Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
28 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 3: 2021"
:
28 Documents
clear
<![CDATA[KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE YANG DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 310/Pid.Sus/2018/PN Png) ]]>
<![CDATA[Laras Iga Mawarni]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.616 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55051
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi a de charge yang digunakan Hakim untuk memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka atau dokumen, teknik analis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi a de charge sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (1) KUHAP, keterangan saksi a de charge dalam pemeriksaan telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP dan berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, membebankan kewajiban hukum kepada hakim ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi sehingga diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadi pertimbangan Hakim yang mempekuat keyakinan Hakim dalam membuat suatu putusan. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana 5 (lima) tahun penjara. Kata Kunci: alat bukti, saksi a de charge, pertimbangan Hakim, persetubuhan terhadap anak. ABSTRACTThis study aims to examine the legal issues of judge considerations in assessing the testimony ofwitnesses a de charge used by judges to decide cases of sexual intercourse against children. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of study of literature or documents, techniques of legal material analysts use the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns, from filing major and minor premises premises connected to each other to be drawn conclusions. The results of this study indicate that testimony ofwitnesses a de charge as legal evidence in proving a crime of sexual intercourse against a child in accordance with Article 184 Paragraph (1) jo Article 160 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, witness testimony a de charge in the examination has fulfilled the legal requirements for witness testimony as evidence based on Article 184 Paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code and based on Article 160 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code, imposes a legal obligation on the presiding judge to hear witness statements so that the facts obtained are revealed in the trial can be a consideration of the judge who strengthens the judge's confidence in making a decision. Stating that the defendants were legally and convincingly proven guilty of committing the crime of sexual intercourse with a child. Sentencing the defendants each with a sentence of 5 (five) years in prison. Keywords: evidence, a de charge witnesses, Judge consideration, sexual intercourse with children.]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN. Amt) ]]>
<![CDATA[Rina Puji Lestari]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.096 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55032
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP mengenai hadirnya saksi verbalisan dalam sidang tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelian adalah keterangan Saksi Verbalisan dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti ptunjuk dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dengan diperolehnya lebih dari dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sehingga para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan dipidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Saksi Verbalisan, Pertimbangan Hakim, Narkotika ABSTRACT The purpose of thi study was determine the suitability of the Judges' considerations with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding verbal witnesses in narcotics crime trials. The method used in this legal research is prescriptive and applied normative. Collection of legal materials with literature study sourced from primary and secondary legal materials. Legal material analysis technique uses the syllogistic deductive method, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The result of the study is that the statements of the Verbalisan Witness were considered by the judge in passing the verdict in accordance with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code by obtaining more than two valid and convincing evidences so that the Defendants were proven guilty of committing narcotics and being sentenced to prison respectively. each for 6 years and a fine of Rp. 1,000,000,000, -subsidair imprisonment for 6 (six) months.Keywords: Verbal Witness, Consideration of Judges, Narcotics]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENGABULKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI YANG MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM PERKARA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor 563K/Pid/2016) ]]>
<![CDATA[Devi Larangtika Nurmalita Sari]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.185 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55049
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sebuah perkara dalam tingkat Kasasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa case approach atau pendekatan kasus, yangmana kajian pokoknya adalah mengenai pertimbangan pengadilan untuk mencapai putusan. Putusan Hakim tersebut kemudian akan dikaji untuk dijadikan bahan hukum primer dari penelitian ini, selain dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, keputusan Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat, sehingga Penuntut Umum mengajukan kasasi. Dalam penelitian ini, Penuntut Umum mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, memperhatikan Pasal 255 ayat (1) KUHAP: berbunyi dalam hal suatu perkara dibatalkan karena perturan hukum tidak ditetapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Kata Kunci: Judex Juris, Judex Facti, Perkara Penggelapan ABSTRACTThis research aim to determine Judgment and the authority of the Supreme Court judge in disconnection a case in the rate of cassation. The research methods used are normative legal research that is both perspective and applied. The research uses a case approach or a case approach, which is a study of the Court's judgment to achieve the verdict. The judge's decision will then be considered as the main legal material for this research, in addition to legislative regulations. The results showed that, the decision of the district court judge was not appropriate, so the prosecutor submitted the case. In this study, the prosecutor filed a case in accordance with Article 253 paragraph (1) of a penal code which, in particular, a legal regulation was not properly applied. Therefore, noting that section 255 paragraph (1) of KUHAP: reads in a case that is set ahalf because the relationship of the law is not as fixed as it should be, the Supreme Court is pursuing it itself. Keywords: Judex Juris, Judex Facti, and Fraud Lawsuit ]]>
<![CDATA[URGENSI KETERANGAN AHLI YANG DIBACAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA ILLEGAL FISHING DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR) ]]>
<![CDATA[Gina Maharani Putri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.767 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55044
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian terkait urgensi keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan perkara illegal fishing. Jenis penelitian hukum doktrinal-normatif. Bersifat prespektif dan terapan, studi kasus putusan nomor 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR perkara illegal fishing yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dengan bahan hukum primair dan sekunder. Analisis berdasarkan pola berfikir deduktif silogisme dari pengajuan premis mayor dan premis minor dihubungan lalu ditarik simpulan. Simpulan hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan yaitu dalam membacakan Keterangan Ahli didalam persidangan diperlukan Majelis Hakim untuk mengetahui ilmu mengenai perkara yang diajukan perkara illegal fishing dimana ilmu tentang perikanan sangat diperlukan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Majelis Hakim mempertimbangkan Alat bukti keterangan ahli yang berhalangan untuk hadir didalam persidangan namun keterangannya dibacakan sama seperti didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Hal ini dapat sah dan legal karena diatur dalam Pasal 186 KUHAP bahwa penjelasan Pasal 186 KUHAP yaitu Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.Kata kunci: alat bukti, keterangan ahli, illegal fishing. ABSTRACTThis study aimed to obtain information from an expert study related to the urgency of which was read in the court case of illegal fishing. Kind of doctrinal law-normative research. Are perspective and applied, case studies decision number 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR case of illegal fishing which has legally binding (inkracht van gewijsde). How collection of legal materials to study literature at the primary and secondary legal materials. The analysis is based on patterns of thinking deductive syllogism of the filing of the major premise and the minor premise and then connecting it drawn the conclusion.The judges consider the statement of the expert evidence Tool unable to attend the trial, but his statement was read out as in the BAP (Investigation Report). It can be a legitimate and legal because under Article 186 Criminal Procedure Code that the explanation of Article 186 Criminal Procedure Code, namely Specification experts can also be given at the time of the examination by the investigator or the public prosecutor stated in a form of a report and made keeping in mind the oath at the time he received the office or employment.Keywords: evidence, expert testimony, illegal fishing.]]>
<![CDATA[DUALISME PEMAKNAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI. ]]>
<![CDATA[Yonathan Aryadi Wicaksana]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.495 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55060
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dualisme pemaknaan asas lex specialis derogat legi generali pada kasus pelecehan seksual sesama jenis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian langkah analisis menggunakan analisis deduktif dengan premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik konklusinya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata asas lex specialis derogat legi generali ketika diterapkan dalam suatu kasus tertentu dalam hal ini kasus pelecehan seksual sesama jenis ternyata mengalami dualisme pemaknaan di satu sisi sesuai dengan teori wadah yang menekankan pada undang-undang mana yang lebih umum mana yang undang-undang yang lebih khusus, sedangkan di sisi yang lain sesuai dengan teori konten atau isi yang menitikberatkan pada kesesuaian tekstual dengan konteks kasus yang terjadi di realita.Kata Kunci : dualisme asas, lex specialis derogat legi generali, pelecehan seksual sesama jenis. ABSTRACTThis study aims to determine the extent to the dualism of lex specialis derogat legi generali is understood in cases of same-sex sexual harassment. This research is a normative or doctrinal study using primary legal materials as well as secondary legal materials. Data collection techniques in this study used a literature study which then analyzed the steps using deductive analysis with a major premise and a minor premise which then withdrew its conclusions. Based on the results of this study it can be concluded that it turns out that the principle of lex specialis derogat legi generali when applied in a particular case, in this case, the case of same sex sexual harrasment turns out to have a dualism of meaning. On the one hand according to the theory of the container which emphasizes which laws are more common which the law is more specific, while on the other hand it is in accordance with content theory or content which focuses on textual conformity with the context of the case that occurs in reality.Keywords: dualism of the principle, lex specialis derogat legi generali, same-sex sexual harassment. ]]>
<![CDATA[KESESUAIAN ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN JEDEX FACTIE DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2032 K /Pid.Sus/2018) ]]>
<![CDATA[Nur Muhammad Choirul Safi’i]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (530.891 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55038
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan Judex Factie sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena dalam kasasi tersebut, Hakim dalam tingkat pertama dan kedua telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dalam tindak pidana narkotika.Kata Kunci : Alasan Pengajuan Kasasi, Putusan Hakim, Perkara Narkotika ABSTRACTThe research aims to determine the conformity the reason of cassation submitted by the defendant against the Judex Factie rulling had been in accordance with the Article 235 Clause (1) KUHP in narcotics crime. This research was normative law research which was prescriptive and applied by case approach. Technique of collecting the data used in this research was document study or literature study. The legal material analysis technique in this study uses the deduction method based on the major and minor premises. Based on the result and the discussion, it can be known that the reason of cassation submitted by the defendant had been in accordance with Article 235 Clause (1) KUHP) because in this cassation, The Judge in first and second stages had ignored the facts of the trial in narcotics crime. Keywords : The Reason for Cassation Submission, Judge Decision, Case Narcotics ]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM PRAPERADILAN (Studi Putusan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel) ]]>
<![CDATA[Rizki Adelia]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.992 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55055
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka oleh hakim praperadilan dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya memerintahkan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century telah melampaui kewenangan hakim praperadilan apabila ditinjau menurut hukum positif. Dengan demikian, konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka baru dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan adalah tidak dapat dilaksanakan seketika dan sepenuhnya serta tidak bisa diajukan upaya hukum apapun.Kata Kunci : Konsekuensi Yuridis ; Praperadilan ; Penetapan Tersangka. ABSTRACTThis research was conducted to investigate the juridical consequence following the determination of suspects by pretrial judges regarding the Judicial Pretrial Decision of South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel related to the determination of new suspects in Century Bank corruption case. This research is a doctrinal or normative legal research that is also prescriptive and applied research. Legal materials included primary and secondary materials obtained from literature study, by using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and data interpretation using deductive method. The results of this research showed that the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. related to the determination of new suspect of Bank Century case exceeded the pretrial judges’ authority as seen from the positive law. Therefore, based on the Supreme Court Law Number 5 of 2004 Article 45 A paragraph (2) and Court Regulations Number 4 of 2016 concerning Prohibition of Judicial Review of Judicial Verdict, the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. could not be fully or immediately implemented, and any legal efforts could not be attempted. Key Words: Juridical Consequence, Pretrial, Determination of Suspect.]]>
<![CDATA[KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Amaulia Cahyaning Yusnita & Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.395 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55027
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan permohonan kasasi penuntut umum atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum berupa pengabaian keterangan Saksi dan Ahli. Alasan permohonan kasasi oleh penuntut umum tersebut kemudian dikaji menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perdagangan orang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP dimana penuntut umum mengemukakan alasan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa benar bahwa majelis hakim telah salah dalam memutuskan suatu perkara, dimana majelis hakim telah salah dalam menilai serta mengabaikan keterangan saksi dan ahli dalam perkara tersebut.Kata kunci : kasasi, putusan bebas, perkara perdagangan orang ABSTRACTThis research aims to determine the reasons for the appeal of the public prosecutor based on Judex Factie wrong in applying the law in the form of ignoring the statements of Witnesses and Experts. The reason for the appeal by the public prosecutor is then reviewed according to the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code. This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal materials through literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the reason for the appeal of the public prosecutor against the decision on the case of human trafficking is under the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code where the public prosecutor states the reasons that legal regulation is not applied or applied improperly, that it is true that the panel of judges has wrongly decided a case, where the panel of judges has wrongly assessed and ignored the statements of witnesses and experts in the case.Keywords: cassation, acquitted , human trafficking]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN UTANG-PIUTANG BERBASIS TEKNOLOGI ]]>
<![CDATA[Firnas Salim & Munawar Kholil]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.856 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55050
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penyelesaian problematika hukum yang dihadapi oleh para pihak dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam dalam layanan yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi, sekaligus menemukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi problematika perlindungan hukum yang dihadapi pemberi pinjaman ini maka diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua perbaikan mekanisme. Perlindungan hukum secara preventif dan represif harus dilaksanakan guna melindungi para pihak dalam layanan pinjaman berbasis teknologi.Kata Kunci: Perlindungan hukum, Perjanjian Utang-Piutang Berbasis Teknologi, Peer to Peer Lending. ABSTRACTThis study aims to find out about the resolution of legal problems faced by the parties in conducting loan-borrowing transactions in services provided by technology-based loan service providers, as well as finding solutions to overcome these problems.This research is a normative legal research. The nature of the research is prescriptive using the statutory approach and conceptual approach. This research uses literature study by collecting primary and secondary legal materials. The results of data collection were then analyzed using the deductive syllogism method.The results show that to overcome the legal protection problems faced by these lenders, adequate legal protection guarantees are needed, which can be seen from two improvements to the mechanism. Preventive and repressive legal protection must be implemented to protect the parties in technology-based loan services.Keywords: Legal protection, Debt-Receivable Agreement Technology-Based, Peer to Peer Lending ]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG MENDERITA SKIZOFRENIA PARANOID (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018) ]]>
<![CDATA[Nurul Qomaril Afifah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.008 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55040
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa karena menderita skizofrenia paranoid dalam perkara narkotika terhadap pemeriksaan pada tingkat Kasasi serta pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 220-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 79-K/PM I-04/AD/VII/2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) karena Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” tetapi Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab karena menderita penyakit gangguan jiwa yaitu skizofrenia paranoid sesuai Pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan daya akal Terdakwa cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka Terdakwa tidak dipidana dan Mahkamah Agung memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 242 Ayat (1) jo Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer.Kata Kunci: skizofrenia paranoid, narkotika, kasasi, lepas dari segala tuntutan hukum. ABSTRACTThis study aims to examine the legal issues of consideration of the Supreme Court Judge granted the Defendant's Cassation petition for suffering from paranoid schizophrenia in narcotics cases on examination at the Cassation level as well as the Judge's consideration of dropping the verdict off all lawsuits. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of literature / document study, legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretations using deductive thinking patterns, from filing major and minor premises premise connected to each other to be drawn conclusions . The results of this study indicate that consideration of the Supreme Court granted the appeal appeal and canceled the Decision of the Medan Military Court High-I Number 220-K / PMT-I / BDG / AD / XI / 2017 which strengthened the Decision of the Military Court I-04 Palembang Number 79-K / PM I-04 / AD / VII / 2017. The Supreme Court tried itself by releasing the Defendant from all lawsuits (ontslag van rechtsvervolging ) because the Defendant's Act was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Narcotics Abuse of Group I for himself" but the Defendant was unable to be responsible for suffering from a mental illness namely paranoid schizophrenia in accordance with Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code that the Defendant commits a criminal offense and the defendant's reasoning power is flawed in growth or disrupted due to illness, then the Defendant is not convicted and the Supreme Court ordered that the Defendant be released from detention. This is in accordance with Article 242 Paragraph (1) jo Article 189 Paragraph (2) of the Military Court Law.Keywords: schizophrenia paranoid, narcotics, cassation, free from all lawsuits.]]>
