Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.235

P-Index

This Author published in this journals

All Journal EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law NOMOI Law Review Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan

Hidayat, Hidayat

Univesitas Malikussaleh

Author-ID : 2234332

Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Hidayat ,
EDUTECH Vol 3, No 2 (2017): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

The eradication of corruption could not be easy as assumed generally to do because of the system of government so far never priores the transparency and reliability vertically on primordialism which use the recruitment system, mutation and promotion on the base of nepotism to family, same of ethnic, and motion of political repayment. Kata Kunci : Korupsi, Suap, Pertanggungjawaban Pidana

Analisis Yuridis Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn) Ananda Rizky Syahreza Siregar; Muhammad Nur S.H., .M.H.; Hidayat S.H., M.H.
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5227

Penelitian ini bertujuan mengetahui kajian yuridis serta penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn dan mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu menggunakan jenis penelitian normatif berdasarkan studi putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, norma-norma hukum atau kaidah-kaidah. Metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research) dan diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dalam putusan Nomor:2353/Pid.B/2018/PN Mdn sudah sesuai dengan menerapkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga pelaku mendapatkan alasan pemaaf. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2353/Pid.B/2018/PN Mdn sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata kunci: Orang dengan gangguan jiwa, pembunuhan, putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MENOLAK UNTUK MENIKAHKAN ANAKNYA DALAM PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN NOMOR 78/PDT.P/2014/MS-LSK) Hidayatuzzikri H; Hamdani H; Iskandar I
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4033

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam suatu pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukun nikah, salah satu rukun nikah adalah adanya wali nikah. Wali nikah merupakan segala sesuatu ada dalam syarat-syarat perkawinan. Wali yang tidak bersedia atau yang menolak menikahkan disebut adhal (enggan). Dalam penetapan seorang wali dinyatakan adhal harus berdasarkan pertimbangan yang sesuai syariat. Ketika wali menolak untuk menikahkan, maka pihak KUA akan memberikan surat penolakan perkawina, kemudian calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama seperti yang terjadi pada Salah satu kasus wali nikah (ayah kandung) yang tidak bersedia untuk menikahkan calon mempelai wanita terjadi di di Dusun Pang Nanggro Gampong Arongan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, wali nikah tersebut menolak untuk menikahkan putrinya dikarenakan menurutnya bahwa calon suami dari mempelai wanita tersebut telah mempunyai istri dan anak. Padahal faktanya calon suami dari pemohon masih berstatus lajang. Atas penolakan pernikahan tersebut mempelai wanita mengajukan permohonan untuk penetapan wali Adhal atau wali hakim ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-LSK.

Responsibility of Airline For Civil Aviation Safety For Dangerous Materials and Goods in Aircraft Budi Bahreisy; Hidayat Hidayat; Ferdy Saputra
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Air transportation is an aviation system that involves many parties. Implementation of aviation safety needs to be implemented in all sectors. This journal aimed to find out whether the cargo of hazardous materials or goods was meant, how the duties and obligations of airlines to the safety of civil aviation for hazardous materials and goods in aircraft, and how the airline's responsibility to the safety of civil aviation for materials and dangerous goods in the aircraft. The type of research in this journal was normative legal research. The approach in this journal writing used the approach of law (statue approach). The results showed that the Minister of Transportation Regulation No. 77 of 2011 Chapter II on the type of air transport accountability and the amount of compensation. Article 2 says carriers using aircraft shall be liable for losses to: Passengers dying, permanently disfigured or injured; Lost and damaged cabin baggage; Destroyed, or destroyed checked baggage; Destroyed, or damaged cargo; Air freight delays and losses suffered by third parties. Therefore the responsibility of airline in this case the airline is to start up to the downing of aircraft passengers

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI LEMBAGA ADAT TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA LHOKSEUMAWE Budi Bahreisy; Ferdy Saputra; Hidayat Hidayat
EKSEKUSI Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v4i1.17273

Abstrak Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice). Berdasarakan latar belakang tersebut, perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum di Kota Lhokseumawe dan bagaimana peran lembaga adat dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan. Dan metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatakan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemamaham tentang faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum di Kota Lhokseumawe dan untuk memberikan pengetahuan tentang peran lembaga adat dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe

OPTIMIZING PANGLIMA LAOT IN MARITIME DISPUTE RESOLUTION IN LHOKSEUMAWE CITY Budi Bahreisy; Hidayat Hidayat; Ferdy Saputra
NOMOI Law Review Vol 3, No 2 (2022): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v3i2.12222

The existence of Panglima Laot in Aceh apart from being a social leader of the customary community legal alliance, is also an Alternative Dispute Resolution (APS) institution. The juridical basis of its position is contained in Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, its implementing regulations are in the form of Aceh Qanuns such as Aceh Qanun No. 9 of 2008 concerning the Guidance of Customary Life and Customs, and Aceh Qanun No. 10 of 2008 concerning Customary Institutions . Based on the description on the background above, in this legal research it can be formulated how the position of Panglima Laot as a marine dispute resolution institution in the legal system in Indonesia and whether Panglima Laot is optimal as an institution in maritime dispute resolution in Lhokseumawe City . This research is an empirical legal research with a qualitative approach that uses primary data and secondary data. In obtaining primary data, respondents and informants were determined. The new positive law will have an effective force if it contains, or is in harmony with the laws that live in society. The focal point of legal development is not in laws, judge decisions, or legal science, but in society itself.

PERANAN LEMBAGA ADAT ACEH DALAM PENANGANAN KDRT DI KOTA LHOKSEUMAWE Hidayat Hidayat; Budi Bahreisy; Muh. fahrudin Alawi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i1.10293

Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Article 1 defines domestic violence (KDRT) as: "Any action directed at women who in this case are victims, which will have an impact on misery or suffering physically. physical, sexual or psychological. In Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Traditional Institutions, one of the functions of which is to solve social problems, including domestic violence. Customs are part of social institutions that function as institutions that are able to solve various problems that arise in society. The formulation that can be determined based on the background above is what are the factors that cause domestic violence and what is the role of Acehnese traditional institutions in resolving domestic violence in Lhokseumawe City. The purpose of this study was to analyze and provide knowledge about the role of traditional institutions in resolving domestic violence in Lhokseumawe City and to find out the procedures for implementation by Acehnese traditional institutions in resolving domestic violence in Lhokseumawe City. This type of research is empirical research with a qualitative approach, namely by conducting interviews or field studies to traditional institutions in the city of Lhokseumawe and literature studies.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai: “Setiap perbuatan yang ditujukan kepada perempuan yang dalam hal ini menjadi korban, yang akan berdampak pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, salah satu peranannya adalah untuk menyelesaikan masalah sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.Adat adalah bagian dari lembaga sosial yang berfungsi sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan berbagai masalah Rumusan yang dapat ditentukan berdasarkan latar belakang di atas adalah apa faktor penyebab KDRT dan bagaimana peran lembaga adat Aceh dalam penyelesaian KDRT di Kota Lhokseumawe. dan memberikan pengetahuan tentang peranan lembaga adat dalam penyelesaian KDRT di Kota Lhokseumawe serta untuk mengetahui tata cara pelaksanaan lembaga adat Aceh dalam penyelesaian KDRT di Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara atau studi lapangan kepada lembaga adat di kota Lhokseumawe dan studi literatur.

Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Katering di Kota Lhokseumawe PG, Eko Gani; Mukalmin, Muksalmina; Hidayat; Tasyukur, Tasyukur
JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2023): JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Produk halal merupakan kebutuhan utama bagi umat Muslim di seluruh dunia. Keberadaan jasa katering bersertifikat halal mutlak diperlukan, terutama di Provinsi Aceh yang memberlakukan Syariat Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan perlindungan kepada setiap orang. Salah satu kebutuhan umat Islam adalah tersedianya produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe, bagaimana kendala dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe terhadap Qanun SJPH Aceh khususnya mengenai sertifikat halal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun SJPH Aceh telah berlaku selama 6 tahun, namun belum berjalan dengan baik, data penelitian menunjukkan bahwa usaha ketring yang didirikan di wilayah Kota Lhokseumawe belum memiliki sertifikat halal, kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dan kurangnya informasi dari pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melakukan pengawasan secara otonom, tidak ada pelimpahan wewenang dari LPPOM MPU Provinsi. MPU Kota Lhokseumawe hanya berpartisipasi dalam Program LPPOM Provinsi. Disarankan kepada MPU Provinsi Aceh untuk melimpahkan kewenangan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Para pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menyediakan produk halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan

DINAMIKA PENGELOLAAN SUMUR MINYAK TRADISIONAL DI RANTO PEUREULAK ACEH TIMUR Rangkuty, Rakhmadsyah Putra; Ketaren, Amiruddin; Hidayat, Hidayat; Hidayat, Bimby; MR, M. Husen
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v5i2.15262

This study was motivated by the existence of illegal oil drilling activities that have been going on for a long time and pose a high risk to the safety of workers, even local residents. Even though oil well fires often occur and victims suffer from burns and even death, this activity still continues. This research uses a qualitative approach, with a case study type of research based on observation, interview and documentation data. Meanwhile, technical analysis is carried out through Narrative Analysis. The research results show that the phenomenon of drilling old oil wells in Buket Pala Village has been carried out for decades. Mining workers have been able to utilize available resources so that they have more economic value. The old oil well has become the lifeblood of the village community. It is good for the mining community as well as for residents who receive an abundance of oil proceeds from "oil melting" activities. Apart from that, the existence of mining old oil wells also poses dangerous risks such as work accidents, fires, explosions and even fatalities. Apart from that, pollution and environmental damage will also occur. The situation was made worse because the activity did not meet standard operational procedures or technical requirements for the mining process. Therefore, in the future, efforts will be made to manage old oil wells by village/regional companies, namely BUMD/BUMG and Village Unit Cooperatives (KUD). This is intended to achieve the aim of improving the welfare of the community evenly around the location as well as to regulate the business of extracting oil from old wells, so that the management of existing old oil wells will no longer occur illegal drilling and increase village income.

Co-Authors Amiruddin Ketaren Ananda Rizky Syahreza Siregar Bimby Hidayat Budi Bahreisy Eko Gani PG Iskandar - Iskandar MR, M. Husen Muh. fahrudin Alawi Muhammad Nur Muksalmina Muksalmina Rangkuty, Rakhmadsyah Putra Saputra, Ferdy Tasyukur, Tasyukur

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search