cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2022)" : 15 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN Melati Simangunsong; Dwi Hermayani; Ananda Jati Nuraini
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Pada peristiwa pelecehan seksual sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Tindak kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia masih menunjukan angka yang tinggi. Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai second class citizens. Latar belakang jurnal ini ialah bahwa adanya seorang pimpinan pondok pesantren di Kota Balikpapan yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak, korban ini wajib diberikan suatu perlindungan baik terhadap fisik maupun emosional sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual serta apa hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kepustakaan dan lapangan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Pondok Pesantren
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HASIL EKSEKUSI RIIL YANG MELEBIHI BATAS YANG DI EKSEKUSI Monic Arliana; Martina Dwi Riyanti; Vania Azalia Novita
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Hal tersebut terjadi di kota Balikpapan, salah satunya terjadi penetapan eksekusi riil menyatakan Bahwa tanah seluas 8293 m2 adalah merupakan objek sengketa seperti yang didalilkan penggugat melalui surat keterangan kesaksian perwatasan tanggal 2 Maret 1977. Tanah objek sengketa seluas 8.239 m2 terletak di RT IX/ gunung bahagia dalam,kampung damai Balikpapan Timur sekarang JL.Manunggal RT 59 Kelurahan gunung bahagia Balikpapan. Salah satu penghuni rumah di tanah sengketa tersebut yang berinisial P berdasarkan surat hak milik No.4047 bahwa lahan milik rumahnya menjadi salah satu objek sengketa oleh ED dengan melakukan pemagaran pada hari kamis 10 Oktober 2019 yang mana seluruh rumah termasuk rumah P dipagar seng full sehingga tidak ada akses jalan keluar masuk rumah akibat dilakukanya pemagaran, karena menurut ED tanah yang dikuasai oleh JT seluas 3.060 m2 termasuk tanah waris yang telah diberikan pewaris kepada ED. Seharusnya pihak ED tidak semena-mena melakukan pemagaran secara sepihak. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata untuk menjerat perbuatan ED yang melakukan pemagaran pihak yang dirugikan. Jika ingin menjerat secara hukum pidana maka dapat dikenakan pidana yang terdapat dalam KUHP maupun langkah hukum perdata adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Metode penelitian ini adalah yuridis nomartif berdasarkan pendapat ahli hukum.Dalam penelitian yang di tulis peneliti berkesimpulan bahwa kasus tersebut dapat di selesaikan dengan berdasarkan dasar hukum yang telah ditentukan. Kata Kunci :Putusan Pengadilan, Batas Tanah, Eksekusi Riil
IMPLIKASI PANDEMI TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN IA-CEPA (INDONESIA AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) Prisa Harning Tresnaning Adi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini menunjukkan bahwa peran perjanjian internasional makin menduduki tempat yang penting. Hal ini dapat kita lihat pada hukum yang mengatur perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat internasional, misalnya pengaturan tentang pemakaian ruang angkasa, hukum yang mengatur tentang telekomunikasi, hukum yang mengatur tentang penambangan laut dan sebagainya. Perkembangan tadi hampir semua pengaturannya didasarkan pada perjanjian internasional. Coronavirus Disease 19 (Covid-19) telah menjadi permasalahan didunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan juga berimbas pada semua sektor terutama ekonomi yang diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri. Pandemi Covid-19 akan berdampak buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dalam negerinya, maka Indonesia memutuskan untuk melakukan kerja sama melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau disebut dengan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan berupaya menjalin hubungan-hubungan dengan negara lain, salah satunya seperti Australia. Indonesia melakukan kerja sama dengan Australia melalui Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis inormatif dengan cara imeneliti ibahan-bahan ipustaka iatau data sekunder isaja. Dalam pembahasan yang disampaikan adalah mengenai bagaimana gambaran suatu perdagangan dalam dunia internasional secara umum hingga ruang lingkup yang ada dalam perdagangan internasional. Selain itu, perdagangan internasional dalam jurnal ini juga merumuskan kepada suatu perjanjian dibidang perekonomian yang melibat negara Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA.Kata Kunci: Corona Virus Disease-19; Perdagangan Internasional; Perjanjian Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEVELOPER YANG WANPRESTASI KEPADA KONSUMEN YANG MEMBELI RUMAH SECARA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) Mochammad Ardi; ita ita rosyida
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

wanprestasi developer
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ANAK PEREMPUAN Lutfi Nur Rohman; Ulfan Sarlito; Ghozi Adiwicaksono; Susiswo Susiswo
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Salah satunya anak, Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuanganbangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak  disebabkan  karena  ketidak  harmonisan  suatu  hubungan  dalam  keluarga,  permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah  tangga.  Dampak  yang  ditimbulkan  akibat  kekerasan  tidak  hanya  berdampak  pada  jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue