cover
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'" : 5 Documents clear
Prinsip dan Kaidah Hukum Islam sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari’ah Ahimsa, Ratu Sheba Sofie; Supriyanti, Annisa; Romdloni, Muhammad Afada; Khairunnisa, Khairunnisa
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/h9qh7z89

Abstract

Hukum ekonomi syariah semakin penting dalam menghadapi dinamika global yang kompleks. Kebutuhan akan transaksi sesuai dengan prinsip agama mendorong pengembangan hukum ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip fiqih dan norma-norma syariah. Prinsip hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis, mencakup keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan etika dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, menghindari riba, gharar, dan praktik yang merugikan. Studi ini berfokus pada tiga aspek utama: pertama, prinsip-prinsip universal hukum Islam; kedua, kontekstualisasi prinsip-prinsip tersebut dalam hukum ekonomi syariah; dan ketiga, penerapannya dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya pada Asuransi Syari’ah. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam membentuk ekonomi syariah yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, serta relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Prinsip hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk keuntungan materi, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan spiritual. Pemahaman kaidah hukum Islam menjadi semakin penting dalam merespons tantangan ketidakadilan dan eksploitasi dalam sistem ekonomi konvensional, menjadikannya solusi yang relevan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Perspektif Islamic Moral Economy (Ime) Terhadap Gig Economy: Tantangan Keadilan Dan Kesejahteraan Pekerja Di Era Digital Sahida, Gayan Asykar; Bintang, Aldy Komara; Hayati, Aisyah Miratil
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/vds9z434

Abstract

  The gig economy, which is rapidly growing in the digital era, offers flexibility and broader access to employment opportunities. However, this system also presents challenges to workers' welfare and fairness, including income instability, limited social security, and job insecurity. In the context of Islamic moral economy, the principles of justice (al-‘adl) and welfare (maslahah) are essential foundations for improving this system. The application of ijarah (leasing) and musyarakah (profit-sharing) contracts offers ethical solutions, ensuring contract clarity and providing worker protection. Through the integration of Islamic moral economy principles, the gig economy has the potential to become a system that supports social welfare, enhances worker justice, and creates a positive economic impact overall.   Gig economy, yang semakin berkembang di era digital, menawarkanfleksibilitas dan kesempatan akses kerja yang lebih luas. Namun, sistem inimembawa tantangan bagi kesejahteraan dan keadilan pekerja, sepertiketidakpastian pendapatan, minimnya jaminan sosial, dan risiko kehilanganpekerjaan. Dalam konteks ekonomi moral Islam, konsep keadilan (al-‘adl) dan kesejahteraan (maslahah) menjadi dasar penting untuk memperbaiki sistem ini. Penerapan akad ijarah (sewa-menyewa) dan musyarakah (kerjasama bagi hasil) menawarkan solusi yang etis, memastikan kejelasan kontrak, dan memberikanperlindungan bagi pekerja. Melalui integrasi prinsip ekonomi moral Islam, gig economy berpotensi menjadi sistem yang mendukung kesejahteraan sosial, meningkatkan keadilan bagi pekerja, dan menciptakan dampak positif bagiekonomi secara keseluruhan.
Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance : Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy Haq, Muhammad Aufal; Mahira, Alfin Izza; Iskandar, Ahmad Muhaimin; Elfayanti, Yolanda Evrie
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/7gq12c25

Abstract

Globalization encourages innovation in service providers such as freelance providers of goods delivery services (jastip). Jastip exists through social media and it can be seen that it is still in demand by consumers to get what they want. In order to develop the sharia economy, jastip can be implemented with the wakalah bil ujrah contract. The wakalah bil ujrah contract provides an overview of the economic side based on sharia, namely in the form of granting power to represent an action accompanied by wages for those who receive the power. In a further overview, all series of jastip activities are based on the digital economy pattern. The digital economy helps the development of jastip to become more massive. Meanwhile, jastip, if you want to rely on it as a form of sharia economic innovation with the wakalah bil ujrah contract. Through the wakalah bil ujrah contract, jastip can be more clearly regulated so as not to harm consumers who are users of the service.   Globalisasi mendorong adanya inovasi pada penyedia layanan jasa seperti freelance penyedia jasa titip (jastip) barang. Jastip ini eksis melalui media sosial dan dapat dilihat bahwa masih diminati konsumen untuk mendapatkan keinginannya. Dalam rangka pengembangan ekonomi syariah, jastip dapat dilaksanakan dengan akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah memberikan gambaran pada sisi ekonomi berdasarkan syariah yaitu berupa pemberian kuasa untuk mewakilkan suatu tindakan dengan disertai upah bagi yang menerima kuasa. Dalam gambaran lebih lanjut, semua rangkaian kegiatan jastip disandarkan pada pola ekonomi digital. Ekonomi digital membantu perkembangan jastip menjadi lebih masif. Sedangkan jastip jika ingin disandarkan sebagai bentuk inovasi ekonomi syariah dengan akad wakalah bil ujrah. Melalui akad wakalah bil ujrah, jastip dapat menjadi lebih jelas regulasi yang dilaksanakannya agar tidak merugikan konsumen yang sebagai pengguna jasa layanan tersebut. 
Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo Shodiqin, Muhammad Rizal; Buana, Kavaleri Langlang; Wicaksono, Adib
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/tpyyxt61

Abstract

This article discusses the implementation of the concept of Hisbah in preventing price fraud in traditional markets, particularly in Pasar Bringharjo, Yogyakarta, with a focus on the role of the Yogyakarta City Trade Office. Hisbah, rooted in the principle of amar ma'ruf nahi mungkar, serves as a moral and economic supervisor within society to ensure that trade transactions are fair and in accordance with Islamic principles. The study reveals that monitoring price manipulation, dishonest weighing practices, and providing education to traders play a crucial role in maintaining local economic stability and consumer trust. Despite challenges such as fierce competition and high operational costs, implementing the Hisbah principles with an educational and transparent approach can enhance justice and welfare in traditional markets. In conclusion, the Hisbah concept functions not only as a supervisory tool but also as a driver for creating a fair and sustainable market.   Artikel ini membahas implementasi konsep Hisbah dalam upaya mencegah kecurangan harga di pasar tradisional, khususnya di Pasar Bringharjo, Yogyakarta, dengan fokus pada peran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Hisbah, yang berakar pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, berfungsi sebagai pengawas moral dan ekonomi dalam masyarakat untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik manipulasi harga, penimbangan barang yang tidak jujur, dan penyuluhan kepada pedagang berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal dan kepercayaan konsumen. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, seperti persaingan yang ketat dan biaya operasional yang tinggi, penerapan prinsip Hisbah dengan pendekatan yang mendidik dan transparan dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan di pasar tradisional. Kesimpulannya, konsep Hisbah bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya pasar yang adil dan berkelanjutan.
Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Fintech dalam Pembayaran Qris Bagi Umkm Di Dusun Sapen Desa Demangan Yogyakarta Muzhafar, Muhammad Daffa; Alhakam, Abdul Hafidz; Nikmah, Aprillia Farchatun; Nurasyiqin, Syarifah; Rozi, Muhammad Fahrur
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/0kcknq91

Abstract

Peran teknologi finansial dalam mendorong adopsi QRIS di kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Dusun Sapen. Usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan metode pembayaran non-tunai di era digitalisasi yang semakin berkembang. QRIS, solusi pembayaran yang mudah dan efisien, memungkinkan UMKM untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech berperan sebagai penghubung antara teknologi dan UMKM dengan menawarkan edukasi, sosialisasi, dan kemudahan akses ke sistem pembayaran digital. Meskipun penggunaan QRIS meningkatkan inklusi keuangan dan kecepatan transaksi, isu-isu seperti kurangnya pengetahuan keuangan dan kemungkinan penipuan masih perlu diatasi. Studi ini menyarankan peningkatan literasi digital dan keuangan, serta dukungan dari pemerintah dan penyedia layanan untuk memperkuat adopsi QRIS di kalangan UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan adopsi QRIS dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan daya saing UMKM di tingkat nasional.   The role of financial technology in driving QRIS adoption among MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) in Sapen Hamlet. Small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia face difficulties in adapting to cashless payment methods in the growing era of digitalization. QRIS, an easy and efficient payment solution, enables MSMEs to improve their accessibility and competitiveness. This research uses a qualitative method of field research approach by conducting in-depth interviews with MSME players. The results show that fintech acts as a link between technology and MSMEs by offering education, socialization, and easy access to digital payment systems. While the use of QRIS increases financial inclusion and transaction speed, issues such as lack of financial knowledge and the possibility of fraud still need to be addressed. This study suggests increased digital and financial literacy, as well as support from the government and service providers to strengthen QRIS adoption among MSMEs. With such measures, it is expected that QRIS adoption can positively impact local economic growth and MSME competitiveness at the national level.

Page 1 of 1 | Total Record : 5