cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ale alrasyd
Contact Email
admjurnal.mih@pascaunla.ac.id
Phone
+6222-4205071
Journal Mail Official
admjurnal.mih@pascaunla.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan 116, Bandung Telp (022) 4205071 E-mail: admjurnal .mih@pascaunla .ac .id
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 27161455     EISSN : 2716277X     DOI : -
Core Subject : Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other
Jurnal Program Magister Ilmu Hukum bernama Iustitia Omnibus yang berarti “ Keadilan untuk semua’. Jurnal ini didirikan dengan tujuan menampung tulisan para akademisi, para ahli hukum, dan juga para mahasiswa yang menekuni ilmu hukum. Jurnal Iustitia Omnibus memiliki visi : a. mendorong dan mempublikasikan materi yang memiliki kedalaman ilmiah, presisi dan kemandirian, serta dapat menarik, b. berfokus pada masalah yang sangat relevan dengan masalah populasi di Indonesia. c. untuk mempublikasikan karya penuh pemikiran filosofis dan spektrum politik; d. untuk mendorong penerapan ide-ide dari yurisdiksi lain di seluruh dunia; d - untuk mendukung penelitian berbagai masalah melalui berbagai cara, e. untuk memberi kesempatan kepada kontributor dari semua latar belakang, termasuk pengacara, hakim, akademisi, dan penulis yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu; f. untuk mempelajari masa lalu, sekarang dan masa depan. Jurnal ini memiliki tujuan untuk berfokus secara tajam, berkualitas tinggi, dan memiliki jumlah pembaca yang lebih luas.Jurnal berkomitmen untuk menghasilkan publikasi yang bermutu, melalui proses yang saling menguntungkan dan kolaboratif antara ahli hukum dan para mahasiswa, menekankan visi hukum yang ada dan muncul dalam kaitannya dengan perspektif interdisipliner dan multikultural, implikasi teknologi, dan konsekuensi dari globalisasi ekonomi untuk tujuan memengaruhi hukum dan kebijakan sosial.Dalam memajukan misi ini, Jurnal Iustitia Omnibus, akan menampung artikel-artikel yang ditulis oleh para profesor hukum, praktisi hukum, hakim, dan cendekiawan terkemuka dari berbagai disiplin ilmu. Jurnal ini terbit dua kali dalam satu tahun.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN Iswanti Iswanti; Jafar Sidik; Dudu Duswara Machmudin
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7507.152 KB)

Abstract

Health development is essentially an effort carried out by all components of the Indonesian nation that aims to increase awareness, willingness, and ability to live healthy for everyone in order to realize the highest degree of public health, as an investment for the development of socially productive human resources and economical. Once the importance of health services for the community, so that it is included as one of the basic human rights. Apart from being a basic human right, good health services are an indicator of the progress of a nation, because there is a link between the progress of a nation and the health status. In the 2015-2025 Long Term Development Plan, as stipulated in Law Number 17 of 2007, the health sector is included as one of the long-term development directions to realize a competitive nation by building quality human resources, one of which is health development.
KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAN POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GARUT Gun Gun Nugraha; Joko T Suroso; Dudu Duswara Machmudin
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5112.865 KB)

Abstract

The emergence of Civil Servant Investigators (PPNS) as institutions outside the National Police to assist police duties in conducting investigations is strictly regulated in the Criminal Procedure Code and the Law of the Republic of Indonesia No.2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. From the two laws, it is clear that the existence of the Civil Servant Investigator (PPNS) in the investigation process is at the level of helping, so that control over the investigation process remains with the police.This study aims to determine the role of the Civil Servant Investigator (PPNS) of the Department of Transportation and the implementation of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport and to determine the obstacles and solutions to overcome these obstacles. This research method is a type of normative legal research. Sources of data obtained from secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Data collection methods through library research. Data analysis techniques used are qualitative data analysis with inductive methods.Based on the results of the study it can be concluded that, the Authority of Civil Servant Investigators (PPNS) of the Department of Transportation in enforcing Law Number 22 Year 2009 Regarding Road Traffic and Transport is as a technical implementer of the law, so that all actions owned and carried out by the Employee Investigator Civil Affairs (PPNS) Transportation Department in the enforcement of traffic and road transportation must be based on and in accordance with applicable laws and regulations. Authority of Civil Servant Investigators (PPNS) of the Department of Transportation within the scope of traffic and road transportation at terminals and weigh bridges.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENGAWAS KEMETROLOGIAN TERHADAP MANIPULASI POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN Gunawan Sri Guntoro; Mien Rukmini
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 2 (2020): Vol 1, No 2, Juni 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (749.267 KB)

Abstract

Pengawasan di bidang Metrologi Legal telah dilaksanakan oleh Pemerintah terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dengan tujuan semaksimal mungkin mencegah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha SPBU yang dapat merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal mengatur secara jelas larangan bagi pelaku usaha dan sanksi pidananya, namun kenyataan di lapangan ternyata masih terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha SPBU. Contoh kasus tindak pidana di bidang Metrologi Legal adalah manipulasi Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi tahun 2018 di SPBU 34-15408 yang beralamat di Jl. Merpati nomor 103 RT 2 RW 3 Sawah Lama Ciputat Kota Tangerang Selatan dan SPBU nomor 34-15205 yang beralamat di Jl. Perancis Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan cara wawancara dan observasi lapangan. Sifat penelitian deskriptif dan analitis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang menjadi obyek penelitian dan kemudian melakukan analisis atas data-data tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu data dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka. Hasil analisis terhadap 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh Pengawas Kemetrologian terhadap manipulasi Pompa Ukur BBM berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dalam rangka perlindungan konsumen belum efektif. Adapun kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana oleh Pengawas Kemetrologian adalah proses untuk melakukan perubahan undang- undang membutuhkan tahapan yang tidak cepat, kurangnya kompetensi personel Pengawas Kemetrologian dan Penera, Unit Metrologi Legal yang terbentuk masih sedikit, dan masih rendahnya kesadaran hukum serta budaya hukum masyarakat.
IMPLEMENTASI DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DI INDONESIA Nur Mustakim; Rukmana Amanwinata
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 2 (2020): Vol 1, No 2, Juni 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1096.407 KB)

Abstract

Money laundering is a criminal offense to attempt to launder money earned from the proceeds of crime in order to be a legitimate money through the banking sector. The criminal act is done through the medium of banks, of course, this leads to a negative effect on the banking system, but in law enforcement is not an objective consideration of the balance between the interests of the accused and the interests of society.
KAJIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN ETIK ADVOKAT DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PASAL 26 ANGKA 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Didik Sumariyanto; Efa Laela Fakhriah
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 2 (2020): Vol 1, No 2, Juni 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (908.264 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat di bawah standar. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, juga memberikan hak imunitas (kekebalan) untuk menjalankan tugas profesinya, dan kepentingan klien yang dibela. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat dan Perbuatan Advokat yang dilarang oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Undang-Undang Advokat. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terdapat hak imunitas di dalam maupun diluar sidang pengadilan, dan hak-hak lain terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Perbuatan Advokat yang dilarang oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terkait masalah pelanggaran tugas, wewenang, hak, kewajiban, sumpah jabatan, pengawasan, dan penindakan.
PENERAPAN PIDANA FIDUSIA DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA Anggiat Sahat Panjaita; Daud Silalahi
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 2 (2020): Vol 1, No 2, Juni 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.176 KB)

Abstract

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat. Meskipun jaminan Fidusia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran – pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak debitur. Pelanggaran pidana yang sering muncul itu didalam pemberian fasilitas Kredit Kendaraan adalah Rekayasa dalam Pengajuan Fasilitas Kredit dikenakan Pasal 35 dan Pengalihan Kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sanksi Pasal 36 Undang – Undang No. 42 tahun 1999. Adapun permasalahannya Bagaimana Praktek Penerapan Hukum Pidana Mengenai Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Indonesia ? Apa Saja Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Pada Penerapan Pidana Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 dan Solusinya ? Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah, tentang Penerapan Hukum Pidana Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Kendaraan berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa proses penegakan hukum telah benar diterapkan di Indonesia, dengan di jatuhkannya hukuman pidana dan denda kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melanggar pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hambatan-hambatan yang sering ditemui oleh Pihak Kreditur adalah pada saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Pihak Debitur. Beberapa hambatan yang di alami oleh Pihak Kreditur antara lain : Pihak Debitur yang tidak Koperatif ( Unit sulit diketahui keberadaannya / Debitur yang sulit ditemui ) dan banyaknya Debitur yang mengalihkan atau mengadaikan Objek Jaminan Fidusia tanpa ijin tertulis dari Pihak Kreditur. Solusi yang tepat adalah ketika Pihak Debitur mengajukan fasilitas kredit maka diberikan peringatan yang benar dan tegas kepada nasabah untuk tidak melakukan tindak pidana Fidusia dan sebagai alternatif terakhir adalah dengan membuat Laporan kepada Pihak Kepolisian, Objek Jaminan didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga pihak Kreditur terlindungi secara hukum apabila Pihak Debitur melakukan Wanprestasi, dan pidana fidusia sudah benar-benar dapat dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pasal 35 atau 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE B. Myko Hasibuan
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 2 (2020): Vol 1, No 2, Juni 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (927.846 KB)

Abstract

Factors That Cause Crime Credit Card Breaking Through the Internet Linking Information Law and Electronic Transactions are Internal factors are factors that are found in individuals (credit card criminals), which consist of Education Factors etc. Law Enforcement Against Crime of Credit Cards Through the Internet Linked to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning ITE are provisions that can be imposed on people suspected of having broken into customers through regulated credit cards Article 4 letter (e) of the ITE Law is to provide a sense of security, justice and legal certainty for users and providers of information technology. Key Words : Crime, Credit Card Breaking, Internet
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SATUAN TUGAS TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPS Dias Agung Robihasad
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 2 (2020): Vol 1, No 2, Juni 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.697 KB)

Abstract

The crime of corruption as an extraordinary crime (extra ordinary crime) in the handling of require determination and a strong effort from government law enforcement is no exception. The perpetrator of the criminal offence of corruption already comes from many quarters both civil servants and private organisers even State, based on the issues examined by the author, then the normative legal research methods. Normative legal research methods or methods of legal research library is the method or manner used in legal research conducted by way of researching the existing library materials, it can be concluded that led to charges Wild there are four factors, economic factors, i.e. factors the existence of opportunity, lack of awareness and a plurality of perpetrators of the wild, and the levy is not good but intentional.
PENERAPAN SANKSI PIDANA SUAP AKTIF DAN SUAP PASIF BAGI PEJABAT NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Anto Romeo; Deny Haspada
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3036.413 KB)

Abstract

Abstrak Kejahatan korupsi yang telah merajalela telah menyebabkan krisis multi dimensi sejak tahun 1997 hingga sekarang. Hal ini perlu dilakukan penanggulangan yang tepat agar korupsi dapat diminimalisir. Tindak pidana korupsi dikategorikan pada beberapa tindak pidana, yaitu penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan yang dilakukan pejabat negara, akan menentukan sanksi yang di dapat. Penyuapan sejak lahirnya undang-undang mengenai korupsi, telah dikategorikan menjadi sebuah tindak pidana, karena akan mempengaruhi pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya.
PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI INTERNAL POLRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERSIH DAN BERWIBAWA Ali Maksum
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4484.088 KB)

Abstract

Dalam suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan bukan berfungsi sebagai pemasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Setiap aturan pasti harus ditaati dan dijalankan oleh tiap-tiap institusi yang terkait oleh peraturan tersebut.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil; dengan variabel-variabel sosial yang lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat empiris. Pendekatan empiris ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai implementasi penegakan kode etik profesi Polri dan kendala - kendala yang dan upaya-upaya yang dilakukan PROPAM dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam rangka mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa. . Lokasi penelitian diambil secara random di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan Bidang Propam Polda Jabar. Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui Studi Kepustakaan, Observasi dan Wawancara (Interview) Hasil penelitian ini menjelaskan tentang tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional. Berkaitan dengan penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa, yang merupakan bagian dari penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor perundang-undangan ( substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor prasana atau fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat/Anggota Polri. dan faktor budaya. Pengawasan yang berasal dari luar organisasi Polresta harus diberdayakan sehingga akan berhasil guna dan berdaya guna. Pengawasan terhadap anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat ini pada hakikatnya juga untuk melindungi kepentingan rakyat atau masyarakat dari pelanggaran hak - hak oleh anggota kepolisian.

Page 2 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2022): Vol 4, No 1, Desember 2022 Vol 3 No 2 (2022): Vol 3, No 2, Juni 2022 Vol 3 No 1 (2022): Vol 3, No 1, Desember 2021 Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021 Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020 Vol 1 No 2 (2020): Vol 1, No 2, Juni 2020 Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019