cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hanif Rahadian
Contact Email
lpkdgeneration2022@gmail.com
Phone
+6281328055730
Journal Mail Official
defendonesia@lembagakeris.net
Editorial Address
Wirosaban Barat No. 20B, Kelurahan Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA)
Published by Lembaga Kajian Pertahanan Strategis
ISSN : 23546964     EISSN : 2776687X     DOI : https://doi.org/10.54755/defendonesia.v6i1
Core Subject : Education,
Other
Jurnal DEFENDONESIA merupakan media publikasi ilmiah yang menyajikan hasil karya ilmiah tentang pembangunan pertahanan untuk menjaga dan menjamin kedaulatan, keberlangsungan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi semangat bela negara, nasionalisme, independen dan demokratis.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017" : 5 Documents clear
STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN Y. H. Yogaswara
DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.351 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.65

Abstract

Abstrak: Permasalahan utama Indonesia dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan terletak pada lemahnya regulasi sistem akusisi pertahanan yang mengakomodir proses penyerapan teknologinya. Rendahnya kualifikasi dan keahlian peneliti dan perekayasa turut memperparah lambatnya penyerapan teknologi. Selama kedua permasalahan mendasar tersebut tidak diselesaikan, maka perkembangan teknologi dan industri pertahanan tidak akan membaik secara signifikan. Untuk itu diperlukan solusi yang fokus untuk langsung mengatasi kedua permasalahan tersebut. Dengan pendekatan studi kasus terhadap perkembangan teknologi dan industri pertahanan Korea Selatan yang hanya dalam waktu tiga dekade terakhir telah mampu menyamai perkembangan negara maju selama satu abad, karya tulis ini menyarankan tiga strategi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang ini. Pertama adalah reformasi sistem dan prosedur akusisi pertahanan melalui pelaksana tunggal langsung di bawah Menteri Pertahanan. Reformasi tersebut secara organisasi diformalkan dalam Lembaga Akusisi Pertahanan yang membawahi Badan Litbang Teknologi Pertahanan dan Badan Penjamin Mutu Teknologi Pertahanan. Integrasi institusi litbang pertahanan di Kemhan dan seluruh litbang angkatan ke dalam Badan Litbang dan Badan Penjamin Mutu Teknologi Pertahanan adalah strategi kedua yang ditujukan untuk optimalisasi penyerapan teknologi serta menghasilkan produk litbang yang berkualitas dan sinergis. Strategi terakhir adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia Lembaga Akuisisi Pertahanan melalui proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel; Penempatan personel yang sesuai kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan; Sistem dan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif; Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; Penjaminan pakta integritas setiap personel yang terlibat; Serta pengawasan berbasis ombudsman. Kerjasama litbang dengan institusi litbang pertahanan di luar Kemhan dan TNI serta perguruan tinggi atau alih status personel dari lembaga tersebut ke dalam Lembaga Akuisisi Pertahanan dapat menjadi solusi taktis peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Tiga strategi tersebut diyakini mampu mempercepat penguasaan teknologi dan industri pertahanan di Indonesia dan mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap alutsista impor.
TEKNOLOGI TERBARU SEVERE PLASTIC DEFORMATION (SPD) UNTUK APLIKASI PERANGKAT KEMILITERAN Agus Pramono
DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.449 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.66

Abstract

Teknologi severe plastic deformation (SPD) atau deformasi plastis menyeluruh merupakan proses pembentukan logam di mana strain plastik ultra-besar dimasukkan ke dalam perangkat cetakan dan mesin pada proses pengerjaan logam. Hal ini dimaksutkan untuk menciptakan logam berbutir ultra-halus / Ultrafine Grained (UFG), sehingga sifat dari logam tersebut akan meningkat secara drastis. Ada tiga jenis metode dalam teknologi SPD; Equal Channel Angular Pressing (ECAP), High PressureTorsion (HPT) dan Accumulative Roll Bonding (ARB). Serta beberapa teknologi terbaru yang dikembangkan di beberapa negara seperti Korea, Jerman, Jepang, Cina, Rusia dan Estonia. Beberapa metode SPD terbaru dikembangkan untuk memperingkas proses agar mudah diterapkan dalam industri. Dalam penerapan perangkat kemiliteran, teknologi yang dibutuhkan harus mampu berubah menjadi kekuatan yang lebih mobile, survivable serta mematikan sekaligus memberi dampak yang lebih baik terhadap lingkungan (tidak menimbulkan efek polusi). Ada banyak tantangan teknis yang belum diatasi. Akibatnya, produsen potensial logam dengan teknologi terbaru SPD masih memerlukan rantai proses untuk penerapan aplikasi. Mereka juga khawatir tentang kelangsungan hidup komersial logam proses SPD tersebut, yang mana dalam operasional sangat tergantung pada permintaan dari pasar potensial dan biaya produksi. Keduanya adalah faktor yang sulit untuk dievaluasi karena rendahnya ketersediaan logam UFG dan ketidakpastian mengenai teknologi SPD. Hal ini telah mendorong eksplorasi aplikasi untuk peralatan militer – khususnya berbasis material komposit, seperti; helikopter, tank, panser dan baju besi serta helm militer untuk pasukan militer dalam bertempur.
MENGATASI GERAKAN SEPARATIS MELALUI OPERASI MILITER SELAIN PERANG (TINJAUAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM NASIONAL) Yuniarti Dwi Pratiwi
DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.637 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.67

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yang dikenal dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Namun, tidak sedikit segelintir atau sekelompok golongan masyarakat yang berupaya merongrong kesatuan dan kedaulatan Bangsa ini. Gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Gerakan ini muncul dikarenakan ketidakpuasan masyarakat atau segelintir orangterhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan rasa keadilan.Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap Negara guna menanggulangi gerakan-gerakan separatisme.Namun tidak sedikit pula OMSP yang dilakukan oleh pihak militer selalu menimbulkan sebuah polemik dan amino di tengah-tengah masyarakat yaitu berupa pelanggaran HAM. Atas dasar inilah, tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan tugas OMSP di Indonesia yang akan ditinjau berdasarkan konsep Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional.
MENGUATKAN KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA SESUAI DENGAN PANCASILA DALAM MEMPERTAHANKAN KESATUAN BANGSA Mentary Meidiana
DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.753 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.68

Abstract

Masalah yang akan dibahas didalam karya tulis ini adalah: pertama, Bagaimana konsep kebebasan beragama yang dianut di Indonesia? kedua, Bagaimana penerapan kebebasan beragama antar umat di Indonesia yang baik sesuai nilai-nilai pancasila dalam mempertahankan kesatuan di Indonesia? Untuk mendapatkan jawaban yang tepat sasaran berdasarkan permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu menggali sumber-sumber literatur bacaaan dan referensi dalam meemperoleh jawaban. Hasil dari pencarian tersebut ditemukan Pertama, bahwa konsep kebebasan beragama yang diterapkan di Indonesia adalah berdasarkan demokrasi Pancasila dan merefleksi setiap sila yang ada di Pancasila juga berpegang teguh dengan moral-moral ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing. Kedua, solusi dalam menerapkan kebebasan beragama di Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah dengan (1) Menjalankan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, (2) Membudayakan Pancasila dan memasyarakatkan P4, dan (3) Mempererat kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
MENIMBANG POSISI INDONESIA DALAM KONTRAK KARYA FREEPORT (PROBLEMATIKA HUKUM-SOSIAL SERTA KEMUNGKINAN SOLUSINYA) Inda Rahadiyan; Karina Amanda Savira
DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.959 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.69

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport? Kedua, bagaimana problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Ketiga, bagaimana perkembangan pelaksanaan renegosiasi sebagai kemungkinan solusi atas problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport sejatinya sama dengan posisi para pihak dalam suatu perjanjian (kontrak). Namun demikian, Kontrak Karya Freeport tidak dapat dimaknai semata-mata mengenai statusnya sebagai kontrak keperdataan murni. Kedua, Kontrak Karya Freeport menimbulkan problematika hukum dan sosial tersendiri. Problematika hukum terutama berkaitan dengan kekuatan mengikatnya Kontrak Karya Freeport bagi Pemerintah Indonesia yang dihadapkan pada berbagai kerugian yang justru ditimbulkan dari pelaksanaan kontrak. Problematika sosial terutama berkaitan dengan perselisihan antara PT Freeport dengan masyarakat (adat) dan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Problematika sosial dimaksud pada tataran tertentu dapat berimplikasi pada stabilitas keamanan masyarakat Papua. Ketiga, proses renegosiasi merupakan cara terbaik dalam rangka menemukan kesepakatan baru yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): April : Jurnal Defendonesia Vol. 8 No. 1 (2024): April: Jurnal Defendonesia Vol 8 No 1 (2024): April: Jurnal Defendonesia Vol. 7 No. 1 (2023): April: Jurnal Defendonesia Vol 7 No 1 (2023): April: Jurnal Defendonesia Vol 6 No 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia Vol 6 No 1 (2022): April: Jurnal Defendonesia Vol 5 No 2 (2021): Oktober: Jurnal Defendonesia Vol 5 No 1 (2021): April: Jurnal Defendonesia Vol 4 No 2 (2020): April: Jurnal Defendonesia Vol 4 No 1: Defendonesia September 2019 Vol 3 No 2: Defendonesia Juni 2018 Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017 Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017 Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016 Vol 1 No 2: Defendonesia Juni 2016 Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013 More Issue