Articles
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERIKSAAN KEUANGAN TAHUNAN BPK OLEH AKUTANSI PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Zaki Al Abrar]]>;
<![CDATA[Nuribadah N]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4260
<![CDATA[Akuntan public adalah salah satu jenis profesi bidang akuntansi yang menawarkan jasa professional terkait bidang akuntansi yang seesuai standar berlaku dan telah mendapatkan izin dari negara serta berhak melakukan praktik di Indonesia yang bekerja secara idependen ,yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji permasalahan ini ialah terkait dengan tata cara pemilihanan ggota akuntan public yang menurut penulis terdapat kekeliruan. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan menjelaskan kewenangan Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan mekanisme pemeriksaan pengelolaan keuangan tahunan BPK oleh akuntan publik menurut Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekataan penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komperatif. Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, Serta bentuk dari penelitian ini adalah bentuk preskriptif. kata kunci : Kewenangan,BPK,Akuntan Public,]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak ]]>
<![CDATA[Duma Fitria Utami Siagian]]>;
<![CDATA[Nuribadah N]]>;
<![CDATA[Eny Dameria]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4032
<![CDATA[Persoalan pekerja anak sebagai salah satu jenis tenaga kerja telah lama menjadi persoalan bagi masyarakat Indonesia banyak kekhawatiran yang muncul dengan keberadaan pekerja anak.Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan kemiskinan adalah faktor utama yang mengakibatkan anak harus turut bekerja di usia yang masih sangat belia. Undang-Undang Ketenagakerjan dalam Pasal 74 (1) menyebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk baik itu pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak juga mendeskripsikan apa saja kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kasus yang dianalisis secara Kualitatif.Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dengan responden dan informan sedangkan sumber data sekunder adalah studi kepustakaan.Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menguraikan secara rinci dan tegas bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak termasuk didalamnya mencegah, mengurangi resiko terhadap kekerasaan anak juga eksploitasi bagia anak.Berdasarkan hasil penelitian penulis faktor utama mengapa anak bekerja adalah himpitan ekonomi keluarga bahkan tidak sedikit anak harus berhenti sekolah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.]]>
<![CDATA[Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen) ]]>
<![CDATA[Putri Handayani]]>;
<![CDATA[Nazaruddin N]]>;
<![CDATA[Nuribadah N]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5305
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen, hambatan yang dialami serta upaya penyelesaian dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen. Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen mewajibkan bahwa dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik disebuah perkotaan yang ideal adalah 20% (persen) dari luas daerah. Namun sampai saat ini, penyediaan mengenai ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen baru terealisasi 5,3% (persen) dari luas daerah. Penelitian ini menggunakan metode empiris/yuridis sosiologis dengan bentuk pendekatan yuridis sosiologis yang dianalisis secara deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan serta sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Berdasarkan Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen. Pemerintah daerah memiliki kewewenangan berupa Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kemudian hambatan yang dialami dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen yaitu Belum Adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen yaitu dengan Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Memberikan Sosialisasi dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau Publik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen) ]]>
<![CDATA[Putri Handayani]]>;
<![CDATA[Nazaruddin N]]>;
<![CDATA[Nuribadah N]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 1 (2020): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v3i1.3991
<![CDATA[Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen mengamanatkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang ideal adalah 20% (persen) dari luas wilayah. Namun kenyataannya ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen baru terealisasi 5,3% (persen) dari luas wilayah. Metode penelitian ini yaitu metode empiris/yuridis sosiologis (sociological legal research) dengan bentuk pendekatan yuridis sosiologis yang dianalisis secara deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan dan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Berdasarkan Hasil Penelitian Diketahui Bahwa dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang meliputi Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Penyelesaian dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen yaitu Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Melakukan Sosialisasi dan Mendorong Partisipasi Masyarakat.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Pengelolaan Tanah Gampong Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Pengelolaan Atas Tanah di Gampong Cot Puuk Bireuen Aceh ]]>
<![CDATA[Eny Dameria]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasir]]>;
<![CDATA[Nuribadah Nuribadah]]>;
<![CDATA[Ummi Kalsum]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdidas Vol. 3 No. 3 (2022): June, Pages 355-611 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v3i3.589
<![CDATA[Pengabdian ini mengkaji tentang sosialisasi pengelolaan tanah gampong menurut hukum islam dan undang-undang Agraria No. 2 tahun 1960. Seperti diketahui, hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana umat muslim beribadah kepada Allah, melainkan juga mengatur berbagai hal lain dalam kehidupan. Pengabdian ini dilakukan dalam Masyarakat di Gampong Cot Pu’uk Kabupaten Bireuen. kegiatan ini dilakukan menggunakan metode ceramah atau diskusi. Faktanya di berbagai tempat di Aceh gala (gadai) dalam praktiknya kebanyakan memang menyalahi aturan Islam oleh karena itu dilakukan pemberian usulan kepada pemerintah untuk pembentukan qanun atau aturan yang lebih memadai, harapannya dilakukan melalui sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung.]]>
<![CDATA[Article THE EXISTENCE OF THE ACEH GOVERNMENT IN REDUCING ACEH'S FOREST DAMAGE: EKSISTENSI PEMERINTAH ACEH DALAM MENGURANGI KERUSAKAN HUTAN ACEH ]]>
<![CDATA[Nuribadah Nuribadah]]>
<![CDATA[ Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 8 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52137/apjpp.v8i1.121
<![CDATA[The role of the Aceh government in reducing forest degradation has not been maximized. It is proven that many disasters still occur, and the bad impact is that ecological disasters are increasing. This research is: how is the existence of the regional government reducing forest destruction in Aceh? How is the coordination of problem-solving carried out by the Aceh government to minimize the damage to Aceh's forests? Researchers used empirical research methods. Primary and secondary legal materials are the main materials, and preliminary data is obtained through interviews. Data analysis was carried out qualitatively. The study results show that the coordination carried out by the Aceh government is monitoring and monitoring, protection, law enforcement, recovery, boundary demarcation, guidelines implementation, policy formulation, and settlement. It is recommended to the Aceh government that the legislative department evaluate various policies and systems of Aceh's forest management by involving the community as subjects and part of the holder of sovereignty over forest area management. There is a need to coordinate the government of Aceh with other agencies and build strong alliances with local civil society groups.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kekerasan Pada Anak Di Era Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri Bireuen Aceh ]]>
<![CDATA[Nuribadah Nuribadah]]>;
<![CDATA[Eny Dameria]]>;
<![CDATA[Elidar Sari]]>;
<![CDATA[Ummi Kalsum]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasir]]>
<![CDATA[ JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol 6 No 2 (2022): Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta (DIS) Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36339/je.v6i2.551
<![CDATA[The impact of using social media is knowledge that must be possessed by students because this young generation uses social media a lot in their daily activities. The most basic impact for children during the corona virus pandemic is the widespread use of devices, both according to conventional views, for school purposes, as well as in the family and local environment. The use of these devices adversely affects children. Children in the use of online media must be limited to things that have a positive impact and deviations from the use of web-based media can be denied by protecting them from abusing criminal demonstrations recorded in the ITE law. For this reason, community service activities were carried out to socialize the impact of using social media on high school students. The socialization was carried out in 2 schools, namely SMA Negeri 1 Bireuen and SMA Negeri 2 Bireuen. The material for socialization is Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This activity is expected to provide positive knowledge about the use of social media among students.]]>
<![CDATA[Peran Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Legislatif di DPRK Aceh Utara Dalam Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Reza Amalia]]>;
<![CDATA[Nuribadah S.H., M.H.]]>;
<![CDATA[Eny Dameria, S.H., M.Hum]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.5091
<![CDATA[Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementera ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu, lalu kemudian bagaimanakah peran keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRK Aceh Utara dalam pemilu 2019 dan Apa saja kendala dan upaya yang mempengaruhi keterwakilan perempuan sebagai anggota Legislatif di DPRK Aceh Utara dalam Pemilu 2019. Penelitian ini diharapkan dapat menelusuri bagaimana peran keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRK Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan metodologi penilitian kualitatif, serta metode penelitian hukum yuridis empiris, yang fokus pada pendekatan kasus dan undang-undang, yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat mengenai peran keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRK Aceh Utara dalam pemilu 2019. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana peran keterwakilan perempuan sebagai anggota Legislatif di DPRK Aceh Utara dan kendala serta upaya apa saja yang bisa dilakukan., agar bisa meningkatkan keterwakilan perempuan, walaupun tidak bisa meningkatkan keterwakilan secara langsung dan cepat. Kata Kunci: Peran, Keterwakilan Perempuan, Legislatif]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA MANJA CHEESE TEA DI KOTA SIGLI ]]>
<![CDATA[Nur Fahni]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Nuribadah N]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8083
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dalam perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di kota Sigli sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, serta mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli, dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysisis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli, penerima waralaba menandatangani kontrak sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Setiap pihak yang telah mengadakan kontrak harus melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. (2) Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli adalah pihak franchisor dan franchise tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berlaku, pihak franchise menambahkan beberapa menu baru yang tidak ada di brand Manja Cheese Tea, dan menjual produk-produk lain serta mempunyai cabang baru tanpa sepengetahuan dari franchiso. (3) Akibat hukum dari wanprestasi ini adalah pihak Franchisor mencabut semua perjanjian kontrak yang telah disepakati di awal dengan pihak Mitra Manja Cheese Tea dan mitra Manja Cheese Tea di Kota Sigli tidak boleh menggunakan lagi semua brand Manja Cheese Tea.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Islam ]]>
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>;
<![CDATA[Eny Dameria]]>;
<![CDATA[Nuribadah Nuribadah]]>;
<![CDATA[Fitri Maghfirah]]>;
<![CDATA[Shira Thani]]>;
<![CDATA[Fitria Mardhatillah]]>
<![CDATA[ Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Homoseksual merupakan salah satu bentuk hubungan antara laki-laki dengan lakilaki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (female homosex). Lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita). Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwath. Pengabdian kepada masyarakat ini dlakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum kepada Siswa sekolah Menengah Atas, yaitu di MAN Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari penyuluhan tersebut adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut terjerumus ke dalam dunia LGBT, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan LGBT. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke lingkungan LGBT. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan LGBT baik dalam hukum islam maupun hukum nasional. Yang paling utama adalah siswa mengetahui dampak dari LGBT ini.]]>
