Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 2 (2022)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN ACCES TO JUSTICE MELALUI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL ]]>
<![CDATA[Erwin Firmansyah]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (812.902 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.273
<![CDATA[Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan dan dialami oleh pelbagai masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tulisan ini disusun saat Indonesia masih berada di masa pandemi Covid-19 (Juni 2022). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan namun tetap menyelenggarakan perekonomian dengan baik. Salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan access to justice kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif empiris dan berupa dari hasil pengbdian kepada masyarakat. Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian pertama access to justice diterapkan dengan Bantuan hukum litigasi dan/atau Bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) dan pelbagai peraturan turunannya. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh advokat, dan Dosen di Fakultas Hukum di pelbagai Universitas di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian kedua, penyuluhan hukum yang berbasis kearifan lokal akan dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum, ataupun untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang fungsi menjalankan protokol kesehatan, dan sanksi apabila melanggarnya. Kesimpulan tulisan ini bahwa access to justice adalah Bantuan hukum non-litigasi dapat diberikan berupa penyuluhan hukum dan berbasis kearifan lokal untuk lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[TELAAH KEBIJAKAN JALUR ZONASI MASUK SEKOLAH TERHADAP HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN FORMAL ]]>
<![CDATA[Arnoldus Pawe]]>;
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.441 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.274
<![CDATA[Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA/SMK) memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yakni pemerataan Pendidikan, namun salah satu kelemahan yakni daya tampung sekolah yang berbeda-beda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu/berkualitas. Salah satu bentuk mendapatkan hak tersebut adalah anak dapat memilih sekolah khususnya sekolah negeri yang diminati. Sistem zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan siswa baru memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sistem zonasi karena anak akan kesulitan memilih sekolah yang diminati karena permasalahan administrtatif. Kelebihannya adalah bahwa akan terjadi pemerataan penerimaan murid-murid yang berprestasi. Kesimpulan tulisan ini bahwa zonasi masuk sekolah harus dikaji kembali dan harus mendengarkan aspirasi dari orang tua murid yang tentunya masih akan membiayai biaya sekolah anak tersebut.]]>
<![CDATA[TACKLING LAKE CHAD BASIN CHALLENGES WITH CLIMATE RESILIENT TECHNOLOGIES ]]>
<![CDATA[Muritala Oke]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.327 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.275
<![CDATA[Lake Chad Basin is facing increasing drought, desertification and climate change induced terrorism which has resulted into killing, destruction of socio-economic facilities and movement of people from the basin in search of greener pasture for their livestock down south of the country. The movement has exacerbated farmers and herders' fight as the historical animal routes had been encroached upon by urbanization processes and farmland development. The study utilizes descriptive analysis and theory to draw inferences, recommendation for the Lake Chad basins conflict resolution. The study opines that member states had not adequately provided developmental projects for their people and the Lake Chad Basin Commission is relying heavily on international organization for funding as a result of unsatisfactory financial commitment of the member states. This paper posits while relying on the conflict resolutions theory that a rallying point or projects are needed for the conflict to end, that the Lake Chad Basin Commission members states need to capitalize on opportunities offered by climate resilient technologies such as Air to Water Technologies; technology for conversion of silt in the lake to fertilizer for agricultural development use and packaging of sun for electricity generation in the basin for member states and later for export purposes as been done in Arab desert can help to reduce the conflict in the basin area.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI PENYEDIAAN PERUMAHAN DI KECAMATAN DRIYOREJO TERHADAP PEREKONOMIAN DALAM FENOMENA URBANISASI ]]>
<![CDATA[Shofianisa Kusuma Kholidah Fauziah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (825.635 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.276
<![CDATA[Fenomena transisi perkotaan juga dapat ditemukan di Kabupaten Gresik yang berpusat di sekitar Surabaya. Adanya perluasan lahan yang dilakukan di berbagai kecamatan, seperti di Kecamatan Driyorejo menjadi buktinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai pergeseran spasial dalam hal perubahan penggunaan lahan dan persentase perubahan penggunaan lahan sesuai dengan kebijakan dokumen rencana tata ruang. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mengarah pada perumahan di Kecamatan Driyorejo. Kabupaten yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan kota dalam rangka memenuhi pertambahan penduduk kota yang pesat membutuhkan tempat tinggal karena lahan pemukiman semakin langka. Dampak positifnya adalah perekonomian wilayah Driyorejo akan membaik, sedangkan dampak negatifnya adalah pengembang tidak menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan penduduk di wilayah tersebut.]]>
<![CDATA[BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN YANG MENJADI KORBAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (817.66 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.277
<![CDATA[Negara Indonesia mengakui persamaan kedudukan seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum termasuk masyarakat yang menjadi warga binaan dari lembaga pemasyarakatan. Orang yang menjadi binaan lembaga pemasyarakatan rentan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh petugas dari lembaga pemasyarakatan. Tindak kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual menjadi objek perlindungan dan bantuan yang perlu diberikan kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh dasar permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana pemberian bantuan hukum kepada warga binaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu dengan pendekatan perundang-undangan. Bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, diberikan kepada warga binaan dengan memperhatikan hak asasi manusia yang menjadi hak dasar dari warga binaan. Bantuan hukum kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu advokat secara pro bono baik perorangan maupun melalui lembaga bantuan hukum (LBH). Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan adalah bantuan hukum secara non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (di dalam pengadilan). Bantuan hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia; sebagai perwujudan terhadap peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.]]>
<![CDATA[PENGARUH PERTUMBUHAN PDRB USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Anugerah Christian Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (844.929 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.278
<![CDATA[Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penggunaan bahan dokumen. Pembahasannya sendiri adalah Dalam upaya untuk dapat mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan nasional, dapat dicapai dengan adanya sebuah pemberdayaan didalamnya. Terdapat berbagai macam dalam melaksanakan pemberdayaan dalam suatu wilayah salah satunya dengan pemberdayaan UMKM. Kontribusi dalam PDB Indonesia tahun 2021 disumbang dari sektor UMKM sebagai penyumbang terbesar nasional. UMKM juga merupakan salah satu dari sektor usaha yang dapat bertahan dalam dalam berbagai krisis yang dialami Indonesia, yaitu pada krisis multidimensi tahun 1998, krisis global pada tahun 2008, dan krisis ekonomi saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk dapat memajukan UMKM di Indonesia dan mutlak hukumnya dalam pemberdayaan sektor tersebut. Kota Surabaya sebagai salah satu kota dengan pusat perekonomiannya di Jawa Timur, memiliki potensi yang besar dalam upaya pemerintah untuk dapat memajukan UMKM di Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberdayakan di Kota Surabaya dapat berdampak pada kenaikan dalam perekonomian secara individu dan juga secara keseluruhan (PAD) Kota Surabaya. Sehingga untuk dapat mengetahui keterkaitan hubungan antara pemberdayaan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Surabaya, maka dilakukannya penelitian berdasarkan data-data terbaru dari sumber informasi yang terpercaya dengan variabel-variabel pemberdayaan UMKM yang meliputi Jumlah UMKM, Modal UMKM, Tenaga Kerja UMKM, dan Laba UMKM.]]>
<![CDATA[Penerapan Acces to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal ]]>
<![CDATA[Erwin Firmansyah]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.273
<![CDATA[Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan dan dialami oleh pelbagai masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tulisan ini disusun saat Indonesia masih berada dimasa pandemi Covid-19 (Juni 2022). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan namun tetap penyelenggarakan perekonomian dengan baik. Salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan access to justice kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif empiris dan berupa dari hasil pengbdian kepada masyarakat. Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian pertama access to justice diterapkan dengan Bantuan hukum litigasi dan/atau Bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) dan pelbagai peraturan turunannya. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh advokat, dan Dosen di Fakultas Hukum di pelbagai Universitas di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian kedua, penyuluhan hukum yang berbasis kearifan lokal akan dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum, ataupun untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang fungsi menjalankan protokol kesehatan, dan sanksi apabila melanggarnya. Kesimpulan tulisan ini bahwa access to justice adalah Bantuan hukum non-litigasi dapat diberikan berupa penyuluhan hukum dan berbasis kearifan lokal untuk lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal ]]>
<![CDATA[Arnoldus Pawe]]>;
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.274
<![CDATA[Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA/SMK) memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yakni pemerataan Pendidikan, namun salah satu kelemahan yakni daya tampung sekolah yang berbeda-beda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu/berkualitas. Salah satu bentuk mendapatkan hak tersebut adalah anak dapat memilih sekolah khususnya sekolah negeri yang diminati. Sistem zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan siswa baru memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sistem zonasi karena anak akan kesulitan memilih sekolah yang diminati karena permasalahan administrtatif. Kelebihannya adalah bahwa akan terjadi pemerataan penerimaan murid-murid yang berprestasi. Kesimpulan tulisan ini bahwa zonasi masuk sekolah harus dikaji kembali dan harus mendengarkan aspirasi dari orang tua murid yang tentunya masih akan membiayai biaya sekolah anak tersebut.]]>
<![CDATA[Tackling Lake Chad Basin Challenges With Climate Resilient Technologies ]]>
<![CDATA[Muritala Oke]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.275
<![CDATA[Lake Chad Basin is facing increasing drought, desertification and climate change induced terrorism which has resulted into killing, destruction of socio-economic facilities and movement of people from the basin in search of greener pasture for their livestock down south of the country. The movement has exacerbated farmers and herders' fight as the historical animal routes had been encroached upon by urbanization processes and farmland development. The study utilizes descriptive analysis and theory to draw inferences, recommendation for the Lake Chad basins conflict resolution. The study opines that member states had not adequately provided developmental projects for their people and the Lake Chad Basin Commission is relying heavily on international organization for funding as a result of unsatisfactory financial commitment of the member states. This paper posits while relying on the conflict resolutions theory that a rallying point or projects are needed for the conflict to end, that the Lake Chad Basin Commission members states need to capitalize on opportunities offered by climate resilient technologies such as Air to Water Technologies; technology for conversion of silt in the lake to fertilizer for agricultural development use and packaging of sun for electricity generation in the basin for member states and later for export purposes as been done in Arab desert can help to reduce the conflict in the basin area.]]>
<![CDATA[Kontribusi Penyediaan Perumahan Di Kecamatan Driyorejo Terhadap Perekonomian dalam Fenomena Urbanisasi ]]>
<![CDATA[Shofianisa Kusuma Kholidah Fauziah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.276
<![CDATA[Fenomena transisi perkotaan juga dapat ditemukan di Kabupaten Gresik yang berpusat di sekitar Surabaya. Adanya perluasan lahan yang dilakukan di berbagai kecamatan, seperti di Kecamatan Driyorejo menjadi buktinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai pergeseran spasial dalam hal perubahan penggunaan lahan dan persentase perubahan penggunaan lahan sesuai dengan kebijakan dokumen rencana tata ruang. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mengarah pada perumahan di Kecamatan Driyorejo. Kabupaten yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan kota dalam rangka memenuhi pertambahan penduduk kota yang pesat membutuhkan tempat tinggal karena lahan pemukiman semakin langka. Dampak positifnya adalah perekonomian wilayah Driyorejo akan membaik, sedangkan dampak negatifnya adalah pengembang tidak menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan penduduk di wilayah tersebut.]]>
