ini berkesimpulan, bahwa rasionalitas politik, kapasitas sistem, dan kesiapan transformasi budaya politik warga tidak cukup efektif menjadi prasyarat modernisasi dan pembangunan politik, tanpa dibarengi kesadaran, pengetahuan, kemampuan adaptasi, dan akseptabilas elite politik dan warga negara dalam menerima berbagai bentuk perubahan sebagai konsekuensi modernisasi politik. Perangkat demokrasi lokal juga akan sulit bekerja efektif jika modernisasi politik gagal dalam mengadaptasi kearifan lokal dan budaya politik ‘gaya Asia’ yang masih eksis dari bangsa bersangkutan. Kata kunci: Modernisasi politik, pembangunan politik, demokrasi.
Politik Identitas di Pilkada (Studi Kasus: Hubungan Aksi 212 Dalam Keterpilihannya Anies-Sandi di Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jakarta Periode 2017 Sampai 2022) Adnan Nur Fadhlan; Nur Azizah
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.316

Abstract

Penelitian ini berjudul “Politik Identitas Di Pilkada (Studi Kasus: Hubungan Aksi 212 Dalam Keterpilihannya Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno Di Pemilihan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Jakarta Periode 2017-2022)”. Penelitian dilakukan dengan dasar untuk membuktikan politik identitas dalam Aksi 212 di keberhasilan Anies-Sandi dalam Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur Jakarta 2017. Latar belakang penelitian ini adalah pernyataan yang disampaikan Ahok pada kunjungan kerjanya. Pernyataan Ahok diduga menistakan agama Islam yang secara tidak langsung menyenggol ayat Al-Maidah 51. Setelah itu muncul berbagai gerakan Islam, salah satunya adalah Aksi 212 yang diikuti jutaan masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data, antara lain pengumpulan, reduksi, penyajian, serta kesimpulan data. Teori yang akan peneliti gunakan adalah politik identitas dan jaringan informal. Hasil penelitian ini adalah dalam kemenangan Anies dan Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017 penggunaan politik identitas terdapat dalam hubungannya dengan Aksi 212. Penggunaan identitas agama dibangun dalam Aksi 212 selain untuk mengadili Ahok ada kepentingan secara tidak langsung yang diraih untuk mencari suara masyarakat. Faktor primordialisme terjadi ketika adanya permasalahan yang sama dan ditampung dalam Aksi 212. Kata Kunci: Pilkada, Aksi 212 dan Politik Identitas
STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT TAHUN 2018-202 DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 20 Syafira Subli Mahalmi; Robert Mubarrod
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.318

Abstract

Human trafficking is a problem that is happening more and more, and one of the ways that the West Java Regional Government is trying to prevent it is by issuing different policies. However, as of now, the problem has not been fully resolved. One of the reasons is that the policies that have been issued have not been properly implemented. Additionally, the quality of public officials needs to be improved, and more needs to help victims of human trafficking. Keywords: Government Policy. Human trafficking. Policy Implementation
POLITIK DIGITAL: STRATEGI POLITIK ELEKTORAL PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU PRESIDEN Novance Silitonga; franky P Roring
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.319

Abstract

Pertarungan politik elektoral mengalami pergeseran tatkala pertarungan tersebut berada dalam jagat digital. Pertarungan politik yang dilakukan secara tradisional dengan yang tidak tradisional dengan memanfaatkan teknologi telah membawa hasil elektoral yang berbeda pula. Efisiensi waktu, tenaga, dan uang menjadi hal penting dalam politik yang menempatkan teknologi sebagai instrumen atau yang acapkali disebut sebagai politik digital. Tahapan kampanye merupakan tahapan yang dampaknya paling terasa dalam politik digital. Dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet maka partai politik dan para pendukung satu pasangan calon presiden mampu meyakinkan sebanyak mungkin pemilih yang tersebar pada satu daerah pemilihan yang luas yaitu satu negara. Dalam konteks demokrasi, praktek politik digital ini dipandang sebagai langkah inovatif yang memunculkan perdebatan. Di satu pihak ada yang mendukung bahwa politik digital memberi kemudahan dalam berinteraksi seluas mungkin ke masyarakat, namun pihak lain ini dianggap sebagai sesuatu yang memberi kebebasan sekaligus penguasaan.Kata Kunci: Politik digital, partai digital, demokrasi digital, kampanye dan strategi politik
KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DARI SUDUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS Sri Mastuti; Pangi Syarwi
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.320

Abstract

Sebagaimana yang disebut oleh John Rawls dalam A Theory of Justice, keadilan sebagai fairness yang mengandaikan setiap orang harus memutuskan dengan pemikiran rasional apa yang membentuk manfaatnya, yakni system tujuan yang baginya rasional untuk dikejar, sehingga sekelompok orang harus memutuskan apa yang menurut mereka adil dan tidak adil. Hal inilah yang menjadi titik point dari gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia berkaitan dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah yaitu dengan menganggap Indonesia menyulitkan Uni Eropa untuk berkompetisi dalam industry baja, padahal bagi Indonesia kebijakan tersebut merupakan implementasi dari amanat konstitusi. Indonesia sangat berkepentingan sekali terhadap bijih nikel mengingat cadangan nikel di dalam negeri yang menipis, sedangkan Indonesia telah memfokuskan untuk industry battery, disamping untuk kepentingan Smelter. Tulisan ini meneropong posisi Indonesia berkaitan dengan kebijakan tersebut dengan melihat dari konsep posisi asali yang dimaksud Rawls dalam A Theory of Justicenya yang bercirikan: rasional, kebebasan dan persamaan.Kata Kunci: Kebijakan, Keadilan, Manfaat, Nikel, Baja, Smelter,
BIROKRASI PEMERINTAH SUMATERA BARAT : Politik Identitas Minangkabau Setengah Hati Syaiful Wahab; Haryo Ksatrio Utomo
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.321

Abstract

Artikel ini membahas mengenai politik identitas birokrasi pemerintah Sumatera Barat yang tidak terjadi secara maksimal. Politik identitas berbasis adat Minangkabau menjadi keistimewaan dari birokrasi Pemerintah Sumatera Barat. Politik identitas tersebut berwujud Nagari di Sumatera Barat. Persoalan seperti regulasi dan konflik internal pemerintahan Nagari menyebabkan penerapan birokrasi Nagari tidak menjadi maksimal.Kata Kunci: Sumatera Barat, Birokrasi, Nagari.
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PIMPINAN WILAYAH DKI JAKARTA DARI PARTAI POLITIK PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2020 – 2021 Mutiara Sari; Robert Mubarrod
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v5i1.434

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas eksistensi kepemimpinan politik perempuan dalam Partai Politik Solidaritas Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk mencapai keseimbangan gender, peran perempuan dalam politik diyakini dapat memberikan perubahan positif pada proses pembuatan kebijakan atau undang-undang yang lebih baik untuk masyarakat agar tidak bias gender. Dalam UU No 2 Tahun 2008 pasal 20 juga termaktub bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Eksistensi perempuan dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta tidak terlepas dari kemampuan wanita dalam memberikan gagasan dan ide yang dibutuhkan untuk perkembangan bangsa. Dalam hal ini perlu adanya perhatian dan pelatihan khusus bagi para perempuan melalui partai politik sehingga para kaum perempuan memiliki akses untuk berperan aktif dalam politik di Indonesia. Untuk menjelaskan fenomema kepemimpinan politik perempuan dalam Partai Politik PSI. Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis serta dengan teknik pengumpulan data wawancara sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder.Kata Kunci : Kepemimpinan Politik, Perempuan, Partai Solidaritas Indonesia
DIGITALISASI PARTAI POLITIK: KESIAPAN PARTAI POLITIK DI ERA DIGITAL DALAM KOMPETISI ELEKTORAL 2024 Novance Silitonga
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v5i1.429

Abstract

AbstrakPartai politik dituntut mampu membentuk ekosistem digital yang mengandalkan kemampuan pemanfaatan teknologi digital internet dalam seluruh praktek kehidupan partai politik. Partai politik harus memiliki ruang digital untuk hidup dan berkarya. Kemampuan partai politik dalam mengartikulasi dan mengagregasi suara dan kepentingan konstituen yang berseliweran di dunia digital telah menjadi sesuatu yang begitu urgen, esensial dan menjadi sebuah keniscayaan. Dunia digital bukan lagi momok tetapi instrumen politik yang harus dikuasai, dimanfaatkan dan diberdayakan agar eksistensi partai politik tetap ada dan berguna. Partai politik dituntut memiliki kemampuan untuk hidup di lingkungan yang sepenuhnya mengandalkan teknologi dengan berbagai aplikasi-aplikasi sebagai instrumen komunikasi dengan para konstituen yang tidak dibatasi ruang dan waktu.Kata Kunci: Partai politik digital, Ekosistem digital, Kompetisi politik secara digital

Page 5 of 8 | Total Record : 72

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Jurnal Communitarian Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Communitarian Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Communitarian Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Communitarian Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Communitarian Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Communitarian Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian Vol 2, No 2 (2020): Communitarian Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Communitarian Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) More Issue