cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Issue 4 - August 2022" : 5 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum Putri Rahmadani
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.68

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol section Binjai-Pangkalan Brandan memiliki sengketa. Sengketa tersebut terjadi dikarenakan pemberian nilai ganti kerugian yang dianggap masih belum layak dan adil kepada masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah, dan kompensasi masyarakat sebagai penggarap tanah yang dikuasai PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II dengan alas hak HGU belum terakomodasi dengan baik. Masalah ini perlu diamati, untuk itu diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan pengadaan tanah tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat urgensi melaksanakan upaya penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol section Binjai-Pangkalan Brandan dapat dilihat dari aspek yuridis. Secara yuridis, pemerintah harus memegang teguh prinsip-prinsip rule of law, dimana hak asasi manusia harus dihormati. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penyelesaian sengeketa yaitu melakukan musyawarah dan mediasi kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah, namun pemerintah tidak melakukan hal tersebut dan akan melakukan konsinyiasi. Mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat pemegang hak atas tanah dikarenakan pemerintah memiliki sikap yang tegas pada harga yang telah ditetapkan dan konsinyiasi belum dilakukan karena belum tersedianya anggaran. Perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai penggarap juga tidak terwujud, hal ini dapat dilihat dari masyarakat sebagai penggarap yang memiliki kerugian non-fisik belum terakomodasi dengan baik kepentingannya oleh pemerintah.
Online Single Submission Risk Based Approach: Conflict of Authority Between Central and Local Government M. Angga Maulana Hasibuan
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.69

Abstract

After the enactment of Law 11 of 2020 on Job Creation all licenses are only through one portal, namely through the Online Single Submission Risk, meaning that the regulation also implements an effort in the process of simplifying business licensing from initially license-based (license approach) to risk-based and business scale (risk-based approach). Therefore, the purpose of this study is to analyze the licensing simplification strategy through legal instruments, analyze and explain whether or not there is a conflict of interest between the central and regional governments regarding the authority to implement the risk-based online single submission system licensing. The type of research used in is normative juridical legal research. The nature of this research is descriptive. The approaches used in this research are statute approach, comparative approach. The data used consists of secondary data collected using library research techniques. Furthermore, all data were analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, the implementation of Risk-Based Online Single Submission licensing still has the uncertainty of the regulations governing it. The conflict in question is the scope of the aspects of responsibility and liability that are directly correlated with the relative competence or scope of authority of the place of trial in the state administrative court related to licensing cases as one aspect of the exercise of authority in government administration. Where it is the result of unclear authority arrangements as described in the Government Ordinance on the Risk-Based Online Single Submission system. The need for the Government to strengthen, reinforce, and reorganize the authority related to licensing through risk-based Online Single Submission, and the Government needs to put aside the sectoral ego of each inter-agency related to licensing implementation. This is done in order to realize the essence of "Single Submission" in the business licensing.
Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik Citra Januardi Cibro
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.70

Abstract

Hukum sebagai pengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut. Seperti pelaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, seperti anggota DPR,Gubernur,Walikota,dan Bupati serta para tokoh intelektual dari beberapa partai politik. Prilaku yang seperti yang membuat stabiltas keungan negara memburuk. Bahkan hampir setiap orang tidak merasa malu menyandang predikat sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga hampir tidak salah kalau ada orang yang menyebutkan korupsi sudah membudaya di Indonesia. Penelitan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1195 K/Pid. Sus/2014 pencabutan hak politik seperti hak pilih aktif dan hak pasif dalam dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, sejatinya bisa menjadi usaha penjeraan bagi terpidana tindak pidana korupsi sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan para politisi lain agar tidak melakukan kejahatan korupsi dengan modus operandi menggunakan kekuasaan dan sarana jabatan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan kekuasaan politik dan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik merupakan  suatu upaya yang bagus dilakukan para penegak hukum dalam menanggulangi maraknya tindak pidana korupsi.
Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Kawasan Hutan Register 40 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Mikrot Siregar
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.71

Abstract

Isu hukum yang semakin menarik terkait penunjukan kawasan hutan register 40, khususnya di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana wilayah tersebut sudah lama ada berdiri permukiman penduduk desa, dan bahkan sudah ada pemerintahan desa, kantor-kantor pemerintahan lainnya, namun ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan sebagai Kawasan Hutan. Implikasi ke depan disangsikan akan terjadinya penggusuran terhadap masyarakat yang sudah lama tinggal di kecamatan Simangambat tersebut karena ditunjuk sebagai kawasan hutan. Oleh sebab itu, tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di kawasan hutan register 40 pada Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di kawasan hutan register 40 dapat dilakukan melalui pemberian pengakuan tanah hak ulayat masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
Legal Consequences of Delaying the Obligation to Repay Home Ownership Loans by Debtors Affected by the Covid-19 Pandemic : (Study at PT. Bank Tabungan Negara Syariah Banda Aceh) Muhammad Syauqie Alihamna
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.72

Abstract

The government has declared the Covid-19 pandemic to be an emergency rather than a natural disaster based on Presidential Decree No. 12 of 2020, which has a very detrimental impact on the debtor, especially Home Ownership Credit debtors because it is unavoidable and unpredictable. The government through the Financial Services Authority issued POJK 11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as an effort to save the economy in the form of providing credit relaxation due to the co-19 pandemic. Therefore, research was conducted to find out and analyze the legal consequences of postponing the obligation to repay mortgage loans by debtors affected by the co-19 pandemic. The results of the study found that the legal consequences of granting credit delays or home ownership credit financing at Bank BTN Syariah Banda Aceh are changes in the agreement between the creditor and the debtor in terms of the implementation of the rights and obligations of the parties to the credit agreement, but the credit agreement is not canceled or canceled.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue