Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
60 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2019)"
:
60 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG USAHA BUDIDAYA IKAN YANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN (SIUP) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Putri Ayu Aprianingsun]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.793 KB)
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG USAHA BUDIDAYA IKAN YANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN (SIUP) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARAPutri Ayu AprianingsunFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagiaayuirawan3005@gmail.com/081255598172ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Budidaya Ikan yang tidak dilengkapi SIUP di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomer 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Budidaya Ikan yang tidak dilengkapi SIUP. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Budidaya Ikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha budidaya ikan yang tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan merujuk pada aturan yang sudah berlaku, seta untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Peraturan daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Budidaya Ikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan cara menjaring informasi atau data secara langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan data primer, selain wawancara penulis menggunakan aturan-aturan hukum dan referensi buku-buku untuk melengkapi data yang diperoleh terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian terkait dengan implementasi peraturan daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Budidaya Ikan yang tidak dilengkapi dokumen SIUP, sudah di terapkan dan dilaksanakan tetapi kurang maksimal sehingga aturan yang sudah berlaku tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku tentang perizinan membuat pelaksanaan aturan tersebut sulit diterapkan dan kurangnya sosialisasi dari dinas terkait tentang peraturan tersebut membuat penerapannya berjalan kurang maksimal. Hal ini menyebabkan banyaknya pelaku usaha tidak memiliki izin usaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukumnya, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus Surat Izin Usaha Perikanan yang merupakan Legalitas untuk melakukan usaha, kurangnya sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum yang berakibat tidak optimalnya pengawasan, serta budaya masyarakat yang menganggap tidak perlu memiliki izin karena beranggapan usaha mereka adalah usaha milik pribadi.Kata Kunci : Implementasi Peraturan, Izin, Budidaya Ikan]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang Menerbitkan Izin Lokasi dan izin Prinsip Kepada Perusahaan Pembangunan Perumahan yang Membangun Perumahan di Kawasan Rawan Banjir di Kota Balikpapan. ]]>
<![CDATA[Ade - Ade Virdani]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di Balikpapan tetapi mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap Pemerintah Kota Balikpapan yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum administrasi berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan pertanggungjawaban hukum pidana kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 tidak dilakukan dan diberikan. Saran terhadap penelitian ini adalah dengan melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban hukum bagi siapa saja yang tidak mentaati rencana tata ruang dan Pemerintah Kota Balikpapan harus teliti dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang di Balikpapan yang harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH DALAM PENCALONAN DPRD KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Febri Pratiwi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.748 KB)
<![CDATA[Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan surat keterangan pengganti ijazah dalam pencalonan DPRD kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah keabsahan surat keterangan pengganti ijazah dalam pencalonan DPRD, dikarenakan dalam proses administrasi ada bakal calon DPRD yang menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dikarenakan Ijazah tersebut hilang. Berdasarkan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bagi bakal calon DPRD yang ijazahnya hilang Komisi pemilihan umum memperbolehkan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dalam pencalonan anggota DPRD kota Balikpapan antara bakal calon DPRD kota Balikpapan dengan Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan, Bakal calon DPRD kota Balikapan atas nama Arlina, setelah dilakukan verivikasi dan klarifikasi oleh beberapa pihak terkait diantaranya yaitu POLRESTA Balikpapan, sekolah SMAN 1 Balikpapan dan Dinas Pendidikan kota Balikpapan, maka Komisi Pemilihan Umum memutuskan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. ]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS CONTANTE JUSTITIE DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[dewi rismayanti pratiwi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (575.669 KB)
<![CDATA[Jangka waktu penyelesaian perkara hubungan industrial pada prakteknya masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni, 50 hari kerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada penerapan asas contante justitie. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yakni, bagaimanakah analisis hukum penerapan asas contante justitie dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni dengan melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, ketua serikat pekerja/buruh, dan advokat. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan asas contante justitie di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda belum berjalan optimal. Hal tersebut didasarkan pada tidak tercapainya penerapan peradilan cepat, sebab pengadilan hubungan industrial menggunakan hukum acara perdata umum sehingga kewajiban hakim dalam memutus perkara dalam jangka waktu 50 hari kerja dapat dikesampingkan sepanjang hal tersebut demi kepentingan para pihak serta tidak adanya sanksi apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan jangka waktu tersebut menyebabkan tidak ada daya paksa dalam pelaksanaanya. Kata Kunci :  Penerapan, Asas Contante Justitie, Pengadilan Hubungan Industrial ]]>
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh Chevron di wilayah kerok laut kabupaten penajam Paser Utara ]]>
<![CDATA[Jaenab Jaenab]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.407 KB)
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENGERUKAN TANAH OLEH CHEVRON DI WILAYAH KAMPUNG KEROK LAUT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARAINTISARIJaenab BruceAnzward ElsaAprinaAlasan pemilihan judul yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta upaya-upaya masyarakat terhadap kegiatan pengerukan tanah di kerok laut Kabupaten Penajam Paser Utara, Rumusan masalah ini bagaimana pelindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh chevron di wilayah kerok laut Kabupaten Penajam Paser Utara, Serta upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara hukum untuk mendapatkan hak-hak mereka.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kegiatan pengerukuan tersebut, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh chevron di Wilayah Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara secara hukum untuk mendapatkan ganti kerugian.Metode penelitian ini yang digunakan bersifat yuridis normatif yaitu penelitian langsung dengan cara mencari informasi atau data secara langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan data primer,selain wawanca penulis menggunakan aturan-aturan hukum dan referensi buku-buku untuk melengkapi data yang diperoleh terkait dengan judul penelitian.Hasil penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh chevron di wilayah kerok laut Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain secara preventif maupun refresif, preventif yang dimaksud adalah seharunya diberikan himbauan atau pemberitahuan terhadap masyarakat untu melakukan kegiatan pengerukan tersebut, dan refresif yang dimaksud adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 103, tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Maka masyarakat meminta ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan yang mereka tempati.Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh chevron di wilyah kerok laut ada 2 cara yaitu malalui jalur non-litigasi dengan cara mediasi dan negosiasi, sementara jalur litigasi melaui pengadilan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENEMPELKAN HANDPHONE DI SPIDOMETER DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Fajar Fajar]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.277 KB)
<![CDATA[ ABSTRACKRingkasan latar belakang masalah dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan belum di tegakkan sebagaimana mestinya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yakni pendekatan hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dengan sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota kepolisian bagian unit tilang polres Balikpapan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di kota Balikpapan sampai saat ini belum ada penegakan hukum secara represif. Penegakan hukumnya hanya bersifat preventif pada waktu dilakukannya razia operasi keselamatan, berupa pendekatan edukasi dalam bentuk teguran dan peringatan serta memberikan penjelasan kepada pengemudi terhadap pelanggaran yang dilakukan dan memberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan, yaitu terletak pada faktor masyarakat kurang disiplin dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, faktor sarana kurang efektifnya CCTV dalam dalam pengawasan berlalu lintas di Kota Balikpapan. Kata Kunci: Kendaraan Bermotor, Pengemudi, Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KOTA BALIKPAPAN OLEH PELANGGAN DAN NON PELANGGAN ]]>
<![CDATA[Cinthia Tri Wulandari]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.377 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Permasalahan yang terjadi di Kota Balikpapan salah satunya adalah pencurian air yang dilakukan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum kepunyaan orang lain. Hal ini menimbulkan kerugian terutama terhadap Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Balikpapan. Maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji penegakan hukum terhadap pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan.Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriftif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan itu sendiri.Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non pelanggan adalah penegakan hukum yang bersifat preventif yakni kegiatan sosialisasi dan survey ke warga-warga serta pengawasan dan peninjauan terhadap kubikasi air. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif berupa denda administratif, diberikan kebijakan untuk membayar denda dengan angsuran setiap bulannya dan pendekatan sosialisasi kepada pelaku.Kata Kunci: PDAM, Pencurian, Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN BEBAS PROSTITUSI DI KAWASAN EKS LOKALISASI MANGGAR SARI DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Tri Utami]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.95 KB)
<![CDATA[   Isu hukum dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi yang dibuat tersebut belum berjalan dengan baik dengan adanya fakta-fakta bahwa kegiatan-kegiatan prostitusi masih berjalan di Kota Balikpapan    Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi Di Kawasan Eks Lokalisasi Manggar Sari Di Kota Balikpapan.    Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi Di Kawasan Eks Lokalisasi Manggar Sari Di Kota Balikpapan    Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum sesuai dengan kenyataan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dengan melakukan wawancara dengan responden.    Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi Di Kawasan Eks Lokalisasi Manggar Sari Di Kota Balikpapan dalam Pasal 3, belum terlaksana sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Muhammad Agus Irawan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1264.033 KB)
<![CDATA[Muhammad Agus Irawan[1], Susilo Handoyono[2], Elsa Aprina[3]Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum puskesmas yang tidak memiliki pengelolaan limbah padat yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu, serta bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu dalam mengurangi pencemaran dilingkungan akibat pengelolaan limbah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum puskesmas yang tidak memiliki pengelolaan limbah padat yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu dalam mengurangi pencemaran dilingkungan akibat pengelolaan limbah. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum puskesmas yang tidak memiliki pengelolaan limbah padat yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu, jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat diberikan pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata maupun administrasi. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu dalam mengurangi pencemaran dilingkungan akibat pengelolaan limbah yaitu kendala yang berkaitan dengan anggaran dan kerja sama pengelolaan limbah padat medis dengan Rumah Sakit Putri Aji Botung Kabupaten Penajam Paser Utara.[1] Mahasiswa Universitas Balikpapan[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA UMUM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Julisa Usman]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.901 KB)
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA UMUM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONALDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA JulisaFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung BahagiaJulisa.rullah@gmail.com/081347757879 ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)  dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dinas Perhubungan tidak memiliki hak untuk menyegel perusahaan tersebut dikarenakan Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi dibidang perhubungan sedangkan penyegelan perusahaan merupakan tugas dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kata kunci : Penegakan Hukum, Angkutan, Izin  ]]>
