cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 3 (2019): Oktober" : 4 Documents clear
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Duma Fitria Utami Siagian; Nuribadah N; Eny Dameria
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4032

Abstract

Persoalan pekerja anak sebagai salah satu jenis tenaga kerja telah lama menjadi persoalan bagi masyarakat Indonesia banyak kekhawatiran yang muncul dengan keberadaan pekerja anak.Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan kemiskinan adalah faktor utama yang mengakibatkan anak harus turut bekerja di usia yang masih sangat belia. Undang-Undang Ketenagakerjan dalam Pasal 74 (1) menyebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk baik itu pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak juga mendeskripsikan apa saja kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kasus yang dianalisis secara Kualitatif.Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dengan responden dan informan sedangkan sumber data sekunder adalah studi kepustakaan.Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menguraikan secara rinci dan tegas bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak termasuk didalamnya mencegah, mengurangi resiko terhadap kekerasaan anak juga eksploitasi bagia anak.Berdasarkan hasil penelitian penulis faktor utama mengapa anak bekerja adalah himpitan ekonomi keluarga bahkan tidak sedikit anak harus berhenti sekolah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MENOLAK UNTUK MENIKAHKAN ANAKNYA DALAM PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN NOMOR 78/PDT.P/2014/MS-LSK) Hidayatuzzikri H; Hamdani H; Iskandar I
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4033

Abstract

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam suatu pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukun nikah, salah satu rukun nikah adalah adanya wali nikah. Wali nikah merupakan segala sesuatu ada dalam syarat-syarat perkawinan. Wali yang tidak bersedia atau yang menolak menikahkan disebut adhal (enggan). Dalam penetapan seorang wali dinyatakan adhal harus berdasarkan pertimbangan yang sesuai syariat. Ketika wali menolak untuk menikahkan, maka pihak KUA akan memberikan surat penolakan perkawina, kemudian calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama seperti yang terjadi pada Salah satu kasus wali nikah (ayah kandung) yang tidak bersedia untuk menikahkan calon mempelai wanita terjadi di di Dusun Pang Nanggro Gampong Arongan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, wali nikah tersebut menolak untuk menikahkan putrinya dikarenakan menurutnya bahwa calon suami dari mempelai wanita tersebut telah mempunyai istri dan anak. Padahal faktanya calon suami dari pemohon masih berstatus lajang. Atas penolakan pernikahan tersebut mempelai wanita mengajukan permohonan untuk penetapan wali Adhal atau wali hakim ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-LSK.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MASJID (STUDI KASUS DI GAMPONG ULEE TANOH KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA Azriati A; Jamaluddin J; Hamdani H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4034

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf masjid di gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid di gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Gugatan yang dilakukan oleh si penggugat terhadap tanah wakaf masjid bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak memiliki akta wakaf sebagai alat bukti. Sehingga tampak bahwa tidak adanya akta wakaf menjadi sebuah alasan terjadinya gugatan terhadap tanah yang sudah diwakafkan. Kondisi tersebut membuat pihak penggugat semakin berani untuk melakukan gugatnnya, walaupun pada dasarnya bahwa mewakafkan satu benda cukup dilakukan dengan ikrar wakaf saja. Terkait tanah wakaf terdapat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tetapi realita terjadi beberapa wakaf berjalan tidak sesuai dengan pengaturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan orang-orang atau perilaku yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sengketa tanah wakaf masjid ini adalah tidak memiliki akta wakaf sebagai alat bukti dan juga tidak adanya niat yang ikhlas dari ahli waris, yakni ahli waris dalam menerima kenyataan bahwa tanah ibunya sudah diwakafkan belum sepenuh hati secara ikhlas, serta dalam proses penyelesaiannya sengketa tanah wakaf masjid dengan pihak ahli waris terjadi kesepakatan perdamaian yaitu tanah wakaf masjid ini masih bisa digunakan seperti biasa oleh masyarakat dari ketiga kemesjidan. Namun pihak masjid, aparatur gampong beserta masyarakat harus membayar ganti rugi kepada ahli waris. Pembayaran dilakukan dengan cara dibayar secara cicil dalam seminggu sekali pembayaran dan dapat dilunasi pada akhir tahun 2019. Uang yang dibayar kepada anak si wakif berasal dari hasil wakaf masyarakat gampong dan luar gampong. Hak kepemilikan dari tanah tersebut sudah berpindah menjadi milik masyarakat gampong Ulee Tanoh, Mee Meurubo, Matang Ranub Laseh, serta kaum kaum muslimin dan muslimat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Nia Fadhillah Hanim; Sofyan Jafar; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4035

Abstract

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya di sebut UUHC). Perlindungan hak cipta lagu di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta. Semakin canggihnya teknologi elektronik dan banyaknya pengguna lagu menggunakan website yang sebagian besar tidak diketahui domisilinya menyebabkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk melakukan perjanjian lisensi dan menarik royalti yang digunakan users. Hal tersebut yang menimbulkan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta atau pengguna hak cipta atas karya ciptanya. UUHC telah mengatur mengenai penggunaan hak cipta, hak-hak yang terdapat dalam hak cipta, jangka waktu hak cipta, dan sanksi berupa ketentuan perdata dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di media internet yang dilakukan oleh pengguna internet, bentuk-bentuk pelanggaran dan upaya pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta lagu di internet. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat di ketahui upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta lagu dan penegakan hukum yang di atur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (4) UUHC serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Karena kurangnya kesadaran dari pengguna internet dalam menghargai karya cipta orang lain dan kebiasaan untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam menanggapi masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya dalam illegal downloading. Dan diharapkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu untuk melakukan pedaftaran atas ciptaannya hal ini dapat mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan hak cipta.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue