Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.691
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada (JPMKH) Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Prosiding University Research Colloquium Law and Justice
Basri Basri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal Reasoning Pattern Based On Trancendental Values : A Reflection on Legal Reasoning Based on Positivism Values Basri Basri
Journal of Transcendental Law Volume 1, No 1, 2019
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v1i1.8694

Abstract

Purpose of the study: This article aims at finding out the pattern of legal penalties for transcendental valuesMethodology: This research is conducted using descriptive philosophical normative study methods. As a secondary legal material, this writing draws on literature, papers, journals, and research related to this writing.Main Findings: Positivism-based legal reasoning has failed to accommodate all the interests and legal needs of the community in realizing justice and prosperity. The pattern of legal reasoning based on transcendental values is a choice because it is related to the understanding that places the law for justice and public welfare.Applications of this study: This study can give benefit to thinkers in the field of legal studies thinking to make a breakthrough in the formation of new lawsNovelty/Originality of this study: The use of the basics of transcendental law can be made as a new breakthrough to realize a just and prosperous law
PENINGKATAN KESEHATAN DIRI DAN PEDULI LINGKUNGAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENCIPTAKAN KAMPUNG TEDUH (TEMATIK, TERPADU DAN HIJAU) DI KELURAHAN KEDUNGSARI MAGELANG UTARA Robiul Fitri Masithoh; Basri Basri; Diesyana Ajeng Pramesti; Siti Nurul Iftitah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada (JPMKH) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada (JPMKH)
Publisher : LPPM Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Magelang dituntut untuk melakukan yang positif pada setiap tahap pembangunan termasuk dalam perencanaan fisik wajah Kota, sehingga akan muncul gagasan yang mewujudkan konsep Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga. Untuk mewujudkan konsep menjadi sasaran pemanfaatan ruang terbuka hijau dan pencegahan kawasan pemukiman kumuh yaitu melalui kampung TEDUH. Realisasi pelaksanaan kampung teduh ini dihadapkan dengan kondisi yang berbahaya yaitu kondisi Covid 19 dimana semua aktivitas terhenti baik diberbagai sektor dimasyarakat dan upaya kesehatan masyarakat tetap dilaksanakan dengan memperhatikan skala priortas, adalah melakukan promosi kesehatan di era new normal dengan cara rutin cuci tangan dengan menggunakan sabun, hindari kerumunan, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut, melakukan etika batuk dan bersin, berdiam diri dirumah. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakuan peningkatan kesehatan diri dan peka terhadap lingkungan. Metode yang digunakan PRA yaitu pemberdayaan masyarakat dengan tahapan kegiatan, FGD, Sosialisasi, Peltihan dan pendampingan. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh memberikan pemahaman tentang pentingnya mencuci tangan yang benar agar terhindar dari bebagai penyakit dan pengelolaan sampah yang ada disekitar yang bisa dimanfaatkan kembali dengan proses yang bersih dan hygiene.
Nilai-Nilai Transedental Dalam Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia (Perspekspektif dari Seorang Muslim) Basri Basri; Yulia Kurniaty; Johnny Krisnan
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 1, No 2 (2021): VOLUME 1 NOMOR 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v1i2.620

Abstract

Introductioan: If we dig deeper, there is a compatibility between Islamic teachings and the values of Pancasila.Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss perspectives and attitudes in the context of Pancasila values that are practiced in social life.Methods of the Research: Answering the problems raised in this paper, the author conducts a literature study and observes what happens in social life.Results of the Research: The results of the study show that there is no longer any reason to contradict the teachings of Islam and Pancasila. The values of Pancasila are colored by the teachings of Islam itself and it is possible that the values of Pancasila are derived from Islamic teachings. Therefore, for Muslims, there is no need to question Pancasila as the basic philosophy of the Indonesian nation and state. For others, when there is a reaction from Muslims, for example there is an issue to replace Pancasila with another ideology, there is no need to react excessively, because it cannot happen and be carried out by Muslims. Such an attitude is basically just a reaction to what happened, where some Muslims are seen as contradicting the values of Pancasila as the personality of the Indonesian nation.
Penguatan Kelembagaan Dan Motivasi Diri Dalam Budidaya Tanaman Hias Melalui Pemberdayaan Perempuan Untuk Mewujudkan Magelang Sebagai Kota Sejuta Bunga Robiul Fitri Masithoh; Diesyana Ajeng Pramesti; Basri Basri; Siti Nurul Iftitah
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2019: 5. Pemberdayaan Kaum Perempuan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.792 KB) | DOI: 10.18196/ppm.25.464

Abstract

Kota Magelang secara administratif terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang serta berada dipersilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi. Salah satu cara untuk mewujudkan misi tersebutadalah menciptakan lingkungan yang bersih, indah, tertib, nyaman, dan asri guna memberikanpelayanan bagi para pengguna jasa di Kota Magelang.Dalam rangka mewujudkan hal ini, PemerintahKota Magelang dituntut untuk melakukan perubahan yang positif pada setiap tahap pembangunan,termasuk dalam perencanaan fisik wajah (lanskap) kota, sehingga muncul gagasan untuk mewujudkankonsep Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga. Kelurahan Kedungsari merupakan salah satu kelurahanyang ada di kecamatan Magelang Utara yang memiliki potensi unggulan yaitu terdapat kelompokpencinta bunga yang masih bersifat swadana dan dikelola sendiri. Metode yang akan dipakai dalampencapaian tujuan adalah model pemberdayaan masyarakat partisipatif Participatory Rural Apraisal..Metode tersebut dibagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, danpublikasi. Hasil pengabdian kegiatan awal yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dan pengenalanterhadap branding MKSB dengan cara perluasan lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman bunga,melakukan penguatan kelembagaan yang ada di wilayah kelurahan Kedungsari karena sudah ada embrioatau peguyuban pencinta tanaman hias, pelaksanaan motivasi diri dalam melakukan kegiatan budidayatanaman hias, melakukan kerjasama dengan pihak terkait khususnya Bappeda Kota Magelang yangmemiliki pilot project atau masterplan MKSB, pengenalan jenis-jenis tanaman hias, pembelian bibittanaman hias dan anggrek, pelatihan budidaya tanaman hias dalam hal ini dipilih untuk mengembangkan budidaya tanaman anggrek karena sebagai bunga khas Kota Magelang. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat mitra dengan dibantu narasumber dari steakholders yang terkait. Kesimpulan mitra sangat antusias dengan kegiatan yang telahdilaksanakan. Mereka bersedia menyediakan dan membangun beberapa sarana pendukung dengan danasendiri, sehingga tidak semata-mata tergantung pendanaan dari tim pelaksana.
Pelatihan Perbanyakan Tanaman Hias Secara Vegetatif Siti Nurul Iftitah; Robiul Fitri Masithoh Mardjono; Diesyana Ajeng Pramesti; Basri
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2021): April
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v3i3.729

Abstract

Plant propagation training conducted for partners, namely mothers (women's empowerment) aims to provide insights and skills for partners so that they can carry out and develop plant propagation properly. The technique of vegetative propagation is by means of cuttings, grafting and grafting. The method used consists of 3 stages, namely socialization, training / practice and mentoring. The results of the activity showed that there was an increase in knowledge and skills in the cultivation and propagation of ornamental plants in a good vegetative manner, so that it was hoped that it could increase the diversity of colors from plant propagation. From this activity, it can be concluded that there has been a change in the knowledge and skills of partners, namely partners are able to properly cultivate ornamental plants, starting from preparing planting media or land, planting, and maintaining plants. In addition, partners can also propagate ornamental plants vegetatively and successfully.
Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Muhammad Adnan Lutfi; Yulia Kurniaty; Basri Basri; Johny Krisnan
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.347 KB) | DOI: 10.31603/6537

Abstract

Penetapan sanksi tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sangatlah berbeda. Saat ini banyak pencurian seringkali dilakukan pelaku residivis dan masih anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengkaji penetapan sanksi tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Adapaun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer didapatkan dari KUHP, AL-Qur’an, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal, buku dan artikel terkait pencurian. Hasil penelitian menunjukan terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Persamaaanya keduanya mempunyai jeratan sanksi apabila terbukti mencuri namun bagi pelaku pencurian anak-anak dan tidak dikenakan sanksi hanya pembinaan moral. Perbedaan keduanya ada pada besaran kerugian yang dikenakan hukuman apabila melakukan tindak pidana mencuri.
Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang Bagas Riri Pangestu; Basri Basri; Johny Krisnan; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.178 KB) | DOI: 10.31603/7400

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja seperti pada lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinngi, yang telah ditetapkan pada 31 Agustus 202. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pro dan kontra. Jenis penelitian yang diagunakan yaitu jenis penelitisn yuridis empiris. Sumber data yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Magelang: membentuk satgas serta menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara: pembuatan alur/prosedur lapor bagi korban, dan menyediakan tempat layanan konseling di lingkungan Peruruan Tinggi.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Vivi Alfiara; Yulia Kurniaty; Johny Krisnan; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.583 KB) | DOI: 10.31603/7408

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam, membahayakan negara dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan terorisme tidak mesti diperbuat oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini didasarkan karena sifat anak yang masih labil sehingga sering kali mudah terpengaruh doktrinasi atau pengaruh buruk dari orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan perkara. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer (undang-undang) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan atau studi literatur. Penelitian ini dianalisis dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini adalah kejahatan Terorisme yang telah melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang disebut dengan mededader (para pembuat) dan medeplichtige (pembuat pembantu) yang dirincikan dengan UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme Pertanggungjawaban pidana, mengenai anak yang terlibat aksi terorisme berusia dibawah 18 tahun pada kasus di Samarinda dan Thamrin sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, sebab perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberataan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg) Shafira Salsabila; Basri Basri; Johny Krisnan; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.411 KB) | DOI: 10.31603/7409

Abstract

Besarnya pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri. Penelitian ini dilakukan karena semakin merembahnya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang dan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pencurian dengan pemberatan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang diambil terutama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang berat dan kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat) Ega Kusuma Wardhana; Yulia Kurniaty; Jhony Krisnan; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.641 KB) | DOI: 10.31603/7410

Abstract

Dari hasil investigasi yang dilakukan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) terdapat suatu perdagangan daging konsumsi yang menggunakan daging anjing. Terdapat 500 ekor anjing tiap harinya yang masuk ke Surakarta, dengan cara masuk tanpa adanya pengawasa, sertifikat, dan juga adanya proses karantina. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan juga kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pendekatan penelitian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan.dan Kesehatan.Hewan, dimana saknsi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU tersebut. Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap terdakwa dimana dalam fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yang menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veternier atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.
Co-Authors Agung Sudaryanto Augusting Caparanga Camo Bagas Riri Pangestu Bilal Assaifuddin Ahmad Bryan Firdaus Army Valentino Clara Diana Novita Dhany Ibrahim Dian Novitasari Anggraeni Diesyana Ajeng Pramesti Dilli Noviasari Dilli Trisna Noviasari Dinda Ayu Rosa Loren Ega Kusuma Wardhana Habib Muhsin Syafingi Hary Abdul Hakim Herman Septianto Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Miftkhul Jannah Muhammad Adnan Lutfi Muhammad Feisal Akbar Nurwati Puji Sulistyaningsih Ricky Ardian Pramufianto Robiul Fitri Masithoh Sabrina Sheilla Shafira Shafira Salsabila Siti Nurul Iftitah Siti Nurul Iftitah Suhardiyanto Suhardiyanto Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Tri Widyawati Vivi Alfiara Wahyu Putra Satria Yulia Kurniaty Zaen Ghufron Munazal