Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ganendra: Majalah IPTEK Nuklir Jurnal Dimensi Vox Populi Jurnal Lex Suprema Matriks Teknik Sipil Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-commerce Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Dinamika Pertanian Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Fajar Fajar
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH SUDUT KOLIMASI KOLIMATOR 2 TERHADAP RESOLUSI DAN INTENSITAS BERKAS DIFRAKTOMETER NEUTRON DN3 Fajar Fajar; Mugirahardjo Mugirahardjo
GANENDRA Majalah IPTEK Nuklir Volume 13 Nomor 2 Juli 2010
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.668 KB) | DOI: 10.17146/gnd.2010.13.2.49

Abstract

PENGARUH SUDUT KOLIMASI KOLIMATOR 2 TERHADAP RESOLUSI DAN INTENSITAS BERKASDIFRAKTOMETER NEUTRON DN3. Telah dilakukan studi efek perubahan sudut kolimasi kolimator 2 terhadapperforma difraktometer neutron serbuk DN3. Semakin besar sudut kolimasi kolimator 2 maka intensitas berkasterukur di detektor utama juga semakin tinggi. Sebaliknya resolusi peralatan menjadi semakin rendah pada suduthamburan rendah dan tinggi. Telah didiskusikan beberapa alternatif untuk meningkatkan kinerja peralatan DN3dengan mempertimbangkan kompromi antara resolusi dan intensitas seperti peningkatan kolimasi berkas danpemanfaatan sistem monokromator fokusing.Kata Kunci : difraktometer, intensitas, resolusi, TiO2
PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL (Studi Kasus Pembangunan Pabrik PT GHS Grompol Surakarta) Fajar Fajar; Setiono Setiono; Sugiyarto Sugiyarto
Matriks Teknik Sipil Vol 4, No 3 (2016): September 2016
Publisher : Program Studi Teknik Sipil FT UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.871 KB) | DOI: 10.20961/mateksi.v4i3.37094

Abstract

Pada pelaksanaan sebuah proyek konstruksi dibatasi biaya, mutu dan waktu. Keberhasilan suatu proyek menuntut adanya pelaksanaan manajemen secara baik. Pengendalian yang baik dapat mengurangi resiko terjadinya keterlambatan dan pembengkakan biaya proyek. Di dalam pelaksanaan di lapangan, khususnya pada Proyek Pembangunan Pabrik GHS Grompol Surakarta ini banyak menemui berbagai macam kendala yang harus dicari cara penyelesaian terbaik segala pertimbangan. Selisih dana antara rencana dan pelaksanaan pada proyek tersebut akan dipantau dan dikendalikan. Untuk meningkatkan efektifitas dalam pengawasan dan pengendalian proyek maka digunakan metode konsep nilai hasil. Konsep nilai hasil merupakan suatu metode yang mampu menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah di selesaikan atau di laksanakan, Selain berfungsi untuk pengendalian proyek, metode Konsep Nilai Hasil juga dapat di kembangkan untuk membuat perkiraan sementara untuk mengetahui apakah dana sisa proyek masih mencukupi atau tidak, berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek maupun berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif kuantitatif dengan durasi pekerjaan selama 4 bulan. Data yang diperlukan adalah Rencana Anggaran Biaya, Kurva S, Laporan Mingguan. Untuk mengolah data tersebut digunakan metode konsep nilai hasil dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel yang lebih familiar dikalangan masyarakat. Dengan menginputkan data yang terkait untuk analisis, maka program ini akan melakukan kalkulasi secara otomatis sesuai dengan rumus - rumus kalkulasi yang telah dibuat oleh program ini. Sehingga perhitungan konsep nilai hasil akan lebih cepat dan akurat. Langkah pengendalian yang di ambil untuk memperkecil keterlambatan waktu penyelesaian proyek adalah dengan memperkecil durasi pada item pekerjaan yang berada lintasan kritis (Pekerjaan Balok B3 20/40 lt 2,Pekerjaan Balok B2 20/45 lt2, Pekerjaan Balok B1 25/50, Pekerjaan Kolom K2 20/45 lt 2, Pekerjaan Kolom K4 20/30 lt 2).
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENEMPELKAN HANDPHONE DI SPIDOMETER DI KOTA BALIKPAPAN Fajar Fajar
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.277 KB)

Abstract

 ABSTRACKRingkasan latar belakang masalah dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan belum di tegakkan sebagaimana mestinya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yakni pendekatan hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dengan sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota kepolisian bagian unit tilang polres Balikpapan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di kota Balikpapan sampai saat ini belum ada penegakan hukum secara represif. Penegakan hukumnya hanya bersifat preventif pada waktu dilakukannya razia operasi keselamatan, berupa pendekatan edukasi dalam bentuk teguran dan peringatan serta memberikan penjelasan kepada pengemudi terhadap pelanggaran yang dilakukan dan memberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan, yaitu terletak pada faktor masyarakat kurang disiplin dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, faktor sarana kurang efektifnya CCTV dalam dalam pengawasan berlalu lintas di Kota Balikpapan. Kata Kunci: Kendaraan Bermotor, Pengemudi, Penegakan Hukum
Gerakan Sosial Islam Jamaah An-Nadzir dalam Merawat Aktivitas Ekonomi Politik Indri Indri; Muhammad Saleh Tajuddin; Fajar Fajar
Vox Populi Vol 3 No 2 (2020): GERAKAN SOSIAL, IDENTITAS DAN KEKUASAAN
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v3i2.18372

Abstract

Artikel ini membahas tentang gerakan sosial Islam Jamaah An-Nadzir dalam merawat aktivitas ekonomi politik di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini secara umum berkesimpulan bahwa gerakan sosial yang dilakukan Jamaah An-Nadzir adalah gerakan kolektif untuk menerapkan syariat Islam, sebagai sebuah hukum untuk ditegakkan, karena kesempurnaan Islam harus diraih dengan totalitas dalam menegakkan syariatnya. Jamaah An-Nadzir membentuk komunitas dan perkampungan sebagai wadah untuk menerapkan hukum Islam dan menarik diri untuk tidak terlibat politik praktis karena dalam pandangan An-Nadzir mencederai aqidah Islam. An-Nadzir tidak termasuk komunitas anti Pancasila tetapi komunitas yang siap bela NKRI dan diberi perlindungan oleh LEMHANAS sebagai komunitas yang siap bela negara. Dalam ekonomi, Jamaah An-Nadzir menerapkan ekonomi berbasis syariah yaitu ekonomi Islam dan tidak terkontaminasi dengan riba. Sebagai penunjang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan komunitas, jamaah membangun tujuh departemen yang saling bersinergi dan dinobatkan oleh pemerintah dengan ekonomi desa mandiri.
ANALISIS RESPON PELAKU USAHA RUMAH MAKAN BEBEK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN Anggita Devi Permatasari Sumarsono; Faizal Amir; Fajar Fajar
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i1.4726

Abstract

Bangkalan belakangan ini dikenal dengan kota bebek. Terdapat banyak rumah makan bebek yang levelnya sudah merambah pasar nasional, misalnya rumah makan bebek sinjay, rumah makan bebek rizky, rumah makan bebek suramadu, rumah makan bebek seroja, rumah makan bebek kharisma, rumah makan bebek tulen, rumah makan bebek soponyono dan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan objek penelitian adalah pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam respon pelaku usaha rumah makan bebek di wilayah Kabupaten Bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Adanya kewajiban sertifikasi halal dirasa tidak membebani pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan, Mayoritas para pelaku usaha memberikan respon yang baik terhadap kewajiban sertifikasi halal namun tetap saja masih minimnya pengetahuan mereka terhadap peraturan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil terkait kepemilikan sertifikasi halal. Terdapat beberapa kendala yang menghambat proses sertifikasi halal pada pelaku usaha seperti ketidak tahuan pelaku usaha terkait proses alur pendaftaran sertifikasi halal, ketidak pastian biaya, dan kurangnya pengetahuan masyarakat bangkalan dalam mengkonsumsi makanan yang memiliki sertifikat halal.
ANALISIS AGROINDUSTRI DAN PEMASARAN IKAN ASIN (SUDI KASUS DI DESA NELAYAN KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR) Fajar Fajar; Salman Salman; Tibrani Tibrani
DINAMIKA PERTANIAN Vol. 29 No. 3 (2014): Jurnal Dinamika Pertanian Edisi Desember 2014
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Population growth and changes in consumption patterns have led to fish consumption tends to increase. Salted fish agroindustry have a good perspective, so that there is a necessary effort to improve the quality and guaranted supply to meet the needs of consumers who continue to increase. The purpose of research was to analyze the characteristics of entrepreneurs and profile of salted fish agroindustry, to know the use of factors of production and technology, to analyze cost of production, revenue, efficiency, and value added, and to recognize channels and marketing functions, costs, margins and marketing efficiency. The research was conducted by using a survey method with a number of sample of 10 entrepreneurs which was selected purposively. In addition, the amound of 3 wholesalers and 2 retailers were selected. The results showed that the entrepreneurs aged 44 years, received 9 years of education, had 8 years experience with 3 family members on average, and the businesses used their own capital. The production cost ranged from Rp 4,179,982.99 to Rp 6,795,417.42, yield ranged from 566.91 kg to 1,319.23 kg, net income ranged from Rp 4,045,566.25 to Rp 6,396,882.58, and efficiency ranged from 1.75 to 1.94 on average. The salted fish was marketed through two marketing channels and the second channel was the most efficient.
Bullying di Sekolah Dan Dampak Negatifnya Terhadap Para Siswa Sandi Irawan; fajar fajar
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 1 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.911

Abstract

Bullying is repeated aggressive behavior by society towards a person which results in victims. Bullying also often occurs, especially among school children. Factors that cause bullying behavior in society or at school include personality factors, interpersonal communication between children and their parents (parenting patterns), the role of peer groups and school climate. This research is descriptive research, aiming to determine the factors that cause bullying behavior in society, especially what often occurs among school children
OPTIMALISASI PERAN OPD DALAM MENGAKSELERASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PRESPEKTIF HIFDZ AL-NAFS Rifda Elliza Ramadhani; Fajar Fajar
Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol 4, No 2 (2023): Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/masyrif.v4i2.1291

Abstract

Penelitian yang ditujukan pada proses akselerasi sertifikasi halal adalah untuk mengetahui peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghalalkan suatu produk makanan dan minuman yang ada di masyarakat luas khususnya kabupaten Pamekasan. Program akselerasi sertifikasi halal ini didukung beberapa OPD, OPD dalam mengakselerasi sertifikasi halal pada produk makanan minuman di kabupaten Pamekasan menjadi kebutuhan mendesak dalam memenuhi hifdz al -nafs. Hifdz al-nafs merupakan  menjaga jiwa dan tubuh. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yang berupa pengetahuan dan pemikiran masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal sesuai dengan ajaran islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendeketan fenomenologi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa OPD tersebut telah memaksimalkan perannya dalam mendukung program akselerasi sertifikasi halal. Optimalisasi  dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UKM yang telah memperoleh sertifikat halal atas kerjasama OPD tersebut. Sehingga pelaku usaha paham dan mengerti program-program yang telah ditetapkan pemerintah dalam mendukung penuh akselerasi sertifikasi halal.
Akselerasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumenep Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan perdangangan serta UMKM Perspektif Maqashid Syari’ah Wiamul Wafiq; Shofiyun Nahidloh; Fajar Fajar; Rio Kurniawan
Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce Vol. 3 No. 4 (2024): Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/digital.v3i4.3520

Abstract

Halal certification is a vital element in the food and consumer goods industry in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. This certification not only serves as a guarantee that the products consumed comply with Islamic law but also acts as an instrument to enhance consumer trust and product competitiveness in the global market. Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance provides a clear legal framework for the issuance of halal certificates, with BPJPH serving as the authority that issues the certificates based on halal fatwas from MUI. Sumenep Regency, located at the eastern end of Madura Island, holds significant potential in the MSME sector, particularly in the food and beverage industry. Thousands of MSME units in the region make a substantial contribution to the local economy, although many are still unable to meet the requirements for halal certification. This condition underscores the importance of synergy between the Department of Cooperatives, MSMEs, Industry, and Trade (DINKOPUKMPERINDAG) and MSMEs to accelerate the halal certification process, thereby making local products more competitive in both domestic and international markets. This study adopts a qualitative method with data collected through field surveys, in-depth interviews, and documentation conducted at DINKOPUKMPERINDAG Sumenep Regency. Primary data were obtained directly from informants in the field, while secondary data were sourced from various relevant documents and literature. The research focuses on MSMEs under the guidance of DINKOPUKMPERINDAG, aiming to understand how this synergy can accelerate halal certification from the perspective of Maqashid Sharia.
Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Munsen Bona Pakpahan; Fajar Fajar; Agustin Agustin
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v1i4.323

Abstract

The application of main and additional criminal witnesses in the PTPK Law has become firm with the existence of legal norms for the return of state financial losses that do not eliminate the criminalization of the perpetrators of criminal acts but only factors that alleviate punishment. This is important so that there is no disparity in punishment. And likewise punish paying restitution if the act is committed jointly, so that a sense of justice occurs,The research method used is normative juridical. Which type of data used is primair legal material obtained from all publications on law, literature that is not an official document. Publications about the law include, among others, the internet, textbooks, law journals, articles, comments, court regulations and other sources; The types of criminal sanctions in the PTPK Law, namely in the form of principal punishment and additional punishment in the form of restitution, are closely related. Aspects of the amount of state financial losses, aspects of the perpetrator's guilt, aspects of the benefits obtained by the perpetrator, the impact caused by the perpetrator and the return of losses made by the perpetrator. Such is the case in imposing additional punishment in the form of paying restitution. In the PTPK Law, the amount of restitution is interpreted as “not merely assessing state financial losses, but assessing how much money is actually received by the perpetrator”, so that the imposition of restitution is in accordance with objective and proportional principles. Likewise, the imposition of restitution in the case of corruption crimes committed jointly and tried simultaneously, the additional restitution cannot be imposed jointly.
Co-Authors Agustin Agustin Anggita Devi Permatasari Sumarsono Faizal Amir Indri Indri Mugirahardjo Mugirahardjo Muhammad Saleh Tajuddin Munsen Bona Pakpahan Rifda Elliza Ramadhani Rio Kurniawan Rudi Syaf Putra Salman Salman Sandi Irawan Setiono Setiono Shofiyun Nahidloh Sugiyarto Sugiyarto Tibrani Tibrani Wiamul Wafiq