Garuda - Garba Rujukan Digital

RANCANGAN PEMANFAATAN TENAGA SURYA SEBAGAI SUMBER ENERGI DI GEDUNG POWER HOUSE BANDARA BANYUWANGI HENDRO WIDIARTO; ASEP SAMANHUDI
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2437

Entering the 22nd century, oil and gas supplies are getting less and less. Meanwhile, the need for energy sources will increase, especially in industrialized countries. The Ministry of Energy and Mineral Resources already has a target of 3.6 gigawatts for rooftop solar PV in 2025 as a national strategic program. The determination of rooftop solar power as a national strategic program is aimed at accelerating the achievement of the renewable energy target of 23% by 2025. The daily electricity demand when all loads are used, the total power used is 162 kW. This PLTS will back up 60% of the total power used. The PLTS that will be used will produce a power of 15.3 kW per hour. In terms of needs, it is sufficient and will be synchronized by KWH EXIM, from the calculation with the performance ratio it produces 84%, so the system is technically feasible to be realized. ABSTRAKMemasuki abad ke 22 persediaan minyak serta gas bumi semakin lama semakin sedikit. Sementara untuk kebutuhan sumber energi akan semakin meningkat, terutama di negara-negara industri. Kementrian ESDM sudah mempunyai target sebesar 3,6 gigawatt untuk PLTS atap di tahun 2025 sebagai program strategis nasional. Penetapan PLTS atap sebagai program strategis nasional ditujukan untuk mempercepat pencapaian target energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Kebutuhan lisrik perharinya pada saat seluruh beban digunakan secara keseluruhan daya yang digunakan sebesar 162 kW. PLTS ini akan membackup 60% dari total daya yang terpakai. PLTS yang akan digunakan akan menghasilkan daya sebesar 15,3 kW per jam. Dari segi kebutuhan sudah mencukupi dan nantinya akan disinkronisasikan oleh KWH EXIM, dari perhitungan dengan performance ratio menghasilkan 84%, sehingga sistem secara teknik dapat dikatakan layak untuk direalisasikan.

ANALISIS TINGKAT KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI (NEGERI LIANG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH) RIFYAN RUMAN; W.D. NANLOHY; AN NISAA ALIFIA CHUMAIRAH; DWI MINARTI ODE
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2438

The purpose of this study is to determine the level of community preparedness in Negeri Liang, Salahutu District. This research was conducted in Negeri Liang, Salahutu District, Central Maluku Regency. The method used in this research is a quantitative method. For determining the sample in this study using the Puposive Sampling method with a total sample of 36 respondents. Data collection was carried out using questionnaires and interviews with respondents. The questionnaire used is standard from LIPI-UNESCO/ISDR 2006 with parameters of knowledge and attitude (KA), emergency response plan (EP), disaster warning (WS), and resource mobilization (RMC). The results showed that the level of community preparedness in the parameters of knowledge and attitude showed that most of the community was in the very ready category, namely 64%, the second parameter, namely the emergency response plan parameter, most of the people were included in the almost ready category, namely 39%, for the third parameter, namely the disaster warning parameter, most of the people are in the ready category, namely 53% and for the last parameter, namely the resource mobilization parameter, most of the people are in the unprepared category, which is 44%. Based on these four parameters, it can be seen that the people of Liang Country are very ready for knowledge and attitudes and are not ready for resource mobilization. ABSTRAKTujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu. Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Untuk penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Puposive Sampling dengan total sampel sebanyak 36 responden. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner serta wawancara pada responden. Kuesioner yang digunakan merupakan standar baku dari LIPI-UNESCO/ISDR 2006 dengan parameter pengetahuan dan sikap (KA), rencana tanggap darurat (EP), peringatan bencana (WS), dan mobilisasi sumber daya (RMC). Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat pada parameter pengetahuan dan sikap terlihat bahwa sebagian besar msayarakat masuk dalam kategori sangat siap yaitu sebesar 64%, parameter kedua yaitu parameter rencana tanggap darurat sebagian besar masyarakat masuk dalam kategori hampir siap yaitu sebesar 39%, untuk parameter ketiga yaitu parameter peringatan bencana sebagian besar masyarakat masuk dalam kategori siap yaitu sebesar 53% dan untuk parameter terakhir yaitu parameter mobilisasi sumber daya sebagian besar masyarakat masuk dalam kategori belum siap yaitu sebesar 44%. Berdasarkan keempat parameter tersebut terlihat bahwa masyarakat Negeri Liang sangat siap untuk pengetahuan dan sikap dan belum siap dalam mobilisasi sumber daya.

ANALISIS PENERAPAN SISTEM MERIT PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG LISDIANA LISDIANA; EVA NOVARIA; EKA TINDYKA HERNI
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2455

Research on the Analysis of the Implementation of the Merit System at the Palembang Class I Correctional Center aims to identify, describe, and analyze the application of the merit system in the management of state civil servants at the Palembang Class I Correctional Center. The research method used in this research is a descriptive research method with a qualitative approach. Based on the research results, it is known that the application of the merit system in ASN management in each cycle of HR management starting from the process of selecting and placing employees, employee performance management, awarding employees, and employee development, however, is not optimal due to organizational culture factors and the unavailability of facilities for support the implementation of the merit system. In order to optimize the implementation of the merit system in ASN management at the Palembang Class I Correctional Center, it is necessary to review and evaluate the implementation of the merit system at Palembang Class I Prison. ABSTRAKPenelitian tentang Analisis Penerapan Sistem Merit Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dalam setiap siklus manajemen SDM mulai dari proses seleksi dan penempatan pegawai, manajemen kinerja pegawai, pemberian penghargaan terhadap pegawai, dan pengembangan pegawai, akan tetapi belum optimal dikarenakan faktor budaya organisasi dan belum tersedianya sarana untuk mendukung pelaksanaan sistem merit. guna mengoptimalkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan evaluasi terkait penerapan sistem merit pada Bapas Kelas I Palembang.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN VANADHIA RAHMATIKA WELLYAN; EVA NOVARIA; LISDIANA LISDIANA
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2456

This research analyzes financial performance and management in South Sumatra Province, with a focus on financial ratio analysis and the impact of autonomy. Primary and secondary data were used, involving in-depth interviews and document analysis. Regional financial performance is evaluated with the efficiency ratio, measuring the cost of revenue. There were fluctuations in performance during 2019-2021, with efficient provincial finances in 2019 and 2020, but a decline in 2021. The financial independence ratio measures dependence on local revenue. South Sumatra Province has "medium" independence. The degree of decentralization ratio assesses financial autonomy, with South Sumatra Province in the medium category. The study also pays attention to the effectiveness of local revenue and the level of dependency. Revenue effectiveness fluctuates, while regional dependence is high. Financial performance is influenced by policy, economics and regulations. Improvement efforts in efficiency, independence, degree of decentralization, effectiveness, and dependability are recommended. The implications of this research are important for regional government financial management, increasing efficiency and independence, as well as maintaining stability in autonomy. Regional and central government coordination and community participation need to be improved. Recommendations include considering the impact of policies on efficiency and balance, evaluating revenue management regulations, and regulatory support for efficiency and independence. Increase independence through a degree of decentralization, genuine income, and overcoming barriers. ABSTRAKPenelitian ini menganalisis kinerja dan pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus pada analisis rasio keuangan dan dampak otonomi. Data primer dan sekunder digunakan, melibatkan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Kinerja keuangan daerah dievaluasi dengan rasio efisiensi, mengukur biaya pendapatan. Terjadi fluktuasi kinerja selama 2019-2021, dengan keuangan provinsi efisien di tahun 2019 dan 2020, tetapi penurunan di tahun 2021. Rasio kemandirian keuangan mengukur ketergantungan pada pendapatan asli daerah. Provinsi Sumatera Selatan memiliki kemandirian "sedang". Rasio derajat desentralisasi menilai otonomi keuangan, dengan Provinsi Sumatera Selatan dalam kategori sedang. Studi juga memperhatikan efektivitas pendapatan asli daerah dan tingkat ketergantungan. Efektivitas pendapatan fluktuatif, sedangkan ketergantungan daerah tinggi. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh kebijakan, ekonomi, dan regulasi. Upaya perbaikan di efisiensi, kemandirian, derajat desentralisasi, efektivitas, dan ketergantungan dianjurkan. Implikasi penelitian ini penting bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan kemandirian, serta menjaga stabilitas dalam otonomi. Koordinasi pemerintah daerah dan pusat serta partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Rekomendasi termasuk mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap efisiensi dan keseimbangan, evaluasi regulasi pengelolaan pendapatan, dan dukungan regulasi bagi efisiensi dan kemandirian. Meningkatkan kemandirian melalui derajat desentralisasi, pendapatan asli, dan mengatasi hambatan.

RULE OF REASON TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM INDRI PRATIWI SIREGAR
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2481

Companies that make acquisitions are feared to have the potential to cause abuse of dominant position which can lead to monopolistic practices and unfair business competition. PT Mitra Keluarga Karya Sehat has met the criteria in Article 5 PP Number 57 of 2010 so that it has a legal obligation to report the acquisition to KPPU within a period of no later than 30 days. Where is PT. Mitra Keluarga Karya Sehat experienced a delay of 461 days. This study aims to determine the role of the business competition supervisory authority in handling and imposing sanctions on delays in reporting acquisitions in case decision number 12/KPPU-M/2022. This research method is normative juridical and the researcher tries to analyze a case from a copy of the decision on Case Number 12/KPPU-M/2022 which was examined qualitatively. The research results of PT Mitra Keluarga Karya Sehat are not proven to have committed an abuse of dominant position which could result in monopolistic practices and unfair business competition, where the PT only acquired 1 hospital in the Cibinong area, the acquisition carried out by the PT had the good intention of increasing health services for BPJS and JKN-KIS connoisseurs, and delays in reporting acquisitions to KPPU experienced by PT. Mitra Keluarga Karya Sehat due to ignorance of legal regulations. However, ignorance of the existence of legal regulations and good intentions that have been carried out by PT Mitra Keluarga Karya Sehat do not eliminate the administrative sanctions given by the Commission Council. The Commission Council imposed administrative sanctions on PT. Mitra Keluarga Karya Sehat of 1 Billion Rupiah. ABSTRAKPerusahaan yang melakukan akuisisi dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk mencegah hal tersebut diperlukannya peran dari KPPU dengan pendekatan Rule of Reason untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan. PT Mitra Keluarga Karyasehat telah memenuhi kriteria dalam Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 sehingga memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan akuisisi kepada KPPU dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari. Dimana PT. Mitra Keluarga Karyasehat mengalami keterlambatan selama 461 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran otoritas pengawas persaingan usaha dalam menangani dan memberikan sanksi terhadap keterlambatan melaporkan akuisisi dalam putusan perkara nomor 12/KPPU-M/2022. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dan peneliti berusaha menganalisa sebuah kasus dari Salinan putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2022 yang diteliti secara kualitatif. Hasil penelitian PT Mitra Keluarga Karya Sehat tidak terbukti telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dimana PT tersebut hanya melakukan akuisisi terhadap 1 rumah sakit di wilayah Cibinong, akuisisi yang dilakukan PT tersebut memiliki niat baik yaitu meningkatkan pelayanan jasa kesehatan bagi penikmat BPJS dan JKN-KIS, dan keterlambatan melaporkan akuisisi kepada KPPU yang dialami PT. Mitra Keluarga Karya Sehat dikarenakan ketidaktahuan akan adanya aturan hukum. Akan tetapi ketidaktahuan akan adanya aturan hukum dan niat baik yang telah dilakukan oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat tidak menghapuskan sanksi administratif yang diberikan oleh Majelis Komisi. Majelis Komisi menjatuhkan sanksi administratif kepada PT. Mitra Keluarga Karyasehat sebesar 1 Miliar Rupiah.

STRATEGI PENERAPAN COMPACT CITY TERHADAP PENGEMBANGAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN TELUK AMBON WILLEM D. NANLOHY; KREISSON PISTY LARWUY; GRIZZLY CLUIVERT NAHUSULY; RIFYAN RUMAN; CANNAVARO V R PATTIASINA
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2482

The development of cities in Indonesia is growing rapidly, increasing population growth and uncontrolled regional development are causing various problems in a city environment, the need for land is increasing so this must be a concern for all elements of society. The expansion of the city outside the central city area is something that the government often does to overcome the current problems of city growth and development. However, this does not solve the city's problems optimally. Therefore, other strategies are needed to face the challenges of future city development that prioritize the lives of future generations and are sustainable. Maximum utilization of urban spatial patterns in the process of sustainable city development is very necessary now, this certainly cannot be separated from the concept of a Compact City city. This concept has become one of the strategies in various countries to guarantee the lives of future generations. The aim of this research is to formulate a strategy for implementing the Compact City concept by conducting a study of the spatial pattern structure of a sustainable city area which is related to the socio-cultural and economic life of the community. In order to answer this objective, the study begins with a descriptive analysis of the characteristics of urban space through elements of spatial patterns which include land use, accessibility, design characteristics of the city and socio-cultural and economic characteristics of the community. ABSTRAKPerkembangan kota di Indonesia berkembang dengan pesat, meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan kawasan yang tidak terkontrol menyebabkan berbagai masalah dalam suatu lingkungan kota, kebutuhan akan lahan semakin tinggi sehingga hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat. Pemekaran kota ke luar kawasan pusat kota menjadi hal yang sering dilakukan pemerintah dalam melakukan mengatasi permasalahan pertumbuhan dan perkembangan kota saat ini. Namun hal ini tidak mengatasi permasalahan kota dengan maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan strategi lain untuk menghadapi tantangan perkembangan kota di masa depan yang lebih mengutamakan kehidupan generasi mendatang dan berkelanjutan. Pemanfaaatan pola ruang kota dengan maksimal dalam proses pengembangan kota berkelanjutan sangat diperlukan sekarang ini, terkait hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep kota beraliran Compact City. Konsep ini telah menjadi salah satu strategi di berbagai negara dalam menjamin kehidupan generasi masa depan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi penerapan konsep Compact City dengan melakukan kajian antara struktur pola ruang kawasan kota yang berkelanjutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Dalam rangka menjawab tujuan tersebut, maka kajian diawali dengan analisis deskriptif terhadap karakteristik ruang perkotaan melalui unsur-unsur pola ruang yang mencakup penggunaan lahan, aksesibilitas, desain karakteristik kota dan karakteristik sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

ANALISIS PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA IBRAHIM IBRAHIM; MULIATI MULIATI; WIDI ARISYAH NURSAMSI
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2483

The aim of this research is to determine the role of the technical implementation unit for the protection of women and children (UPT PPA) and to determine the inhibiting and supporting factors for the role of the technical implementation unit for the protection of women and children (UPT PPA) in dealing with violence against children in Gowa Regency. The research method used for this research is descriptive qualitative, namely research that describes phenomena or research objects in detail and comprehensively through observation, interviews and document analysis. The results of this research show that the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) has carried out its role in handling cases of violence against children in Gowa Regency by means of socialization, receiving reports, collecting case data, psychological assistance, legal assistance, health assistance and safe houses. Furthermore, the inhibiting factor for the Gowa Regency PPA UPT is the lack of human resources. The factors that support the role of UPT PPA are communication, disposition and appropriate bureaucratic structure. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena atau objek penelitian secara detail dan komprehensif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) telah menjalankan perannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa dengan cara Sosialisasi, penerimaan laporan, pendataan kasus, Pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan kesehatan dan rumah aman. Selanjutnya, faktor penghambat UPT PPA Kabupaten Gowa adalah kekurangan sumber daya manusia. Adapun faktor yang mendukung peran UPT PPA adalah komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang sesuai.

ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KELURAHAN ARIO KEMUNING PALEMBANG M. YUSUF ERMIDI; EVA NOVARIA; ICUK M. SAKIR
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2486

This research is descriptive research with a qualitative approach. The data used is based on the type, namely quantitative data and qualitative data, while based on the source, it is primary data and secondary data. The data collection instruments used were observation, interviews and documentation. Based on the research results, it is known that the Coordination of the Implementation of Corona Virus Disease 19 Vaccination Activities in Ario Kemuning Village, Palembang, can be seen from four aspects, namely: (1) The Communication Aspect, in this case consisting of providing information, is still running well, this can be seen from the stages must be carried out jointly by related parties, only in terms of the use and utilization of information technology in the communication aspect it has not been carried out optimally and effectively; (2) The awareness aspect of coordination carried out between the City Government, in this case the Palembang City Health Service and Ario Kemuning Village in the Implementation of Corona Virus Disease 19 Vaccination Activities in Ario Kemuning Village, Palembang, has been implemented well and is appropriate both in terms of level of knowledge and level of compliance; (3) The participant competency aspect has been running well and in the same direction as can be seen from the involvement of authorized officials and the involvement of experts in the Implementation of Corona Virus Disease 19 Vaccination Activities in Ario Kemuning Village, Palembang; (4) Aspects of the agreement and commitment established between the City Government / Palembang City Health Service and Ario Kemuning Village in Coordinating the Implementation of Corona Virus Disease 19 Vaccination Activities in Ario Kemuning Village, Palembang are in accordance with existing policies / Circulars. ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwaKoordinasiPelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang dapat dilihat dari empat aspek, yakni: (1) Aspek Komunikasi dalam hal ini terdiri dari pemberian informasi masih berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari tahapan-tahapan yang harus dilalui secara bersama-sama oleh pihak terkait, hanya saja dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada aspek komunikasi belum dilakukan secara optimal dan efektif; (2) Aspek kesadaran berkoordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan Kelurahan Ario Kemuning dalam Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang sudah diterapkan dengan baik dan sesuai baik dari segi tingkat pengetahuan maupun tingkat ketaatannya; (3) Aspek kompetensi partisipan sudah berjalan dengan baik dan searah yang dapat dilihat dari keterlibatan pejabat yang berwenang dan keterlibatan ahli dalam Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang; (4) Aspek kesepakatan dan komitmen yang dibangun antara Pemerintah Kota / Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan Kelurahan Ario Kemuning dalam Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang sudah sesuai dengan kebijakan / Surat Edaran yang ada.

EFEKTIFITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA IBRAHIM IBRAHIM; MULIATI MULIATI
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2496

Based on data from the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, the number of villages in our country is 33,893 villages. This number of villages occupies more than 80% of the territory of the Republic of Indonesia. In an effort to realize the state's goal, namely to improve the welfare of the Indonesian people, the Government pays special attention to existing villages, especially in terms of implementing village development. With the spirit of "nawacita" and the spirit of "autonomy" the government is currently allocating a significant amount of budget to villages so that rural communities can develop their own villages based on needs on a priority scale. With a paradigm leap regarding regional development where community empowerment, especially rural communities, is expected to contribute more to development in their respective villages, it is necessary to review the role of rural communities in the development implementation process starting from the planning, implementation, monitoring and evaluation, supervision and his coaching. This is considered important to do because with the leap, the development paradigm which was originally controlled by the central government has now shifted where the village government and its own community are expected to carry out all development processes so that the output is expected to be able to answer the problems that exist in their respective villages. The most important thing to observe and analyze is the extent of the role and contribution of the community in the rural development process when viewed from the regulations that have been established. This study is an initial study with a theoretical approach that examines existing regulations regarding the village development implementation process and its stages and the consequences that will arise. In the next stage, this study will be carried out in the form of implementation by conducting a study in one of the villages to see the extent of the effectiveness of village development by maximizing the empowerment of village communities and based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Guidelines General Village Development and Village Community Empowerment. ABSTRAKBerdasar data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi jumlah desa di negara kita adalah 33.893 desa. Jumlah desa ini menempati lebih dari 80 % wilayah NKRI. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan rakya Indonesia maka Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada desa-desa yang ada khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan desa. Dengan semangat “nawacita” dan semangat “otonomi” pemerintah dewasa ini mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang cukup signifikan ke desa-desa agar masyarakat pedesaan dapat membangun desanya sendiri dengan berdasar pada kebutuhan dengan skala pr=ioritas. Dengan lompatan paradigma tentang pembangunan daerah dimana pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan di desanya masing-masing maka perlu dilakukan peninjauan tentang peranan masyarakat di pedesaan dalam proses pelaksanaan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan serta pembinaannya. Hal ini dianggap penting dilakukan karena dengan lompatan paradigma pembangunan yang semula dikendalikan oleh pemerintah pusat sekarang bergeser dimana pemerintah desa beserta masyarakatnya sendiri diharapkan melakukan semua proses pembangunan sehingga outpunya diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasahan yang ada di desanya masing-masing. Hal yang paling penting untuk diamati dan dianalisis adalah sejauh mana peranan dan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan apabila ditinjau dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kajian kali ini merupakan kajian awal dengan pendekatan teoritik yang mengkaji aturan yang ada tentang proses pelaksanan pembanguna desa dan tahapannya dengan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Pada tahapan berikutnya kajian ini akan dibawa dalam bentuk implementasi dengan melakukan kajian pada salah satu desa untuk melihat sejauh mana efektifitas pembangunan desa dengan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa dan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS JAJAK MEGA PRAKOSO; SRI WENING; KRISTRIYANTO KRISTRIYANTO
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i3.2497

This journal is a literature study that describes the views of adult congregations in choosing a life partner to create a harmonious family. Finding a partner with certain characteristics can occur by idealism about the marriage that will be built. To explain this, the author presents various information from literature sources related to research topics which are then explained in a descriptive manner. From the research conducted, there are several characters that are considered to affect the creation of a family. Some of the characters chosen by the adult congregation, talking about the physical and financial. Physically talking about how his stature, while financially more directed towards the work of a partner. In addition, God's word also provides criteria in finding a life partner one of which is a match. Equal partners are also one of the factors in creating a harmonious family. ABSTRAKJurnal ini merupakan sebuah penelitian yang memaparkan tentang padangan jemaat dewasa dalam memilih pasangan hidup untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Menemukan pasangan dengan kreteria tertentu dapat terjadi oleh adanya idealisme tentang pernikahan yang akan dibangun. Untuk memaparkan hal tersebut, penulis menyajikan berbagai informasi dari sumber pustaka terkait topik penelitian yang kemudian diapaparkan secara deskriptif. Dari penelitian yang dilaksanakan, ada beberapa karakter yang dinilai akan mempengaruhi terciptanya sebuah keluarga. Beberapa karakter yang dipilih oleh jemaat dewasa, berbicara tentang fisik dan finansial. Fisik berbicara tentang bagaimana perawakannya, sedangkan finansial lebih mengarah terhadap pekerjaan dari pasangan. Selain itu, firman Tuhan juga memberikan kriteria dalam mencari pasangan hidup salah satunya adalah yang sepadan. Pasangan yang sepadan juga menjadi salah satu faktor terciptanya keluarga yang harmonis.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
jurnal.P4I@gmail.com

Phone
+6289681071805

Journal Mail Official
jurnal.P4I@gmail.com

Editorial Address
Lingkungan Handayanai, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email jurnal.P4I@gmail.com

Phone +6289681071805

Journal Mail Official jurnal.P4I@gmail.com

Editorial Address Lingkungan Handayanai, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
jurnal.P4I@gmail.com

Phone
+6289681071805

Journal Mail Official
jurnal.P4I@gmail.com

Editorial Address
Lingkungan Handayanai, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA