cover
Contact Name
Desy Maritha
Contact Email
marithadesy@gmail.com
Phone
+626518010900
Journal Mail Official
jurnal.jta@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dr. Mr. T. Mohammad Hasan, Kecamatan Darul Imarah. Aceh Besar
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Transformasi Administrasi
ISSN : 20885474     EISSN : 27764435     DOI : 10.56196
Core Subject : Economy, Social,
kinerja pemerintahan dan aparatur, penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, penyelenggaraan otonomi daerah, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi.
Articles 16 Documents
Search results for , issue "Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI" : 16 Documents clear
Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia: COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNANCE SYSTEMS: BEST PRACTICES FROM LOCAL GOVERNMENTS IN EASTERN INDONESIA Madya Putra Yaumil Ahad; Nugraha Barsei, Adhityo
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.236

Abstract

Tantangan di era revolusi industri menjadikan seluruh sektor agar dapat memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat dan meninggalkan cara kerja konvensional salah satunya adalah sektor publik. Di Indonesia, salah satu langkah untuk melakukan transfirmasi digital adalah dengan menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi dengan melakukan transformasi layanan digital salah satunya adalah Kabupaten Polewali Mandar. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menjadi satu-satunya daerah di Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, dan Papua) yang memiliki predikat SPBE “sangat baik” dan masuk dalam 7 besar terbaik nasional dari 483 Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengikuti pemantau evaluasi SPBE tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar untuk mengetahui pelaksanaan collaborative governance dalam implementasi SPBE. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dorongan kolaborasi, pemahaman dan tujuan bersama serta kebijakan menjadi instrumen penting. Serta kunci sukses pelaksanannya adalah komitmen pimpinan, Indeks SPBE terintegrasi dengan IKU di RPJMD, kolaboratif antar OPD serta budaya continuous improvement. Oleh karena itu, Kabupaten Polewali Mandar dapat dijadikan lokus best practice implementasi SPBE di Indonesia khususnya wilayah Indonesia Timur
Analysis of Factors Influencing the Managerial Performance of Regional Works Units SKPD) of Banda Aceh City Government Sari, Dewi Maya; Ikhwal, Muhammad; Soufyan, Dara Angreka
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.245

Abstract

This study aims to investigate how managerial performance at SKPD Banda Aceh City Goverment is influenced by management control system, public accountability, and clarity of budget targets. The 44 SKPDs in Banda Aceh City, which included organizations, institutions, and offices, made up the study's population. The Head of Service, Head of Finance, Finance Staff, and Secretaries from each SKPD participated in this survey as respondents. There were as many as 176 surveys distributed. There were 152 questionnaires that were returned. A number of linear regressions were used to analyze the data. The study's findings demonstrate that clear budget targets, management control systems, and public accountability all significantly and positively affect managerial performance at SKPD Kota Banda Aceh.
COMPARING PUBLIC UNIVERSITY LIBRARIES’ SERVICES: EVIDENCES FROM AR-RANIRY ISLAMIC STATE UNIVERSITY AND SYIAH KUALA UNIVERSITY BANDA ACEH Kurnia, Candra Adi; Akmal, Saiful; Zalikha, Siti Nur; Januar, Eka; Radhiyatussuraya
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.246

Abstract

Banda Aceh is the provincial capital of Aceh and has been declared as an economic mobility and education center. This period was marked by the establishment of several public and private schools, as well as public and private universities. Education is a process of learning that aims to develop a generation to be more reliable and capable. Facilities and infrastructure are critical components of education. An essential educational facility for both students and educators is the library. As a public institution, the library must comply with applicable rules and regulations namely UU No. 25 of 2009. The purpose of this study is to establish public services at the UIN Ar-Raniry and USK libraries. This research employs a qualitative approach. The findings indicated that the two libraries were extremely capable of providing services to these public institutions. Numerous supporting aspects contribute to the creation of satisfactory service. Additionally, there are various obstacles to the implementation of public services. Minor errors that occur in each institution are a constant source of progress that must be developed over time. This study concludes that public services provided to UIN Ar-Raniry and USK libraries have begun to show results in compliance with UU No. 25 of 2009. However, further efforts are required on the side of the library's internal and external stakeholders to ensure that the implementation of future services sincerely achieves the law's standardization
Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh: Analysis of Agrarian Conflict Resolution and Natural Resources in Aceh Ramadhan, Ayuda
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.247

Abstract

Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik agraria di Indonesia. Sebagai daerah yang didominasi dengan lahan perkebunan dan kehutanan menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik agraria di Aceh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh diberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Namun hingga saat ini resolusi konflik agraria oleh pemerintah Aceh belum berjalan maksimal yang menyebabkan semakin banyaknya konflik agraria bermunculan di daerah Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat apa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik agrarian sumber daya manusia di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, serta penelitian dalam bentuk lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kurang tegasnya pemerintah Aceh dalam melindungi sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat ataupun perusahaan, serta minimnya upaya penyelesaian konflik agraria sumber daya alam oleh pemerintah Aceh. Landasan hukum yang tidak tepat juga sering menjadi persoalan terjadinya konflik agraria sumber daya alam dan lamanya penyelesaian konflik
The Application of Blended Learning Model in Leadership Training at the Puslatbang KHAN LAN Wahyuni, Nelly; Rizky Al Ayyubi, Muhammad
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.248

Abstract

The National Institute of Public Administration has updated its curriculum and learning strategy by applying a blended learning model to the implementation of Leadership Training to adapt the needs and policy dynamics. This study aims to explore how the Puslatbang KHAN LAN implements the new curriculum by referring to the theory of Jared M. Carman (2005) which states that there are five keys to success in implementing blended learning. The five keys to success are believed to be able to provide an overview of how to be successful in using blended learning in order to improve the quality of learning. This research was conducted qualitatively by conducting direct observations, interviewing organizers and facilitators involved in the process of organizing the training. Review of regulatory documents governing the implementation of structural leadership training was also carried out to support the research results. The results show that the Puslatbang KHAN LAN has succeeded in implementing blended learning in Leadership Training in accordance with the theory of the five keys to successful implementation of blended learning declared by Jared M. Carman by creating various efforts so that the learning process runs smoothly and the training objectives can be achieved.
Inklusivitas Ekonomi Digital Maritha, Desy
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v13i01.249

Abstract

Hak untuk mendapatkan akses internet secara bebas menjadi diskursus dewasa ini. Dalam penelitian Cerf (2012) menyebutkan bahwa internet dianggap sebagai penunjang yang memungkinkan dalam mewujudkan hak asasi ( tetapi bukan hak asasi itu sendiri) dalam tulisannya Cerf juga menyebutkan bahwa akses internet merupakan hak sipil atau hak warga yang seharusnya sudah disediakan dan dijamin oleh pemerintah stempat. Jadi, pada intinya pemerintah berkewajiban untuk memperluas penyediaan akses internet hingga dapat dijangkau di seluruh pelosok daerah, termasuk memperkaya literasi digital khususnya bagi kelompok yang selama ini belum menjadi prioritas. Hal inilah yang menjadi prinsip utama dalam inklusif dalam memerangi kesenajangan digital. Penelitian menyebutkan bahwa di Indonesia pemanfaatan ekonomi digital masih belum optimal, hal ini salah satunya disebabkan oleh kualitas keterampilan digital masyarakat yang masih rendah. Hal ini juga ditandai dengan pencapaian angka indikator aktivitas ekonomi internet, atau yang biasa disebut Gross merchandise Volume (GMV) Indonesia relative kecil bila dibandingkan dengan negara asean lainnya. Walaupun industry ekonomi digital di Indonesia sudah cukup berkembang, tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlibat dan berkontribusi dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia (The Conversation, 2022). Ketimpangan akses digital juga dirasakan di negara lain di kawasan Asia Tenggara, bahwa kurang dari 70 persen rumah tangga di Kamboja, Vietnam, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Thailand, menggunakan internet walaupun rata-rata cakupan internet LTE di negara-negara tersebut sudah mencapai 90 persen. ( the conversation, 2023). Adanya kesenjangan terhadap akses digital ini tidak sesuai dengan tujuan Masyarakat Ekonomi Asean dalam mewujudkan perekonomian yang terintegrasi, terkoneksi, berdaya saing dan inovatif.

Page 2 of 2 | Total Record : 16