Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 24 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS" : 24 Documents clear

TELAAH EKSISTENSI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI TERDAKWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/PID/2017) Natasha Wijayanti
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Dissenting Opinion Hakim dalam memeriksa perkara pemalsuan surat berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik bahan hukum yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan diputusnya nanti, apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara majelis hakim sehingga musyawarah tidak dicapai mufakat maka Hakim menggunakan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP agar diperoleh putusan yang bulat. Doktrin mengenai perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sendiri lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Law, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Doktrin ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman. Adanya Dissenting Opinion membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Dissenting OpinionABSTRACTThe purpose of this research is to know the existence of Judge Dissenting Opinion in examining the matter forgery a letter based on the provisions of article 182 paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. This legal research is a normative legal research that is applied with case study approach. The sources of legal materials are primary and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials by the author is a document study or litterature study. Technique of analysis of law materials in this legal research is deduction with syllogistic method. Based on the result of the research, it is known that the Judge before declaring the decision in advance to decide what will be decided later if in the deliberation of Dissenting Opinion between the panel of judges so that the deliberation is not reached consensus then the Judge uses the provision of Article 182 Paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. The Dissenting Opinion doctrine itself was born and developed in countries that use the Common Law legal system, as in the United States and Britain. This doctrine then developed and adopted by countries that embrace the Civil Law system such as Indonesia, the Netherlands, France and Germany. Dissenting Opinion allows the public to know the background of the decision. The public can also judge the judges' quality of the dissent, especially to find out which judges hear more about the sense of justice developed in societyKey Words : Cassation, Judge Consideration, Dissenting Opinion

ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Pid.sus/2016) Mega Vidya
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian pengajuan kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan benar unsur mmeperkaya diri sendiri atau orag lain atau korporasi dengan pasal dengan Pasal 253 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa alsan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut didukung melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Makamah Agung yang menyatakan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”.Kata Kunci: Kasasi, Penuntut Umum, Tindak Pidana KorupsiABSTRACTThis study aims to determine the suitability of the filing of cassation by Public Prosecutors on the basis of Judex Factie not to properly consider enriching elements of themselves or other organizations or corporations with articles with Article 253 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research. The approach used is the law approach and case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The results of this study note that the appeal of the public prosecutor is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Law which is a legal regulation that is not applied or applied as it should not. These provisions are supported by the facts of the trial and the consideration of the Supreme Court of Justice which states that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Corruption jointly".Keywords: Cassation, Public Prosecutor, Corruption Crime

ANALISIS PUTUSAN LEPAS AKIBAT KESALAHAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI WANPRESTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016) Harimurti Umbulsari
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian Hukum ini bertujuan mengetahui perbedaan pertimbangan hukum hakim Judex Factie dengan Mahkamah Agung pada kasus pidana Penggelapan dan Pencucian Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan pendekatan kasus, metode penelitian kualitatif. Penulis tertarik untuk menliti sebuah perkara tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang dimana dalam kasus ini hakim salah dalam memberikan putusan yang kemudian diajukannya kasasi yang diterima dan diadili sendiri oleh Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 673/Pid.B/2015/PN Jkt Sel yang amarnya menyatakan dakwaan telah terbukti , tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ( onslagvanrechtsvervolging) yang kemudian memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan hartkat serta martabatnya, dalam amar tersebut hakim memberikan putusan tidak berdasar apa yang di tuntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yng kemudian diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam memberikan putusan karena Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidaa yang mana dijadikan dasar bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana yang dimana akhirnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016, telah sesuai dengan Pasal 255 KUHP, selanjutnya karena kasus ini dianggap sebagai kasus pidana maka terdakwa diputus dengan putusan pemidanaan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi membatalkan putusan dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan tindak pidana “Pencucian Uang”.Kata kunci :Judex Factie, Mahkamah Agung, kasasi.ABSTRACTThis Legal Research aims at knowing the diference between Judex Factie judge and Supreme Court in criminal cases of Eviction and Money Laundering. The research method used is normative legal research that is prescriptive and case approach, qualitative research methods. The author is interested in investigating a case of crime of embezzlement and crime of money laundering wherein in this case the judge is wrong in giving a verdict which is then submitted to the appeal received and tried by the Supreme Court. Decision of the South Jakarta District Court Number: 673 / Pid.B / 2015 / PN Jkt Sel whose sentence stated that the indictment was proven, but the act was49Analisis Putusan Lepas Akibat Kesalahan Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Wanprestasinot a crime and released the Defendant from all legal charges (onslagvanrechtsvervolging) which later restored the defendant's right in ability , the position of dignity and dignity, in the amendment the judge gave an unfounded verdict which was submitted by the Public Prosecutor who then filed an appeal to the Supreme Court on the grounds that the Panel of Judges was wrong in giving the verdict because the Panel of Judges in giving legal considerations did not elaborate on the element criminal elements which form the basis that the case is a civil case and not a criminal case in which the Supreme Court finally hears the case with the decision of the Supreme Court Number 1491 K / Pid.Sus / 2016, in accordance with Article 255 of the Criminal Code, then because of the case this is considered a case criminal, the defendant is decided by the sentence of conviction in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Code, the Supreme Court granted the appeal to annul the ruling by stating the defendant was guilty of a crime of "Emblem" and the crime of "Money Laundering".Keywords: Judex Factie, Supreme Court, cassation.

PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017) Nanang Prayoga
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dan terapan. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Dasar hukum yang digunakan Terdakwa dalam mengajukan permohonan Kasasi adalah Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan alasan Kasasi Terdakwa telah sesuai dengan pasal tersebut karena Judec Facti tingkat kedua telah tidak cermat dalam memahami dan mempelajari berkas-berkas perkara sehingga mengakibatkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, karena apa yang diperintahkan dalam pasal-pasal yang berkaitan telah terpenuhi. Pasal yang digunakan dalam menilai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara lain Pasal 253 ayat (1), Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Alasan Kasasi, Pertimbangan Hakim, Penipuan ABSTRACT This research aims to find out the suitability of the Defendant's Cassation Appeal and the legal reasoning of Supreme Court in deciding the case in the Supreme Court Verdict Number 342 K/Pid/2017. The research method used is normative legal research is prescriptive and applied. The result of this research revealed that the Defendant filed an appeal against the Manado High Court verdict. The legal basis used by the Defendant in appealing the Cassation is Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure, that the rule of law is not applied or applied is not as it should be, and the Defendant’s Cassation reason has been in accordance with the article because the second level Judec Facti has not been careful in understanding and studying the case files resulting in the law not being properly implemented, as mentioned in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure. The Legal Reasoning of Supreme Court in deciding cases have been in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, because what is ordered in the related articles has been fulfilled. Article used in judging the appropriateness of the Legal Reasoning of Supreme Court in deciding cases is Article 253 paragraph (1), Article 254, Article 255, and Article 256 of the Criminal Code Procedure. Keywords: Cassation, Cassation Appeal, Legal Reasoning, Fraud

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI” Rizki Lukman M
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKSuatu putusan hanya bisa dieksekusi setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi lamanya proses beracara di tingkat banding dan kasasi menjadi hambatan bagi para pencari keadilan untuk segera mendapatkan haknya. Pasal 180 ayat (1) HIR terdapat pengecualian bahwa putusan pengadilan negeri dapat dieksekusi meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, atau biasa disebut dengan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). dalam praktiknya hakim jarang sekali mengabulkan putusan serta merta meskipun hampir dalam setiap gugatan perdata pasti diajukan untuk diputus serta merta dalam petitumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam gugatan perdata yang diajukan di pengadilan negeri. Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doctrinal research dan bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta data hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Proses memeriksa dan memutus gugatan yang di dalamnya terdapat tuntutan putusan serta merta, hakim tidak hanya mempertimbangankannya secara yuridis tetapi juga secara non yuridis namun sifatnya hanya sebagai pelengkap setelah seluruh pertimbangan yuridis selesai dipertimbangkan, karena pada dasarnya suatu putusan tidak bisa lepas dari anasir-anasir non-hukum yang sifatnya subjektif. Pelaksanaan putusan serta merta masih ditemui berbagai macam hambatan yang bersifat formal maupun non formal meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 sebagai upaya represif sekaligus preventif agar masalah seperti pengembalian ke dalam keadaan semula (restutio integrum) akibat putusan pengadilan negeri dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi tidak teulang kembali.Kata Kunci : Putusan Serta Merta, Pertimbangan Hakim, Hambatan PelaksanaanABSTRACTA verdict can only be executed after having a permanent legal force, but the duration of the proceedings at appeal and cassation is an obstacle for justice seekers to get their rights immediately. In Article 180 paragraph (1) of the HIR there is an exception that the decision of the district court may be executed despite the appeal and appeal remedy, or commonly referred to as the Verdict Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). in practice the judge rarely grants the verdict immediately even in virtually139Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam Gugatan Perdata Yang Diajukan Di Pengadilan Negeri”every civil suit must be submitted for immediate termination in his petitum. This study aims to determine the legal basis and judge's judgment in examining and determining the demands of Uitvoerbaar Bij Voorraad in the civil suit filed in the district court. This legal research method is a legal research empirical or non-doctrinal research and is descriptive. Techniques of collecting legal materials used are interviews and document studies and library materials by using qualitative analysis techniques.In examining and deciding the lawsuit in which there is a demand of the verdict immediately, the judge shall not only consider it legally but also non juridically but only as a complement after all juridical considerations have been considered. Because basically a decision can not be separated from non-legal elements of a subjective nature. In the implementation of the verdict, there are still various obstacles that are formal and non-formal even though the Supreme Court has issued the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2000 and the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2001 as a repressive and preventive problems such as restitio integrum due to the decision of the district court being canceled at the appeal or cassation level do not reoccur.Keywords: Immediate Decision, Judge Consideration, Implementation Barriers

KONSEKUENSI KETIDAKHADIRAN SAKSI PELAPOR DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110PK/Pid.Sus/2016) Eli Sulis Setiyani
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan Teknik pengumpulkan bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisisnya adalah silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali dengan merujuk Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Kata Kunci: Saksi Pelapor, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ABSTRACT The purposes of this research is to find out whether the examination of the case without the presence of the Whistle Blower could be used as the reason for the submission of a Judicial Review in the trial of the Electronic Information and Transaction Crime case. This research is normative legal research. Data collection techniques used is library study and analysed by using deductive syllogism. The results of the study show that the examination of the case without the presence of the Wistle Blower in the trial of the Electronic Information and Transaction Crime case, could be used as the reason for the submission of a Judicial Review, referring to Article 263 Section (2) c of the Criminal Code Procedure, namely the of a real mistake.. Keywords: Wistle Blower, Judicial review, Electronic Information and Transaction Crime

ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA HAKIM MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 249 K/PID/2017) Imron Rizkyarno
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi alasan kasasi penuntut umum pembebasan terdakwa merupakan kesalahan hakim karena mengabaikan fakta-fakta persidangan perkara penganiayaan yang telah sesuai pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHAP.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif selogisme dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pada putusan bebas dapat diajukan kasasi dengan alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/PID/2017 telah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHAP karena hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya.Kata kunci: Putusan Bebas,Kasasi, Argumentasi Putusan Kasasi ABSTRACKResearch in order to write this essay aims to find out the argumentation of the reason for the appeal of the prosecutor to release the defendant is the judge's mistake for ignoring the facts of the trial in the case of Article 184 paragraph (1) jo article 197 paragraph (1) letter d jo article 253 paragraph ( 1) KUHAP.This research is a type of normative legal research, prescriptive and applied, with a case approach. The legal material collection technique used in this study is library research. The author uses the method of deductive logic of logistical analysis in this study.Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the free verdict can be submitted cassation on the grounds that the filing of Cassation by the Public Prosecutor based on the Decision of the Supreme Court Number 249 K / PID / 2017 is in accordance with article 184 paragraph (1) jo article 197 paragraph (1) letter d jo article 253 paragraph (1) KUHAP.Because the judge wrongly applied the law.Keywords: Free Verdict, Cassation, Cassation Decision Argument

UPAYA PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN KEKHILAFAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MENYURUH PENGRUSAKAN BARANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 74 PK/PID/2016) Nella Ayu Raninda
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

AbstrakJurnal penelitian ini bertujuan mengetahui upaya peninjauan kembali terpidana berdasarkan kekhilafan hakim mengabaikan fakta hukum menurunkan papan reklame rusak sebagai tindak pidana menyuruh pengrusakan barang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Kasus bermula pasa saat Billboard/papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tidak lagi berada di tempatnya karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu pihak PT. ABDA, Tbk telah diturunkan atau dibongkar dengan cara dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi yang dilakukan Terdakwa YU SHIAW SHIAN dan MERYNE selanjutnya dengan adanya surat tersebut maka MERYNE menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengerjakan penurunan papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan yang diajukan yaitu adanya Kekeliruan Judex Facti dan Judex Juris Karena Pengabaian Fakta Hukum salah Menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan (Involdoende Gemotiveerd) dalam Memutuskan Perkara.Kata kunci : Alat Bukti, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Menyuruh lakukan.AbstractThis research aims to know the journal attempts review convict based on the fault of judges ignore the fact the law take off the damaged billboards as a criminal act, he sent destruction of goods. This research includes the kind of normative legal research. The case began when Billboard pasa/Billboard that reads "ABDA INSURANCE" no longer in place because without the knowledge and permission of its owner, namely party PT. ABDA, Tbk has been downgraded or dismantled with the way tampered with so as not to can be worn again conducted the defendant YU SHIAW SHIAN and MERYNE further by the existence of the letter then MERYNE sent some of his men to tackle the decline in billboard that reads "ABDA INSURANCE" without first inform the entitled. Based on the research results and conclusions generated discussion that the defendant submits a review with reason put forward is that the existence of Confusion Judex Facti and Judex Juris Because Applying the law of criminal procedure of proof So it does not provide enough Consideration (Involdoende Gemotiveerd) in deciding the matter. Key words: Evidence tool, review, Judge criminal acts Sent to do.

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 K/MIL/2016) Yoga Bagas Gilang Pratama
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 237 K/MIL/2016 dimana dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa tidak terbukti atas kepemilikan ekstasi dalam perkara Narkotika. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang menganggap terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum pada pengadilan tingkat pertama karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Selanjutnya dalam putusan tersebut Hakim Mahkamah Agung menganggap terjadi kesalahan pada pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dan keterangan saksi yang dihadirkan tidak bersesuaian.Kata Kunci : Narkotika, Mahkamah Agung, Terdakwa ABSTRACT This research aims to examine the Judgment of the Supreme Court of Indonesia in Case Number 237 K/MIL/2016. In this case, the Judge decide the defendant is not guilty in narcotics case. This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge's law consideration which is asume that an error has occurred on first court level because it does not pay attention to the facts on the court. Furthermore, in the judgment the judge is asume an error has occurred on first court level in applying the correct law, because it does not pay attention to the fact on the court and witness statement are not appropriate. Keywords : Narcotics, Supreme Court, Defendant

AKIBAT HUKUM PARA TERDAKWA YANG TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN Kirana Intaniasari
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum Para Terdakwa yang tidak didampingi Penasehat Hukum dalam suatu perkara tindak pidana, dalam penelitian ini yaitu tindak pidana kehutanan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) mengatur bahwa seharusnya Para Terdakwa memenuhi unsur untuk mendapat pendampingan dari Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik secara cuma-cuma atau gratis. Kenyataan yang terjadi dalam kasus ini Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dari proses penyidikan hingga proses persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP. Sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya Para Terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan oleh Para Terdakwa cacat hukum dan tidak dapat diterima.Kata kunci: Akibat Hukum, Terdakwa, Penasehat Hukum.ABSTRACTThis Legal Research aims to find out the legal consequences of the Defendants who were not accompanied by a Legal Advisor in a criminal case, in this research is the forestry crime. The research methods used include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches. Based on the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code, it stipulates that the Defendants should fulfill the element to receive assistance from the Legal Advisor appointed by the investigator for free. The fact that happened in this case was that the Defendants were not accompanied by a Legal Advisor from the investigation process to the trial process. This is contrary to Article 56 of the Criminal Procedure Code. In accordance with applicable regulations, the Defendants should be released because all legal products produced by the Defendants are legally defective and unacceptable.Keywords: Legal Consequences, Defendant, Legal Advisor.

Page 1 of 3 | Total Record : 24

1 2 3

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA