Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1: 2021"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN MEMIDANA TERDAKWA DALAM KASUS PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1227 K/Pid/2014) ]]>
<![CDATA[Amak Syarifudin]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.95 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49930
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus pemalsuan akta otentik secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Mungkid, Jawa Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dengan menemukan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum[1]. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu Pertimbangan majelis hakim agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan mempidana terdakwa dalam perkara pemalsuan akta otentik telah sesuai dengan pasal 256 jo pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan negeri mungkid telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan. Mahkamah Agung telah mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu melanggar pasal 266 KUHP sebagaimana dalam dawaan kedua jaksa penuntut umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut umum, Pemalsuan Akta Otentik ABSTRACTThis study aims to determine the legal remedies of the Public Prosecutor at the Mungkid District Attorney's Office regarding the release of all legal claims in the case of authentic deed forging together at the Mungkid District Court, Central Java. The research method is a normative legal research that is prescriptive in nature. Prescriptive research is a study aimed at getting suggestions for solving certain problems by finding the coherence between legal norms and legal principles, between legal rules and legal norms, and coherence between behavior and legal norms. The data type use was secondary data. The secondary data sources used included primary and secondary law materials. Technique of collecting data use was library study and document study. The analysis technique used was deductive silogism method. the results of the research and discussion resulted in the conclusion that the panel judges’considerations granted the appeal submitted by the public prosecutor and convited the defendant in the case of authentic deed forgery in accordance with the article 256 jo article 193 paragraph (1) of the criminal code. The panel judges of supreme court is of the opinion that the district court judges may have applied the evidentiary law and did not properly consider the fact of the trial based on the evidence presented. The panel judges of supreme court has tried this case by declaring the defendant legally proven and convicted guilty of committing a crime to insert false information into an authentic deed which is in violated article 266 of the criminal code as in the second charge of the public prosecutor and imprisonment for 1 year.Keywords : cassation, Public prosecutor, Falsification of Authentic Deed[1]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.41]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 120 K/PID/2016) ]]>
<![CDATA[Maharani Dwi Pratiwi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.438 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50008
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pid/2016 . Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian terdapat 2 hal yang dianalisis yaitu kesesuaian alasan kasasi penuntut umum dengan pasal 253 KUHAP dan kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dengan pasal 191 ayat (1). Ditemukan pada putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.B/2015/ PN Slk majelis hakim telah salah menjatuhkan putusan “bebas” karena tidak majelis hakim tidak memperhatikan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemalsuan surat, oleh karena itu alasan penuntut umum dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan pasal 253 KUHAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pid/2016 menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) telah sesuai dengan pasal 191 ayat (1), ditemukan bahwa benar terdakwa telah melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, namun tidak memenuhi unsur surat yang dapat dipalsukan sebagaimana diatur dalam pasal 264 KUHP.Kata Kunci: putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), alasan kasasi, dan pertimbangan hakim ABSTRACTThis study analyzed and examined the problems regarding free decisions from all claims legal (onslag van alle rechtsvervolging) in cases of criminal fraud in the Supreme Court Decision Number 120 K/Pid/2016. This study is a descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials through literature study collection techniques. In the results of the study there were 2 things that were analyzed, namely the suitability of the reason for the appeal of the public prosecutor with article 253 of the Criminal Procedure Code and the suitability of the decision of claims legal of all legal claims (onslag van alle rechtsvervolging) with article 191 paragraph (1). It was found in the verdict of the first court, namely the decision of the Solok District Court Number 36 / Pid.B / 2015 / PN Slk the panel of judges had incorrectly stated a "free" decision because the panel of judges did not pay attention to the evidence revealed in the trial which indicated that the defendant was proven, therefore the reason of the public prosecutor could be justified and in accordance with article 253 of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court's decision Number 120 K/Pid/2016 decided the claims legal from all lawsuits (onslag van alle rechtsvervolging) in accordance with article 191 paragraph (1), found that the defendant had indeed falsified the letter as stipulated in article 263 of the Criminal Code, but not fulfill the element of the letter that can be falsified as stipulated in article 264 of the Criminal Code.Keywords: claims legal from all lawsuits (onslag van alle rechtsvervolging), reasons for cassation, and consideration of judges]]>
<![CDATA[ARGUMENTASI HAKIM MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RINGAN TERHADAP PENOLAKAN ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA DALAM PERKARA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH ]]>
<![CDATA[Alfian Kusuma Prayogi & Kristiyadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49923
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap penolakan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara mengajak anak bersetubuh berdasarkan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menentukan alasan kasasi yang diperbolehkan, sehingga argumentasi hakim dalam menolak alasan permohonan kasasi didasarkan ketentuan tersebut.Kata Kunci: Kasasi, Perlindungan Anak, Argumentasi Hukum ABSTRACTThis study examines the problems regarding the arguments of judges in imposing lighter sentences on the refusal of reasons for the appeal of the Public Prosecutor and the Defendant in the case of inviting children to intercourse under Article 253 of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code determines the reason for the cassation that is permissible, so that the judge's argument in rejecting the reason for the appeal is based on that provision.Keywords: Cassation, Child Protection, Legal Argument]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI OLEH HAKIM AGUNG YANG MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SESUAI DENGAN PASAL 256 jo. Pasal 193 KUHAP (STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 519 K / PID / 2017) ]]>
<![CDATA[Intan Clara Permata Hati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49999
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi berdasarkan judex facti membebaskan terdakwa dari dakwaan dan pertimbangan Hakim Agung perkara Penipuan dan pertimbangan hakim menjatuhkansanksi pidana sesuai dengan Pasal 256 KUHAP.Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara penipuan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 KUHAP.Kata Kunci : Pembatalan Putusan, judex facti, Mahkamah Agung, Tindak Pidana Penipuan ABSTRACT This research aims to determine whether the judges of the Supreme Court considerations which grants the request of the cassation of the public prosecutor and the imposition of a criminal against the Defendant in the case of fraud has been in accordance with Article 253 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This legal research is a normative legal research that is prescriptive or applied with case study approach. Sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials used by the author is a document study or literature study. Technique of analysis of law material in this research is deduction with syllogistic method. Based on the result of the research, it is concluded that the consideration of the Supreme Court judge which grants the request of the cassation of the prosecutor and the imposition of criminal sanction against the defendant in the case of fraud is in accordance with the provisions of Article 253 jo of Article 193 of the Criminal Procedure Code.Keywords: Trier of Facts, judex facti, Supreme Court, Fraud]]>
<![CDATA[UPAYA PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA BERDASARKAN KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN HAKIM SEBAGAI NOVUM DALAM MENGADILI PERKARA PEMALSUAN SURAT ]]>
<![CDATA[Reynald Belfast Alexander]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49933
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini untuk mengkaji upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana berdasarkan kekeliruan atau kekhilafan hakim sebagai novum dalam mengadili perkara pemalsuan surat telah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP dan mengkaji kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan upaya peninjauan kembali dan memutus Terpidana lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 266 KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hakim telah khilaf dan keliru secara nyata menyatakan bahwa Pemohon terbukti menggunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebab surat palsu yang didakwakan didasarkan pada persangkaan dan dugaan saksi-saksi, serta bukti surat palsu tersebut hanya berupa fotokopi, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pemalsuan Surat, Novum ABSTRACTThis study aims to examine the review efforts submitted by the convicted person based This study is to examine the review efforts submitted by convicts based on a mistake or oversight of the judge as novum in adjudicating cases of forgery of letters in accordance with Article 263 of the Criminal Procedure Code and reviewing the suitability of the Supreme Court's consideration in granting a review and deciding the convicts of all lawsuits are appropriate with Article 266 of the Criminal Procedure Code. The method used in this study is normative research that is prescriptive and applied. The approach used is the case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique is a case study. Legal materials are processed using deductive syllogism methods. Based on the result by the reasearch and the study that the judge erroneously and erroneously stated that the Applicant was proven to be using a fake letter as charged in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code because the fake letter being indicted was based on suspicion and alleged witnesses, and proof of the fake letter was only a photocopy, so the Supreme Court grant a request for reconsideration and declare the Defendant free from all lawsuits.Keywords: Review, Letter Forgery, Novum]]>
<![CDATA[KUMULASI OBYEKTIF GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU SURAT GUGAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017) ]]>
<![CDATA[Yolanda Feberta Savitri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50011
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Agung dalam mengabulkan kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 3057 K/Pdt/2001, serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Agung yang menyatakan kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) pada putusan nomor 1330 K/Pdt/2017.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan analisis silogisme deduktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan dikabulkannya kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 karena Hakim Agung berpendapat gugatan penggugat erat kaitannya. Adapun pertimbangan Hakim Agung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001, menyatakan kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena petitum tidak jelas (obscuur libel) antara gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Kumulasi Obyektif ABSTRACTThe aims of this research is analyzing the consideration of Supreme Court judges that permit objective cumulative claims of default and tort at verdict number 3057 K/Pdt/ 2001, analyzing the consideration of Supreme Court judges that the objective cumulative claims of default and tort is not acceptable (niet ontvankelijke verklaard) at verdict number 1330 K/Pdt/2017.This study is descriptive normative research with the case approach, this research use the primary law sources and secondary law sources as legal source. The technique of collecting legal material in this research use library studies. The technique of analyzing legal materials with analysis of deductive syllogism.Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the objective cumulative claim of default and tort on the decision of the Supreme Court judges verdict number 3057 K/Pdt/2001 was because the plaintiff claim was closely related. The consideration of Supreme Court Judge at verdict number 1330 K/Pdt/2017 objective cumulative claim of default and tort cannot be accepted (niet ontvankelijke verklaard) because the petitum is not clear (obscuur libel) between claims of default or tort. Keywords: Judge Opinion, Default, Tort, Objective Cumulation]]>
<![CDATA[KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2644 K/PID.SUS/2016) ]]>
<![CDATA[Ali Akbar Maududi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49928
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas judex factie dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 256 KUHAP junto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normative atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana di bidang Informasi Transaksi dan Elektronik dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Informasi dan Transaksi Elektronik ABSTRACTThis study aims to determine the suitability of the Public Prosecutor's cassation reasons against judex factie free decisions with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and the suitability of Supreme Court judgments to grant cassation and impose criminal charges against defendants of criminal offenses in the Information and Electronic Transactions field with Article 256 KUHAP junto Article 193 paragraph (1) KUHAP. This study is a normative or doctrinal study conducted by examining library materials consisting of primary legal materials, namely legislation and judicial decisions, and secondary legal materials, namely textbooks written by legal experts and legal journals. The results of this study explain that accordance the reason the Public Prosecutor submitted a cassation application in a criminal case in the Transaction and Electronic Information field with Article 253 paragraph (1) letters a of the Criminal Procedure Code. Keywords: Cassation, Public Prosecutors, Information and Electronic Transactions]]>
<![CDATA[KAJIAN PARADIGMATIK PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM ACARA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Roy Arta Putera R]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50006
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara paradigmatik perbedaan dan persamaan hukum acara pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, kemudian disimpulkan bahwa perbedaan paradigmatik mengenai KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang paling mendasar yaitu konsep diversi, keadilan restoratif dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketiga konsep baru tersebut belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketiga konsep tersebut telah menjawab dan memenuhi nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian mengenai persamaan antara KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sama-sama mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusianya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih terkhususkan kepada hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).Kata Kunci: KUHAP, diversi, keadilan restoratif, UU SPPA ABSTRACTThis study aims to find out paradigmatically the differences and similarities of KUHAP and the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system. This research is a normative and prescriptive with a conceptual approach. Then it was concluded that the paradigmatic differences regrading KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system namly the diversion, restorative justice, and LPKA. hese three new concepts have never been made in Indonesian laws and regulations and these three concepts have answered and agreed on the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international regulations that have been ratified by Indonesia. The regarding the similarity between KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system equally regulated regarding the protection of human rights. But in the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system is more specific to the rights of children who are dealing with the law.Keywords: KUHAP, diversion, restorative justice, UU SPPA]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS SEMA NOMOR 8 TAHUN 2011 SEBAGAI PERANGKAT PENYELEKSI PERKARA PIDANA DAN PEMBATAS PEMENUHAN HAK–HAK TERDAKWA ]]>
<![CDATA[Agung Dwi Wicaksono & Edy Herdyanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49922
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 sebagai instrumen penyeleksi dalam perkara pidana, mengetahui pemenuhan hak–hak terdakwa jika adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan alasan perkara tidak memenuhi syarat diajukannya kasasi berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Untuk meneliti permasalahan tersebut penulis berusaha menganalisis Surat Tembusan Mahkahmah Agung Nomor 22/PANMUD.PIDANA/I/2018 dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 731/PID/2017/PT SBY dikaitkan dengan hukum acara pidana, dengan menggunakan kajian dari segi filosofis dan yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dan pembahasan penulisan hukum ini adalah Kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 berfungsi sebagai penyeleksi perkara pidana yang akan diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. SEMA Nomor 8 Tahun 2011 menjadi peraturan yang baku dan harus dijalankan. Pemenuhan hak-hak terdakwa dengan adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 maka terdakwa atau penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali jika perkara tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan.Kata Kunci: SEMA Nomor 8 Tahun 2011, Hak–hak Terdakwa, Upaya Hukum ABSTRACTThe purpose of writing this low is to know the position of SEMA Number 8 of 2011 as an instrument selection of criminal case, find out the fulfillment right of defendant if there are the limitasion of SEMA Number 8 of 2011.The appeal cassasion application submitted by defendant wasn’t accepted by Makamah Agung because the case did not meet the requirements for filing an appeal based on SEMA Number 8 of 2011 about Cases that didn’t meet the requariments for cassation and reconsideration. To research the case, the writer tries to analyze the copy letter of Supreme Court Number 22/PANMUD.PIDANA/I/2018 and the decision of Surabaya High Court Number 731/PID/2017/PT SBY is associated with criminal procedure law, using philosophical and juridical studies. The research methot used in this laws writing is normative legal research or known as doctrinal low, is this the research conducted by searching the library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The result and discussion of laws writing is the Position of SEMA Number 8 of 2011 as a scriminal case selection that’s it will be filed for cassation or reconsideration to Supreme Court. SEMA Number 8 of 2011 is a standard rules and must be implemented. Fulfillment of the defendant rights by limitation in SEMA number 8 of 2011 the defendant or public prosecutor can not submit an appeal and review if the case does not meet the requirement or the rules forth in SEMA Number 8 of 2011. Appeals is the lat remedy that can be done.Keywords: SEMA Number 8 Tahun 2011, Defendant’s rights, Legal effort]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN JUDEX FACTI KELIRU MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Indra Prakosa]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49998
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan Judex Facti keliru menafsirkan peraturan hukum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan putusan sebelumnya dibatalkan serta diadili sendiri oleh Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 255 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Korupsi, Kasasi, Keliru Menafsirkan Peraturan Hukum. ABSTRACTThis study examines the problems regarding the consideration of the Supreme Court to decide upon the Public Prosecution Cassation Application based on the reasons Judex Facti misinterpreted the legal regulations based on Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This study is a normative legal research that is prescriptive and effective. The approach used is the law approach and case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal matters obtained are then processed using deductive syllogism methods. The Cassation Appeal of the Public Prosecutor was granted by the Supreme Court Judges and the previous decision was canceled and tried by the Supreme Court on the Decision of the Supreme Court based on Article 253 paragraph (1) and Article 256 paragraph (1) KUHAP jo. Article 255 paragraph (1) KUHAP.Keywords: Corruption, Cassation, Misinterpreting Legal Regulations.]]>
