Articles
<![CDATA[ PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
<![CDATA[Kurnianto, Diska]]>;
<![CDATA[Susila, Agna]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.074 KB)
<![CDATA[ This study examines and analyzes related criminal cases abuse in the criminal justice system in Indonesia under Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic Indonesia by closing a criminal case under the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This research method using a normative juridical approach to law (Statute Approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using analytical techniques interpretation of the law, namely: Content Analysis, which is used as a reference in resolving legal issues that become the object of study.
From the research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems that the implementation case abuse accordance with the principles of opportunity in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia is still relatively small only be carried out by the Attorney General as the head chief prosecutor Court of the Republic of Indonesia in excluding criminal cases, and the closure of the case can be implemented by all prosecutors as the public prosecutor (prosecutor) without a process of public interest but can only be enforced closure of the case in the interest of law-related problems that menyangkat communities concerned in criminal cases.]]>
<![CDATA[ PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Chandra Purnama, Pancar]]>;
<![CDATA[Krisnan, Johny]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.944 KB)
<![CDATA[Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum dan dilakukan secara komprehensif. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Proses Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penanganan Anak Berhadapan Hukum mengutamakan perdamaain dari pada proses hukum formal.
Untuk itu judul penelitian ini adalah PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Rumusan permasalahn adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Bagaimanakah kekuatan hukum diversi di tingkat pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (3) Apakah yang melatar belakangi dilaksanakannya diversi di tingkat pengadilan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, agardapat menjabarkan bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, bahan hukum sekunder berasal dari wawancara dengan fasilitator diversi. Metode pendekatan yang digunakan adalah statule approcich yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, yakni kesimpulan (gambaran umum) atas pelasanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu hanya terbatas pada kasus tindak pidana yang di ancam pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun jika tindak pidana yang dilakukan anak masuk kualifikasi concursus yang diancam pidana penjara kurang dari 7 tahun dan lebih 7 tahun maka berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dapat diupayakan diversi dengan syarat surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, komulatif maupun kombinasi (gabungan). Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, jika dicapai kesepakatan maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Kesepakan Diversi.]]>
<![CDATA[ MENGEFEKTIFKAN PEMISAHAN JENIS SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KOTA MAGELANG ]]>
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Haji Bani Nararaya, Wahyu]]>;
<![CDATA[Nabila Turawan, Ranatasya]]>;
<![CDATA[Nurmuhamad, Fendy]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.805 KB)
<![CDATA[Pengelolaan sampah yang benar diperlukan adanya keterpaduan dari berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Aspek hulu meliputi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat penghasil sampah tahap pertama, seperti rumah tangga dan badan usaha. Sampah yang telah dipisah berdasarkan jenis di tahap awal ternyata dalam pengangkutanya ke TPA dalam kondisi tercampur antara organik dan anorganik.
Berdasarkan fenomena di atas penulis menyusun karya tulis ilmiah dengan judul : Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang. Adapun rumusan permasalahannya adalah Apakah hambatan yang menyebabkan pemisahan sampah tidak dapat terlaksana? Dan Apakah upaya yang dapat dilakukan agar pemisahan sampah dapat terlaksana? Metode penelitian dalam penyusunan karya ilmaih ini menggunakan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota, dan kantor Lingkungan Hidup kota Magelang. Selain itu penulis melakukan observasi tentang pemisahan dan pengolahan sampah. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif.
Hambatan yang menyebabkan pemisahan jenis sampah tidak dapat terlaksana dikarenakan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengelola sampah masih kurang dan lemahnya kebijakan pemerintah sehingga kegiatan pemisahan jenis sampah terhambat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembenahan dari hulu hingga hilir, yaitu mulai dari penghasil sampah hingga tahap akhir pengolahan sampah di TPA. Dengan demikian diharapkan pemisahan jenis sampah dapat terlaksana dengan serentak sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu, dan lingkungan dapat terjaga untuk keberlangsungan hidup anak cucu dimasa depan.]]>
<![CDATA[MENGEFEKTIFKAN PEMISAHAN JENIS SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KOTA MAGELANG ]]>
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Haji Bani Nararaya, Wahyu]]>;
<![CDATA[Nabila Turawan, Ranatasya]]>;
<![CDATA[Nurmuhamad, Fendy]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.805 KB)
<![CDATA[Pengelolaan sampah yang benar diperlukan adanya keterpaduan dari berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Aspek hulu meliputi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat penghasil sampah tahap pertama, seperti rumah tangga dan badan usaha. Sampah yang telah dipisah berdasarkan jenis di tahap awal ternyata dalam pengangkutanya ke TPA dalam kondisi tercampur antara organik dan anorganik. Berdasarkan fenomena di atas penulis menyusun karya tulis ilmiah dengan judul : Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang. Adapun rumusan permasalahannya adalah Apakah hambatan yang menyebabkan pemisahan sampah tidak dapat terlaksana? Dan Apakah upaya yang dapat dilakukan agar pemisahan sampah dapat terlaksana? Metode penelitian dalam penyusunan karya ilmaih ini menggunakan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota, dan kantor Lingkungan Hidup kota Magelang. Selain itu penulis melakukan observasi tentang pemisahan dan pengolahan sampah. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hambatan yang menyebabkan pemisahan jenis sampah tidak dapat terlaksana dikarenakan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengelola sampah masih kurang dan lemahnya kebijakan pemerintah sehingga kegiatan pemisahan jenis sampah terhambat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembenahan dari hulu hingga hilir, yaitu mulai dari penghasil sampah hingga tahap akhir pengolahan sampah di TPA. Dengan demikian diharapkan pemisahan jenis sampah dapat terlaksana dengan serentak sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu, dan lingkungan dapat terjaga untuk keberlangsungan hidup anak cucu dimasa depan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Chandra Purnama, Pancar]]>;
<![CDATA[Krisnan, Johny]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.944 KB)
<![CDATA[Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum dan dilakukan secara komprehensif. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Proses Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penanganan Anak Berhadapan Hukum mengutamakan perdamaain dari pada proses hukum formal. Untuk itu judul penelitian ini adalah PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Rumusan permasalahn adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Bagaimanakah kekuatan hukum diversi di tingkat pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (3) Apakah yang melatar belakangi dilaksanakannya diversi di tingkat pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, agardapat menjabarkan bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, bahan hukum sekunder berasal dari wawancara dengan fasilitator diversi. Metode pendekatan yang digunakan adalah statule approcich yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, yakni kesimpulan (gambaran umum) atas pelasanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu hanya terbatas pada kasus tindak pidana yang di ancam pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun jika tindak pidana yang dilakukan anak masuk kualifikasi concursus yang diancam pidana penjara kurang dari 7 tahun dan lebih 7 tahun maka berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dapat diupayakan diversi dengan syarat surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, komulatif maupun kombinasi (gabungan). Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, jika dicapai kesepakatan maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Kesepakan Diversi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
<![CDATA[Kurnianto, Diska]]>;
<![CDATA[Susila, Agna]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.074 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v13i1.1860
<![CDATA[ This study examines and analyzes related criminal cases abuse in the criminal justice system in Indonesia under Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic Indonesia by closing a criminal case under the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This research method using a normative juridical approach to law (Statute Approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using analytical techniques interpretation of the law, namely: Content Analysis, which is used as a reference in resolving legal issues that become the object of study. From the research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems that the implementation case abuse accordance with the principles of opportunity in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia is still relatively small only be carried out by the Attorney General as the head chief prosecutor Court of the Republic of Indonesia in excluding criminal cases, and the closure of the case can be implemented by all prosecutors as the public prosecutor (prosecutor) without a process of public interest but can only be enforced closure of the case in the interest of law-related problems that menyangkat communities concerned in criminal cases.]]>
<![CDATA[Program Kemitraan Universitas Bagi FKPM untuk Mereduksi Gangguan Kamtibmas 
Melalui Mediasi ]]>
<![CDATA[Sulistyaningsih, Puji]]>;
<![CDATA[Heniyatun, Heniyatun]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Community Empowerment Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.156 KB)
|
DOI: 10.31603/ce.v3i1.2445
<![CDATA[Pemahaman hukum Anggota FKPM (Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat) (FKPM) Rejowinangun Selatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masih sangat kurang. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan musyawarah mufakat masih belum optimal, jikalau ada tanpa diikuti dengan kesepakatan yang tertulis. Hal ini berdampak pada penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui mediasi kurang optimal, juga tidak adanya kesepakatan mediasi yang dibuat secara tertulis. Dalam jangka panjang menyebabkan tidak optimalnya peran FKPM Rejowinangun Selatan dalam mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kelurahan Rejowinangun Selatan. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan anggota FKPM Rejowinangun Selatan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, tujuan jangka Panjang pengabdian masyarakat ini yaitu untuk optimalisasi fungsi dan peran FKPM dalam mereduksi gangguan kamtibmas di Rejowinangun Selatan. Metode pelaksanaan: metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum serta pelatihan teknik mediasi melalui simulasi kasus. Hasil dari program kemitraan universitas ini adalah meningkatnya pemahaman di bidang hukum baik hukum materiil maupun hukum formil yaitu tentang Alternatif Dispute Resolution (ADR), dan meningkatnya keterampilan anggota Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) terkait teknik penyelesaian sengketa melalui metode mediasi serta mampu merancang kesepakatan mediasi dalam tertulis]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang ]]>
<![CDATA[Putri, Nandyar Astari]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Krisnan, Johny]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/burrev.3890
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana implementasi kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah socio legal reseach, melakukan wawancara untuk memperoleh bahan hukum primer berupa kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang diproleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan, Polres Kota Magelang memberlakukan kebijakan non penal dan penal. Implementasi kebijakan non penal terwujud dalam upaya diskresi, upaya pre-emtif dan preventif. Implementasi kebijakan penal berupa MoU antara Polres Kota Magelang dengan Satpol PP untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak serta upaya represif penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan guna memberikan efek jera.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ]]>
<![CDATA[Chanafi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Hendrawati, Heni]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Nurwati, Nurwati]]>
<![CDATA[ Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/burrev.3891
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi formulasi berita hoax sebagai tindak pidana menurut hukum pidana positif dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku berita hoax menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitiannya adalah yuridis normative. Sumber data diambil secara Primer (Undang-Undang ITE, KUHP, Al-Quran dan Hadist) dan Sekunder (Kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dapat diketahui dalam hukum positif ketentuan terkait rumusan berita hoax sudah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Sedangkan dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah) rumusan terkait berita hoax dan hukumannya sudah diatur dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra ayat 36, dan Al-Hujurat ayat 6. Kemudian dilihat klasifikasi tindak pidana dan hukumannya ada tiga jenis yaitu jarimah hudud, jarimah qishas diyat dan jarimah ta’zir]]>
<![CDATA[Legal education on juvenile delinquency ]]>
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Nurwati, Nurwati]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>;
<![CDATA[Krisnan, Johny]]>
<![CDATA[ Community Empowerment Vol 6 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.084 KB)
|
DOI: 10.31603/ce.4938
<![CDATA[35% of the population of Seneng, Banyurojo Village, Mertoyudan District, Magelang Regency are of school age. They begin to actively interact with peers, both from their home and school environment, both direct interaction and through social media. Interaction during the socialization process is feared to have a negative impact on children's behavior towards criminal acts. For this reason, prevention efforts need to be made so that cases of children in conflict with the law do not occur through legal counseling activities. The result of legal education counseling activities regarding juvenile delinquency is to increase the understanding of PKK Dusun Seneng women about the various juvenile delinquency, the causal factors and efforts to prevent children from being involved in crime. Strengthening legal understanding for PKK members of Dusun Seneng was useful in the parenting process, so that they are able to support the vision of Banyurojo Village point 7. It is to encourage the realization of a village community that is religious, dignified and cultured and has noble character to create a harmonious, orderly, safe and peaceful social life.]]>
