cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
blastal@unimma.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal Fakultas Hukum, Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan, Magelang
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law and Society Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 28099664     DOI : https://doi.org/10.31603/blastal
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)" : 5 Documents clear
Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru Ricky Ardian Pramufianto; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10010

Abstract

Pelecehan seksual verbal, sebuah bentuk tutur kata yang bersifat seksual, belum diatur secara jelas dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, tindakan tersebut diatur dalam pasal-pasal yang mengacu pada perbuatan cabul dalam Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun, dalam KUHP baru, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, pasal-pasal terkait tindak pidana kesusilaan tidak secara tegas membahas kekerasan seksual verbal. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia telah mencakup aturan terkait kekerasan seksual dalam beberapa undang-undang seperti KUHP lama, KUHP baru, dan UU TPKS, namun belum ada batasan yang spesifik terkait kekerasan seksual verbal. Sebaliknya, mereka hanya menjelaskan perbuatan cabul dan pemerkosaan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan atau tindakan lain yang keji.
Penggunaan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Shilvira Anelia M; Siti Muflihah
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10909

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Hasil studi menunjukkan bahwa hakim secara aktif memanfaatkan alat bukti petunjuk, seperti teknologi forensik, saksi ahli, dan rekaman surveilans, untuk memahami kronologi kejadian dan keterkaitan fakta-fakta. Keberlanjutan pelatihan hakim juga ditemukan berperan penting dalam meningkatkan keakuratan dan keobjektifan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis putusan pengadilan, prosedur pengumpulan bukti, dan wawancara dengan hakim. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik penggunaan alat bukti petunjuk, dengan potensi untuk memperbaiki efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana serta menjadi dasar bagi pembahasan kebijakan dan pelatihan hakim di masa depan.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Penyelamatan Keuangan Negara Faturohman Faturohman; Jaka Surya; Andri Subandrio
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Fokus penelitian melibatkan pemeriksaan aspek hukum yang terkait dengan penanganan kasus korupsi, dengan tujuan menegakkan hukum khususnya terkait tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap keuangan negara. Melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi hukum yang terkait dengan penindakan terhadap pelaku korupsi, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam melindungi keuangan negara dari dampak negatif korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis dengan memeriksa peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan hukum terkait, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan sistem penegakan hukum terhadap korupsi dalam konteks penyelamatan keuangan negara.
Penerapan Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia Faturohman Faturohman; Laila Kurniawati; Siti Milani
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10960

Abstract

Dalam konteks pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta mencegah dan memberantas korupsi, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang relevan. Keadilan restoratif menawarkan alternatif bagi sistem hukum konvensional dengan memprioritaskan rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana korupsi, korban, dan masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam konteks kasus korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkap pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus korupsi untuk mencapai rekonsiliasi, mengganti kerugian negara, dan memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang relevansi dan tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menyoroti perlunya dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum.
Peran Korban dalam Penyelenggaran Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia Faturohman Faturohman; Mohamad Ali Vira; Salsabilah Rahma Alia
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11024

Abstract

Penelitian ini membahas peran korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana saat ini di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peran korban dalam proses peradilan pidana telah menjadi fokus penting dalam reformasi hukum Indonesia, terutama dalam memberikan keadilan yang lebih holistik dan memperhatikan hak-hak korban. Dalam konteks KUHAP, penelitian ini mengkaji perlindungan dan keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana, termasuk hak korban untuk memberikan keterangan, mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Analisis terhadap implementasi ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan peran korban juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam memenuhi kebutuhan dan keadilan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang melibatkan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan perlindungan terhadap korban di masa depan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025) Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023) Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022) Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022) More Issue