cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ale alrasyd
Contact Email
admjurnal.mih@pascaunla.ac.id
Phone
+6222-4205071
Journal Mail Official
admjurnal.mih@pascaunla.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan 116, Bandung Telp (022) 4205071 E-mail: admjurnal .mih@pascaunla .ac .id
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 27161455     EISSN : 2716277X     DOI : -
Core Subject : Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other
Jurnal Program Magister Ilmu Hukum bernama Iustitia Omnibus yang berarti “ Keadilan untuk semua’. Jurnal ini didirikan dengan tujuan menampung tulisan para akademisi, para ahli hukum, dan juga para mahasiswa yang menekuni ilmu hukum. Jurnal Iustitia Omnibus memiliki visi : a. mendorong dan mempublikasikan materi yang memiliki kedalaman ilmiah, presisi dan kemandirian, serta dapat menarik, b. berfokus pada masalah yang sangat relevan dengan masalah populasi di Indonesia. c. untuk mempublikasikan karya penuh pemikiran filosofis dan spektrum politik; d. untuk mendorong penerapan ide-ide dari yurisdiksi lain di seluruh dunia; d - untuk mendukung penelitian berbagai masalah melalui berbagai cara, e. untuk memberi kesempatan kepada kontributor dari semua latar belakang, termasuk pengacara, hakim, akademisi, dan penulis yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu; f. untuk mempelajari masa lalu, sekarang dan masa depan. Jurnal ini memiliki tujuan untuk berfokus secara tajam, berkualitas tinggi, dan memiliki jumlah pembaca yang lebih luas.Jurnal berkomitmen untuk menghasilkan publikasi yang bermutu, melalui proses yang saling menguntungkan dan kolaboratif antara ahli hukum dan para mahasiswa, menekankan visi hukum yang ada dan muncul dalam kaitannya dengan perspektif interdisipliner dan multikultural, implikasi teknologi, dan konsekuensi dari globalisasi ekonomi untuk tujuan memengaruhi hukum dan kebijakan sosial.Dalam memajukan misi ini, Jurnal Iustitia Omnibus, akan menampung artikel-artikel yang ditulis oleh para profesor hukum, praktisi hukum, hakim, dan cendekiawan terkemuka dari berbagai disiplin ilmu. Jurnal ini terbit dua kali dalam satu tahun.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM STATUS LEASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA HERI SURYADI
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3686.38 KB)

Abstract

Embezzlement motor vehicle credit from finance companies or leasing by the public is very harmful for the finance companies. In fact after the credit agreement is running, a lot of some people who commit a crime by not perform its obligations to pay installments of motor vehicles, and even then they sell, pledge, exchange, or lease a motor vehicle without the knowledge of the company. Such actions would very detrimental to the company and is also a crime of embezzlement that must be addressed jointly by the interested parties.
KAJIAN YURIDIS PROSTITUSI DALAM DUNIA MAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Ivan Wirawan
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Bagaimana implementasi berlakunya Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya penanggulangan Prostitusi Online? Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan terhadap kasus Prostitusi Online di Indonesia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dimaksud, sesuai dengan kegunaan yang diperlukan dua tahap kajian, Tahap Pertama, kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, Tahap Kedua, kajian berupa penerapan/implementasi hukum pada peristiwa hukum in concertoguna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap tindak pidana prostitusi online didalam Kasus yang penulis cantumkan merupakan unsur-unsur yang tercantum didalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Sebenarnya tindak pidana prostitusi online tersebut terdapat bentuk penyertaan (turut serta melakukan tindak pidana), sehingga dalam kasus tersebut seharusnya terdapat pihak lain yang juga harus bertanggungjawab yaitu para Pekerja Seks Komersial. sehingga dalam kasus ini Pekerja Seks Komersial dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Faktor yang menyebabkan prostitusi online internet semakin marak terjadi, yakni: Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kemiskinan, Keinginan cepat kaya, Faktor budaya, Lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan prostitusi melalui internet yaitu : Sekolah, Pendidikan moral kognitif yang konkret, Penggunaan internet positif, lalu faktor keluarga antara lain Pemberi contoh.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Johannes Gajahmada Siregar
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3892.43 KB)

Abstract

ABSTRACT Restorative Justice is another way of criminal justice that promotes the approach of humanism on the one hand and victims and society on the other hand, as a manifestation of seeking and returning to a pattern of good relations. This process is done through discretion (policy) and diversion, namely the transfer from the criminal justice process to the non-formal process through deliberation. In other words, Child Crimes who are dealing with the law, in the era of legal protection and protection of human rights (HAM), are regulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System (UUSPPA), attached to Restorative justice and diversion. In addition, it is also regulated in Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, as well as Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The formulation of the issues concerning the implementation of the SPPA Law, namely how is the application of Restorative Justice on child crime, the readiness of law enforcers, and related institutions, the next, how is the system of punishment and action, and how is the model and concept of protection against the Implementation of Restorative Justice on Child Crime. In this study, researchers used the method of Juridical Normative approach that by analyzing the articles of legislation related to the problems studied. The nature of the research is descriptive analysis, namely to provide as much data as possible about the conditions or symptoms that become the object of research. The research stages are literature study to obtain secondary data derived from primary legal material, secondary law material, tertiary legal material, and through field research, is data analysis without using formulas and figures. The results show that, in the implementation of the criminal justice system of children, in Indonesia, still faces various problems. Existing issues include detention of children who are not in accordance with the procedure, the long trial process ranging from investigations, prosecutions, courts, which ultimately put the convicted child in a penitentiary or returned to society with free judgment, will still leave trauma and negative implications on children. Based on the data obtained, the crime of children in Bandung City in 2017 amounted to 364 cases. Is Needed to know more about the implementation of Diversion and Restorative Justice against child offenders at the investigation stage in Bandung City Diversions, usually, are done in cases of minor crimes or cases of torture or theft. However, for cases of abuse or drugs are all delegated. However, usually, if the perpetrators of children, should be pursued peace. Peace, usually, is advised by the investigator, held first with legal experts in the Police and its decisions are taken in a meeting and usually there is no grace period for how long the peace process will take. However, sometimes in carrying out its duties, the police do not even offer diversion and restorative justice. In addition, the victim's family is also not willing to make peace marked by a statement on the stamp duty that asks the perpetrator to be extremely punished. Based on the findings in the field, the maximum diversion and restorative justice is not done because officials’ lack of the ability of the to understand the concept, so in its application it is rarely done, except the family of the victim or family of the perpetrator who do the peace outside the police.
PENERAPAN GANTI RUGI DALAM PRAPERADILAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN KUHAP TUBAGUS M Q C
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2425.098 KB)

Abstract

ABSTRACT Negligence or deliberately arresting and detaining someone can cause harm because it violates human rights, namely freedom of movement, dignity and dignity. The procedure for claiming compensation for wrongful arrest and detention must be regulated separately in a law. The research method used is a normative juridical approach and normative juridical research specifications. Meanwhile, the data analysis used qualitative juridical methods. The application of compensation in pretrial criminal offenses linked to the Criminal Procedure Code is that during the investigation stage, the police as the investigating party commits a deviant act, including torture, which aims to obtain a confession from the suspect. Constraints for law enforcement agencies in implementing compensation for pretrial criminal offenses are the lack of public knowledge, another obstacle is the difficulty of processing the right to compensation. Keywords: Compensation, pretrial, criminal action
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Galumbang Hutapea
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1890.458 KB)

Abstract

ABSTRACT The remaining First Travel assets should be the rights of First Travel pilgrims who were deceived from the bully Umrah promo. In this case, the state did not suffer losses so the decision was considered wrong track. It should indeed be the rights of consumers, the next thing to know (assets) for the country. The research method used is descriptive analytical approach and normative juridical research specifications. While the data analysis uses qualitative juridical methods. Regulations concerning criminal liability for coporation in money laundering in Law No. 8 of 2010 there are still weaknesses. Efforts in preventing or overcoming money laundering by corporations are criminal law policies as a repressive approach in the form of criminalization of money laundering. Keywords: Criminal Liability, Corporations, Money Laundering
KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Jeffry Leonard P. Tobing; Joko Trio Suroso
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2534.131 KB)

Abstract

ABSTRACT Government Regulation Number 74 of 2020 concerning Investment Management Institutions (LPI) confirms that the government grants at least 3 (three) privileges to LPI referring to: 1) Article 72 states that LPI cannot be bankrupted, unless it can be proven in an insolvency condition, 2) Article 55 stipulates that State-Owned Enterprises (BUMN) assets that are used as investment by the central government can be transferred directly to the LPI joint venture, and 3) Article 52 provides special treatment in the event that the annual report consisting of activity reports and financial statements is audited by a public accounting firm selected by the Board of Directors. LPI is based on the approval of the LPI Supervisory Board. The purpose of this research to identify, analyze and provide an overview the limitation of the authority of Investment Management Institutions to avoid conflicts between Government Institutions. This research is included in legal research which is descriptive-qualitative analysis, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and positive law implementation practices concerning problems. This research is included in normative juridical research, which is research that examines and analyzes legal norms that have been set by the competent authorities. The results of the analysis and discussion can be concluded that the authority of the Investment Management Agency (LPI) associated with Law Number 1 of 2014 concerning the State Treasury is carried out by considering the existence of other similar institutions prior to the establishment of the LPI, the role of State-Owned Enterprises (BUMN), as well as the use of goods. State-owned (BMN) as the main capital in attracting investors to invest in Indonesia. Limiting the authority of Investment Management Institutions (LPI) is carried out to avoid conflicts between Government Institutions by limiting the authority to implement regulations under the Ministry of Finance which is directly responsible to the President, and the mechanism for financial supervision in the use of State Property (BMN) by Public Accountants under the legalization of the Supreme Audit Agency (BPK), however, the role of BPK is still needed in the monitoring function and involvement of international public accountants so that aspects of governance and transparency can be demonstrated properly. Keywords: State Property, Authority, and Investment Management Institution
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI KONSUMEN PROPERTI Halim Utomo; Efa Laela Fakhriah
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Undang- Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mewujudkan perlindungan konsumen berarti mewujudkan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah , dimana pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen namun di sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah pentingnya perlindungan konsumen dan pengusaha terhadap iklim ekonomi yang kondusif. Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri . Konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bila diperhatikan dengan seksama. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan Efektifitas Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen properti serta pranata hukum yang terkait dalam proses perdata perlindungan konsumen. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dari studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis , serta dianalisis dan ditunjang dengan data primer Perlindungan konsumen sendiri berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum agar terciptanya keadilan dalam transaksi jual beli antara konsumen dengan pedagang. Pengertian Pelaku usaha dalam UUPK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri mapun bersama-sarna melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Efektifitas, Berkeadilan, Konsumen
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN ONLINE MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI Yana Kusnadi Srijadi
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3295.06 KB)

Abstract

ABSTRACT Fraud crime is currently growing in line with the times and technological advances. Legal regulations are made to anticipate this, but the existing regulations do not appear to have reduced the crime but have increased. This study aims to: first, examine law enforcement against online fraud using a false identity; and second, knowing the inhibiting factors and the efforts made in criminal law enforcement against online fraud crimes using false identities. This research was conducted using the normative juridical method, namely legal research carried out by reviewing and examining secondary data in the form of positive law, especially in the field of criminal law related to Law Enforcement Against Online Fraud Perpetrators Using False Identities According to the Criminal Code Associated with the Law Law Number 19 Year 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 Concerning Electronic Information and Transactions through library research by examining secondary data including statutory regulations, research results, scientific journals and references. The results of the study illustrate that the criminal act of online fraud using a false identity is the same in principle as conventional fraud, but the difference lies in the evidence or means of action, namely using electronic systems (computers, internet, telecommunication devices). Therefore, law enforcement regarding online fraud using a fake identity can still be accommodated by the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, only seen from fulfillment of the elements as well as the meaning of the word fraud still does not meet the rules of legal certainty. Furthermore, obstacles in law enforcement against fraud based on electronic transactions are still influenced by five factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community factors and cultural factors. Keywords: Law Enforcement, Online Fraud, Fake Identity
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ondang Surjana; Efa Laela Fakhriah2 Laela Fakhriah
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2119.915 KB)

Abstract

ABSTRACT Employment law regulates the relationship between workers and employers. The employment relationship occurs because of the employment agreement between the employer and the worker. The failure of the agreement resulting in the release of workers in the form of Termination of Employment, positioning workers as the more disadvantaged party, so that legal protection is needed for workers due to Termination of Work (PHK). The objectives of this study are: 1) to understand the legal protection of workers due to Termination of Employment (PHK) in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and 2) to find a mechanism for resolving disputes over Termination of Employment (PHK) between workers and companies. The research method uses a normative juridical research approach that examines and analyzes established labor law norms capable of providing legal protection for workers due to termination of employment (PHK). The conclusion of the research provides an understanding that the legal protection of workers due to termination of employment in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is carried out by considering social, economic and legal aspects to provide legal certainty for workers and employers are required to comply with the rules given both warnings and sanctions. enforced to be implemented properly. The results of this study found that the settlement mechanism for termination of employment between workers and companies, in accordance with Law Number 13 of 2013 concerning Manpower, begins with Bipartite, if there is no agreement, it is continued with Tripartite in the form of mediation with the government represented by the City Manpower Office/ District, then if there is no agreement, proceed to the Industrial Relations Court for legal remedies in the employment relationship between the workers and employers. Keywords: Employment, Legal Protection, Workers, Termination of Employment
PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI PERADILAN MILITER TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA Muchamad Nur Adnan; Nandang Sambas
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2710.432 KB)

Abstract

ABSTRACT Witnesses who stand alone cannot be used as evidence, unless there is agreement with other evidence. This principle is one witness is not witness or known as unus testis nullus testis. In practice, there is a decision by the Panel of Judges that does not adhere to the principles of criminal procedural law. The research method used is descriptive analytical approach and normative juridical research specification While the data analysis used a qualitative juridical method. From the results of the authors research, the decision oh the Supreme Court Number 134 K/Mil/2015 does not apply the principle of unus testis nullus testis and the witness evidence presented by the Military Prosecutor and the reporting party has no evidentiary power because the are witness of testimony de auditu Keyword : Unus testis nullus testis, Testimonium de auditu, Military Courts, Immoral crime

Page 3 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2022): Vol 4, No 1, Desember 2022 Vol 3 No 2 (2022): Vol 3, No 2, Juni 2022 Vol 3 No 1 (2022): Vol 3, No 1, Desember 2021 Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021 Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020 Vol 1 No 2 (2020): Vol 1, No 2, Juni 2020 Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019