cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anang Setiyawan
Contact Email
anangsetiyawan@staff.uns.ac.id
Phone
+6285235979666
Journal Mail Official
belliacpacis@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir Sutami Road No. 36A,, Kentingan Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Belli Ac Pacis (jurnal hukum internasional)
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24605247     EISSN : 27210596     DOI : https://doi.org/10.20961/belli.v7i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Modern international law in the last few decades has experienced very rapid development, this is characterized by the emerge of the State in a modern sense, as well as a legal system that regulates relations between countries and international legal entities with each other. Relations between countries are no longer limited by absolute sovereignty, for example in the case of war crimes, the international community could sue countries or even individuals to be responsible for these actions based on universal principles. Recently, State practices is shifting from the hard law legal system to soft law which can be an alternative solution in breaking the deadlock when international political compromises are difficult to realize. Various international law development shows that there is a need for the international community to form a legal system that is acceptable to all parties, especially the State as a subject of international law par excellence. Therefore, the Belli ac Pacis Journal presents the multifarious developments in contemporary international law as a study of current State practices. The Belli ac Pacis Journal encompasses Public International Law, International Law of the Sea, International Humanitarian Law, International Environmental Law, International Criminal Law, International Organizational Law, International Dispute Settlement Law, Diplomatic Law, Air and Space Law, International Trade Organization Law, ASEAN Law, and International Economic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2022): December 2022" : 5 Documents clear
PENGARUH PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 DI AUSTRALIA TERHADAP INVESTOR PRODUK TEMBAKAU Ika Ratih Angelia
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74532

Abstract

Permasalahan tembakau di Australia merupakan penyebab kematian dan penyakit yang tertinggi di Australia. Sehingga pemerintah Australia melakukan strategi untuk menurunkan jumlah perokok melalui penerapan Tobacco Plain Packaging Act (TPP Act) 2011. Namun, dalam permberlakuan TPP Act 2011 ini, Australia tidak memerhatikan kepentingan investor yang mengakibatkan pelanggaran beberapa ketentuan Hukum Internasional yaitu The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 dan Trade Related Aspect of Intelectual Property Right (TRIPS). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian bahan-bahan ini dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis bahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan TPP Act 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Australia mengakibatkan ketidakseimbangan antara rezim Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Investasi Internasional. Karena pemerintah Australia dinilai tidak adil dan melakukan diskriminasi terhadap investor produk tembakau.
KAJIAN TERHADAP FUNDAMENTAL AGREEMENT BETWEEN HOLY SEE AND THE STATE OF ISRAEL 1993 DALAM HAL KEBEBASAN BERAGAMA DI ISRAEL Dinda Noor Azizah
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74496

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan hukum terhadap hak kebebasan beragama di israel berdasarkan Fundamental Agreement. Pertanyaan tersebut akan dijawab berdasarkan analisis sederhana terhadap pasal pasal yang terkandung dalam fundamental agreement dengan kesesuaian terhadap konsep hak kebebasan beragama yang terdapat dalam prinsip prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Sumber penelitian ini adalah, fundamental agreement, konvensi internasional, doktrin, hukum hak asasi manusia internasional dan penelitian hukum yang telah ada sebelumnya. Sumber hukum dikumpulkan dengan cara melakukan studi literatur yang kemudian dianalisis secara logis sistematis dan yuridis. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa jaminan terhadap hak kebebasan beragama di israel berdasarkan fundamental agreement telah sesuai dan memuat prinsip yang terdapat dalam prinsip dasar hak asasi manusia dan inti normatif dalam hak kebebasan beragama.
PERLINDUNGAN TERHADAP INTERNALLY DISPLACED PERSON NDUGA DI WAMENA, PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Thomas Sudarso
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74497

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia dalam situasi konflik bersenjata terutama untuk warga Nduga, Papua Barat di Wamena yang terpaksa lari dari tempat tinggalnya karena ketegangan konflik bersenjata yang terjadi di Papua Barat. Masyarakat tersebut dimasukkan dalam kategori ‘internally displaced persons’ karena melarikan diri ke wilayah yang masih dalam kategori batas negara asalnya. Hukum yang melindungi ‘internally displaced persons’ adalah HAM dan Hukum Nasional, tetapi diberikan pedoman dasar dari Hukum Humaniter Internasional untuk melindunginya. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Hukum Nasional yang disediakan Negara Indonesia tidak dapat melindungi ‘displaced person’ dan pedoman perlindungan hukum humaniter harus segera diberlakukan demi kemanusiaan dan dapat pula menjadi solusi jangka panjang konflik di Papua Barat.
KESESUAIAN PRINSIP RETALIASI DALAM KASUS PERANG PERDAGANGAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK Gina Nafsah Savira
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74498

Abstract

Penelitian ini menggambarkan dan meneliti masalah tentang apakah tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap China atau sebaliknya sesuai dengan aturan pembalasan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, instrumen penelitian dalam bentuk Pemahaman Penyelesaian Sengketa,Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, Perjanjian tentang Safeguards, AS-China Relation Act, kemudian analisis teknis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh AS disebut solusi perdagangan dalam bentuk proteksionisme yang mengacu pada tindakan pengamanan dalam kerangka hukum WTO. Solusi perdagangan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif impor pada produk dalam negeri. Selanjutnya, tindakan yang diambil oleh Tiongkok adalah salah satu contoh tindakan perbaikan dalam bentuk pembalasan. 
UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1980 DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-1 Vania Ika Faustine
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v8i2.74531

Abstract

Sampah dan berbagai macam persoalannya adalah topik bahasan yang sering didiskusikan, baik dalam lingkungan sehari-hari maupun di kalangan para ahli. Tidak hanya di Indonesia, permasalahan sampah juga menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Jumlah populasi di dunia yang semakin menunjukkan peningkatan populasi juga dapat memberikan dampak terhadap jumlah sampah yang dihasilkan dari produktivitas manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-harinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk diketahuinya pemenuhan target Sustainable Development Goals ke-14 khususnya di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik menurut Konvensi Basel 1980. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas, konsep, dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun hasil penelitian bahwa pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik di laut berdasarkan Konvensi Basel 1980 melalui pengelolan sampah yang dimulai dengan dibentuknya bank sampah pada kampung-kampung tempat tinggal masyarakat. Pembentukan bank sampah memicu adanya proses daur ulang. Upaya hukum yang dapat dilakukan guna mendukung pengurangan sampah plastik di laut dalam rangka pemenuhan target Sustainable Development Goals ke- 14 adalah melalui kebijakan pemerintah terhadap pengaturan perdagangan ekspor-impor limbah plastik dan upaya lainnya untuk mengurangi sampah plastik di laut yaitu mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis daratan, mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis aktivitas laut, mengurangi dampak dan akibat sampah plastik di laut, meningkatkan kesadaran terhadap sampah di laut, manajemen informasi searah terhadap sampah di laut

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2024): December 2024 Vol 10, No 1 (2024): June 2024 Vol 9, No 2 (2023): December 2023 Vol 9, No 1 (2023): June 2023 Vol 8, No 2 (2022): December 2022 Vol 8, No 1 (2022): June 2022 Vol 7, No 2 (2021): December 2021 Vol 7, No 1 (2021): June 2021 Vol 6, No 2 (2020): December 2020 Vol 6, No 1 (2020): June 2020 Vol 5, No 2 (2019): December, 2019 Vol 5, No 1 (2019): June, 2019 Vol 4, No 2 (2018): December, 2018 Vol 4, No 1 (2018): June, 2018 Vol 3, No 2 (2017): December, 2017 Vol 3, No 1 (2017): June, 2017 Vol 2, No 2 (2016): December, 2016 Vol 2, No 1 (2016): June, 2016 Vol 1, No 2 (2015): December, 2015 Vol 1, No 1 (2015): June, 2015 More Issue