Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
27 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2: 2022"
:
27 Documents
clear
<![CDATA[Kesesuaian Penyelesaian Perkara Dengan Cara Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Wanda Fauzia Faris]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67692
<![CDATA[Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses hukum dalam penerapan restorative justice menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice. Dan rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah penerapan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah dalam penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara hukum bersama-sama oleh Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ke-1 sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice yang mengacu pada peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Kata kunci: Implikasi; Keadilan; Pengacara; RestoratifAbstract: The purpose of this research is to find out the legal process in the application of restorative justice according to the Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice. And the formulation of the problem in this legal writing is the application of Restorative Justice at the Sleman District Attorney under Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. In this legal writing, a normative research method is used by using primary and secondary legal materials. The result of this study is that in the application of restorative justice at the Sleman District Attorney in a legal case jointly by Eka Setya Novianto and Siti Nafsyah aka Assa who violated Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code in accordance with the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution based on Restorative Justice which refers to a fast, simple and low-cost trial. Keywords: Implication; Justice; Attorney; Restorative]]>
<![CDATA[Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm) ]]>
<![CDATA[Arum Puspita Seno Putri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67639
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dari hukum primer dan hukum sekunder yang dipadukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 sampai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan memperhatikan alat bukti yang sah dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan. terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: Pencucian uang; Pertimbangan Hakim; Terdakwa.Abstract: This study was conducted for examining legal issues regarding the judge’s considerations in deciding the case of money laundering based on the provision of Article 183 of the Criminal Code Procedure Jo Article 193 section (1) of the Criminal Code Procedure. In addition, this study used the normative legal study method which is perspective and applied. Besides, this study used legal materials from primary and secondary law, combined with a literature study. The result of the study showed that the judge imposes a sentence on the defendant is on accordance with the provisions of Article 183 to Article 193 section (1) of the Criminal Code Procedure by taking into account the legal evidence with the provisions of Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure and the defendant had fulfilled the elements of the Article 5 section (1) of Law Number 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering., so that the defendant is legally and convincingly proven according to the law to commit a crime of money launderingKeywords: Money Laundering; Participation; Judge’s Consideration; Defendant]]>
<![CDATA[Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Yuan Angger Prasetya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67641
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan putusan di luar Surat Dakwaan terhadap suatu perkara tindak pidana Narkotika dikaitkan dengan teori-teori di dalam Hukum Acara Pidana dan juga SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat prespiktif atau terapan dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan silogisme deduktif sehingga dapat diketemukan apakah hakim dapat memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika di luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Kata Kunci: Putusan; Surat Dakwaan; Tindak Pidana Narkotika.Abstract: This research aims to find out the reasons for the judge’s decision outside the indictment against a narcotics crime case associated with the theories in the Criminal Procedure Code and also SEMA Nomor 1 Tahun 2017. This research was conducted using doctrinal or normative legal research methods that are perspective or applied by using primary and secondary legal sources which are certainly related to the topic. The collection of legal materials by means of a literature study and using a statutory approach and a conceptual approach with a deductive syllogism so that it can be found whether the judge can decide on a case of narcotics crime outside the indictment.Keywords: Decision; Indictment; Narcotics Crime Case.]]>
<![CDATA[Kajian Atas Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian ]]>
<![CDATA[Ryan Priyambodo]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67634
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian pada putusan nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd. Selain itu juga untuk mengetahui peranan saksi mahkota apabila ditinjau dari asas non self incrimination. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd adalah memenuhi standar batas minimal pembuktian dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga terganjal pasal 193 KUHAP yang mengatur minimal dua (2) alat bukti yang sah. Peranan saksi mahkota sebagai memenuhi standar batas minimal pembuktian telah melanggar asas non self incrimination sebab ada kalimat pengakuan bersalah oleh saksi mahkota dalam keterangannya.Kata kunci: Asas non self incrimination; Pencurian; Saksi Mahkota, Abstract: This study aims to determine the role of the crown witness in the crime of theft in decision number 205/Pid.B/2019/PN.Cbd. In addition, it is also to know the role of the crown witness when viewed from the non-self-incrimination principle. The method used in this research is normative legal research which is perspective and applied. The approach that the author uses in this study is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The technique of analyzing legal materials uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it shows that the role of the crown witness in the crime of theft in Decision Number 205/Pid.B/2019/PN.Cbd is to meet the minimum standard of proof because the Public Prosecutor does not have sufficient evidence so that it is hampered by Article 193 of the Criminal Procedure Code which regulates the minimum two (2) valid evidence. The role of the crown witness as meeting the minimum standard of proof has violated the principle of non self-incrimination because there is a sentence of guilt confession by the crown witness in his statement.Keywords: The principle of non-self-incrimination; Theft; crown witness.]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil) ]]>
<![CDATA[Zindi Anggreini]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67697
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalammenjatuhkan pidana pada kasus bantuan pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum untuk studi literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogistik adalah deduktif. Kasus yang dikaji dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Moch Muslik als Codet terhadap korban Arif Krisyanto. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, JPU dijerat dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yuridis dan non yuridis. Majelis hakim memutus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan dan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.Kata kunci: Keputusan; Bantuan dalam Pembunuhan yang Direncanakan.Abstract: This study aims to find out how the judge's legal considerations are based in imposing a criminal on a premeditated murder assistance case based on Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil. This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. The author uses the technique of collecting legal materials to study literature. The research approach used is a case study. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of analyzing legal materials using the syllogistic method is deductive. The case studied in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil is a case of premeditated murder assistance carried out by the defendant Moch Muslik als Codet against the victim Arif Krisyanto. As a result of the actions carried out by the defendant, the public prosecutor was charged with Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code. The results of the study indicate that the Panel of Judges in making a decision against the defendant has been based on legal considerations of juridical and non-juridical judges. The panel of judges rendered their decision based on the facts revealed in the trial where the evidence presented by the public prosecutor was witness statements, letters, and statements from the defendant. Based on the evidence, the judge obtained a conviction and stated that the defendant was legally and convincingly guilty of committing the crime of premeditated murder.Keywords: Decisions; Assistance in Premeditated Murder.]]>
<![CDATA[ANALISIS UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt) ]]>
<![CDATA[Welcome Immanuel Pakpahan]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67621
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Spt telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti sebagai penunjang alat bukti.Kata kunci: Alat Bukti; Eksploitasi Terhadap Anak; PembuktianAbstrct: This study aims to determine the suitability of efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor as contained in the Sampit District Court Decision Number 93/Pid.Sus/2020/PN Spt have been in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the Public Prosecutor at trial has present valid evidence, namely witness testimony and the defendant's statement, as well as evidence as supporting evidence.Keywords: Evidence; Exploitation of Children; Evidence]]>
<![CDATA[Idealitas Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Susanak/2018/Pn.Mbn Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak ]]>
<![CDATA[Cindy Shafira]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67689
<![CDATA[Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui idealitas putusan hakim Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode dalam penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus serta sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa idealitas putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebaiknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhannya, sebaiknya Anak mendapatkan perawatan psikologis guna mengurangi trauma yang dialaminya akibat perkosaan. Maka dari itu, penjatuhan pidana penjara terhadap Anak seharusnya dihindarkan. Hukum di Indonesia mengatur bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak dilakukansebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang dapat ditempuh, hal ini demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keywords: Aborsi; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Korban Perkosaan; Putusan HakimAbstract: This writing aims to determine the ideals of the decision of judge Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN against rape victims who have abortions in relation to the principle of the best interests of the child. The method in this legal research is normative legal research, prescriptive and applied with a case study approach and sources of primary and secondary legal materials that are analyzed deductively syllogism. The results showed that the idealism of the judge's decision Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN related to the principle of the best interests of the child, the Panel of Judges should issue a decision on action as regulated in Article 82 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. By paying attention to their conditions and needs, children should get psychological care in order to reduce the trauma they experience due to rape. Therefore, imprisonment for children should be avoided. Indonesian law stipulates that imprisonment for children is carried out as a last resort (ultimum remedium) that can be taken, this is to promote the principle of the best interests of children as contained in the Juvenile Criminal Justice System Law. Keywords: Abortion; Best Interests of Children; Rape Victims,; Judge’s Decisions]]>
