cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugih Ayu Pratitis
Contact Email
fh.unhar@gmail.com
Phone
+6282164069846
Journal Mail Official
fh.unhar@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No 35 Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Perspektif Hukum
Published by Universitas Harapan Medan
ISSN : 27158888     EISSN : 27165027     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Perspektif Hukum has content in the form of the results of theoretical studies and studies that focus on various legal studies, including : Criminal law Civil Law Procedure Law Customary law Agrarian Law Administrative Law Constitutional Law Human Rights Law Islamic law
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG rehulina SH,M.Hum; andi putra sitorus
Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.776 KB) | DOI: 10.35447/jph.v1i2.242

Abstract

Di Indonesia, hutan mangrove tumbuh dan tersebar diseluruh Nusantara, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Irian. Menurut Darsidi (1982) luas hutan mangrove diperkirakan sekitar 4,25 juta hektar, sedangkan menurut laporan Giesen (1993) luas hutan mangrove pada tahun 1993 diperkirakan sekitar 2,49 juta hektar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, sehingga huta harus dilindungi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualititatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalian dokumen. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 UU NOMOR 32 TAHUN 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI KAWASAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI- SERDANG sugih ayu pratitis; Zuhriati Khalid
Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.467 KB) | DOI: 10.35447/jph.v1i2.243

Abstract

Pada hakikatnya hutan mangrove adalah tumbuhan berkayu yang hidup digaris pantai yang mempunyai fungsi untuk menjaga ekosistem hayati agar dapat seimbang dan dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia dan kehidupan mahluk hidup yang lain. Bumi sebagai tempat manusia untuk beraktifitas, membutuhkan lingkungan yang baik untuk tetap bisa bertahan hidup. Terjaganya lingkungan yang baik dan sehat merupakan dambaan setiap manusia disebabkan lingkungan yang terjaga dapat memberikan suasana yang nyaman untuk kelangsungan hidup manusia. Ekosistem mangrove (bakau) adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air. Ekosistem mangrove berada di antara level pasang naik tertinggi sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem di sepanjang garis pantai di kawasan tropis Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode kualitatif. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Kata metode kualitatif' dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur dan gagasan teoritis. Dalam konteks penelitian kualitatif,saling mengandaikan satu sama lain. Seperti misalnya, dalam uraian-uraian ke depan akan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, rnasalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipaharni bila peneliti rnenelusurinya secara mendalarn dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Mangrove juga memiliki manfaat yang cukup banyak bagi kestabilan ekosistem muara. Khususnya bagi masyarakat pesisir. Beberapa manfaat dari hutan mangrove : melindungi pantai dari erosi dan abrasi yang disebabkan oleh air sungai dan air laut, melindungi rumah penduduk dari terpaan badai dan angin dari laut, mencegah intrusi air laut, sebagai tempat tinggal dan berlindung hewan liar, dapat menghasilkan bahan-bahan alami yang dapat berniali ekonomis, memiliki potensi edukasi dan wisata, mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan CO2 dari udara. Selain manfaat tersebut, ada manfaat lain yang cukup penting yaitu sebagai stabilisator tepian sungai dan pesisir dan memberikan dinakmika pertumbuhan dikawasan pesisir. Sehingga perlu adanya partisipasi dari masyarakat agar dapat melestarikan hutan mangrove dikawasan pantai labu tersebut.
KESEPAKATAN PENIADAAN JAMINAN PENGADAAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG (STUDI KASUS PT. W DENGAN PT. A) Yos Kelvin
Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.485 KB) | DOI: 10.35447/jph.v1i2.245

Abstract

Goods/service procurement involves some parties and In this case, the procurement is made by PT. A As the users, and PT. W acts as the provider. Two of the most frequently guarantee practice said to be same yet not similar are Surety Bond and Guarantee Banks. This thesis is a combination of qualitative empirical research and statute approach with goods/service procurement as its object. The data are sourced from analysis of clauses in the contract based on interviews with respondents. Goods/service procurement guarantee is the accidental element that has to be firmly agreed by all parties. It supports the efficiency of the procurement in order to reduce the risk for default by provider in completing its obligation until the end date of contract period. Effectiveness will be achieved when all parties comply with the provisions of guarantee in line with its procedures and obligations stipulated in the Presidential regulation No. 16/2018 on Government Goods/Service Procurement. The absence of guarantee statement in the clauses may trigger tendency of criminal act of corruption among irresponsible parties thus, potentially detrimental to the country's finances. Whereas, there are sanction imposed, according to Article 97 in the Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, the directors who signed the contract are obliged to be liable for the mistake.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA JUAL BELI KARENA STATUS KEPEMILIKAN YANG TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2514 K/Pdt/2019) Rifda Karimah
Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.904 KB) | DOI: 10.35447/jph.v1i2.246

Abstract

The title of this research is "Juridical Analysis of the Legal Consequences of Cancellation of Sales and Purchase Deeds Due to Unauthorized Ownership (Study of the Supreme Court Decision Number 2514 K / Pdt / 2019)". Sale and purchase is an agreement in which the party who owns the land (the seller) binds himself to hand over his rights to the land which is subject to another party (the buyer). Transfer of land rights can not only be through buying and selling, exchanging, but can be through grants or because of inheritance. The problem that often arises as a result of grants is the lack of a Grant Deed owned by the grantee from the grantee, which then results in a dispute between the family of the donor and the recipient of the grant, especially the object being granted a piece of land. The land grant should have strong or valid evidence in this case the Grant Deed. Based on the results of the research, it is found that the legal protection to the injured party for the cancellation of the sale and purchase deed must be seen in the good faith of the parties in implementing the sale and purchase deed. If the sale and purchase deed is canceled and suffers a loss, it asks for compensation for costs purchased by the buyer in the context of purchase and delivery and can file compensation to the court. The cancellation of the sale and purchase deed made by PPAT is in accordance with the legal procedures in Government Regulation Number 10 of 1961 and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The legal consequences of the cancellation of grants and the cancellation of the land sale and purchase deed made by PPAT in the Supreme Court decision Number 2514 K / Pdt / 2019 were parties that were the legal consequences of the Supreme Court decision Number: 2514 K / Pdt / 2019 which were carried out against Defendant I and Defendant II jointly and severally paid the costs incurred in this case.
KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK KANTOR CABANG PEMBANTU BINJAI Ayu Pratiwi
Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.184 KB) | DOI: 10.35447/jph.v1i2.247

Abstract

Retirement is one of government’s policies on employees, based on their age. Article 239, Paragraph 2 of PP (Government Regulation) No. 11/2017 states that “(2) Age limit for retirement as it is specified in paragraph 1, a. 58 years old for administrative employees, ahli muda functional employees, ahli muda functional employees, and skilled functional employees, b. 60 years old for higher manager and madya functional officials, and 65 years old for ahli madya (top managers). Most of the government employees face various mental, economic, and sosial problems approaching their retirement period. They fee that their annuity is not adequate to meet their needs in retirement so that some of them borrow maney from BTPN. The research used judicial empirical method with descriptive qualitative approach which was aimed to describe or describe existing facts relating to the Characteristics of the Pension Credit Agreement at PT. National Pension Savings Bank Tbk Binjai Sub-Branch Office. By using data sources from primary data and secondary data, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials through library research which is analyzed qualitatively. The Pension Credit Agreement is an anonymous agreement (onbenoemd overeenkomst) which is made in writing in standard form and is made under hand so that it does not have perfect proof in front of the court. Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking contradicts article 28i paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia of the second amendment and is against the principle of balance, so that the legal consequence of this imbalance is making an Agreement This pension credit is faulty at the beginning of the juridical period, so it needs to be revised.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): JUNI 2023 Vol 3 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 3 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 2 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 2 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 1 No 1 (2020): Juni 2020 More Issue