Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Hukum Prima Law_Jurnal Jurnal Perspektif Hukum
Andi Putra Sitorus
Universitas Harapan Medan
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP JAMINAN HAK KEHILANGAN PEKERJAAN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Muslim Harahap; Sugih Ayu Pratitis; Andi Putra Sitorus
Law Jurnal Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i2.1813

Abstract

ABSTRAKUU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020. Salah satu yang menjadi permasalahan setelah disahkanya UU cipta kerja adalah hak pekerja. Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul akibat dari perjanjian kerja yang dibuat atau disepakati bersama oleh pengusaha dan pekerja/buruh. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana jaminan hak pekerja terhadap kehilangan pekerjaan setelah lahirnya UU nomor 11 tahun 2020. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi para pekerja dan pengusaha tentang hak pekerja dalam hak pekerja kehilangan pekerjaannya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagian ketiga “jenis program jaminan sosial” tercantum bahwa program jaminan sosial baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial tepatnya pada pasal 82. Manfaat yang akan pekerja atau peserta dapatkan dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, di antaranya uang tunai, Akses Informasi Kerja, Akses Informasi Kerja.Kata kunci: kehilangan pekerjaan, hak pekerja, UU Cipta Kerja.
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL TERHADAP ILLEGAL FISHING Andi Putra Sitorus; Dearma Sinaga
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i1.2514

Abstract

The wealth of fisheries in Indonesia is very large, because Indonesia's ocean area is very wide covering two-thirds of the total territory of the State of Indonesia. This wealth will become useless when it only becomes an easy target for illegal fishing actors, whether it is carried out by corporations or individuals from foreign countries or within their own country. Traditional fishermen are always on the disadvantaged side because of their weak position both managerially and the lack of facilities and infrastructure they have. The government must make policies in the form of legal politics in favor of traditional fishermen, so that traditional fishermen are the spearhead of the management of Indonesia's marine wealth. The method used in writing this thesis is to use a normative juridical approach. The types of data used are primary data, secondary data, and tertiary data. While the method of data collection is done through library research (Library Research). The results of this study show us that the government has made legal policies/politics to protect traditional fishermen in the form of products of laws and regulations at the level of laws and regulations below. In addition, there are also several direct policies carried out in the field related to efforts to protect traditional fishermen related to illegal fishing.
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019) Rehulina Rehulina; Andi Putra Sitorus
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i1.2515

Abstract

Collateral has a very important function in economic activity in general because providing capital loans from financial institutions (both banks and non-banks) requires the existence of a guarantee, which must be fulfilled by capital seekers if they want to get a loan / additional capital both for the long term and for the long term. short term, such as a fiduciary guarantee. what is the procedure for the execution of fiduciary guarantees after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 This research is normative legal research (legal research). The purpose of this research is to find out how to transfer fiduciary security ownership rights after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which has so far transferred fiduciary security rights based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Execution of executory titles, sale of objects that are objects of collateral through public auctions, underhand sales carried out based on an agreement between the Giver and the Fiduciary Recipient if in this way the highest price can be obtained that benefits the parties. However, after the issuance of the Constitutional Court's decision 18/PUU-XVII/2019, which provided a legal interpretation that the executive power of the Certificate.
PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG rehulina SH,M.Hum; andi putra sitorus
Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.776 KB) | DOI: 10.35447/jph.v1i2.242

Abstract

Di Indonesia, hutan mangrove tumbuh dan tersebar diseluruh Nusantara, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Irian. Menurut Darsidi (1982) luas hutan mangrove diperkirakan sekitar 4,25 juta hektar, sedangkan menurut laporan Giesen (1993) luas hutan mangrove pada tahun 1993 diperkirakan sekitar 2,49 juta hektar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, sehingga huta harus dilindungi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualititatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalian dokumen. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 UU NOMOR 32 TAHUN 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Co-Authors Dearma Sinaga Muslim Harahap Pratitis, Sugih Ayu Rehulina rehulina rehulina SH,M.Hum