Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.048

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Analisis Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Kewarganegaraan Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Penelitian Serambi Hukum Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Indonesian Journal of Law Research ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Domus Legalis Cogitatio

Itok Dwi Kurniawan

Universitas Sebelas Maret

Author-ID : 2565223

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Menakar Efektivitas Penggunaan Class Action Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen Itok Dwi Kurniawan; Avisenna Puntoaji; Dyna Wahyu Rahmalya; Mochamad Ilham Maulana; Nurul Jinan
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i1.621

Perlindungan konsumen mulai dikenal di Indonesia semenjak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini beriringan dengan semakin berkembangnya konsumen dengan pelaku usaha yang terus mengkikuti perkembangan zaman. Kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan prduksinya secara massal. Dalam proses produksi massal tersebut sering terjadi kesalahan baik yang dilakukan decara sengaja maupun tidak disengaja yang dapat merugikan konsumen dikarenakan produk yang dihasilkan tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha namun seringkali jumlah ganti kerugian yang diminta jumlahnya kecil sehingga dirasa tidak efektif apabila mengajukan gugatan secara individu. Metode Class Action atau disebut juga gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu upaya efektif untuk memperjuangkan hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Saat ini upaya perlindungankonsumen masih harus terus disuarakan agar para konsumen lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya dan penyempuranaan metode Class Action masih harus dilakukan agar dapat diterima dan memberikan manfaat bagi konsumen di Indonesia

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SURAKARTA Nadia Ayu Dewantari; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 5: Oktober 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i5.919

Abstrak Pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang seiring dengan tumbuhnya pembangunan yang ada. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah membuat suatu kebijakan tentang bagaimana menetralisir keberadaan penduduk pendatang dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Kota Surakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen. Pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen ini penting karena untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta. Metode yang penulis gunakan yaitu metode penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed Method), yakni campuran metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta dilihat dari dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi, dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Selain itu, dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan hasilnya belum sepenuhnya baik.

KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Zakki Adlhiyati; Itok Dwi Kurniawan; Soehartono Soehartono; Harjono Harjono; Sri Wahyuningsih Yulianti; Ismawati Septiningsih
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.

Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Harjono; Kristiyadi; Annisa Nurul Alimah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang–undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan Abstract This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company. Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy

ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM Arsyad Aldyan; Muhammad Rustamaji; Ismawati Septiningsih; Zakki Adlhiyati; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11 No 2 (2022): JURNAL GLOBAL CITIZEN JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

This article discusses the civilian aspect in defamation cases which is intended to reform law enforcement against defamation cases. This article uses normative research methods and uses a legislative approach. Defamation is indeed an act that violates the law and certainly harms the person whose reputation is tarnished, but with this loss, it is seen that it is possible to resolve this issue can be resolved through a civil law approach with aspects of illegal acts. This is because the application of criminal sanctions is the ultimate medium, and also of course the essence is to look at the resolution of the problem. Reformulation of law enforcement policy in defamation cases leading to civil settlement is of course intended so that the aggrieved person also receives compensation from the perpetrator, and also the perpetrator is obliged to pay compensation, so as not to release the perpetrator of defamation for the act committed, but not in the presence of criminal sanctions law enforcement.

CORRELATION AND IMPLEMENTATION OF PHILOSOPHY OF PANCASILA IN INDONESIAN CRIMINAL SYSTEM Vincentius patria; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11 No 2 (2022): JURNAL GLOBAL CITIZEN JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

The criminal system in Indonesia is still shackled to the influence of the criminal system inherited by the Dutch, which breathes liberalism. This is reflected in the criminal laws in Indonesia which still refer to the colonial legacy law. The criminal system that exists to this day is not based on the local wisdom of the Indonesian people, so it does not reflect Pancasila which is a value that is firmly held by the Indonesian people and is the source of all sources of law. The purpose of this paper is to examine the concept of punishment which shows the correlation and implementation of the Pancasila philosophy in the criminal system in Indonesia. The method used in this paper is a normative legal research method, with a conceptual approach and legislation. The result of this research is the relationship between the criminal system and the implementation of Pancasila values. Keywords: Criminal System, Pancasila, Philosophy.

Utilization of Plastic Waste in Sarirejo Village Ngaringan District Grobogan Regency Itok Dwi Kurniawan; Alfin Septian Pradana; Daffa Luviansyah; Eugenia Ivana Kasatyo; Febriana Endah Permatasari; Kameswari Dyah Tungga Dewi; Nurâ€™aini Kusuma Puteri; Indah Kusuma Ningsih; Ricca Padyansari; Yunita Pratika Sari
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 2 (2022): December 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

This community service activity aims to empower and improve the skills of the Sarirejo Village community through the activities of Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) women in Sarirejo Village and elementary school students in Sarirejo Village in utilizing plastic waste into ecobricks for mothers. Vertical garden and piggy bank for elementary school students, as well as fashion show competition for Galsari Hamlet residents. Community service activities were carried out by counseling methods for PKK Sarirejo Village women, Sarirejo Village Elementary School students, and Galsari Hamlet residents regarding the importance of using and processing plastic waste, the practice of using plastic waste into ecobricks, vertical gardens, piggy banks, and costumes. In carrying out activities, mentoring and evaluation of activities are carried out. The participation and enthusiasm of PKK women in making ecobricks as well as Sarirejo Village Elementary School students and Galsari Hamlet residents in activities were very good and actively contributed to counseling and plastic waste processing practices. The impact of this community service activity was able to increase public awareness regarding the importance of processing plastic waste in Sarirejo Village into ecobricks, vertical gardens, piggy banks, and costumes. This community service activity is expected to continue and benefit the people of Sarirejo Village.

Sosialisasi Produk Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Itok Dwi Kurniawan; Ismawati Septiningsih
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v7i1.8268

In essence, the regulation regarding children has been regulated in the Indonesian constitution, which is related to the regulation of human rights which is regulated in the 1945 Law of the Republic of Indonesia Article 28b paragraph 2 of the 2nd Amendment, August 18, 2000 clearly stipulates that children's rights are survival, growth and development as well as the right to protection from violence and discrimination. Childhood is a period of formation of character, personality and character. Forms of child protection are carried out from all aspects, starting with coaching in the family, social control over children's association. Law Number 35 of 2014 and also Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System principally aims to provide and protect children's rights so that they can live, grow and develop and participate optimally, and obtain protection from acts of violence and discrimination. The method of implementing this service is carried out in several activities, namely the survey stage, namely socialization. With the aim of realizing a Golden Generation of Child Protection Awareness

Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Itok Dwi Kurniawan; Suyatno Suyatno; Hanuring Ayu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.748

Marriage is the most awaited thing, especially for couples who will continue their relationship to a more serious level. However, interfaith marriage in Indonesia is something that is difficult to do, there are even some groups who disagree on the issue of interfaith marriage. This is not in accordance with the values of Human Rights, especially regarding the values of family and religious freedom. Of course this is not in accordance with the values contained in the constitution, as we know that Indonesia is a country that upholds the value of human rights. This type of research is library research, that is by browsing books or sources related to the chosen topic.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK (Studi Kasus Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Wng): PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK (Studi Kasus Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Wng) Yunita Rahma Wati; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 1 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL CITIZEN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v12i1.8581

This study aims to: (1) Know the basis for the judge's consideration in granting the application for marriage dispensation in case No. 120/Pdt.P/2022/PA.Wng. (2) Know the legal consequences caused after the application for marriage dispensation. This research is normative legal research that is prescriptive, meaning research that does not begin with a hypothesis. The approach taken is a statutory approach and a case approach with the types and sources of primary and secondary legal materials. This technique of collecting legal materials uses literature study techniques with the method of analyzing syllogism law materials through deduction thinking. The results showed that the judge in granting the application for marriage dispensation with various considerations, namely benefit and expediency, the existence of urgent reasons, the suitability of the evidence submitted with the facts of the trial, and the absence of a marriage prohibition. The legal consequence that arises with the granting of a marriage dispensation is that the bride and groom can legally marry according to the law. After the marriage of minors, the child is considered an adult and capable of carrying out legal acts.

Co-Authors Ajeng Andan Sari Alfin Septian Pradana Ana Pristiwijayani Annisa Nurul Alimah Arsyad Aldyan Aulia Putri Khairunnisa Avisenna Puntoaji Bambang Santoso Charista Eforina Waruwu Citra Permata Daffa Luviansyah Deby Sephira Br Depari Dimas Bagus Anggoro Bangun Dita Septi Damayanti Dyna Wahyu Rahmalya Emilia Sekar Respati Seto Eugenia Ivana Kasatyo Febrian Dafa Putra Febriana Endah Permatasari Galih Dwi Prasetyo Ginanjar Pratama Hanuring Ayu Harjono Harjono Harjono Herjayanto, Muh. Heru Ismaya Indah Kusuma Ningsih Ismawati Septiningsih Ismawati septiningsih Juli Setyo Rini Kameswari Dyah Tungga Dewi Kristiyadi Lia Lestari Mas Bayu Syamsunarno Mochamad Ilham Maulana Muhammad Rustamaji Muhammad Yusuf Airlangga Munandar, Aris Nadia Ayu Dewantari Nurâ€™aini Kusuma Puteri Nurul Jinan Pipit Widiatmaka Pipit Widiatmaka Putri Maha Dewi, S.H., M.H Rahma Putri Nabilah Ricca Padyansari Rini Yanuarti Rizki Rizki Samuel Bintang Robby Sigit Dwi Nugroho Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti Suyatno Suyatno Vincentius patria Wiwik Diah Muliasih Yovanisa Meirawati Yunita Pratika Sari Yunita Rahma Wati Zakki Adlhiyati Zakki Adlhiyati

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search