Articles
<![CDATA[Menakar Efektivitas Penggunaan Class Action Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Avisenna Puntoaji]]>;
<![CDATA[Dyna Wahyu Rahmalya]]>;
<![CDATA[Mochamad Ilham Maulana]]>;
<![CDATA[Nurul Jinan]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v1i1.621
<![CDATA[Perlindungan konsumen mulai dikenal di Indonesia semenjak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini beriringan dengan semakin berkembangnya konsumen dengan pelaku usaha yang terus mengkikuti perkembangan zaman. Kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan prduksinya secara massal. Dalam proses produksi massal tersebut sering terjadi kesalahan baik yang dilakukan decara sengaja maupun tidak disengaja yang dapat merugikan konsumen dikarenakan produk yang dihasilkan tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha namun seringkali jumlah ganti kerugian yang diminta jumlahnya kecil sehingga dirasa tidak efektif apabila mengajukan gugatan secara individu. Metode Class Action atau disebut juga gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu upaya efektif untuk memperjuangkan hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Saat ini upaya perlindungankonsumen masih harus terus disuarakan agar para konsumen lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya dan penyempuranaan metode Class Action masih harus dilakukan agar dapat diterima dan memberikan manfaat bagi konsumen di Indonesia]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Nadia Ayu Dewantari]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 5: Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v2i5.919
<![CDATA[Abstrak Pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang seiring dengan tumbuhnya pembangunan yang ada. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah membuat suatu kebijakan tentang bagaimana menetralisir keberadaan penduduk pendatang dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Kota Surakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen. Pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen ini penting karena untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta. Metode yang penulis gunakan yaitu metode penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed Method), yakni campuran metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta dilihat dari dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi, dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Selain itu, dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan hasilnya belum sepenuhnya baik.]]>
<![CDATA[KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Zakki Adlhiyati]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Soehartono Soehartono]]>;
<![CDATA[Harjono Harjono]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuningsih Yulianti]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.197 KB)
|
DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4532
<![CDATA[Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.]]>
<![CDATA[Gerakan Ketahanan Pangan melalui Budidaya Ikan dalam Ember dalam Menghadapi Pandemik Covid-19 di Desa Kareo, Kabupaten Serang ]]>
<![CDATA[Muh. Herjayanto]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>;
<![CDATA[Ginanjar Pratama]]>;
<![CDATA[Mas Bayu Syamsunarno]]>;
<![CDATA[Rini Yanuarti]]>;
<![CDATA[Aidil Fadli Ilhamdy]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ PRIMA: Journal of Community Empowering and Services Vol 5, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/prima.v5i1.43968
<![CDATA[Desa Kareo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jawilan,. Kabupaten Serang, Banten. Mayoritas penduduk Desa Kareo merupakan pedagang, petani tradisional dan buruh harian lepas. Covid-19 menyebabkan dampak yang signifikan pada sektor perekonomian dan ketahanan pangan. Hal itu terlihat dari banyaknya para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Salah satu solusi untuk menghadapi pandemik Covid-19 dalam sektor ketahanan pangan adalah kegiatan budidaya ikan dalam ember. Kegiatan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi selama pandemi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara membudidayakan ikan dalam ember sebagai gerakan ketahanan pangan keluarga. Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan (koordinasi dengan Ketua RT), penyuluhan (survei dan evaluasi pengetahuan masyarakat tentang budikdamber), pelatihan budidaya, aplikasi/praktik langsung yang dilakukan oleh masyarakat, dan yang terakhir adalah monitoring-evaluasi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang cara budidaya ikan dalam ember. Selain itu, sebanyak 80% warga yang memelihara ikan berhasil dalam mengaplikasikan kegiatan budidaya dalam ember ini.]]>
<![CDATA[Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD ]]>
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Harjono]]>;
<![CDATA[Kristiyadi]]>;
<![CDATA[Annisa Nurul Alimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.368 KB)
|
DOI: 10.31316/jk.v6i2.2823
<![CDATA[Abstrak Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang–undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan Abstract This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company. Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy]]>
<![CDATA[ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>;
<![CDATA[Zakki Adlhiyati]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11 No 2 (2022): JURNAL GLOBAL CITIZEN JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.567 KB)
|
DOI: 10.33061/jgz.v11i2.6743
<![CDATA[This article discusses the civilian aspect in defamation cases which is intended to reform law enforcement against defamation cases. This article uses normative research methods and uses a legislative approach. Defamation is indeed an act that violates the law and certainly harms the person whose reputation is tarnished, but with this loss, it is seen that it is possible to resolve this issue can be resolved through a civil law approach with aspects of illegal acts. This is because the application of criminal sanctions is the ultimate medium, and also of course the essence is to look at the resolution of the problem. Reformulation of law enforcement policy in defamation cases leading to civil settlement is of course intended so that the aggrieved person also receives compensation from the perpetrator, and also the perpetrator is obliged to pay compensation, so as not to release the perpetrator of defamation for the act committed, but not in the presence of criminal sanctions law enforcement.]]>
<![CDATA[CORRELATION AND IMPLEMENTATION OF PHILOSOPHY OF PANCASILA IN INDONESIAN CRIMINAL SYSTEM ]]>
<![CDATA[Vincentius patria]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11 No 2 (2022): JURNAL GLOBAL CITIZEN JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.812 KB)
|
DOI: 10.33061/jgz.v11i2.7676
<![CDATA[The criminal system in Indonesia is still shackled to the influence of the criminal system inherited by the Dutch, which breathes liberalism. This is reflected in the criminal laws in Indonesia which still refer to the colonial legacy law. The criminal system that exists to this day is not based on the local wisdom of the Indonesian people, so it does not reflect Pancasila which is a value that is firmly held by the Indonesian people and is the source of all sources of law. The purpose of this paper is to examine the concept of punishment which shows the correlation and implementation of the Pancasila philosophy in the criminal system in Indonesia. The method used in this paper is a normative legal research method, with a conceptual approach and legislation. The result of this research is the relationship between the criminal system and the implementation of Pancasila values. Keywords: Criminal System, Pancasila, Philosophy.]]>
<![CDATA[Utilization of Plastic Waste in Sarirejo Village Ngaringan District Grobogan Regency ]]>
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Alfin Septian Pradana]]>;
<![CDATA[Daffa Luviansyah]]>;
<![CDATA[Eugenia Ivana Kasatyo]]>;
<![CDATA[Febriana Endah Permatasari]]>;
<![CDATA[Kameswari Dyah Tungga Dewi]]>;
<![CDATA[Nur’aini Kusuma Puteri]]>;
<![CDATA[Indah Kusuma Ningsih]]>;
<![CDATA[Ricca Padyansari]]>;
<![CDATA[Yunita Pratika Sari]]>
<![CDATA[ AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.201 KB)
|
DOI: 10.57235/aurelia.v1i2.167
<![CDATA[This community service activity aims to empower and improve the skills of the Sarirejo Village community through the activities of Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) women in Sarirejo Village and elementary school students in Sarirejo Village in utilizing plastic waste into ecobricks for mothers. Vertical garden and piggy bank for elementary school students, as well as fashion show competition for Galsari Hamlet residents. Community service activities were carried out by counseling methods for PKK Sarirejo Village women, Sarirejo Village Elementary School students, and Galsari Hamlet residents regarding the importance of using and processing plastic waste, the practice of using plastic waste into ecobricks, vertical gardens, piggy banks, and costumes. In carrying out activities, mentoring and evaluation of activities are carried out. The participation and enthusiasm of PKK women in making ecobricks as well as Sarirejo Village Elementary School students and Galsari Hamlet residents in activities were very good and actively contributed to counseling and plastic waste processing practices. The impact of this community service activity was able to increase public awareness regarding the importance of processing plastic waste in Sarirejo Village into ecobricks, vertical gardens, piggy banks, and costumes. This community service activity is expected to continue and benefit the people of Sarirejo Village.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PADA KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Wulandari Putri Hutami]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70243
<![CDATA[Artikel ini dibuat bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta problematika pelaksanaan putusan pengadilan dalam mengeksekusi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan wawancara hanya sebagai pelengkap yang merupakan bahan nonhukum dalam bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif atau deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huurf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta selaku eksekutor pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta mendapati sejumlah problematika pada pelaksanaan eksekusi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang mana terjadi penolakan pada Lembaga bimbingan Karir yang telah diputusan oleh hakim. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Anak ditempatkan di Rutan Kelas 1 Kota Surakarta dan di tempatkan di YPAN Bhina Putera Kota Surakarta.]]>
<![CDATA[ANALISIS UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt) ]]>
<![CDATA[Welcome Immanuel Pakpahan]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67621
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Spt telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti sebagai penunjang alat bukti.Kata kunci: Alat Bukti; Eksploitasi Terhadap Anak; PembuktianAbstrct: This study aims to determine the suitability of efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor as contained in the Sampit District Court Decision Number 93/Pid.Sus/2020/PN Spt have been in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the Public Prosecutor at trial has present valid evidence, namely witness testimony and the defendant's statement, as well as evidence as supporting evidence.Keywords: Evidence; Exploitation of Children; Evidence]]>
