Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
28 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 2: 2021"
:
28 Documents
clear
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)
Wahyu Sari Asih
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.888 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51073
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor yaitu KUHAP terutama Pasal 184 jo Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dihubungkan dengan premis minor yaitu fakta hukum terkait pembuktian dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.Kata Kunci : pertimbangan hakim, putusan pidana, kekerasan terhadap anak ABSTRACTThis study aims to describe and examine the issue of appropriateness of judges' judgment in imposing criminal sanctions in the crime of violence against children with Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76C jo Article 80 paragraph (1) of the Child Protection Act. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study, furthermore the technical analysis used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions based on the major premise submission namely KUHAP especially Article 184 jo Article 183 jo Article 183 jo Article 193 paragraph (1) and Article 76C jo Article 80 paragraph (1 ) The Child Protection Act is associated with a minor premise, namely legal facts related to the evidence and consideration of judges in Decision Number 166 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pwt. The results of the study showed that the judge's judgment of criminal sanctions in the crime of committing violence against children was in accordance with the provisions of Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76C in conjunction with Article 80 paragraph (1) of the Child Protection Act.Keywords : judge's consideration, criminal verdict, violence against children
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENYATAKAN KEKELIRUAN DALAM PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PUTUSAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/PID/2017)
Mahendra Galih Ivandanu
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.191 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51091
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 319/PID/2016/PT.BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan ahli dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 319/PID/2016/PT.BDG. Menurut pertimbangan keterangan terdakwa, korban seharusnya dinyatakan menderita luka ringan, namun Judex Factie telah keliru menyatakan sebagai luka berat. Pengajuan kasasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang sesuai dengan Pasal 253 KUHAP.Kata kunci: kasasi, judex facie, pertimbangan hakim ABSTRACTThis study aims to determine the reason for the appeal by the Public Prosecutor against the decision of the West Java High Court Number. 319/PID/2016/PT.BDG. The research method used is normative legal research. Consideration of the Supreme Court overturned the verdict because it considered Judex Factie wrongly applied the law, did not consider witnesses who relied on the defendant and expert testimony in the trial. The Supreme Court overturned the decision of the West Java High Court Number. 319/PID/2016/PT.BDG. In consideration of the defendant's testimony, the victim should have suffered minor injuries, but Judex Factie had mistakenly stated that she was seriously injured. Submission of this appeal is not carried out in accordance with the provisions of the Law in accordance with Article 253 of the Criminal Procedure Code.Keywords: Cassation, Judex Facti, Consideration of the Judge
ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK DIPERTIMBANGKAN FAKTA PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI WANPRESTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/PID/2017)
Galih Sukma Abdillah
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.772 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51086
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi kasasi Penuntut Umum atas dasar tidak dipertimbangkan fakta persidangan dalam pembuktian tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagai perbuatan ingkar janji disesuaikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa argumentasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d jo. 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yakni putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 41/PID/2017/PT.BDG yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 213/Pid.B/2016/PN.Mjl telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan wanprestasi dibuat tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dan tanpa adanya alasan hukum yang menjadi dasar didalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci: Kasasi, Wanprestasi, Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut. ABSTRACTThe purpose of this Legal Research is to find out the argumentation of the Public Prosecutor on the basis of not considering the facts of the trial in proving the perpetration of fraud as a violation of the promise adjusted to the provisions in the Criminal Procedure Code. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal materials in the form of primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique in this study is by way of library research. Based on the results of the study note that the arguments of the Public Prosecutor are in accordance with the provisions of Article 197 Paragraph (1) letter d jo. 253 Paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code, namely the decision of the West Java High Court Number 41 / PID / 2017 / PT.BDG which cancels the Decision Court of the Majalengka District Number: 213 / Pid.B / 2016 / PN.Mjl has wrongly applied the law in adjudicating the case The defendant and stated the defendant's actions are not a criminal offense but the breach of contract is made without considering the facts of the trial and without the legal reasons that are the basis in passing the decision.Keywords: Cassation, Breach of Contract, Continuing Fraud Crime.
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA DESERSI DENGAN PASAL 87 KUHPM (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018)
Wimasaritwa Danar Prahyangan
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.462 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51078
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana Desersi. Jenis penelitian adalah penelitian Hukum normatif dengan sumber bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan analisis bahan hukum dengan metode silogisme dan interpretasi dengan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui persidangan tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Nomor putusan 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 atas nama Terdakwa Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 yang dalam putusannya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer telah sesuai dengan Pasal 87 KUHPM terkait tindak pidana Desersi. Kesesuaian itu dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Saksi dan alat bukti surat berupa 18 (delapan belas) lembar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Oktober sampai Nopember.Kata Kunci: Pengadilan Militer; Pertimbangan Hakim Militer; Tindak Pidana Desersi. ABSTRACTThis research aims to review the consideration of Judges of the II-11 Military Court in Yogyakarta in giving sentences to the Defendant of the Desertion criminal act. This type of research is normative legal research with the source of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is conducted by literature study, using a case approach and analysis of legal materials with syllogism and interpretation methods with deductive thinking patterns. Based on the research results, it is identified that the Desertion criminal act decided by the Yogyakarta Military Court II-11 with Decision Number 24-K/PMII-11/AD/IV/2018 on behalf of the Defendant Sumardi as Serda NRP. 638139 where the Defendant was sentenced to 1 (one) year in prison and an additional criminal termination from the Military Service in accordance with Article 87 of the Criminal Procedure Code relating to the crime of desertion. This conformity is proved by the existence of 2 (two) pieces of evidence in the form of witness statements and letter evidence in the form of 18 (eighteen) absences on behalf of the Defendant from October to November.Keyword: Military Court; The Consideration of MilitaryJudges; The Crime of Desertion.
ACESS TO JUSTICE MELALUI CLASS ACTION
Rizki Cintia Devi & Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.503 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51102
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah access to justice dapat ditempuh melalui class action. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Access to justice diartikan sebagai peluang bagi semua orang dalam memperoleh keadilan (justice for all). Pemerintah mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok atau class action yang memiliki arti prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok. Class action juga memiliki fungsi publik terhadap kebijakan yang luas dalam berbagai peraturan yang melibatkan banyak orang. Hasil penelitian menunjukan access to justice melalui class action digunakan sebagai pemenuh hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan dengan menggunakan mekanisme sebagai perlindungan hak-hak individu untuk menegakkan keadilan bagi semua. Kata Kunci : Class action, Access To Justice, Hak Asasi Manusia ABSTRACTThis study aims to determine whether access to justice can be reached through class action. This research is normative legal method. The technical data collection in this research used a literature study. Access to justice defined as an opportunity for all people to obtain justice (justice for all). The government regulates Class action, which means procedure for lawsuit, in one or more people who represent a group submit a claim for themselves and also represent the group. Class action also has public function, on a broad policy towards various regulations involving many people. The result of this research is access to justice through class action used as a fulfillment of human rights to obtain justice by using a mechanism to protect individual rights to uphold justice for all.Keywords: Class action, Access To Justice, Human Rights
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/MIL/2018)
Fauzhan Azhima
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.893 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51072
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum argumentasi Terdakwa mengajukan alasan kasasi berdasarkan judex facti salah menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika serta pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa argumentasi Terdakwa mengajukan alasan kasasi berdasarkan Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan saksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, sehingga Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan mengadili sendiri, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana pokok selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.Kata Kunci: alasan kasasi, penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim, pemecatan dari dinas militer ABSTRACTThis study aimed to examine the defendant's argument the legal issues argued by Judex facti appeal misapplied the law in the case of drug abuse as well as the consideration of the Supreme Court sanctioned imprisonment and dismissal from military service in the matter of drug abuse. The method used is a prescriptive normative research and applied. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by way of literature / documents,The results of this study, it has been known that argument the defendant argued an appeal by Judex facti misapplied the law in the case of drug abuse in accordance with Article 239 paragraph (1) letter a of Law Number 31 of 1997 on Military Justice and the consideration of the Supreme Court dropped the witness criminal imprisonment and dismissal from military service in accordance with Article 242 paragraph (1) of Law No. 31 of 1997 on military Justice in conjunction with the Code of military Penal Code forThe defendant is deemed no longer worth and deserve to be preserved in official Army personnel, so that in accordance with Article 26 of the Code of Penal Military (KUHPM) and the Supreme Court Circular (SEMA) No. 4 of 2014 to be dishonorably discharged from military service, so the Supreme Court annul the Decision High Military Court I Medan and prosecute itself, the defendant was found guilty and liable to criminal penalties staple for 1 (one) year imprisonment and additional penalty is dismissed from military service.Keywords: a reason cassation, substance abuse, consideration of the judge, dismissal from military service
ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PIDANA DIDASARKAN PADA SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012 OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. Pms)
Ratih Yustitia
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.127 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51097
ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana penjatuhan pemidanaan menerobos pidana minimum dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS dilihat dari ketentuan yang termuat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, bagaimana kedudukan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yakni menerobos pidana minimum yang dijadikan dasar hakim untuk memidana pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pemidanaan menerobos pidana minimum dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS terjadi karena hakim memiliki keyakinan lain. Proses persidangan ditemui fakta bahwa pelaku lebih memenuhi unsur sebagai end user, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum, sehingga hakim menggunakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 untuk memidana pelaku. Adapun apabila sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka seharusnya diputus bebas. Tidak lazim bagi seorang hakim tetap memidana seorang terdakwa menerobos pidana minimum berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012. Hal ini, dikarenakan SEMA bukanlah merupakan undang-undang. SEMA tidak dibuat oleh badan legislatif melainkan oleh badan yudikatif.Kata Kunci: Pidana Minimum, SEMA, narkotika ABSTRACTThis study describes and examines the problem, first, how the imposition of criminals breaks through the minimum criminality in decision No. 76 / Pid.Sus / 2016 / PN. PMS is seen from the provisions contained in the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, how does the position of SEMA Number 7 of 2012 concerning the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court as the Acting Guidelines for the Court, namely breaking through the minimum criminal sentence which is the basis of the judge to convict the perpetrators of narcotics crimes. The results of the study indicate that the imposition of criminals breaks through the minimum criminal sentence in Decision Number 76 / Pid.Sus / 2016 / PN. PMS occurs because the judge has other beliefs. In the trial process, it was found the fact that the defendant more fulfilled the elements as end users, but the article was not indicted by the public prosecutor thus, the judge used SEMA Number 7 of 2012 to convict the defendant. Whereas if in accordance with Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, then it should be decided freely. It is not uncommon for a judge to remain convicted that a defendant breaks a minimum criminal sentence based on SEMA No. 7 of 2012. This is because SEMA is not a law. SEMA is not made by the legislature but by the judiciary.Keyword: Minimum Criminality, SEMA, narcotics
AKIBAT HUKUM HAKIM MENGABAIKAN HUKUMAN MINIMAL DALAM PENAMBANGAN TANPA IZIN DIKAWASAN HUTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID.SUS.LH/2017)
Harfy Zulfa N
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.953 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51087
ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dibawah minimal pidana penambangan di kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Keputusan hakim menjatuhkan pidana lebih rendah dari ancaman minimal tindak pidana penambangan dikawasan hutan merupakan kesalahan penerapan hukum yang hukuman minimalnya menurut Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun hakim tingkat pertama mengadili terdakwa dengan hukuman dibawah minimum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kata Kunci: Hakim; Hutan; dan Pertambangan tanpa Izin. ABSTRACT This research aim to determine the error in applying the ruling of the judge who judged under minimal criminal mining in forest areas. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. Research results show that the decision of the judge dropped the criminal threat is lower than minimum criminal acts come within the forest mining is the application of the law of error minimum penalty according to Article 89 paragraph (1) letter a Jo article 17 paragraph (1) Letter b of the Act number 18 year 2013 are convicted with imprisonment is the shortest of three (3) years and the longest 15 (fifteen) years and criminal fines of at least Rp RP 1.500.000.000 (one billion five hundred million rupiah) and most widely RP RP 10.000.000.000 (ten billion rupiah), however, the judge of first instance adjudicate defendant guilty under the minimum that is imprisonment for 8 (eight) months and criminal fines amounting to Rp RP 1.500.000.000 (one billion five hundred million rupiah).Keywords: Judge; Forest; and Illegal Mining.
STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG TIDAK LENGKAP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KASASI SENGKETA SARANG BURUNG WALET (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)
Teresia Mira PW & Harjono
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.833 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51098
ABSTRACTThis study aims to examine the problems regarding the incomplete judge’s consideration (onvoldoende gemotiveerd) as the reason for the application of cassation in the dispute over swiftlet bird nest, the indicators of the judge’s consideration who are onvoldoende gemotiveerd, and the legal consequences of being granted a cassation application against the parties in dispute. This research occupied descriptive normative legal research. The sources of legal material were primary and secondary legal material using library studies as technique of legal material collection. The analysis technique employed in this study was qualitative analysis with deductive processing for the legal material. The results of legal research indicate that the judge’s consideration who is onoold gemotiveerd can be used as the reason for a cassation application since judex factie is proven not to meet the material requirements of Article 50 Jo. Article 53 Section 2 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Authority Jo. Article 68 A Section 2 of Law Number 49 of 2009 concerning General Courts. In accordance with the reason for the cassation, it was found an indicator of the judge’s consideration who is onoold gemotiveerd. The legal consequence of being granted the cassation is the cancellation of the verdict of Pontianak District Court Number: 06/PDT/2011/PT.PTK which has strengthened the verdict of Putussibau District Court Number: 01/PDT.G/ 2010/PN.Ptsb. Therefore, the losing side is obliged to implement legal obligations contained in the verdict of the Supreme Court voluntarily.Keywords: Onvoldoende gemotiveerd, Reasons for Cassation, Disputes over Swiftlet Bird NestABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) sebagai alasan permohonan Kasasi sengketa sarang burung walet, indikator dari pertimbangan hakim yang onvoldoende gemotiveerd dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan Kasasi terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif adalah jenis dalam penelitian hukum ini. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah bahan Hukum primer dan sekunder dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Kemudian teknik analisis yang digunakan kualitatif dengan pengolahan bahan Hukum cara deduktif. Hasil penelitian hukum menunjukan bahwa pertimbangan Hakim yang onvoldoende gemotiveerd dapat dijadikan alasan permohonan Kasasi dikarenakan judex factie terbukti tidak memenuhi syarat materiil Pasal 50 Jo. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Terhadap alasan Kasasi tersebut dapat diketemukan indikator dari pertimbangan hakim yang onvoldoende gemotiveerd. Akibat hukum dikabulkannya Kasasi adalah dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:06/PDT/ 2011/PT.PTK yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor:01/PDT.G/ 2010/PN.Ptsb, oleh karenanya para pihak yang kalah diharuskan melaksanakan kewajiban hukum yang tertuang dalam amar putusan Mahkamah Agung dengan suka rela. Kata Kunci: Onvoldoende gemotiveerd, Alasan Kasasi, Sengketa Sarang Burung Walet.
TELAAH NILAI PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS PERLUASAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
Elsa Syafira Destiana & Sri Wahyuningsih Yulianti
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51071
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kesesuaian pembuktian dengan menghadirkan keterangan saksi Testimonium de auditu dengan KUHAP dan penilaian kekuatan pembuktian kesaksian testimonium de auditu dengan ketentuan KUHAP. Penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif bersifat perskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka.Kehadiran saksi testimonium de auditu pada kasus pencabulan anak tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 27 jo penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, karena dalam Pasal 1 angka 27 bahwa “keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” dan Pasal 185 ayat (1) bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Namun makna keterangan saksi terdapat perluasan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 bahwa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami, sehingga saksi testimonium de auditu dapat dihadirkan di persidangan sebagai alat bukti. Tetapi terletak pada sejauh mana relevensi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang dihadapi, dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Penilaian dan kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Keterangan Saksi, Testimonium De Auditu, Kekuatan Pembuktian, Tindak Pidana Pencabulan. ABSTRACT This study aims to examine the suitability of proof by presenting the testimony of the witnesses of the Auditor de Testimonium with the Criminal Procedure Code and the assessment of the strength of the testimony of the testimonium de auditu with the provisions of KUHAP. This legal writing is the writing of normative law that is both descriptive and applied. Legal material collection techniques use the literature study method. The presence of testimonium de aud witnesses in the case of child molestation was not in accordance with Article 1 point 27 in conjunction with Article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, because in Article 1 point 27 that "witness testimony concerning a criminal event he heard himself, he saw himself, and he experienced himself by mentioning the reason for his knowledge "and Article 185 paragraph (1) that witness testimony as evidence is what the witness stated in court. However, the meaning of witness testimony is that there is an expansion in accordance with the Constitutional Court Decree Number 65 / PUU-VIII / 2010 that witness testimony concerning a criminal event that he did not hear on his own, he saw for himself, and he experienced, so the witness of the testimonium de auditu could be presented at the hearing as evidence. But it lies in the extent to which the release of testimony given to the case that is being faced, is associated with other evidence. The assessment and strength of proof of the testimonies of the testimonium de auditu witness as valid evidence has the power of proof as evidence evidence as stipulated in Article 184 paragraph (1) letter d jo Article 188 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Witness Testimony, Testimonium De Auditu, Strength of Proof, Criminal Offenses.