cover
Contact Name
CHARLYNA S. PURBA
Contact Email
charlyna.purba@gmail.com
Phone
+6281260145216
Journal Mail Official
jpab.polnep@gmail.com
Editorial Address
Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak, Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
ISSN : 27234576     EISSN : 27234568     DOI : https://doi.org/10.31573/jpab
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis is an open access journal and peer-reviewed that publishes either original article or reviews. This journal focuses on: Marketing, Human Resources, Financial, Management Information System, Entrepreneurship, Operation Management, Consumer Behavior, Service Marketing, Corporate Governance, Business Ethics, Leadership, Strategic Management, Knowledge Management and Taxation.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022)" : 5 Documents clear
INISIASI PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MELALUI METODE DABETULKA DI KABUPATEN SANGGAU DALAM PERSPEKTIF WHOLE OF GOVERMENT Eko Supriyanto
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.438

Abstract

Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai subsektor dari usaha kecil dan menengah merupakan salah satu solusi bagi pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat. Upaya pembinaan subsektor ini ternyata melibatkan banyak pihak terkait sehingga memerlukan upaya yang terpadu guna memberikan kemudahan bagi pelaku IKM dan menjamin keberlangsungan serta perkembangan usahanya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang terpadu dalam pembinaan IKM, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menginisiasi suatu metode pembinaan yang dimulai dari pendampingan dalam pembentukan usaha IKM, pendampingan penyusunan proposal, penyediaan kartu IKM (IKMers Card) bagi IKM yang telah terdaftar dan pembangunan gerai IKM (Metode DABETULKA). Berkenaan dengan pendekatan Whole of Government (WoG) dalam pelayanan publik, penulis melakukan pengkajian kesesuaian antara desain metode DABETULKA dengan prinsip-prinsip WoG tersebut. Melalui pengkajian terhadap faktor-faktor pemungkin (enabler) WoG, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode DABETULKA merupakan salah satu bentuk implementasi pendekatan WoG dalam pelayanan publik, khususnya dalam pembinaan IKM, meskipun masih diperlukan beberapa penyempurnaan agar berjalannya proses dan ketercapaian tujuan dapat benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip WoG.
IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN Nani Aprianingsih; Arip Ambulan Panjaitan
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.439

Abstract

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan. Perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis. Peraturan perundang-undangan yang ada atau yang terkait dengan perlindungan perempuan korban kekerasan belum mengatur upaya perlindungan perempuan di daerah, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan di tingkat daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan daerah ini mengatur upaya perlindungan perempuan khususnya dalam bentuk pencegahan, pelayanan/penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau.
STRATEGI RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG KESEHATAN Endang Wahyuni; Ismail Umar; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.440

Abstract

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Aziz Kota Singkawang merupakan instansi Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang memiliki tanggung jawab besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang baik dalam aspek kelebihan dan kelemahan serta strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang-peluang terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sebagai sebuah organisasi yang sedang berkembang, RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang memiliki beberapa permasalahan atau tantangan yang menjadi perhatian yang perlu diperbaiki seperti SDM, Prasarana dan lain-lain, mengingat peran besar RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang di bidang kesehatan masyarakat Kota Singkawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Saat ini RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sudah dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini BLUD untuk kegiatan operasional tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat dalam pelayanan rumah sakit daerah. Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadi tantangan untuk diperbaiki seperti skill SDM, area lahan rumah sakit yang terbatas dan lain-lain. Diharapkan dari penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam pengkajian implementasi kebijakan publik. Selain itu secara praktis dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.
ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK PADA TEKNISI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK Novi Desanti; Edy Sutrisno; Laila Nurfitrah Lubis
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.441

Abstract

Konflik merupakan hal yang lumrah terjadi dikarenakan manusia adalah makhluk sosial dimana akan selalu berinteraksi antara sesama bahkan didalam suatu organisasi. Konflik tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dengan manajemen konflik yang tepat. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah terkait konflik yang terjadi pada teknisi dalam lingkungan Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) yang dipicu oleh berbagai macam faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis konflik, faktor yang melatarbelakangi konflik, dampak yang ditimbulkan oleh konflik dan strategi penyelesaian/penanganan konflik pada teknisi POLNEP. Penelitian ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari konflik yang muncul dan dapat menghambat tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat konflik yang timbul dari dalam individu itu sendiri serta konflik diantara individu pada organisasi. Latar belakang dari terjadinya konflik adalah adanya kepribadian yang berbeda antar anggota organisasi, perbedaan pendapat, tumpang tindih beban kerja/kelebihan beban kerja, komunikasi yang tidak memadai, kebijakan, standar, pedoman atau aturan yang tidak jelas, serta tidak terpenuhinya harapan-harapan dari para teknisi. Dampak dari munculnya konflik yaitu rasa ketidaknyamanan, kerenggangan dan kinerja yang menurun. Adapun strategi yang dilakukan untuk penyelesaian konflik yang terjadi dengan menggunakan gaya compromising. Disarankan agar mencari solusi dari konflik agar tidak memberikan dampak berkepenjangan dan dapat mempengaruhi hubungan komunikasi diantara para teknisi. Selain itu, melakukan kombinasi pada gaya strategi penyelesaian konflik.
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA INSTANSI PEMERINTAH Riska Wahyuni; Lilis Listiyawati; Anggita
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.442

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 32 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Instansi pemerintah sudah seharusnya menerapkan undang-undang tersebut untuk berkomunikasi, baik tulisan maupun lisan. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Komunikasi tulisan dapat digunakan oleh instansi melalui dokumen kedinasan.  Dokumen kedinasan, misalnya, surat edaran dan surat undangan. Surat edaran dan surat undangan tersebut seharusnya menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang. Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Aspek yang akan dikaji dalam penggunaan Bahasa Indonesia yaitu ejaan bahasa Indonesia, diksi, dan kalimat efektif. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu surat edaran dan surat undangan yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sampai dengan 2022.Hasil penelitian ini ditemukan kesalahan dalam ejaan bahasa Indonesia, khususnya huruf kapital, singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan, gabungan kata, preposisi di, tanda koma, kata turunan, dan huruf miring. Beberapa diksi yang digunakan juga tidak baku. Kesalahan kalimat efektif, yaitu pada kehematan kata.

Page 1 of 1 | Total Record : 5